Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2021

Menemukan 54 peraturan dalam 0,014 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 51 Tahun 2021

Tim Ahli Kelengkapan DPRD dan Tenaga Ahli Fraksi DPRD Kabupaten Konawe Selatan

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download :
PERBUP NO. 51 TAHUN 2021.pdf

Abstrak

TIM

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 51

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tim Ahli Kelengkapan DPRD dan Tenaga Ahli Fraksi DPRD Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2O Ayat I huruf c dan huruf d Peraturan Pemerintah Nomor l8 Tahun 2Ol7 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka untuk mendukung tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan dalam pelaksanaan tugas konstitusionalnya diperlukan adanya dukungan Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD dan Staf Ahli Fraksi Dewan Perwakilan Ra-lrryat Daerah Kabupaten Konawe Selatan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimalsud pada huruf a tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD dan Tenega Ahli Fraksi DPRD Kabupaten Konawe Selatan.
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (trmbaran Negara, Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 24, Tambahan lrmbaran Negara Nomor 42671; 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O19 Nomor 183, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah, (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2Ol4 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lrmbaran Negara Repubtk Indonesia Nomor 6396); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 167); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Fimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 03 Tahun 2Ol7 terfiarrg Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2017 Nomor 03);8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Penentuan Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional DPRD Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2017 Nomor 28).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II FORMASI ALAT KELENGKAPAN DPRD DAN TENAGA AHLI FRAKSI DPRD BAB III PERSYARATAN DAN MEKANISME PEREKRUTAN BAB IV PENGANGKATAN TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DPRD DAN TENAGA AHLI FRAKSI DPRD BAB V TUGAS DAN MEKANISME KERJA BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN BAB VII PERTANGGUNG JAWABAN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2021.
11

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 52 Tahun 2021

Pakaian Dinas Khusus pada Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Selatan

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
PERBUP NO. 52 TAHUN 2021.pdf

Abstrak

PAKAIAN

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 52

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pakaian Dinas Khusus pada Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pembinaan disiplin dan keseragaman serta ketertiban penggunaan pakaian dinas pegawai di lingkungan Dinas Perhubungan, perlu diatur penggunaan pakaian dinas di lingkungan Dinas Perhubungan; b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 25 Tahun 2O16 tentang Penggunaan Pakaian Dinas Harian Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi dan Kabupaten / Kota di Seluruh Indonesia; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Khusus pada Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Selatan;
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2O03 tentang Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 lentang Aparatur Sipil Negara (trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukal Peraturan Perundang-undangan (Lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oll Nomor a2, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 183, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan L,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 188); 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 141 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Upacara Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 195 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 141 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Upacara Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O 15 Nomor 2017); 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2O20 tentang Pedoman Pakaian Dinas l,apangan bagi Petugas Operasiona-l yang Menyelenggarakan Fungsi Perhubungan Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 576); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2O16 tentang Pembentukan dan Susunal Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (kmbaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2019 Nomor 10); 9. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Ttrgas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2O16 Nomor 61); 1O. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 7 Talrun 2027 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 61);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PAKAIAN DINAS BAB III ATRIBUT BAB IV KELENGKAPAN LAIN BAB V PENGAWASAN BAB VI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2021.
20

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 53 Tahun 2021

Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2022

Pengadaan Barang/Jasa Standar/Pedoman

Download :
PERBUP NO. 53 TAHUN 2021.pdf

Abstrak

standar

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 53

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2022

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2O22 diperlukan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan untuk dijadikan pedoman; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Konawe Selatan tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran2022;
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4367); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan [,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 183, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambehan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2074 Nomor 92, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2O2O tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahlun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523); 8. Peratural Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2O2l ter.tang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2Ol8 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O16 Nomor 547); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (l,embaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor O4 Tahun 2O2l tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 04); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 01 Tahun 2O2l tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggar an 2O2l (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 01); 15. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 03 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2O21 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 03).
STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2021.
207

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 54 Tahun 2021

Percepatan Penanganan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Konawe Selatan

Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Download :
PERBUP NO. 54 TAHUN 2021.pdf

Abstrak

percepatan

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Percepatan Penanganan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. batrwa anak denga-rr kekurangan Ersupan gizt dan/ ataru penyakit dapat menirnbulkan masalah giri yang menghambat pertumbuhan dan perkernbangan sehingga diperlukan upaya penanggulangan masalah gjzt; b. bahwa kejadian shtnttq pada balita masih banyak terjadi di Kabupaten Konawe Selatan, sehingga dapat mengtrambat upaya Peningkatan derqiat kesehatar masyarakat dan pernbangunan kualitas su:lberdaya manusia; c. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dirnaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Percepatan Pencegaltan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Konawe Selatan;
1. Undang-Undang Nornor 4 Tahun 2OO3 tentang Perubentukart Kabupaten Konawe Selatan di kovinsi Sulawesi Tenggara (I-ernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nornor 24, Tannbahan lrrabararr Negara Republik Indonesia Nomor 42671; 2- Undang-Undang l.lorror 36 Tatrun 2OO9 tentang Kesehatan (ternbaran NeSara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 144, Tamba}an Ieinbaran Negara Nomor 5O63); 3. Undang-Undang Nornor 52 Tahun 2OO9 tentang Perkerrrbangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga (I-errrbaran Negara Repr.rblik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 161, Tarnbal.an I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5oaoi; 4. Undang-Undang Nornor 72 Tahun 2017 tentang Perob€ntukarl Peraturan Perr:ndang-undangan (krnbaran Negara Republik Indonesia Ta}.un 2Dll Nornor a2, Tambal.an Irrntranan Negara Republik Indonesia Nornor 5234) sebagairnana telah diubah dengan Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2U.19 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 183, Ta:lbal.an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 5- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2o74 tentang Pernerintahan Daeral. (Iernbaran Negara Republik Indonesia Tahrrn 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik [rrdonesia Nornor 5587) sebagairnana tela]r diubah beberapa kali te-rakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 (krnbaran Ne€iara Republik lndonesia Ta]run 2O15 Nornor 58, Tambal..an lembaran Negara Repu blik Indonesia Nornor 5679); 6. Peraturan Pemerintal- Nornor 12 Tairun 20 19 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbara Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 42, Tambahan [,embaran Negara Nomor 6322f ; 7. Peraturan Presiden Nornor 72 Tatrun 2O2l Tentang Percepatan Penulunan Stunting (lrrnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O21 ll'or:r:.or 1721; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2O19 tentang Penanggulangan Masalal- Gizl B^g Anak Akibat Penyakit @erita Negara Republik Indonesia Tahun 2O19 Nomor 914); 9. Perafirran Menteri Keuangan Nomor 67 / PIttrK.A7 /2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah <ian Dana Desa untuk Mcnduktrng Pelaksamaam Kegiatan Intervensi Pencegahan Stu-nting Terintegrasi (Berita Nega;:a Republik lrrdonesia Tahun 2Ol9 Norrror 53O); 1O- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.O1.O7IMENKES/319/2O2O tenta;ls l-okus Kegiatan Penrlrunan Angka Kernatian Ibu dan Angka Kernatian Bayi Tahun 2021; 11. Peraturan Daerah Kabupaten KONAWE Selatan Nomor 15 TahUN 2021 tentang Rencana Per:abangunan Jangka Menengah Daeratt KabuPaten Konawe Selatan Tahrln 202l-2026 (kmbaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nornor 15);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III ASAS, PRINSIP DAN PILAR PENCEGAHAN STUNTING BAB IV SASARAN DAN KEGIATAN BAB V STRATEGI BAB VI INDIKATOR KINERJA BAB VII PERAN SERTA BAB VIII PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BAB IX PENGENDALIAN DAN EVALUASI BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XI PENGHARGAAN BAB XII PEMBIAYAAN BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2021.
11

First
Previous
1
2
3
4
5
6
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2021

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT