Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 38 Tahun 2017

Lalu Lintas Dan Pengendalian Pemotongan Ternak Ruminansia Besar Betina Produktif

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENGAWASAN KETERSEDIAAN BIBIT BAB III PERBIBITAN BAB IV JENIS TERNAK DAN ATAU BAHAN ASAL, TERNAK YANG DAPAT DIKELUARKAN, DIMASUKAN, MUTASI DAN KELUAR MASUK DAERAH BAB V PENGENDALIAN PEMOTONGAN BAB VI KESEJAHTERAAN TERNAK BAB VII KARTU IDENTITAS DAN SERTIFIKASI TERNAK BAB VIII PENGENDALIAN LALU LINTAS TERNAK BAB IX KOORDINASI DAN KERJASAMA BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT BAB XI LARANGAN BAB XII KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 38 Tahun 2017 tentang Lalu Lintas Dan Pengendalian Pemotongan Ternak Ruminansia Besar Betina Produktif

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Konawe Selatan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Andoolo

Tanggal Penetapan

02 Oktober 2017

Tanggal Pengundangan

03 Oktober 2017

Tanggal Berlaku

03 Oktober 2017

Sumber

BERITA DAERAH KAETUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2017 NOMOR: 38

Subjek

PANGAN, PERTANIAN DAN PETERNAKAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

Bidang

Halaman ini telah diakses 579 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Konsel No.38 Tahun 2017.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

lalu lintas
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BERITA DAERAH KAETUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2017 NOMOR: 38
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Lalu Lintas Dan Pengendalian Pemotongan Ternak Ruminansia Besar Betina Produktif
ABSTRAK:	a. bahwa ternak ruminansia besar betina produlrtif merupakan sumber daya genetik untuk pengembangbiakan ternak yang harus dijaga kelestariannya dalam rangka mencukupi ketersediaan bibit; b. bahwa untuk mencukupi ketersediaan bibit ternak ruminansia besar dan mencegah berkurangnya ternak ruminansia besar betina produktif, perlu dilakukan pengawasan lalulintas dan pengendalian pemotongan terhadap ternak ruminaasia besar betina produlrtif; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairana dimaksud dnlam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Lalulintas dan Pengendalian Pemotongan Ternak Ruminansia Besar Betina Produktif; 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanalan otonomi dan tugas pembantuan; 2. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267); 3. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Talun 2O15 tentang Penetapan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 5619); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2OO0 tentang Karantina Hewan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4OO2); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 201 I tentang Sumber Daya Genetik Hewal dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor s260); 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/ Permentan/ OT.I4O I 81 2006 tentang Pedoman Pelestarian dan Pemanfaatan Sumberdaya Genetik Ternak; 1O. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35 / Permentan/ OT.I4O/7 /20ll tentang Pengendalian Pemotongan Ternak Ruminansia Betina Produktif; 1 1 . Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48 / Perrlrlentan / OT.I4O / 9 / 2Ol I tentang Perwilayahan Sumber Bibit; 12. Peraturarr Menteri Pertanian Nomor 42 /Pero'entat/ OT.I4O I 3 / 2Ol4 tentang Penga.wasan Produksi dan Peredaraa Benih dan Bibit Ternak; 13. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 43 Tahun 2OO2 tentang Pedoman Pelaksanaan Lalulintas Hewan Ternak dan Hasil Bahan Asal Hewan/Ternak antar Daerah/ Pulau; 14. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Kpts/PD.OlO/l /2OLS tentqng Penetapan Kawasan Sapi Potong, Kerbau, Ihmbing, Sapi Perah, Domba, dan Babi Nasional; 15. Keputusan Menteri Pertalian Republik Indonesia Nomor 8O3/Kpts/Pk.O4O / 12 I 2016 tentang Penetapan Kabupaten Konawe Selatan sebagai Wilayah Sumber Bibit Sapi Bali; BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENGAWASAN KETERSEDIAAN BIBIT BAB III PERBIBITAN BAB IV JENIS TERNAK DAN ATAU BAHAN ASAL, TERNAK YANG DAPAT DIKELUARKAN, DIMASUKAN, MUTASI DAN KELUAR MASUK DAERAH BAB V PENGENDALIAN PEMOTONGAN BAB VI KESEJAHTERAAN TERNAK BAB VII KARTU IDENTITAS DAN SERTIFIKASI TERNAK BAB VIII PENGENDALIAN LALU LINTAS TERNAK BAB IX KOORDINASI DAN KERJASAMA BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT BAB XI LARANGAN BAB XII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2017. 22

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521