Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 723 peraturan dalam 0,022 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 2 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Melalui Seleksi Terbuka Dan Kompetitif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

Abstrak

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download file:

PERBUP NO.2 TAHUN 2022.pdf

TATA CARA

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 2

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Melalui Seleksi Terbuka Dan Kompetitif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa untuk lebih memberikan kejelasan tentang pelaksanaan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka dan kompetitif yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah, perlu pengaturan lebih lanjut tentang pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka dan kompetitif di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (3) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan Pegawai Negeri Sipil dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, pangkat, pendidikan dan pelatihan, rekarn jejak jabatan dan integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. bahwa Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Selatan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti; d. bahwa berdasarkan perlimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Melalui Seleksi Terbuka dan Kompetitif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.
1. UndangUndang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63e8); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 14 Nomor 6, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2OO4 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2OO9 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2O2O tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 68, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipii Negara (Berita Negara Republik Indonesia Ta}run 2Ol7 Nomor 1907); 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka Dan Kompetitif Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835); 1 2. Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian Kualitas Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pada Instansi Pemerintah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Seiatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (t embaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2019 Nomor 10); 14. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman Penilaian Kinerl'a Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2019 Nomor 14).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III TATA CARA SELEKSI BAB IV KRITERIA DAN METODE PENILAIAN BAB V MONITORING DAN EVALUASI BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2022.
22

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Penegakan Penggunaan Aplikasi Pedulilindungi

Abstrak

Kesehatan COVID-19 / Corona

Download file:

PERBUP NO.1 TAHUN 2022.pdf

penegakan

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penegakan Penggunaan Aplikasi Pedulilindungi

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Vints Disea.se 2019 (COVID- 19) sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang wajib dilakukan upaya penanggulangan; b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 44O/7l83lSJ tanggal 21 Desember 2O2l tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corona Vinrc Di.seo.se 2O19 Varian Omicron serta Penegakan Penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi; c. bahwa untuk mencegah penyeb aran Corona Vins Disease 2O19 Yaian Omicron perlu mengoptimalkan penggunaan dan melakukan penegakan pemanfaatan Aplikasi Pedulilindungi di Kabupaten Konawe Selatan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Penegakan Penggunaan Aplikasi Pedulilindungi
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273); 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (t embaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267); 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O09 Nomor 144, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan l-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan [,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OI8 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah d'iubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RepubLik Indonesia Tahun 2O18 Nomor 157); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2O2O tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Dbease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP BAB III PEMANFAATAN APLIKASI PEDULI LINDUNGI BAB IV MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN BAB V SANKSI BAB VI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2022.
6

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 54 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Percepatan Penanganan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Konawe Selatan

Abstrak

Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Download file:

PERBUP NO. 54 TAHUN 2021.pdf

percepatan

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Percepatan Penanganan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. batrwa anak denga-rr kekurangan Ersupan gizt dan/ ataru penyakit dapat menirnbulkan masalah giri yang menghambat pertumbuhan dan perkernbangan sehingga diperlukan upaya penanggulangan masalah gjzt; b. bahwa kejadian shtnttq pada balita masih banyak terjadi di Kabupaten Konawe Selatan, sehingga dapat mengtrambat upaya Peningkatan derqiat kesehatar masyarakat dan pernbangunan kualitas su:lberdaya manusia; c. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dirnaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Percepatan Pencegaltan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Konawe Selatan;
1. Undang-Undang Nornor 4 Tahun 2OO3 tentang Perubentukart Kabupaten Konawe Selatan di kovinsi Sulawesi Tenggara (I-ernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nornor 24, Tannbahan lrrabararr Negara Republik Indonesia Nomor 42671; 2- Undang-Undang l.lorror 36 Tatrun 2OO9 tentang Kesehatan (ternbaran NeSara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 144, Tamba}an Ieinbaran Negara Nomor 5O63); 3. Undang-Undang Nornor 52 Tahun 2OO9 tentang Perkerrrbangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga (I-errrbaran Negara Repr.rblik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 161, Tarnbal.an I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5oaoi; 4. Undang-Undang Nornor 72 Tahun 2017 tentang Perob€ntukarl Peraturan Perr:ndang-undangan (krnbaran Negara Republik Indonesia Ta}.un 2Dll Nornor a2, Tambal.an Irrntranan Negara Republik Indonesia Nornor 5234) sebagairnana telah diubah dengan Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2U.19 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 183, Ta:lbal.an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 5- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2o74 tentang Pernerintahan Daeral. (Iernbaran Negara Republik Indonesia Tahrrn 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik [rrdonesia Nornor 5587) sebagairnana tela]r diubah beberapa kali te-rakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 (krnbaran Ne€iara Republik lndonesia Ta]run 2O15 Nornor 58, Tambal..an lembaran Negara Repu blik Indonesia Nornor 5679); 6. Peraturan Pemerintal- Nornor 12 Tairun 20 19 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbara Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 42, Tambahan [,embaran Negara Nomor 6322f ; 7. Peraturan Presiden Nornor 72 Tatrun 2O2l Tentang Percepatan Penulunan Stunting (lrrnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O21 ll'or:r:.or 1721; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2O19 tentang Penanggulangan Masalal- Gizl B^g Anak Akibat Penyakit @erita Negara Republik Indonesia Tahun 2O19 Nomor 914); 9. Perafirran Menteri Keuangan Nomor 67 / PIttrK.A7 /2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah <ian Dana Desa untuk Mcnduktrng Pelaksamaam Kegiatan Intervensi Pencegahan Stu-nting Terintegrasi (Berita Nega;:a Republik lrrdonesia Tahun 2Ol9 Norrror 53O); 1O- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.O1.O7IMENKES/319/2O2O tenta;ls l-okus Kegiatan Penrlrunan Angka Kernatian Ibu dan Angka Kernatian Bayi Tahun 2021; 11. Peraturan Daerah Kabupaten KONAWE Selatan Nomor 15 TahUN 2021 tentang Rencana Per:abangunan Jangka Menengah Daeratt KabuPaten Konawe Selatan Tahrln 202l-2026 (kmbaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nornor 15);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III ASAS, PRINSIP DAN PILAR PENCEGAHAN STUNTING BAB IV SASARAN DAN KEGIATAN BAB V STRATEGI BAB VI INDIKATOR KINERJA BAB VII PERAN SERTA BAB VIII PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BAB IX PENGENDALIAN DAN EVALUASI BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XI PENGHARGAAN BAB XII PEMBIAYAAN BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2021.
11

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 53 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2022

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa Standar/Pedoman

Download file:

PERBUP NO. 53 TAHUN 2021.pdf

standar

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 53

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2022

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2O22 diperlukan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan untuk dijadikan pedoman; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Konawe Selatan tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran2022;
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4367); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan [,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 183, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambehan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2074 Nomor 92, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2O2O tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahlun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523); 8. Peratural Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2O2l ter.tang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2Ol8 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O16 Nomor 547); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (l,embaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor O4 Tahun 2O2l tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 04); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 01 Tahun 2O2l tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggar an 2O2l (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 01); 15. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 03 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2O21 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 03).
STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2021.
207

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 52 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pakaian Dinas Khusus pada Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Selatan

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download file:

PERBUP NO. 52 TAHUN 2021.pdf

PAKAIAN

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 52

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pakaian Dinas Khusus pada Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pembinaan disiplin dan keseragaman serta ketertiban penggunaan pakaian dinas pegawai di lingkungan Dinas Perhubungan, perlu diatur penggunaan pakaian dinas di lingkungan Dinas Perhubungan; b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 25 Tahun 2O16 tentang Penggunaan Pakaian Dinas Harian Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi dan Kabupaten / Kota di Seluruh Indonesia; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Khusus pada Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Selatan;
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2O03 tentang Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 lentang Aparatur Sipil Negara (trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukal Peraturan Perundang-undangan (Lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oll Nomor a2, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 183, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan L,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 188); 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 141 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Upacara Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 195 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 141 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Upacara Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O 15 Nomor 2017); 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2O20 tentang Pedoman Pakaian Dinas l,apangan bagi Petugas Operasiona-l yang Menyelenggarakan Fungsi Perhubungan Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 576); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2O16 tentang Pembentukan dan Susunal Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (kmbaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2019 Nomor 10); 9. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Ttrgas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2O16 Nomor 61); 1O. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 7 Talrun 2027 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 61);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PAKAIAN DINAS BAB III ATRIBUT BAB IV KELENGKAPAN LAIN BAB V PENGAWASAN BAB VI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2021.
20

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 51 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Tim Ahli Kelengkapan DPRD dan Tenaga Ahli Fraksi DPRD Kabupaten Konawe Selatan

Abstrak

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download file:

PERBUP NO. 51 TAHUN 2021.pdf

TIM

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 51

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tim Ahli Kelengkapan DPRD dan Tenaga Ahli Fraksi DPRD Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2O Ayat I huruf c dan huruf d Peraturan Pemerintah Nomor l8 Tahun 2Ol7 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka untuk mendukung tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan dalam pelaksanaan tugas konstitusionalnya diperlukan adanya dukungan Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD dan Staf Ahli Fraksi Dewan Perwakilan Ra-lrryat Daerah Kabupaten Konawe Selatan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimalsud pada huruf a tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD dan Tenega Ahli Fraksi DPRD Kabupaten Konawe Selatan.
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (trmbaran Negara, Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 24, Tambahan lrmbaran Negara Nomor 42671; 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O19 Nomor 183, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah, (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2Ol4 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lrmbaran Negara Repubtk Indonesia Nomor 6396); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 167); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Fimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 03 Tahun 2Ol7 terfiarrg Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2017 Nomor 03);8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Penentuan Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional DPRD Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2017 Nomor 28).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II FORMASI ALAT KELENGKAPAN DPRD DAN TENAGA AHLI FRAKSI DPRD BAB III PERSYARATAN DAN MEKANISME PEREKRUTAN BAB IV PENGANGKATAN TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DPRD DAN TENAGA AHLI FRAKSI DPRD BAB V TUGAS DAN MEKANISME KERJA BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN BAB VII PERTANGGUNG JAWABAN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2021.
11

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 50 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Peta Batas Desa Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan

Abstrak

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang

Download file:

PERBUP NO. 50 TAHUN 2021.pdf

PETA

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 50

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peta Batas Desa Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melalsanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan; b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi, pemerintai memberi kejelasan dan kepastian hukum tentang Penetapan dan penegasan tapal batas desa di Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Peta Batas Desa Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan.
l. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267); 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2O1l tentang Badan Imformasi Geospasial (BIC) (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 I Nomor 49, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O1l tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan (t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebageimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Thaun 20lltentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2Ol9 Nomor 183, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahankmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahar Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Thaun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomoor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Mneteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2Ol5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomorl57); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2O16 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Noomor lO38); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l4l Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2OO7 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan(kmbaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor l0); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 01 Tahun 2016 tentang Desa (tembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2O16 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2017 Nomor 11).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA KECAMATAN ANDOOLO BAB IV PETA BATAS DESA BAB V KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2021.
11

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 49 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2021-2046

Abstrak

Kependudukan dan Perkawinan

Download file:

PERBUP NO. 49 TAHUN 2021.pdf

GRAND DESAIN

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 49

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2021-2046

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka memberikan arah kebijakan pembangunan kependudukan dalam jangka waktu tertentu agar efektif, terukur, dan mencapa.i hasil optimal bagi kesejahteraan masyarakat, perlu menyusun Grand Design Pembaagunan Kependudukan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Grand Design Pembalgunan Kependudukan Tahun2021-2046
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2O07 tentang Adminisuasi Kependudukan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); S.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2OO9 tentang Kesejahteraan Sosial (trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahal l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 6. Undang-Undang Nornor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); T.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2OO9 tentang Perkembalgan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor s080); 8. Undang-undang Nomor I Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2O11 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 9.UndangUndang Nomor 12 Tahun 2O1l tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 82, Tambahan kmbaral Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); l0.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhA dengal Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentarg Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahaa lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679],; 1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 20 14 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614); l2.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah fBerita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (l-embaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor l0 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan(kmbaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2019 Nomor 10);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB III MAKSUD DAN TUJUAN BAB IV SISTEMATIKA BAB II PENETAPAN GDPK BAB V PELAKSANAAN GDPK BAB VI TIM KOORDINASI BAB VII PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2021.
8

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 48 Tahun 2021

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Satu Data Kabupaten Konawe Selatan

Abstrak

Satu Data Indonesia

Download file:

PERBUP NO. 48 TAHUN 2021.pdf

satu

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 48

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Satu Data Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

a, b. c. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan perlu didukung dengan data yarlg akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungiawabkan, mudah diakses dan dibagipakai serta dikelola secara kerjasama, terintegrasi dan berkelanjutan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Pemerintah Daerah Kapupaten mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan satu data tingkat Kabupaten; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Satu Data Kabupaten;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaral Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683); 3. Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 24, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267); 4. Undang-Undang Nomor I I Tahun 2OO8 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O08 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2O16 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2OO8 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952); 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OO8 tentang Keterbukaan lnformasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor l1 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja (krnbaran 7. Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2O18 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O18 Nomor 182); 9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2); 1O. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l2O Tahun 20l8 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2O2O Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tcnggara Nomor 2 Tahun 2020);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III PENYELENGGARA SATU DATA KABUPATEN BAB IV FORUM DATA BAB V PRINSIP SATU DATA KONAWE SELATAN BAB VI PENYELENGGARAAN SATU DATA KONAWE SELATAN BAB VII INSENTIF BAB VIII PENDANAAN BAB IX KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2021.
15

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 46 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Standar Biaya Umum (SBU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2022

Abstrak

APBD Standar/Pedoman

Download file:

PERBUP NO. 46 TAHUN 2021.pdf

standar

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 46

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Umum (SBU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2022

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2O2O tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 202O Nomor 57); bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2O2l tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita, Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926); bahwa dalam rangka teriib administrasi khususnya Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2022 dan mendukung kelancaran penyelenggaraan peningkatan pelaksanaan tugas; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Standar Biaya Umum (SBU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2022.
1. Pasal 18 (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4267); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O03 Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438]; 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO7 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2OO5-2O25 (Lembaral Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan I€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5679); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Eva-luasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2Ol7 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6065); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322\; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standart Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O13 Nomor 1425); 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 20 15 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Konawe Selatan (trmbaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (lrmbaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (l,embaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2019 Nomor 1O); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 3); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2021 (t embaran Daerah Kabupaten Konawe Selatal Tahun 2021 Nomor l); 23. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampual Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2017 Nomor 28); 24. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2018 Nomor 9) .
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II STANDAR BIAYA UMUM BAB III KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2021.
55

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT