Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 478 peraturan dalam 0,012 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 49 Tahun 2021

Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2021-2046

Kependudukan dan Perkawinan

Download :
PERBUP NO. 49 TAHUN 2021.pdf

Abstrak

GRAND DESAIN

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 49

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2021-2046

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka memberikan arah kebijakan pembangunan kependudukan dalam jangka waktu tertentu agar efektif, terukur, dan mencapa.i hasil optimal bagi kesejahteraan masyarakat, perlu menyusun Grand Design Pembaagunan Kependudukan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Grand Design Pembalgunan Kependudukan Tahun2021-2046
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2O07 tentang Adminisuasi Kependudukan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); S.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2OO9 tentang Kesejahteraan Sosial (trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahal l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 6. Undang-Undang Nornor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); T.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2OO9 tentang Perkembalgan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor s080); 8. Undang-undang Nomor I Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2O11 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 9.UndangUndang Nomor 12 Tahun 2O1l tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 82, Tambahan kmbaral Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); l0.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhA dengal Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentarg Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahaa lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679],; 1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 20 14 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614); l2.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah fBerita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (l-embaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor l0 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan(kmbaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2019 Nomor 10);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB III MAKSUD DAN TUJUAN BAB IV SISTEMATIKA BAB II PENETAPAN GDPK BAB V PELAKSANAAN GDPK BAB VI TIM KOORDINASI BAB VII PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2021.
8

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 50 Tahun 2021

Peta Batas Desa Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang

Download :
PERBUP NO. 50 TAHUN 2021.pdf

Abstrak

PETA

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 50

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peta Batas Desa Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melalsanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan; b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi, pemerintai memberi kejelasan dan kepastian hukum tentang Penetapan dan penegasan tapal batas desa di Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Peta Batas Desa Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan.
l. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267); 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2O1l tentang Badan Imformasi Geospasial (BIC) (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 I Nomor 49, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O1l tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan (t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebageimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Thaun 20lltentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2Ol9 Nomor 183, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahankmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahar Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Thaun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomoor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Mneteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2Ol5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomorl57); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2O16 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Noomor lO38); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l4l Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2OO7 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan(kmbaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor l0); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 01 Tahun 2016 tentang Desa (tembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2O16 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2017 Nomor 11).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA KECAMATAN ANDOOLO BAB IV PETA BATAS DESA BAB V KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2021.
11

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 50 Tahun 2022

Tata Cara Pergeseran Anggaran

APBD

Download :
PERBUP NO.50 TAHUN 2022.pdf

Abstrak

tata cara

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 50

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan pasal 163 dan pasal 164 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Lampiran Bab VI huruf D Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; b. bahwa mengantisipasi adanya perubahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan keuangan daerah pada tahun berjalan dan penanganan dan pencegahan pandemi corona uints disease 2Ol9 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian dan/atau stabilitas sistem keuangan daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Tata Cara Pergeseran Anggaran, dengan menuangkannya dalam Peraturan Bupati Konawe Selatan.
1. Pasal 18 (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a3671; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO4 Nomor 5, Tambahan I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor a355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaOOl; 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2}ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Repiblik Indonesia Tahun 2OtL Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2A19 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Repiblik Indonesia Tahun 2079 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Arc Nomor 56791; 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 42, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2O2l tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2Ol5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor 1571; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O tentang Pedoman Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor l78ll; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2O2l tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2027 Nomor 926); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 3 Tahun 2O2l tentang Pokok-Pokok Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2O2l Nomor 3); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 16 Tahun 2O2l tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2O2l Nomor 16); 16. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 28 Tahun 2Ol7 tentang Kemampuan Keuangan Daerah untuk Penentuan Pemberian Tunjangan Komunikasi Insentif (TKI), Tunjangan Reses (TR) dan Dana Operasional (DO) DPRD Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2Ol7 Nomor 28); 17. Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Selatan Nomor 47 Tahun 2O2l tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2O2l Nomor 47); 18. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 3).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MEKANISME PERGESERAN ANGGARAN BAB III KETENTUAN PELAKSANAAN BAB IV PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Maret 2022.
12

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 50 Tahun 2018

Penetapan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah (DPUD) Secara Terpadu Kabupaten Konawe Selatan

Pariwisata dan Kebudayaan

Download :
PERBUP NO. 50 TAHUN 2018.pdf

Abstrak

PENETAPAN

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2018 Nomor 50

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah (DPUD) Secara Terpadu Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mendorong akselerasi pembangunan destinasi pariwisata di Kabupaten Konawe Selatan yang merupakan unggulan daerah perlu mengoptimalkan pemanfaatan keunggulan komperatif dan unggulan kompetitif daya tarik pariwisata daerah di pasar wisata nasional dan internasional; b. bahwa untuk mengembangkan suatu destinasi pariwisata menjadi destinasi pariwisata unggulan daerah, diperlukan langkah terpadu, komprehensif, dan berkelanjutan sesuai arah kebijakan pembangunan kepariwisataan daerah ; c. bahwa Kabupaten Konawe Selatan memiliki beberapa Destinasi Pariwisata Unggulan yang memiliki karakteristik masing-masing dan layak untuk dikembangkan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan hurr.f c perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Penetapan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah (DPUD) secara Terpadu Kabupaten Konawe Selatan.
1. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 24, Tartbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a3671; 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OOT tentang Penataan Ruang (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O07 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723) 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2OO7 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O07 Nomor S4,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739); 4, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, (l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2OO9, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); 5. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O58); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peratrrran Perundang-Undangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor a2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 5O Tahun 2O11 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2O|O-2O25 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O11 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No mor 5262); 9. Peraturan Pemerintah Nomor l8 Tahun 2O16 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O16 Nomor 74, Tarnbahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 10. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: KM-67/UM.OOL/M[<P|2OO4 tentang Pedoman Umum Pengembangan Pariwisata di Pulau-pulau Kecil; ll. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2O15 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 2O36);12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor l0 Tahun 2OO7 tenta ng Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (l,embaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2OO7 Nomor 10); 13. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 46 Tahun 2O16 tentang Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi serta tata ke{a Dinas Pariwisata Kabupaten Konawe Selatal, (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2O16 Nomor 46);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PRINSIP DAN TUJUAN PENGEMBANGAN DPUD SECARA TERPADU BAB III KRITERIA DAN PENETAPAN DPUD SECARA TERPADU BAB IV PENGEMBANGAN DPUD DAN KERJASAMA WISATA SECARA TERPADU BAB V PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN BAB VI PEMBINAAN BAB VII PENDANAAN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2018.
12

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan No. 50 Tahun 2016

Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Selatan

Download :
Perbup Konsel No.50 Tahun 2016.pdf

Abstrak

KEDUDUKAN

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BD.2016/No.50

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267); 3. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipil Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 6, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 Gntang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2O16 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II BENTUK, NOMENKLATUR, DAN TIPE PERANGKAT DAERAH BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BAB IV TUGAS DAN FUNGSI BAB V TATA KERJA BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN BAB VII PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2016.
20

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 51 Tahun 2018

Penetapan Kawasan Desa Wisata di Kabupaten Konawe Selatan

Pariwisata dan Kebudayaan Desa

Download :
PERBUP NO. 51 TAHUN 2018.pdf

Abstrak

PENETAPAN

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2018 Nomor 51

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Kawasan Desa Wisata di Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa sektor pariwisata merupakan penggerak perekonomian masyarakat sebagai salah satu sektor unggulan yang diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan; b. bahwa untuk mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan, maka diperlukan upaya diversifikasi objek wisata yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelestarian seni budaya dan ramah lingkungan; c. bahwa dalam pengembangan pariwisata keralgratan, perlu dibentuk kawasan wisata pedesaaan yang dapat menjadi proyek percontohan bagr kawasan lainnya; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Kawasan Desa Wisata di Kabupaten Konawe Selatan.
1. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 24, Tanrrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a3671; 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OO7 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 68, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 47231 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2OO9 tentang Kepariwisataan, (kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 1 Tahun 2OO9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49661; 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S587),Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor S8,Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O16 tentang Organisasi Perangkat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O16 Nomor l4,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3O Tahun 2OO6 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten / Kota kepada Desa. 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor lO Tahun 2OO7 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (kmbaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 1O); 1O. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 46 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Konawe Selatan. (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2O16 Nomor 46);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI BAB III TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN BAB V PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN BAB VI KAWASAN DESA WISATA BAB VII PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2018.
6

