Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 607 peraturan dalam 0,007 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 3 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Penggunaan Alat Berat Excavator (Backhoe) Milik Daerah Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Konawe Selatan

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Transportasi Darat/Laut/Udara

Download file:

Perbup Konsel No. 03 Tahun 2015.pdf

penggunaan

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD.2015 / NO.3

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Alat Berat Excavator (Backhoe) Milik Daerah Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB III Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara; b. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor KEP 102/DJ-PB/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Alat Berat Excavator (Backhoe); c. bahwa berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Nomor : 3309/DPB/PL.510/D2/III/2014 tanggal 27 Maret 2014 tentang Serah Terima Barang 1 (satu) unit Exavator Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe Selatan Provensi Sulawesi Tenggara; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Konawe Selatan
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 4267); 2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Repbulik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4745); 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 12. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor KEP 102/DJ-PB/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Alat Berat Excavator (Backhoe); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2009 Nomor 1); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Nomor 05); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 03 tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2011 Nomor 03); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 Nomor 26).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENGELOLAAN ALAT BAB III HASIL PENGUNAAN ALAT DAN MEKANISME PEMBAYARAN PENGUNAAN ALAT BAB IV SANKSI BAB IV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2015.
6 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 28 Tahun 2014

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Penetapan Besaran Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Aopa Kabupaten Konawe Selatan

Abstrak

APBD Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Perbup Konsel No. 28 Tahun 2014.pdf

PENETAPAN

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD.2014 / NO.28

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Besaran Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Aopa Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mempertahankan dan meningkatkan kwantitas, dan kwalitas pelayanan PDAM diharapkan mampu menghasilkan pendapatan yang nilainya minimal dapat menutup seluruh biaya usaha, berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan yang sehat maka perlu ditetapkan tarif air minum PDAM Tirta Aopa Kabupaten Konawe Selatan; b.bahwa untuk tetap terjaganya kelangsungan dan kesinambungan penyediaan air minum dan peningkatan pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Aopa Kabupaten Konawe Selatan kepada masyarakat dan pelanggan, serta terwujudnya Perusahaan Daerah Air Minum yang sehat dan mandiri, dipandang perlu mengadakan penyesuaian tarif air minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Aopa Kabupaten Konawe Selatan; c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Besaran Tarif Perusahaan Daerah Air Minum.
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor1822); 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4.Undang-undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267); 5.Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286); 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400); 8. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Republik Indonesia Tahun Nomor 4421); 10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. 5. Tambahan Republik Indonesia Tahun aqaav Lembaran ^^^1^2004tentangPerimbangan 4438)'. 2009 tentangpelayaan 12.undang-undang RepublikIndonesiaTahun2009 Publik(Lembaran Ng „ ReoublikIndonesia Nomor112.TambahanUmbaranNegaraRepubl Nomor5038); Pembentukan 13.Undang-undang om (LembaranNegaraRepublik Peraturan --n-nda^^^^^^^^ Indonesia Tahun 2011 Worn NegaraRepubhkIndonesiaNomor tentang H.peratur^ P-nn-h ^omor^^^^ LembaranNegaraRepublikIndonesiaNom^r -•P— : Z: inan Umum (Umbaran Pengelolaan Keuanga (,05^omor48,Tambahan NegaraRepublikIndonesiaTahun LembaranNegaraRepublikIndonesia Nom. 16.peraturan Pemenn-h — ::::rT™00S Nomor .O, Tambahan Umbaran NegaraRepublikIndonesiaNomor4578), "x: Nomor4585); ^qoS tentang 18.Peraturan ^^^""pengawasan Penyelenggaraan Pedoman Pembmaan da KepublikIndonesia PemerintahanDaerah(UmbaranNegara RP Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran RepublikIndonesiaNomor4593); 19.Peraturan Pemerintah ^^"^^Canri Kep... Indonesia ;z;r— „ —n Ke^a^aRepublik IndonesiaNomor4737); rr l:n\007 Komor 8. Tambahan —ran KegaraRepublik Tahapan. 21.PeraturanPemennta o Evaluasi ^» r„ra Penyusunan, Pengendalian dan Tata Cara y Daerah (Lembaran CrCb=esi~^^ 22,Peraturan Daer^ P ana jangka ™ Taer^ten KonaweSelatanTahun2010 - "Cn-an Oaerah KabupatenKona.eSelat^nTahun 2010Nomor03); Qelatan Nomor 10 "•"oort^Lrult::p:—n .ang men^adi anPemerintahDaerahKabupatenKonaweSelatan "rolr: Kabupa^n KonaweSelatanXahun2007 Nomor10);Pe— Oaera.Ka.upa.n Kona.e ,011 tentans Pendirian DaerahKabupatenKonaweSelatan 25.Peraturan Daerah Air r:,"i:ar.oLhKahupa.er.Ko„a.eSeia.n — 2013Nomor18).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II OBJEK DAN SUBJEK TARIF BAB III KELOMPOK PELANGGAN BAB IV STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF BAB V MEKANISME DAN PROSEDUR PENERAPAN DAN PERHITUNGAN TARIF BAB VI PERHITUNGAN PENGGUNAAN AIR MINUM BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN PELANGGAN BAB IX BIAYA ADMINISTRASI DAN PEMELIHARAAN METER AIR BAB X TATA CARA PEMBAYARAN BAB XI PEMUTUSAN DAN PENYAMBUNGAN KEMBALI SALURAN AIR MINUM BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2014.
18

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 25 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Informasl Dan Teknologl

Abstrak

APBD Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

Perbup Konsel No. 25 Tahun 2014.pdf

PENGELOLAAN

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2014 / NO.25

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Informasl Dan Teknologl

ABSTRAK:

dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik [good governance) dan pemerintahan yang bersih [dean government} dalam penyelenggaraan otonomi daerah, perlu diselenggarakan pengelolaan keuangan daerah secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-imdangan; bahwa Pemerintah Kabupaten- Konawe Selatan memanfaatkan SIMDA, sistem pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi sebagai sarana pengelolaan keuangan daerah; bahwa dalam rangka pemanfaatan SIMDA agar beijalan efektif, efisien dan berhasil guna, perlu pedoman dalam pengelolaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Informasi dan Teknologi
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Standar Biaya dan Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENANGGUNGJAWAB PENGELOLAAN SIMDA BAB III TUGAS DAN WEWENANG PENANGGUNGJAWAB PENGELOLAAN SIMDA BAB IV PENGAMANAN, PENGENDALIAN DAN PEMELIHARAAN DATABASE BAB VI INSTALASI APLIKASI SIMDA BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juni 2014.
10 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 22 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Penetapan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Sebagai Alat Bayar Pada Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2014

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

Perbup Konsel No. 22 Tahun 2014.pdf

penetapan

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2014 / NO.22

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Sebagai Alat Bayar Pada Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2014

ABSTRAK:

a. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Penatausahaan KeuanganDaerah dalam lingkup pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, maka dipandang perlu untuk menetapkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai Alat Bayar pada lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan. b.bahwa sehubungan dengan maksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan peraturan Bupati Konawe Selatan.
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4389); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana telahdiubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kineija Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kabupaten, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Indonesia Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 13.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10); 14.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Keija Dinas Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Nomor 05); 15.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2009 Nomor 1); 16.Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 Nomor 25); 17.Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 Nomor26).
PENETAPAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) SEBAGAI ALAT BAYAR PADA PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN ANGGARAN 2014

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2014.
4

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 14 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Tata Cara Pemanfaatan Kayu Pada Lahan Kebun Dan Lahan Pekarangan Masyarakat

Abstrak

Kehutanan dan Perkebunan

Download file:

Perbup Konsel No. 14 Tahun 2014.pdf

TATA

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD.2014 / NO.14

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemanfaatan Kayu Pada Lahan Kebun Dan Lahan Pekarangan Masyarakat

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan dan Direktorat Bina luran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan Nomor S.905 /BIKPHH-2/2012 Tanggal 31 Januari 2012 Perihal Penjelasan Pelaksanaan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor PjO/Menhut-II/2012 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak; b. bahwa berdasarkan Surat Kementerian Kehutanan Nomor S.655/Menhut-VI/BIKPHH/2012 Perihal Pemberlakuan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2012; c. bahwa untuk menindak lanjuti ketentuan pasal 31 Peraturan Daerah BCabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, perlu dibuat aturan mengenai tata cara pemanfaatan kayu pada lahan kebun dan lahan pekarangan masyarakat; d. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat yang ingin memanfaatkan kayu pada lahan kebun dan/atau lahan pekarangan milik masyarakat, dipandang perlu mengatur tata caranya; e. bahwa dalam rangka ketertiban pelaksanaan Penatausahaan Hasil Hutan Hak, Dinas Kehutanan Kabupaten berkewajiban melakukan Pemantauan Peredaran di wilayahnya; f. bahwa berdasarkan pertimbangan hurufa, hiiruf b, huruf c, hurufd dan huruf e perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 5. Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4587); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian UrusanPemerintahan AntaraPemerintah, Pemerintah DaerahProvinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814); 9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-IWIII/2006 Tentang Penatausahaan HasilHutanyangberasal dari Hutan Negara; 10. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/MENHUT-II/2012 Tanggal 17 Juli Tahun 2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 Nomor 10); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Keqa Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 Nomor 26).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TATA CARA PENGANGKUTAN BASIL HUTAN HAK BAB III PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN BAB IV PELANGGARAN DAN SANKSI BAB V PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2014.
Peraturan Bupati ini, maka surat keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe Selatan nomor 542.21/80.MI/2012 tanggal 03 Oktober 2012 perihal petunjuk teknis pelaksanaan penatausahaan hasil hutan hak
12 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 5 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Konawe Selatan

Abstrak

Badan Layanan Umum Pengadaan Barang/Jasa

Download file:

Perbup Konsel No. 05 Tahun 2014.pdf

jenjang

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD.2014 / NO.5

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengeloaan Keuangan BLUD, perlu mengatur Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Konawe Selatan tentang Jenjang NUai Pengadaan Barang/Jasa Pada di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahim 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahvm 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahtin 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahiin 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahim 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penjoisunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kineija Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahim 2007 Nomor 10); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2009 Nomor 1); 16. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2014 Nomor 25); 17. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahim Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 26);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA BAB III KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2014.
7 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan No. 34 Tahun 2013

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Tata Cara Penggunaan Kendaraan Dinas Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Transportasi Darat/Laut/Udara

Download file:

Perbup Konsel No. 34 Tahun 2013.pdf

TATA CARA

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD.2013 / NO.34

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penggunaan Kendaraan Dinas Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah khususnya berupa Kendaraan Dinas agar penggunaannya dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna serta dengan adanya ketentuan peraturan baru yang berkaitan dengan pengelolaan barang milik daerah, perlu menetapkan kembali Tata Cara Penggunaan Kendaraan Dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Konawe Selatan.
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4367); 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377), sebagimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran nNegara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Repubtfk Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2011 Nomor 03); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2012 Nomor 6); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 09 Tahun 2012 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2012 Nomor 9); 12. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah Kabupaten Konawe Selatan(Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2011 Nomor 19); 13. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2012 Nomor 12).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III TATA CARA PENGGUNAAN BAB IV KETENTUAN PERALIHAN BAB V KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2013.
13

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan No. 33 Tahun 2013

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013-2015

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

Perbup Konsel No. 33 Tahun 2013.pdf

PENETAPAN

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD.2013 / NO.33

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013-2015

ABSTRAK:

a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kineija Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan adalah dengan ditetapkannya indikator kineija utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan; b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negera Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kineija Utama untuk Pemerintah Kabupaten dan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta unit kerja mandiri yang ada di bawahnya; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 - 2015.
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kineija Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 3 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe selatan Tahun 2010 Nomor 3); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 Nomor 9); 11. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2012 Nomor 7);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB IV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2013.
19

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan No. 31 Tahun 2013

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Sistem Pengendalian Intern

Download file:

Perbup Konsel No. 31 Tahun 2013.pdf

PETUNJUK

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD. 2013 /No. 31, LL 31 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. P e ra tu ra n Menteri N eg a ra P e n d a y a g u n a a n Aparatur N eg a ra dan Reform asi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 te n ta n g P etu nju k P ela k sa n a a n Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pem erintah; 9. K epu tu san Menteri P e n d a y a g u n a a n Aparatur N egara Nomor : K ep/135/M .PA N /9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kineija Instansi Pem erintah; 10. K epu tusan K epala Lem baga Adm inistrasi N egara Nomor: Kep/239/IX/6/2003 tentang Perbaikan Pedom an P e n y u s u n a n P ela p o ra n Akuntabilitas Kinerja Instan si Pem erintah; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 3 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010- 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Nomor 3) ; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2012 Nomor 9); 13. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 Nomor 12;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2013.
31

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan No. 30 Tahun 2013

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Konawe Selatan

Abstrak

Badan Layanan Umum Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

Perbup Konsel No. 30 Tahun 2013.pdf

pola

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD. 2013 /No. 30, LL 39 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Konawe Selatan
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 18); Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4267); Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana Telah Diubah, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 4844); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340), 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif dalam rangka pengusulan dan penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 11. Peraturan Daerah Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Nomor 04).
BAB I PENDAHULUAN BAB II ASAS DAN TUJUAN BAB III PERSYARATAN, TIM PENILAI PENETAPAN DAN PENCABUTAN BAB V PEMBENTUKAN, TUGAS DAN KEWAJIBAN SERTA KEANGGOTAAN DEWAN PENGAWAS BAB VI STATUS KELEMBAGAAN BAB VIII STANDAR PELAYANAN MINIMAL BAB IX TARIF LAYANAN BAB X PENDAPATAN DAN BIAYA PPK BLUD BAB XI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN BAB XII PELAKSANAAN ANGGARAN DPA PPK BLUD, PENGELOLAAN KAS, PENGELOLAAN PIUTANG DAN UTANG, INVESTASI, KERJASAMA, PENGADAAN BARANG DAN JASA, PENGELOLAAN BARANG, SURPLUS DAN DEFISIT ANGGARAN, PERGESERAN DAN PENATAUSAHAAN BAB XIII AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XV EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA PPK BLUD BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2013.
39 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT