Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Baju Adat, Maskot, Ornamen, dan Batik Motif Asli Paser
ABSTRAK:
Untuk menetapkan baju/pakaian Adat, Maskot,
Ornamen, dan Batik motif asli Paser telah dilakukan
serangkaian kegiatan untuk menggali tradisi dan
budaya tentang Baju adat, Maskot, Ornamen, dan Batik
motif asli Kabupaten Paser melalui dialog budaya dan
pengkajian kepada tokoh–tokoh masyarakat dan tokoh
adat Paser
UUD NKRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015.
Ketentuan Umum, Penamaan dan Tata Cara Menggunakan Baju Adat, Bentuk atau Model Maskot, Desain dan Tata Cara Penggunaan Ornamen Paser, Desain Batik Paser Serta Tata Cara Penggunaannya, Bentuk Songko dan Laung Paser Serta Penggunaannya, Penghargaan, Pembinaan dan Larangan, Pemegang Kuasa, Pendanaan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2020.
33 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 68 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal
ABSTRAK:
Untuk menjamin terpenuhinya hak setiap Warga
Negara khususnya di Kabupaten Paser untuk pemenuhan
Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar melalui
penerapan standar pelayan minimal, maka diperlukan
pedoman pelaksana penerapan standar pelayanan minimal
oleh Pemerintah daerah; Untuk melaksanakan ketentuan UU No.23 Tahun 2014 Pasal 17 ayat (1) tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan
Permendagri No.100 Tahun 2018 Pasal 17
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Daerah
menetapkan kebijakan daerah sesuai dengan kewenangan
daerah perlu membentuk Pedoman Penerapan Standar
Pelayanan Minimal yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014; Permendagri No.100 Tahun 2018.
Dalam peraturan kepala daerah ini diatur tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan
Minimal, terdiri atas: 1. Tahapan penerapan Standar Pelayanan Minimal; 2. Koordinasi penerapan Standar Pelayanan
Minimal; 3. Pembiayaan; 4. Pelaporan penerapan Standar Pelayanan
Minimal; dan 5. Pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2020.
15 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 69 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021
ABSTRAK:
Dalam rangka memberikan arah dan pedoman
pelaksanaan pembangunan daerah Tahun 2021, dipandang
perlu menetapkan dokumen Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2021; Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang
didalamnya terdapat Tujuan, Sasaran dan Fungsi RKPD,
Landasan Hukum, Visi dan Misi, Gambaran Umum Kondisi
Daerah, Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah,
Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana
Kerja dan Pendanaan Daerah, serta Kinerja Penyelenggaran
Pemerintah Daerah, mempunyai arti yang khusus dan
strategis memuat apa yang hendak dicapai dalam satu
tahun kedepan.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014; PP No.8 Tahun 2008; Permendagri No.86 Tahun 2017; Permendagri No.40 Tahun 2020.
Dalam peraturan kepala daerah ini diatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Paser Tahun 2021, yang merupakan penjabaran dari hasil Musyawarah
Perencanaan Pembangunan, dengan mengacu RKP, RKPD Provinsi
Kalimantan Timur, kondisi lingkungan strategis daerah, hasil evaluasi RKPD
tahun sebelumnya dan Renja-PD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2020.
4 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 70 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan Kerja
ABSTRAK:
Untuk memberikan landasan guna kepastian hukum
bagi perangkat daerah dalam pelaksanaan program kerja,
maka diperlukan pengaturan tentang penyusunan kerangka
acuan kerja; Untuk melaksanakan ketentuan UU No.23 Tahun 2014 Pasal 17 ayat (1) tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah
menetapkan kebijakan daerah sesuai dengan kewenangan
daerah.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014.
Dalam peraturan kepala daerah ini diatur tentang Pedoman Penyusunan
Kerangka Acuan Kerja, meliputi:
a. Penyusunan KAK usulan rencana kegiatan; dan
b. Penyusunan KAK pelaksanaan kegiatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2020.
12 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 71 Tahun 2020
PERBUP Kab. Paser No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2020
Tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser
ABSTRAK:
Dalam rangka penataan Pegawai Negeri Sipil guna
menentukan jumlah dan jenis pekerjaan suatu unit
organisasi dalam jabatan struktural dan fungsional dari
tingkat terendah sampai tingkat tertinggi maka perlu
penyusunan Peta Jabatan; Untuk melaksanakan ketentuan
UU No.23 Tahun 2014 pasal 17 ayat (1) tentang
Pemerintahan Daerah, Daerah menetapkan kebijakan
sesuai dengan kewenangan Daerah.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.18 Tahun 2016; Perda Kab. Paser No.14 Tahun 2016; Permendagri No.35 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi RI Nomor 1 Tahun 2020.
Dalam peraturan kepala daerah ini diatur tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser, terdiri atas: 1. Maksud dan tujuan; 2. Pengangkatan dalam jabatan pelaksana; dan 3. Peta jabatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2020.
4 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 72 Tahun 2020
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mencabut :
PERBUP Kab. Paser No. 22 Tahun 2019 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya, Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas Bagi Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Paser
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Teknis Pemberian Gaji Atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020
Kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil
Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Paser
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor 106/PMK.05/2020 tentang
Petunjuk Teknis Pemberian Gaji , Pensiun, Tunjangan,
atau Penghasilan ketiga belas Tahun 2020 kepada Pegawai
Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non
Pegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau
Tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara , dan Pasal 17 Ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang pendanaan
belanja pegawainya yang dibebankan kepada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah perlu dibentuk Peraturan
Bupati Paser tentang Teknis Pemberian Ketiga Belas Bagi
Pegawai Negeri Sipil dan Calon Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Paser
UUD NKRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.44 Tahun 2020.
Ketentuan Umum, Pemberian Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas, Pembayaran Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas, Pendanaan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2020.
Peraturan Bupati Nomor 22
Tahun 2019 tentang Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas bagi
Pegawai Negeri Sipil , Calon Pegawai Negeri Sipil , Pejabat Negara, Ketua dan
Anggota Dewan Perwakilan Daerah dilingkungan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Paser, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 73 Tahun 2020
DANA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH-PEDOMAN PENGGUNAAN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 73, BD.2020/No.73
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penggunaan dana Biaya Operasional Sekolah Daerah
ABSTRAK:
Untuk meringankan beban masyarakat terhadap
pembiayaan pendidikan di Kabupaten Paser dalam rangka
program wajib belajar 9 (sembilan) tahun yang bermutu
sebagaimana yang telah ditetapkan Bupati Paser, maka
Pemerintah Kabupaten Paser mengalokasikan dana Biaya
Operasional Sekolah Daerah dari APBD Kabupaten Paser
sebagai pendamping alokasi dana BOS Nasional/Pusat; Untuk melaksanakan ketentuan
UU No.23 Tahun 2014 Pasal 17 ayat (1) tentang
Pemerintahan Daerah, Daerah menetapkan kebijakan
daerah sesuai dengan kewenangan Daerah.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014.
Dalam peraturan kepala daerah ini diatur tentang Pedoman Penggunaan dana
Biaya Operasional Sekolah Daerah, terdiri atas: 1. Alokasi biaya dan penganggaran; 2. Pengelola anggaran; 3. Penerima dana bosda; 4. Mekanisme pencairan dan pembiayaan; 5. Penggunaan dana bosda; 6. Penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan; 7. Pengawasan; 8. Hibah; dan 9. Sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2020.
Peraturan Bupati Paser Nomor
31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan Dana Bantuan Operasional
Sekolah Daerah Kabupaten Paser, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
14 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 75 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Untuk memenuhi ketentuan Perda No.6 Tahun 2020 Pasal 12 tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019, perlu ditetapkan Peraturan Bupati
Paser tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019 sebagai rincian lebih lanjut dari
pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014; Perda No.6 Tahun 2020.
Dalam peraturan kepala daerah ini diatur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019 dengan Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2019 dirincikan pada peraturan bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2020.
3 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 76 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 72 Tahun 2019
Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (4) dan ayat
(6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana pergeseran
anggaran dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagai dasar pelaksanaan untuk selanjutnya dianggarkan dalam
rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah
diubah dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Perda No.13 Tahun 2019; Perbup No.72 Tahun 2019.
Mengubah Peraturan Bupati Paser Nomor 72 Tahun 2019
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2020.
Mengubah Peraturan Bupati Paser Nomor 72 Tahun 2019
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 77 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2020
ABSTRAK:
Sehubungan dengan Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2020 terjadi pergeseran
kegiatan antar perangkat daerah, penghapusan kegiatan,
penambahan kegiatan baru/ kegiatan alternatif,
penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu
kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran
kegiatan yang menyebabkan saldo anggaran lebih
anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun
berjalan, maka perlu Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2020.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014.
Dalam peraturan kepala daerah ini diatur tentang Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2020 dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I : Pendahuluan
BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
BAB III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah
BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
BAB V : Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota
BAB VI : Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah
BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
BAB VIII : Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2020.
4 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