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 51 Tahun 2022

Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Di Kabupaten Konawe Selatan

Pers, Pos, dan Periklanan Pendidikan

Download :
PERBUP NO.51 TAHUN 2022.pdf

Abstrak

TRANSFORMASI

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor : 51

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Di Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa selain sebagai tempat membaca, perpustakaan juga dapat dimanfaatkan sebagai pusat atau tempat pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dapat memfasilitasi pelatihan aneka keterampilan dan kecakapan hidup berbasis literasi informasi terapan melalui penyediaan buku, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. b. bahwauntuk meningkatkan kualitas layanan perpustakaan, dengan membangun komitmen dan dukungan stakeholder, agar dapat menciptakan masyarakat sejahtera melalui Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial perlu diatur dengan Peraturan Bupati; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Kabupaten Konawe Selatan;
1. Pasal 18 Ayat 6 Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-Undang Nomor 2A Tahun 2OO3 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a301); 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a267); 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2OO7 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor l29,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a77fl; 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OIl tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)., sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2OI1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389) 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9a\ sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot4 Nomor 292, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor Il4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 187, Tarnbahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402ll. 1O. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a539); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2075 Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12O Tahun 2O78 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor 157); 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Tranmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020; 13. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 1O Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Perpustakaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OL6 Nomor 1385); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peratuiran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2OL9 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2Ol9 Nomor 10); 15. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 33 Tahun 2Ol8 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Konawe Selatan, (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2018 Nomor 33).
BAB I PENDAHULUAN BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL BAB IV PEMUBUDAYAAN KECEPATAN MEMBACA BAB V PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2022.
10 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 51 Tahun 2021

Tim Ahli Kelengkapan DPRD dan Tenaga Ahli Fraksi DPRD Kabupaten Konawe Selatan

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download :
PERBUP NO. 51 TAHUN 2021.pdf

Abstrak

TIM

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 51

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tim Ahli Kelengkapan DPRD dan Tenaga Ahli Fraksi DPRD Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2O Ayat I huruf c dan huruf d Peraturan Pemerintah Nomor l8 Tahun 2Ol7 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka untuk mendukung tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan dalam pelaksanaan tugas konstitusionalnya diperlukan adanya dukungan Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD dan Staf Ahli Fraksi Dewan Perwakilan Ra-lrryat Daerah Kabupaten Konawe Selatan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimalsud pada huruf a tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD dan Tenega Ahli Fraksi DPRD Kabupaten Konawe Selatan.
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (trmbaran Negara, Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 24, Tambahan lrmbaran Negara Nomor 42671; 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O19 Nomor 183, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah, (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2Ol4 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lrmbaran Negara Repubtk Indonesia Nomor 6396); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 167); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Fimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 03 Tahun 2Ol7 terfiarrg Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2017 Nomor 03);8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Penentuan Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional DPRD Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2017 Nomor 28).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II FORMASI ALAT KELENGKAPAN DPRD DAN TENAGA AHLI FRAKSI DPRD BAB III PERSYARATAN DAN MEKANISME PEREKRUTAN BAB IV PENGANGKATAN TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DPRD DAN TENAGA AHLI FRAKSI DPRD BAB V TUGAS DAN MEKANISME KERJA BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN BAB VII PERTANGGUNG JAWABAN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2021.
11

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan No. 51 Tahun 2016

Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Seta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Kabupaten Konawe Selatan

Download :
Perbup Konsel No.51 Tahun 2016.pdf

Abstrak

KEDUDUKAN

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD.2016/No.51

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Seta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O16 tentang perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di provinsi Sulawesi Tenggara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OlL tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5537) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O16 tentang Perangkat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor g Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II BENTUK, NOMENKLATUR, DAN TIPE PERANGKAT DAERAH BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BAB IV TUGAS DAN FUNGSI BAB V TATA KERJA BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN BAB VII PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2016.
20

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 51 Tahun 2022

Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Kabupaten Konawe Selatan

Download :
PERBUP NO.51 TAHUN 2022.pdf

Abstrak

transformasi

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 51, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 51

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa selain sebagai tempat membaca, perpustakaan juga dapat dimanfaatkan sebagai pusat atau tempat pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dapat memfasilitasi pelatihan aneka keterampilan dan kecakapan hidup berbasis literasi informasi terapan melalui penyediaan buku, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. b. bahwauntuk meningkatkan kualitas layanan perpustakaan, dengan membangun komitmen dan dukungan stakeholder, agar dapat menciptakan masyarakat sejahtera melalui Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosia-l perlu diatur dengan Peraturan Bupati; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Kabupaten Konawe Selatan;
1. Pasal 18 Ayat 6 Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-Undang Nomor 2A Tahun 2OO3 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a301); 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a267); 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2OO7 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor l29,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a77fl; 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OIl tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)., sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2OI1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389) 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9a\ sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot4 Nomor 292, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor Il4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 187, Tarnbahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402ll. 1O. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a539); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2075 Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12O Tahun 2O78 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor 157); 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Tranmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2O2O tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020; 13. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 1O Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Perpustakaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OL6 Nomor 1385); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peratuiran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2OL9 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2Ol9 Nomor 10); 15. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 33 Tahun 2Ol8 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Konawe Selatan, (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2Ol8 Nomor 33).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL BAB IV PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA BAB V PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2022.
10

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT