Pencarian Peraturan

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PJNTU KABUPATEN BONE

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BD.2017/NO.56

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE

ABSTRAK:

a. bahwa untuk memberikan pedoman bagi aparatur yang terkoordinasi, terarah, dan tepat sasaran dalam memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan, maka per!u ditetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Bone. b. bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Pera tu ran Bupati Bone tentang Standar Mengingat Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Penzinan Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Bone;
I. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia.Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas • dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnfonnasi Pubhk (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5038); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5234); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5675); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 215), • 8. Peraturan Menteri Oalam Negeri •Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 ten tang Pedoman Penyusunan Standar Operasmnal Prosedur Administrasi Pemerintahan; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Oinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pin tu; 11. Peraturan Kepala Dinas Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Dinas Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizman dan Non Perizinan Penanaman Modal; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Oaerah Kabupaten Bone Nomor 9); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Oaerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Oaerah Kabupaten Bone Nomor 5); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Oaerah (Lembaran Oaerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6); Menetapkan 15. Peraturan Bupati Bone Nomor 15 Tahun 2017 tentang Petimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Pensmaa pada Oinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone; 16. Peraturan Bupati Bone Nomor 16 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.
MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANO STANDAR OPERASIONAL PROSEDlJR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZllfAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELA YANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE. SABI KETENTUAN UMUM Paaal 1 Oalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan l. Daerah adalah Kabupaten Bone. 2. Bupati adalah Bupati Bone. 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluaeluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah memimpin pe!aksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu kepada Bupati da!am penyelenggaraan pemerintahaan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan serta Jembaga lainnya yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. 6. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu se\anjutnya dtsingkat DPMPTSP adalah merupakan Lembaga Lain sebagai bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola perizinan dan non perizinan di daerah dengan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pmtu. 7. Standar Operasicnal Prosedur selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan; 8. SKPD Teknis Terkait adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan, pengawasan serta pengendalian perizinan dan non penzinan. 9. Tim Teknis adalah kelompok kerja dari SKPD Teknis Terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan rekomendasi persetujuan dan / atau penolakan penerbitan izin kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 10. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan lainnya yang berlaku yang merupakan bukti legalitas yang menyatakan sah dan / atau di perbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha dan / atau kegiatan tertentu. 11. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dibenkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bukti yang menyatakan sah dan/atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan tert.entu. 12. Non penzinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau • pe!aku usaha dalam bentuk tanda daftar, rekomendasi, fatwa atau lainnya untuk melakukan kegiatan atau kegiatan tertentu. 13. Pelayanan perizinan dan non perizinan adalah proses, tahapan dan persyaratan pemberian pelayanan sehingga terjadi penyingkatan dan ketepatan waktu, kejelasan biaya dan prosedur serta kemudahan dalam pelayanan. 14. Jenis perizinan dan non perizinan adalah segala jenis izin dan non izin yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 15. Perizinan Paralel adalah penyelengaraan Perizinan yang drberikan kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis izin yang diproses secara terpadu dan bersamaan atau berurutan. 16. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Moclal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing untuk melakukan usaha diwilayah negara Republik Indonesia. 17. Pen an am Modal adalah perorangan a tau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa Penanam Modal Dalam Negen dan Penanam Modal Asing 18. Pembinaan adalah upaya pengembangan, pemantapan, pemantauan, evaluasi, penilaian dan pemberian penghargaan bagi Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pinto dan Aparat Pelayanan oleh Bupati 19. Pengawasan F'ungsional adalah penernban atau pemeriksaan yang dilakukan oleh badan-badan pemeriksa teknis terhadap Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu eeeuai Peraturan Perundang-Undangan. 20. Pengawasan Masyarakat adalah kontrol sosial yang dilakukan oleh publik terhadap Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. BAB D MAKSUD DAN TUJUAN hsa.12 SOP ini dimaksudkan untuk dilaksanakan oleh seluruh aparatur pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan kewenangannya sesuai tugas dan fungsinya untuk mewujudkan pelayanan perizinan yang berkualitas dan memberikan kepastian hubungan antara Dines Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan masyarakat untuk memperoleh pelayanan perizinan. Paul 3 Tujuen SOP Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan ini adalah : a. sebagai standarisasi cara yang dilakukan oleh aparatur dalam melaksanakan pekerjaan sesuai tugasnya; b. mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh seorang aparatur atau pelaksana dalam melaksanakan tugas; c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mdividual aparatur dan organisasi eecara keseluruhan; d. membantu aparatur menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibat.an pimpinan dalam pelaksanaan proses sehari-hari; e. meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas; f. menciptakan ukuran st.andar kinerja yang akan memberikan aparatur cara konknt untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan; g. memastikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung dalam berbagai situasi; h. menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat, baik dari sisi mutu, waktu, dan prosedur; 1. memberikan infonnasi mengenai kualifikasi kompeteusr yang harus dikuasai oleh aparatur dalam melaksanakan tugasnya; J· memberikan informasi bagi upaya peningkatan kompetensi aparatur; k. memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh seorang aparatur dalam melaksanakan tugasnya; I. sebagai instrumen yang dapat melindungi aparatur dari kemungkinan tuntutan hukum karena tuduhan melakukan penyimpangan; dan m. menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas. BABW PRINSIP PELAKSANAAN SOP PaN.14 Prinsip pelaksanaan SOP yang dilakukan pada Dmas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah : a. Konsisten. SOP harus dilaksanakan secara konsisten dari waktu ke waktu, oleh siapapun, dan dalam kondisi yang relatif sama oleh seluruh jajaran Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; b. Komitmen. SOP harus dtlaksanakan dengan komumen penuh dari seluruh jajaran Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dari tingkatan yang paling rendah sampal dan tertinggi; c. Perbaikan Berkelanjutan. Pelaksanaan SOP harus terbuka terhadap penyempurnaan-penyempurnaan untuk memperoleh prosedur yang benar-benar efektif dan efisien; d. Mengikat. SOP harus mengikat pelaksana Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu da\am melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur standar yang telah drtetapkan; e. Seluruh unsur memiliki peran penting. Seluruh unsur melaksanakan peran-peran tertentu dalam setiap prosedur yang distandarkan. Jika aparatur tertentu tidak melaksanakan perannya dengan baik, maka akan mengganggu keseluruhan proses, yang akhirnya juga berdampak pada terganggunya proses penyelenggaraan pemerintahan; dan f. Terdokumentasi dengan baik. Seluruh prosedur yang telah distandarkan harus didokumentasikan dengan baik, sehingga • dapat selalu djjadtkan acuan atau referensi bagi setiap prhakpihak yang memerlukan. BAB fV JENIS DAN BAGAN (Flow Chart/ STAilfDAR OPERASIONAL PROSEDUR Paaal 5 Jenis SOP Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari : 1. Izin Mendirikan Bangunan ((MB) : a. SOP Pendaftaran Izin Mendinkan Bangunan; b. SOP Kajian Teknis lzin Mendirikan Bangunan; c. SOP Penerbitan !zin Mendirikan Bangunan; 2. lzin Gangguan / HO; a. SOP Pendaftaran Jzin Gangguan; b. SOP Kajian Teknis lzin Gangguan; c. SOP Penerbitan lzin Gangguan; 3. SOP Pengelolaan Tanda Daftar Perusahaan (TOP). 4. SOP Pengelolaan Surat lzin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TOP). 5. SOP Pengelolaan lzin Usaha Jndustri {JUI). 6. SOP Pengelolaan Tanda Daftar lndustri (TOI). 7. SOP Pengelolaan Tanda Daftar Gudang (TDG). 8. SOP Pengelolaan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK). 9. SOP Pengelo\aan Izin Penyelenggaraan Reklame. I 0. SOP Pengelolaan lzin Saran a Kesehatan. 11. SOP Pengelolaan Jzin Tenaga Kesehatan. 12. SOP Pengelolaan Jzin Penelitian. 13. SOP Pengelo\aan lzin Lingkungan. 14. SOP Pengelolaan Izin Lokasi. 15. lzin Usaha Pembudidayaan Ikan: a. SOP Pendaftaran Izin Usaha Pembudidayaan lkan; b. SOP Kajian Tekms lzm Usaha Pembudidayaan lkan; • c. SOP Penerbitan Izin Usaha Pembudidayaan lkan; 16. lzin Trayek: a. SOP Pendaftaran lzin Trayek; b. SOP Kajian Teknis lzin Trayek; c. SOP Penerbitan lzin Trayek; 17. SOP Petugas Loket lnforrnasi 18. SOP Pendaftaran lzin; 19. SOP Pengarsipan Surat lzin; 20. SOP Penyerahan Surat Izin; 21. SOP Penolakan lzin; 22. SOP lzin Paket A: a. SOP Pendaftaran Izin Paket A; b. SOP Kajian Teknis lzin Paket A; c. SOP Penerbitan Izin Paket A; 23. SOP Pengelolaan lzin Paket B; 24. SOP lzin Paket C: a. SOP Pendaftaran lzin Paket C; b. SOP Kajian Teknis lzin Paket C c. SOP Penerbitan lzin Paket C; 25. SOP lzm Paket D : a. SOP Pendaftaran lzin Paket D; b. SOP Kajian Teknis Izin Paket D; c. SOP Penerbitan Izin Paket D; Pasal 6 Bagan (Flow Chart) SOP Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini. BABV MOIIITORilfG DAN EVALUASI Paw 7 (1) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pela,yanan Terpadu Satu Pintu wajib melakukan monitoring pelaksanaan SOP secara regular tiap 3 (tiga) bulan sekali dengan melakukan pertemuan disertai pengumpulan informasi dan / atau data dari pelaksana. (2) Monitoring pelaksanaan SOP secara umum melekat pada saat SOP dilaksanakan oleh pelaksananya melalui penerapan kartu kontrol dokumen permohonan perizinan dan aplikasi pelayanan secara elektronik (PSE). Pasal 8 (1) Evaluasi SOP secara reguler dtlaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dan secara insidentil dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan pelaksana dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan SOP. (2) SOP dievaluasi oleh Tim Penyusun SOP dan SP yang ditetapkan o\eh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan dapat dilakukan penyederhanaan dan / atau pengembangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BABVI PELAPORAR DAN PEMBIAYAAN Paaal 9 Setiap basil penyusunan, revisi, dan evaluasi SOP Pelayanan Perizinan dan Non Perizman pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan dilaporkan kepada Bupau melalui Bagtan Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Bone. PuallO Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan SOP Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pmtu bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone. BAB VD KETENTUAN PERALIHAN Pan.I 11 (!) Segala Peraturan yang mengatur ha! yang sama yang menjadi dasar pe\aksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Bone, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur kemudian oleh Bupati atau Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. BABVlll KETENTUAN PENUTUP Pan.112 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2017.
12

BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD.2017/NO.7

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Bupati dan Wakil Bupati disediakan biaya penunjang operasional dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas; b. bahwa agar biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dimanfaatkan secara optimal, perlu dilakukan pengelolaan secara tertib taat pada ketentuan peraturan perundang undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Penunjang Operasinal Bupati dan Wakil Bupati.
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah daerah Tingkat Il di Sulawesi,( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran.Negara Republik Indonesia Nomor 3851) 3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ) ; 4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 ; Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4400) ; 5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan P.erundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 1 6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang• Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Peraturan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang kedudukan kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ) ; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 8); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE BABI KETENTUAN UMUM PASALI Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan : 1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone. 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Bone. 4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bone. .J. 5. Selaetaris Daerah adalah Selaetaris Daerah Kabupaten Bone. 6. Biaya Penunjang Operasional adalah untuk menduku.ng pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati. 7. Pendapat Asli Daerah adalah pendapatan yang bersumber dari pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain - lain pendapatan asli daerah yang sah. BABD PENGANGGARAN PASAL2 Penganggaran biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikao berdasarkan jenis belanja pegawai. PASAL3 Biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati dituangkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Bupati dan Wakil Bupati. PASAL4 Biaya penunjang operasional dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati. PASAL5 Biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan berdasarkan klasifikasi dan realisasi Pendapatan Asli Daerah sebagai Berikut : a. Sampai deogan Rp. 5.000.000.000,00 ( lima milyar rupiah ) paling rendah Rp. 125.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dan paling tinggi sebesar 3% (Tiga Per seratus); b. Diatas Rp. 5.000.000.000,00 ( lima milyar rupiah ) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 ( Sepuluh Milyar Rupiah ) paling rendah Rp. 150.000.000,00 ( Seratus Lima Puluh Juta Rupiah ) dan paling tinggi sebesar 2% (Dua Per Seratus); c. Diatas Rp. 10.000.000.000,oo (sepuluh milyar rupiah) sampai deogan Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) paling rendah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus Juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 1,5% (satu koma lima per seratus); d. Diatas Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,.000.000,00 ( lima puluh milyar rupiah) paling rendah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,8% (no! koma delapan per seratus); 4- e. Diatas 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp. 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar rupiah) paling rendah Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,40% (nol koma empat puluh per seratµs); dan f. Diatas 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar rupiah) paling rendah Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0, 15% (nol koma satu lima per seratus). PASAL6 Dalam hal realisasi Pendapatan Asli' Daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau melewati target, sedangkan biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati belum terserap dan/ atau belum cukup teranggarkan pada tahun anggaran berkenaan, maka kekurangan biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati dapat diserap dan/ atau dianggarkan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang - Undangan. PASAL 7 Berdasarkan basil realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 180.148.473,17 (Setarus Delapan Puluh Milyar Seratus Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratu.s Tujuh Puluh Tiga Rupiah Tujub: Belas Sen) , sebagaimana Pasal 5 huruf f maka, Biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan berdasarkan klasifikasi dan realisasi Pendapatan Asli Daerah dan dibayarkan sebesar Rp 600.000.000.- (Enam Ratus Juta Rupiah) setiap tahun. PASALS Sekretaris Daerah Sebagai Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Sekretariat Daerah yang menyusun anggaran biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 4. BABW PENGELOLAANDANPERTANGGUNGJAWABAN PASAL9 Pengelolaan biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang · undangan. PASAL 10 Biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas - tugas Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut : a. Koordinasi dengan masyarakat, swasta, pemerintah,, organisasi dan lembaga - lembaga lainnya; b. Penanggulangan kerawanan sosial masyarakat; c. Pengamanan wilayah d. Promosi daerah terkait dengan program - program kegiatan pemerintah daerah; e. Kegiatan kenegaraan dan protokoler laihnya; dan f. Sumbangan kepada warga/ masyarakat dalam rangka kunjungan kerja dan sosial kemasyarakatan PASAL 11 Penyusunan, pelaksanaan, tata usaha, akuntansi dan pertanggung jawaban biaya penunjang operasional Bupatl dan Wakil Bupati dipersamakan dengan belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah. PASAL 12 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bone Nomor 26 Tahun 2014 tentang Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Bone dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. BAB IV KETBNTUAK PBNUTUP PASAL 13 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati nu dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2017.
Peraturan Bupati Bone Nomor 26 Tahun 2014 tentang Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Bone
7

MEKANISME PENGESAHAN PENDAPATAN BERUPA UANG ATAU BARANG/JASA/SURAT BERHARGA YANG DITERIMA OLEH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, BD.2017/NO.54

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang MEKANISME PENGESAHAN PENDAPATAN BERUPA UANG ATAU BARANG/JASA/SURAT BERHARGA YANG DITERIMA OLEH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

ABSTRAK:

: a. bahwa berdasarkan Standar Akuntasi Pemerintah (SAP) Nomor 02 paragraf 63 menyatakan • transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam bentuk barang dan jasa harus dilaporkan dalam laporan Realisasi Anggaran dengan cara menaksir nilai barang dan jasa tersebut pada tanggal transaksi"; b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan Berupa Uang atau Barang I Jasa I Surat Berharga yang diterima oleh SKPD;
:1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Korupsi ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perneriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun , 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); • 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah , sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daereah ( Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 10); sebagaima telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah ( Lernbaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6 ). 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bone ( Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 6 )
PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENGESAHAN PENDAPATAN BERUPA VANG ATAU BARANG/JASA/SURAT BERHARGA YANG DITERIMA OLEH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Bone 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Bone sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. 3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang &elanjutnya disebut SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone. 4. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. 5. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggungjawab penggunaan anggaran daerah sesuai dengan Keputusan Bupati. 6. Pejabat Penata Usahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tatausaha keuangan pada SKPD. 7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah. 8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. 9. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 10. Rekening Penerima Hibah Langsung adalah rekening tempat penyirnpanan uang yang ditentukan oleh Kepala SKPD atau Unit Kerja untuk menampung seluruh penerimaan hibah langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran belanja/pembiayaan langsung. 11. Hibah adalah pendapatan berupa uang/barang/surat berharga atau jasa dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. 12. Surat Pemyataan Tanggungjawab yang selanjutnya disingkat SPJT adalah surat pemyataan yang dibuat oleh PA/Kuasa PA yang menyatakan bertanggungjawab penuh atas seluruh pendapatan langsung dan belanja terkait pendapatan langsung serta pengembalian pendapatan. 4 13. Surat Pemyataan Telah Menerima Hibah Langsung yang selanjutnya SPTMHL adalah surat pernyataan tanggungjawab penuh atas penerimaan hibah langsung dan/atau belanja terkait hibah langsung (belanja yang bersumber dari hibah langsung ' /belanja barang baranguntuk pencatatan persediaan dari hibah belanja modal untuk pencatatan asettetap/asset lainnya dari hibah, dan pengeluaran pembiayaan untuk pencatatan •urat berharga dari hibah) yang ditanda tangani oleh PA. 14. Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja yang selanjutnya disebut SP3B adalah • surat permintaan pengesahan yang diterbitkan oleh PA pada SKPD kepada Bendahara Umum Daerah untuk mengesahkan pendapatan dan dan atau belanja berupa uang yang digunakan langsung. 15. Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja yang selanjutnya disebut SP2B adalah surat yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah untuk mengesahkan pendapatan dan atau belanja berupa uang berdasarkan SP2B. 16. Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/ Jasa/ Surat Berharga selanjutnya disebut MPHL-BJS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/Kuasa PA atau pejabat lain yang ditujukan untuk mencatat/ membukukan pendapatan hibah langsung untuk pencatatan persediaan dari hibah/belanja modal untuk pencatatan aset tetap/asset lainnya dan hibah/ pengeluaran pembiayaan untuk pencatatan surat berharga dari hibah. 17. Persetujuan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/ Jasa/ Surat Berharga selanjutnya disebut Persetujuan MPHL-BJS adalah dokumen yang diterbitkan oleh BUD sebagai persetujuan untuk mencatat pendapatan hibah langsung berupa barang/jasa/surat berharga dan belanja barang untuk pencatatan persediaan dari hibah, belanja modal untuk pencatatan aset tetap/asset lainnya dari hibah dan pengeluaran pembiayaan untuk pencatatan surat berharga dari hibah. 18. Aplikasi Data Keuangan adalah sebuah aplikasi komputer berbasis akuntansi keuangan yang berfungsi sebagai pencatat data pengeluaran dan pemasukan serta menganalisa berbagai jumal akuntansi dan transaksi keuangan yang dilakukan sehari-hari. 19. Jumal Akuntansi adalah media pencatatan yang menggunakan klasifikasi akun cjalam Bagan Akun Standar yang secara umum digunakan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. 5 BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 (1) Peraturan ini mengatur tentang : a. pendapatan berupa uang yang diterima SKPD dan dapat digunakan langsung oleh SKPD tanpa harus disetor terlebih dahulu ke kas daerah; dan b. pendapatan hibah berupa barang/ jasa surat berharga yang diterima SKPD. (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi: a. pendapatan hibah berupa uang atau barang/jasa/surat berharga; dan b. pendapatan langsung lainnya yang menurut peraturan perundang-undangan harus disajikan dalam Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN SP3B Pasal 3 (1) Format SP3B sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (2) Pejabat penandatangan SP3B adalah PA pada SKPD. (3) Priode penyampaian SP3B ke BUD adalah paling lama per Triwulan. (4) SP3B disampaikan ke BUD dilampiri : a. surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) yang ditanda tangani oleh kepala SKPD dengan format sebagaimana diatur dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; b. berita acara pemeriksaan kas yang ditanda tangani oleh Bendahara yang ditunjuk/Pejabat Keuangan SKPD dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; c. Bukti pengembalian uang dari pendapatan langsung (apabila menurut ketentuan peraturan perundang• undangan saldo uang harus dikembalikan; dan d. copy rekening koran terakhir atas rekening tempat penyimpanan uang dari pendapatan langsung. BAB m PENERBITAN PENCATATAN SP2B Pasal 4 (lJ BUD menerbitkan SP2B berdasarkan SP3B yang di ajukan oleh SKPD. (2J SP2B sebagaimana dimaksud ayat (lJ diterbitkan setelah dilakukan pengujian terhadap SP3B. (3J Pengujian sebagaimana dimaksud ayat (2J meliputi : a. memeriksa kelengkapan larnpiran- sebagaimana dimak sud dala.tn Pasal 3 ayat (4J; b. memeriksa kebenaran penulisan, termasuk tidak boleh terdapat cacat dalam penulisan; c. memeriksa kesesuaian pencantuman pendapatan dan belanja pada SP3B dengan SPTJ; dan d. mencocokkan tanda tangan PA pada SP3B dan tanda tangan kepala SKPD pada SPTJ dengan spesimen tanda tangan. (4J Format SP2B sebgaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (SJ PPK-SKPD dan PPKD melakukan pembukuan atas penda patan dan belanja berdasarkan SP2B. (6J Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (SJ dilakukan dengan menggunakan Aplikasi Data Keuangan berupajumal akuntansi. BAB IV PENYAMPAIAN DAN PENERBITAN MPHL-BJS Pasal S (lJ Penyampaian MPH-BJS ke BUD dilakukan pada tahun anggaran berjalan setelah dilakukan pengesahan penerimaan hibah langsung berupa barang/jasa/surat berharga ke PPKD. (2) Penyampaian MPH-BJS ke BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran. (3) Format MPHL-BJS adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 6 Pendapatan hibah dan belanja/pembiayaan langsung berupa barang/jasa/surat berharga, PA membuat dan menyampaikan MPHL-BJS ke BUD dengan dilampiri SPTMHL berupa Barang/Jasa/Surat Berharga sebagaimana diatur dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 4 Peraturan Bupati ini. Pasal 7 (1) Dasar MPHL-BJS yang diajukan oleh SKPD, BUD menerbitkan Persetujuan MPHL-BJS; (2) Format Persetujuan MPHL-BJS adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 8 (1) Persetujuan MPHL-BJS diterbitkan oleh BUD setelah dilakukan pengujian. (2) Pengujian MPHL - BJS sebagaimana climaksud pada ayat (1) meliputi : a. memeriksa kelengkapan lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; b. memeriksa kebenaran dalam penulisan, termasuk tidak boleh terdapat cacat dalam penulisan; c. menguji kesesuaian tandatangan pada MPHL-BJS dengan spesimen tandatangan; d. mencocokkan nomor register pada MPHL-BJS dengan nomor register yang tercantum dalam SPTMHL; e. menguji kesesuaian pencantuman pendapatan dan be• lanja pada MPHL-BJS dengan SPTMHL; dan f. memeriksa jurnlah pendapatan hibah langsung berupa barang/jasa/surat berharga sehingga sama dengan jumlah belanja barang. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah kabupaten bone.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
7

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor l Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahon 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor I Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun1959 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4386); 3. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tent.ang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Un dang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua at.as Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5679); 6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antaia Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembararu Negara Republik Indonesia nomor 4438); 7. Undang·Undang Nomor 28 Tahun 2009 tcntang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Ta.ht.In 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lemba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kaJi tcrakhir dengan Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelo\aan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 3); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun 2008 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015 Nomor 8);
MEMUTUSKA1' : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TElfTANG PETUNJUK PELAKSAJfAAN PAJAK REKLAME. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bone; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah; 3. Bupati adalah Bupati Bone; 4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPENDA adaJah Unsur Pelaksanaan Pemerintah Kabupaten Bone dibidang Pendapatan Daerah; 5. Kepala Sadan Pendapatan Daerah adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pendapatan Daerah; • 6. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersil memperkenalkan, menyampaikan, mempromosikan atau untuk . mcnarik perhatian umum terhadap barang , jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan atau diminati oleh umum; 7. Nilai Sewa Reklame adalah Pcrhitungan berdasa.rkan pemasangan, lama pemasangan, nilai straS,cgis, lokasi dan jenis reklame yang merupakan dasar pengenaan pajak; 8. Nila.i Strategis Pemasangan Reklame adalah ukuran nila.i yang ditetapkan pada titik pemasangan reklame, yang ditentukan oleh faktor lokasi wilayah pemasangan; 9. Reklame Papan adalah jenis reklame yang menggunakan bahan dari kayu, dan atau Jogam, fiber glass, plastik, kaca, bata, ataupun bahan lainnya; 10. Reklame Billboard, Shop Sign, Neon Box dan Team Plate adalah jenis reklame yang menggunakan bahan dari logam, aluminium, plat besi, logam, fiber glass, palstik, kaca, bata, ataupun bahan Jainnya yang sejenis dipasang pada tempat yang disediakan, dengan memakai tiang konstruksi atau tiang penyangga yang telah disediakan / berdiri sendiri baik dipanggung ataupun bangunan lainnya; 11. Reklame Videotron adalah jenis reklame teks, grafis, gambar atau gambar hidup yang terprogram melalui perangkat elektronik seperti videotron yang ditampilkan / ditayangkan pada layar monitor atau sejenisnya; 12. Reklame Megatron adalah jenis reklame yang menamprlkan teks, grafis, gambar statis atau yang terprogram melalui perangkat elektronik seperti megatron yang ditampilkan pada Jayar monitor ataupun sejenisnya; 13. Reklame Baliho adalah rcklame Yllr!g menggunakan bahan dari kayu dan atau dari bahan lain, seperti tripleks, batu, karton, yang dipasang dengan cara berdiri sendiri atau disandarkan pada penyanggah, tembok dinding pagar, pohon, tiang yang dipasang sementara; 14. Reklame Krun adalah jenis reklame j,ang menggunakan bahan dari kain dan dari plastik, karet, terfal, dan sejenisnya; � IS. Rek1ame Melekat atau stiker adalah jenis reklame yang menggunakan bahan dari plastik, kenas, karton, atau sejenisnya, yang membentuk lembaran lepae diselenggarakan dengan cara diselembaran lepas, dengart cara disebarkan, diberikan atau diminta ditempelkan, diletakkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda pribadi atau milik orang lain. Dengan ketentuan tidak tebsh dari 100 cm2 (seratur centi meter persegij per gambar; 16. Reklame selebaran jenis reklarne yang menggunakan bahan dan kertas, plastik, foto atau sejenisnya, yang berbentuk lembaran lepas, diselcnggarakan denga cara disebarkan, diberikan atau diminta atau ditempelkan, diletakkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda milik pribadi atau milik orang lain, dengan ketentuan luasnya tidak lebih 100 cm' (seratus centi meter persegi) per gambar; 17. Reklame berjalan adalah jenis reklame yang diselenggarakan dengan cara membawa reklame berkeliling yang dibawa oleh orang berjalan kaJd atau rcklamc yang ditcmpatkan / ditcmpclkan pada scmua jenis kcndaraan, baik yang digunakan di darat maupun di air; 18. Reklamc Suara adalah jenis rcklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari alat elektronik; 19. Reklame Apung adalah reklame yang diselenggarakan diatas air dengan menggunakan media balon atau media lain yang sejcnis; 20. Reklame Udara adalah jenis rcklamc yang diselcnggarakan diudara balk dengan menggunakan balon, pesawat maupun alat lain; 21. Reklame Film atau Slide adalah jenis rcklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan film negative atau positif, kaca, atau bahan lain, yang diproyeksikan, dipancarkan, dan ditampilkan pada layar, benda Jain tennasuk pada layar monitor atau layar tclevisi; 22. Rcklame Peragaan adalah jenis rcklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang baik dengan mcnggunakan alat pcraga kedcpan · orang yang ditcmpatkan didalam ruangan yang bersifat sementara atau diluar ruangan. • BABU OBJEK DA.JI' SUBJEK PAJAK Pa .. 12 (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelen'ggaraan Reklame. (2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya; b. rck.lame kain; c. reklame melekat, stiker; d. rcklame selebaran; e. reklame berjalan, tennasuk pada kendaraan; f. reklarne udara; g. reklame apung; h. reklame suara; i. reklame film/slide; dan j. reklarne peragaan. (3) Objek Pajak Reklame yang tidak dipungut adalah: a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya; b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya; c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada banguna tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut; d. reklarne yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan e. penyelenggaraan reklame untuk kegiatan sosial yang tidak mempromosikan barang dan/ataµ jasa. PaN13 (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan Reklame. (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang 0 pribadi atau Sadan yang menyelenggarakan Reklame. • o (3) Dalam ha.I Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Sadan, Wajib Pajak Reklarne adalah orang pribadi atau badan tersebut. (4) Dalam ha.I Reklame diselenggarakan melalui'pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklarne. BABW DASAR PEJIIGENAAN DAN TARIF' PAJAK Pasal 4 (1) Casar Pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai sewa Reklame; (2) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (I] dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang dugunakan, lokasi penempatan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media rck.lame; (3) Untuk menghitung Nilai Strategis ditetapkan klasifikasi lokasi titik pemasangan rcklame sebagaimana tercantum pada lampiran I Peraturan ini; (4) Untuk menghitung Nilai Strategis dan Nilai Jual Objek Pajak Reklame ditetapkan Nilai Sewa Reklame yang didasarkan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media rcklame sebagaimana tercantum pada lampiran II Peraturan ini; (5) Nila.i Sewa Reklame adalah Ukuran Reklame dikali dengan Nila.i Objek Pajak Reklame sebagaimana tersebut pada kolom 4 ditambah dengan Nila.i Strategis sebaga.imana tersebut pada kolom 5 Lampiran II Peraturan ini; (6) Tarif Pajak ditetapkan 25 % (dua puluh lima persen) atas Nilai Sewa Reklame. Panl 5 (I) Dalam ha.I Rek.lame dise!enggara.kan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) ditetapkan berdasarkan Nilai Kontrak Reklame; (2) Dalam ha! Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (I) tidak diketahui dan atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor faktor sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2). • ' BABIV KETENTUAJf PERIZINAN Panl 6 Pnbadi atau Sadan yang akan mengadakan / menyelenggarakan reklame diwajibkan mendapatkan izin lebih dahulu dari Bupati atau Pejabat yang duunjuk. Ptnl 7 Permohonan izin penyelenggaraan / pemasangan reklame diajukan secara tertulis kepada Bupati atau SKPD Pejabat yang ditunjuk. Pan18 Bentuk Surat Permohonan Jzin ditetapkan sebagaimana contoh pada La.mpiran II Peraturan ini. Pa .. 19 Permohonan yang telah memenuhi syarat yang berlaku dapat diberikan izin dengan jangka waktu tertentu yang ditetapkan dengan pejabat yang ditunjuk. Pa .. 110 (1) Se\ambat lambatnya dalam waktu 10 hari (sepuluh hari) setelah izin diberikan, pemegang izin harus melaksanakan kegiatan pemasangan / penyelenggaraan reklame. (2) Pemegang izin tidak diperbolehkan memindahkan haknya kepada orang lain tanpa persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. Paaal 11 (I) lzin ya.rig dinyatakan tidak berlaku lagi atau dicabut karena hal hal sebagai berikut : a. Pennohonan dari pcmegang izin .. b. Dipindahkan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati a tau Pejabat yang ditunjuk. c. Pemegang izin tidak, melaksanakan pemasangan penyelenggaraan reklame setelah jangka waktu yang telah ditentukan menurut Pasal 8 ayat (1) Peraturan ini. d. Setelah berakhimya masa berlaku izin reklame. • � e. Pemegang izin melanggar peraturan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah. f. Pemegang izin memasang reklame pa�a tempat yang dilarang at.au bukan pada tempat yang Bilarang at.au bukan pada tempat sebagaimana ditcntukan dalam izin reklame. Pasal 12 Lokasi Pemasangan Reklame pada tempat sesuai ketentuan Peraturan Perundang undangan. BABV TATA TERTIB PENYELENGGARAAN REKLAME PaNl 13 (I) Tanpa izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak diperbolehkan mengubah model, gambar dan meter reklame sesuai izin yang diberikan semula. (2) Dilarang menempatkan reklame yang membentang diatas jalanan umum atau mengganggu pemandangan serta melanggar ketentuan tat.a ruang. (3) Menyelesaikan pembayaran pajak yang ditetapkan tepat pada waktunya. BABVI PENGElfDALIAN' PENGAWASAN Paul 14 Pengenda1ian dan pengawasan terhadap ketentuan dalam Keputusan ini dilakukan oleh Bupati melalui Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone dibantu dengan Unit Kerja Terkait. BAB VD . KETERTUAN PElWTUP Paul 16 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Pcraturan Bupati Bone Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagai dasar Pengenaan Pajak Reklame dalam Kabupaten Bone, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. • -9- Panl 16 Peraturan ini mu\ai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya da1am Serita Daerah Kabupaten Bone.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
12

laporan BARTA KBKAYAAN PEJIYELENGGARA MUlARA DI LIIIGKUl(GAJI PEICBRINTAH KABUPATEB BONE

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BD.2017/NO.44

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE

ABSTRAK:

Menimbang Mengingat BTJPATI BONE, a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Govemance) yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan serta wcwcnang, pemerintah telall mewajibkan kepada para pejabat penyelenggare Negara termasuk di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone untuk melaporkan harts kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi ; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimane dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupa.ti tentang Laporan Harte Kckayaan Penyclcnggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupatcn Bone;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Te.hun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun I 999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 3. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindal< Pidana Korupsi sebagaimana diubah· dengan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pcnetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor I Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang - Undang; 4. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; ' 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Rcpubtik Indonesia Nomor 5135); 6. lnstruksi Presidcn Nomor 5 Tahun 2004 tent.ang Percepatan Pemberant.asan Korupsi; 7. Pcraturan Komisi Pemberant.asan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tanggal 1 Juli 2016 tcntang Tata Cara Pendaftaran, Pehgumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyclcnggara Negara; 8. Surat Edaran Menteri Pcndayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Kewajiban Penyampaian dan Sanksi Atas Kctcrlambatan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyclenggara Negara di Lingkungan Kemcnterian/Lcmbaga dan Pemerintah Oaerah ; 9. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor SE-08/01/10/2016 tentang Petunjuk Teknis P<:nyampaian dan Pengclolaan L.aporan Harta Kekayaan Penyclcnggara Negara Setelah diberlakukannya pcraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaft.aran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggnra Negara;
MEMUTUSKAif: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYMN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE BAB I KETENTUAN UMUM Pasal l Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : a. LHKPN adalah Daftar seluruh Hana Kekayaan Penyelenggara Negara (PN) bescrta pasangan dan anak yang masih menjad, tanggungan yang dituangkan di dalam Formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pcmberant.aS&n Korupsi, untuk selanjutnya disebut KPK. b. Pejabat Wajib LHKPN Pemerintah Kabupaten Bone dalah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone yang wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN. BAB II PENYAMPAIAN LHKPN Pasal 2 Pejabat Wajib LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone yang wajib menyampaikan LHKPN terdiri atas : a. Bupati Bone; b. Wakil Bupati Bone; c. Pejabat Eselon I dan yang disamakan; d. Pejabat Eselon II dan yang disamakan; e. Pejabat Eselon III dan yang disamakan; t. Pejabat Pembuat Komitmen; g. Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan; h. Bendahara; i. Auditor dan Pengawas Penyelenggara Pemerintah Daerah; j. Pcjabat Pcngadaan Barang dan Jasa; k. Direksi dan Komisaris BUMD. Pasa1 3 LHKPN sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 disampaikan kepada KPK melalui Unit Pengelola LHKPN pada Pemerintah Kabupaten Bone. PasaJ 4 Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN paling Jambat 3 (tiga) bulan setelah: a. pcngangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama ka.li menjabat; b. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan ; atau c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara. Pasal 5 Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 4 wajib menyarnpaikan LHKPN secara periodik setiap 1 (satu) tahun seka.li atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak I Januari sampai dengan tanggal 31 Desember dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret Tahun berikutnya. Pasal 6 Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud da1arn Pasal 5 dilaksanakan dengan cara sebagai berikut : a. melalui aplikasi e-LHKPN ; atau b. mengisi fonnulir LHKPN dengan format yang ditentukan oleh KPK dalarn media pcnyimpanan data dan dikirim melalui surat elektronik (e-mail!, jasa ekspedisi atau diserahkan sccara langsung kepada KPK. Pa,al 7 Dalam hal penyampaian LHKPN dilaksanakan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, fotocopi tanda terima LHKPN disampaikan kepada Unit Pengelola LHKPN pada Pemerintah Kabupaten Bone. Pasal 8 Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan penyampaian LHKPN, ditetapkan Admin lnstansi dan Admin Unit Kerja. sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) BAB Ill UNIT PENGELOU\ LHKPN Pa,aJ 9 mengkoordinir LHKPN dibentuk Unit b. Admin lnstansi (1) Untuk mengelola dan Pengelola LHKPN. (2) Unit Pengelola LHKPN terdiri dari : a. Koordinator LHKPN 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bone 2. lnspektur Daerah Kabupaten Bone Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (3) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut : a. Koordinator LHKPN : i. berkoordinasi dengan KPK dalam hal sebagai berikut : a). melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam menyarnpaikan dan mengumumkan LHKPN ; b). melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Admin lnstansi dalarn melakukan pengelolaan LHKPN ; d= c). pcmberian sosialisasi kewajban LHKPN baik kepada Penyelenggara Negara maupun Unit Pengelola LHKPN. ii. mengingatkan wajib LHKPN di lingkungan lnstansinya untuk mematuhi kewajiban penyarnpaian dan pengumuman LHKPN ; dan iii. mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pejabat Wajib LHKPN yang tidak menyarnpaikan Laporan Harta Kekayaan untuk ditetapkan oleh Bupati Bone. b. Admin lnstansi : i. melakukan validasi/pemutakhiran terhadap data kepegawaian mengenai perubahan Wajib LHKPN di lingkungan instansinya (Pertama kali menjabat menga]arni mutasi/promosi/berakhimya jabatan) yang disampaikan oleh KPK dan menyampaikannya kemba.li kepada KPK; ii. menunjuk dan membuat akun admin unit kerja ; dan iii. pemberian sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian LHKPN ; BAB IV PENGAWASAN Pasal 10 (1) Atasan langsung Pejabat Wajib LHKPN memiliki kewajiban mclakukan pengawasan secara berjenjang dan melakukan evaluasi pelaksanaan wajib LHKPN. (2) lnspektorat Daerah Kabupaten Bone merupakan unit pengawasan internal yang melakukan fungsi Pengawasan dan pemantauan terhadap pengelolaan dan kepatuhan LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone. Pasal 11 lnspektur Daerah Kabupaten Bone Bertugas : a. memonitor kepatuhan penyampaian dan pengumuman LHKPN scrta kepatuhan Pejabat Wajib LHKPN untuk bersedia diperiksa harta kekayaannya; b. berkoordinasi dengan Koordinator Pengelola LHKPN dalam rangka pelaksanaan tugas sebaga.imana dimaksud pada huruf a; c. menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN yang meliputi : 1. data mengenai kepatuhan Pejabat Wajib LHKPN dalain menyampaikan dan mengumumkan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi; 2. hasil Pemeriksaan LHKPN dan; 3. hal-hal Jainnya yang terkait dengan LHKPN. d. menyampaikan laporan setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas dari Koordinator, kepada Bupati Bone Dengan memberikan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refonnasi Birokasi, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. BABV SANKS I Pasal 12 {I) Wajib LHKPN yang berstatus Pegawai Negeri Sipil jika tidak menyampaikan LHKPN, scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan sanksi disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan Peraturan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. (2) Sanksi disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari: a. penurunan pangkat sctingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; dan/atau b. pembebasan dari jabatan. BABVI TATA CARA PENJATUHAN SANKS! Pasal 13 (1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana. dalam Pasal 12 ayat (1) terlebih dahulu melalui proses sebagai bcrikut: a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggat waktu surat selama l (satu) bulan; dan b. jika sampai peringatan ketiga bclum _menyampaikan LHKPN maka kepada Penyelenggara Negara tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pa.sal 12 (2) Pcnjatuhan hukuman disiplin scbagaimana dimaksud daJam Pasal 12 dan Pasal 13 ayat (l) dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh lnspektorat Daerah Kabupaten Bone scsuai dengan proscdur sebagaimana diatur dalam Pcraturan Pcmerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negen Siplin dan Peraturan Kepala Sadan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pclaksanaan Peraturan Pcmerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Displin Pegawai Negeri Sipil. BAB VU KETENTUAN KHUSUS Pasal 14 Pada saat Peraturan Bupati Bone Mulai berlaku : a. Terhadap Penyelenggara Negara yang sudah pemah menyampaikan LHKPN dengan fonnulir LHKPN model KPK-A atau fonnulir LHKPN Model KPK-B, scrta: 1) menga]ami perubahanjabatan; atau 2) mempunyai kewajiban menyampaikan kembali LHKPN, tidak perlu menyampailcan LHKPN pada tahun 2017; dan b. Untuk penyampaian LHKPN pada tahun 2018, harta kekayaan yang dilaporkan merupakan harta kekayaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dan diaarnpaikan kepada KPK paling larnbat pada tanggal 31 Maret 2018. KETENTUAN PENUTUP Pasal 15 Peraturan Bupati Bone ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2017.
6

MEKANISllE DAN TATA CARA PELAYAJfAN PERIZINAN DAJf NON PERIZIN'AJf PADA DIN'AS PENAJfAMAN MODAL DAN PELAYAJfAJf TERPADU SATU PIN'TU KABUPATEN BONE

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD.2017/NO.16

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang MEKANISME DAN TATA CARA PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE

ABSTRAK:

Menimbang; a. bahwa da\am rangka meningkatkan kualitas layanan publik dibidang perizinan dan non perizinan yang diselenggarakan o\eh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone agar pelayanannya menjadi cepat, mudah, sederhana, bertanggung jawab, maka transparan dan diperlukan adanya Mengingat pengaturan mekanisme dan tata cara pelayanan perizinan dan non perizinan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Mekanisme dan Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone
Mengingat pengaturan mekanisme dan tata cara pelayanan perizinan dan non perizinan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Mekanisme dan Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone; 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-dacrah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); . 2. Undang·Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang·Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tam bah an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 4. Undang·Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 6. Undang·Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 7. Pera tu ran Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 215); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan • Terpadu Satu Pintu: 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reforrnasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pin tu; 12. Peraturan Kepala Dinas Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan ata , Peraturan Kepala Dinas Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 ten tang Pedoman dan Tata cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupatcn Bone Nomor 9); 14. Peraturan Daerah Kabupatcn Bone Nomor 1 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tcntang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6): 16. Peraturan Bupati Bone Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 20J5 Nomor 13); 17. Peraturan Bupati Bone Nomo; 42 Tahun 2015 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015 Nomor 46); 18. Peraturan Bupati Bone Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kecludukan, Susunan Organisasi Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 13); 19.Peraturan Bupati Bone Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015 Nomor 15).
Menetapkan ; PERATURAJf BUPATI TENTAJfG MEKANISME DAN TATA CARA PELAYAJIIAN PERIZIRAN DAJf NON PERIZl1'A!I" PADA DIRAS PEil"A!l"AMAJI" MODAL DAN PELAYA!l"Alf TERPADU BATU PIRTU KABUPATEN BONE. BAB I KETENTUAlf UMUM PaAI 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan I. Daerah adalah Kabupaten Bone. 2. Bupati adalah Bupati Bone. 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tuga.s pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip tiegara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksUd dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; 4. Pemerintah Daerah adalah kepa.la daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah se\anjutnya disingkat SKPD ada1ah unsur pembantu kepada Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahaan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan serta Jembaga. Jainnya yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan. 6. Fungsi Penanaman Modal adalah perencanaan penanaman modal, pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, serta data dan infonnasi penanaman modal. 7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat PTSP ada1ah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap pennohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pe!ayanan melalui satu pintu. 8. Dinas Penanaman Moda1 dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah merupakan Saruan Kerja Perangkat Daerah yang memilil<l tugas pokok dan fungsi scbagai penyelenggara PTSP serta fungsi penanaman modal. 9. SKPD Teknis Terkait adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tuga.s untuk melakukan pembinaan, penga.wasan serta pengendalian perizinan dan non perizinan. 10. Tim Teknis adalah kelompok kerja dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan SKPD Teknis terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan rekomendasi persetujuan dan / aiau penolakan penerbitan izin kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 11. lzin adalah dokumen yang dike\uarkan' oleh Pemerintah daerah ben:lasa.rkan Peraturan Daerah atau Peraturan lainnya yang berlaku yang merupakan bukti legalitas yang menyatakan sah dan / atau di perbolehkannya seseorang atau Dinas untuk melakukan usaha dan / atau kegiatan tertentu. 12. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang diberikan o\eh Pemerintah Daerah yang memilild kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang·undangan sebagai bukti yang menyatakan sah dan/atau diperbolehkannya seseorang atau Dinas untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan tertentu. 13. Non perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha dalam bentuk tanda daftar, rekomendasi, fatwa atau lainnya untuk melakukan kegiatan atau kegiatan tertentu. 14. Jenis perizinan dan non perizinan adalah segalajenis izin dan non izin yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang·undangan. 15. Perizinan Paralel adalah penyelengaraan Perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari aatu jenis izin yang diproses secara terpadu dan bersa.maan atau berurutan. 16. Pelayanan Secara Elektronik selanjutnya disingkat PSE adalah merupakan pelayanan peri.%:inan dan non perizinan yang diberikan melalui PTSP secara elektronik. 17. Biaya pelayanan adalah retribusi / biaya yang dikeluarkan oleh pemohon untuk memperoleh izin atau non izin/dokumen yang besamya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah atau Peraturan Perundang·Undangan lainnya. 18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribuai yang menentukan besamya jumlah pokok retribusi terutang. 19. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modai Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing untuk melakukan usaha diwilayah negara Republik Indonesia. 20. Penanam Modal adalah perora.ngan atau Oinas usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing. 21. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Repubhk Indonesia yang dilakukan oleh Penanam ModaJ DaJam Negeri dengan menggunakan modal DaJam Negeri. 22. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan Penanam Modal DaJam Negeri. 23. Pembinaan adalah upaya pengembangan, pemantapan, pemantauan, evaluasi, penilaian dan pemberian penghargaan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Aparat Pelayanan oleh Bupati. 24. Pengawasan Fungsional adalah penertiban atau pemeriksaan yang dilakukan oleh Dinas-Dinas pemeriksa teknis terhadap Oinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai Peraturan Perundang-Undagan. 25. Pengawasan Masyarakat adalah kontrol sosial yang dilakukan oleh publik terhadap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. BABil JIAKSUD DAJf TO'JVAJ'f Pua! 2 (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman ModaJ dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; d= (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah memberikan pedoman bagi aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu . Satu Pintu da.lam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan yang mudah, cepat, transparan, dan tepat sasaran. BAB fl MEKAlflSIIE DAN TATA CARA PELA.YANAN PERIZINAN DAN NON PERIZI1'AK Bagian Keu.tu Mekaabme Pa..t3 (I) Proses penyelenggaraan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan mulai dari tahap pendaftaran pennohonan sampai pada penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan urusan kewenangan yang menjadi tugas dan fungsinya. (2) Proses pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara paralel / simultan. (3) Dokumen perizinan dan non perizinan hanya dapat diterbitkan dan / atau ditolak penerbitannya oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu setelah memperoleh rekomendasi persetujuan / penolakan penerbitan izin dari Tim Teknis. (4) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) ditetapkan oleh Tim Teknis dan / atau Kepala Bidang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan Berita Acara Peninjauan Lapangan (BAPL) dan rekomendasi persetujuan penerbitan izin. (5) Penandatanganan surat izin dan non i%in ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu · Pintu sesuai dengan urusan kewenangan yang menjadi tugas dan fungsinya. (61 Penandatanganan izin dan non izin sebagaimana dimaksud pada ayat (SJ dapat dilakukan secara elektronik. (7) Penyelenggaraa.n pelayanan perizinan pada Dinas Penanarnan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pengelolaannya wajib menggunakan sistem Pelayanan Secara Elektronik (PSE). (8) Proses pelayanan perizinan dan non perizinan yang terkait penanaman modal dilaksanakan dengan Sistem Pelayanan lnformasi dan Perizinan lnvestasi Secara Elektronik (SPIPlSE) dan / atau secara manual oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan kewenangannya. (9) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Dinas Penanarnan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan SKPD teknis terkait yang berkompeten dibidangnya dan mempunyai kewenangan untuk memberikan rekomendasi persetujuan dan / atau penolakan penerbitan izin. (IO)Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dikoordinir oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. (I l)Pembentukan Tim Teknis pada Dinas Penanarnan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ditetapkan melalui Keputusan Bupati. Bagi.an Kedua Tata Can PaA14 (1) Prosedur Pengelolaan Pelayanan untuk jems izin beretribusi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi : a. Pemohon mengambil formulir pennohonan melalui Loket lnformasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kantor Kecamatan, Kantor Lurah / Desa, Website, dan / atau ditempat lain yang telah ditentukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. b. Pemohon melakukan pendaftaran di Loket Pendaftaran pada Oinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau ditempat yang telah ditetapkan den'gan menyerahkan formulir permohonan disertai berkas kelengkapannya sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan. c. Petugas Loket Pendaftaran memverifikasi, menerima berkas pennohonan beserta kelengkapannya dan memberikan bukti penerimaan berkas permohonan kepada pemohon. d. Tim Teknis melakukan kajian teknis dan kunjungan lapangan bila diperlukan, membuat Serita Acara Peninjauan Lapangan (BAPLj, dan memberikan rekomendasi persetujuan dan / atau penola.kan penerbitan iein kepada Kepala Oinas Penanaman Moda1 dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. e. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan informasi kepada Pemohon mengenai persetujuen dan / atau penolakan izin maksima1 7 hari kerja sejak berkas permohonan diterima dengan lengkap f. lnformasi persetujuan dan / atau penolakan izin disampaikan melalui petugas loket infonnasi, telepon dan / atau SMS Gateway. g. Apabila penerbitan izin ditolak, maka surat penolakan dan berkas permohonan akan dikembalikan ke pemohon melalui petugas Lokct lnformasi disertai dengan a1asan penolakan penerbitan izin. h. Apabila pencrbitan izin disetujui, Tim Tcknis dan / atau Kepala Bidang pada Oinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan penghitungan retribusi sesuai dengan Serita Acara Pemeriksaan Lapangan Tim Teknis. t. Pemohon melakukan pembayaran / pelunasan retribusi pada Loket Pembayaran berdasarkan SKRD yang telah ditetapkan. j. Apabila retribusi terutang telah dibayar / dllunasi, petugas Loket Pembayaran mencetak Surat Setoran Retnbusi Oaerah (SSRD) dan menyerahkannya ke wajib retribusi / pemohon. k. Operator komputer mencetak aurat izin setelah retribusi terutang lunas. I. Kepa]a Dinas menandatangani surat izin setelah diparaf oleh Kepa]a Bidang. m. Petugas pengarsipan memberikan stempel 'ke surat izin dan melakukan pengarsipan secara manual dan elektronik. n. Petugas Loket Penyerahan menyerahkan surat izin ke pemohon. (2) Prosedur pengelolaan pelayanan bagi jenis izin non retribusi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi : a. Pemohon mengambil formulir pennohonan melalui Loket lnfonnasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kantor Kecarnatan, Kantor Lurah / Desa, Website, dan / atau ditempat lain yang telah ditentukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. b. Pemohon melakukan pendaftaran di Loket Pendaftaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau ditempat yang telah ditetapkan dengan menyerahkan formulir permohonan disertai berkas kelengkapannya sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan. c. Petugas Loket Pendaftaran memverifikasi, menerirna berkas permohonan beserta kelengkapannya dan memberikan bukti penerimaan berkas permohonan kepada pemohon. d. Tim Teknis melakukan kajian teknis dan kunjungan lapangan bila diperlukan, membuat Berita Acara Peninjauan Lapangan (BAPLj, dan memberikan rekomendasi persetujuan dan / atau penolakan penerbitan izin kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. e. Dinas Penanaman Modal da.n Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan inronnasi kepada Pemohon mengenai persetujuan dan / atau penolakan izin maksimal 7 hari kerja sejak berkas permohonan diterima dengan lengkap f. lnfonnasi persetujuan dan / atau penolakan izin disampaikan melalui petugas loket informasi, telepon dan / atau SMS Gateway. g. Apabila penerbitan irin ditolak, maka surat penolakan dan berkas pennohonan akan dikcmbalikan kc pemohon mclalui . petugas Lokct lnfonnasi disertai dengan 'alasan penolakan pencrbitan lain. h. Operator komputer mencetak surat izm setelah disetujui penerbitannya oleh Tim Teknis. i. Kepala Dinas mcnandatangani surat izin setelah diparaf oleh Kepala Bidang. j. Petugas pengarsipan memberikan stempel kc surat irin dan melakukan penga.rsipan secara manual dan elektronik. k. Petugas Loket Penyerahan menyerahkan surat izin ke pemohon. (31 Tahapan proses tata cara pemberian ii:in penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pa.saJ 3 ayat (8) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menerapkan Kartu Kontrol Dokumen Pennohonan Perizinan sebagai alat monitoring pelayanan perizinan. (SJ Kartu Kontrol Dokumen Pennohonan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam larnpiran peraturan bupati ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini. (6) Proses pengelolaan pelayanan perizinan pada Dinas Penanarnan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) yang akan di tetapkan sesuai dengan peraturan perundangundangan. BAB IV PEROLAKAN PEIIERBITAN DAN PENCABVTAN IZtN Ba&lanKeatu Penolalu.n Penerbltan bin """' 5 (1) lzin dapat ditolak penerbitannya oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu apabila ; a. Jenis kegiatan yang akan dilakukan tidak sesuai dengan berkas pennohonan yang diajukan oleh pemchcn; b. Kelengkapan persyaratan administrasi yang' diajukan terbukti tidak Jengkap dan / atau tidak benar; dan c. Tidak memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang·undangan; (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menolak penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Teknis; (3) Penolakan penerbitan izin disertai alasan penolakan dari Tim Teknis disampajkan secara tertulis kepada pemohon melalui loket infonnasi dan / atau SMS Gateway pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selambat·lambatnya 2 hari sejak rekomendasi penolakan diterbitkan. Ba1t..n K•dua Pencabutan lztn Paaal. (I) Izin dapat dicabut apabila: a. Pennintaan dari pemilik lzin; b. Dasar yang menjadi persyaratan adminisuasi lzin terbukti tidak benar; c. lzin yang dimiliki tidak sesuai dengan jenis kegiatan yang dilaksanakan; d Terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan Peraturan Perundang·undangan; (2) Pencabutan lzin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d terlebih dahulu dikaji oleh tim teknis selanjutnya disampaika.n kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. (3) Pencabutan lzin sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b, huruf c, dan huruf d dilakukan setelah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terlebih dahulu memberikan Surat Peringatan kepada Pemilik lzin sebanyak 3 (tiga) ka1i yang masing-masing berjangka waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung . sejak tanggal terkirimnya surat dimaksud. (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir dan belum ada tinda.kan nyata. dari Pemilik l:dn, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menerbitkan Keputusan Pencabutan Izin. BABV MA.SA BERLAKU DAlf DAFTAR ULANG jHerregtstnu() Pau.17 (I) Masa berlaku izin dan non izin sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (2) Pemilik lzin wajib melakukan daftar ulang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Oaftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku habis. (4) Pemilik izin wajib mengembalikan surat izin lama ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk diterbitkan perpanjangannya. (5) Apabila surat izin telah jatuh tempo dan / atau habis masa berlakunya, badan usaha / perorangan mengajukan permohonan penerbitan izin baru. (6) Penerbitan dan penolakan dafta.r ulang perizinan dan non perizinan dilaksana.kan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ben:lasarkan pertimbangan dan rekomendasi dari Tim Teknis. (7) Persyaratan adm.inistrasi, biaya, dan waktu penerbita.n izin yang didaftar ulang akan diatur dalam Sta.ndar Pelayanan yang akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. BABVI PERUBAHAK DAN PEN'GGAlfTIAN PERIZilfAft' DAit NON PERIZilfAN BaJ:lan K•satu Perllbahan """' 8 (1) Badan usaha dan / atau perorangan yang telah mendapatkan h:in melakukan perubahan kegiatan usaha, nama pemilik, nama perusahaan, alamat, dan / atau penanggung jawab, wajib melakukan perubahan surat iz:m yang diajukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. (2) Perubahan nama pemilik / penanggung jawab yang tercantum dalam surat izin tidak dipungut biaya retribusi. Bagla� Kedua Penuantlan Paul • (1) Apabila aurat Jzin yang bersangkutan hilang atau rusak, dapat diajukan pennohonan penggantian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan kewenangannya. (2) Persyaratan administrasi, yuridis, teknis, dan waktu atas pennohonan penggantian surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Penggantian surat izin yang hilang atau rusak tidak dikenakan biaya retribusi. Paaal 10 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib menerbitkan surat irin yang baru sebagar pengganti surat izin scbagaimana dimaksud pada Pasal 8 dan Pasal 9, setelah memenuhi segala ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BAB VII . FORMULIR, REKOICEJfDASI, FORMAT lZilf DU PERSYARATAlf IZl1' P11.Al 11 Bentuk fonnulir permohonan, rekomendasi, format surat izin dan persyaratan izin ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan / atau Kepala Dinas Penanarnan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan ketentuan peraturan penlndang-undangan. BABVID PEMBlA. Y AAlf PaAl 12 Segala biaya yang diperlukan dalarn penyelenggaraan pengelolaan pelayanan perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah Kabupaten Bone. BAB IX PEIIBll'l'AAlf, PEJ'JGAWASAK, DAN EVALVASI Pual13 (I) Bupati akan melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan pelayanan perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. (2) Dalam hal ditemukan dan / atau terdapat kekeliruan berdasarkan basil pengawasan dalam pengelolaan pelayanan yang dikelola akan ditinjau kembali. (3) Evaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilakukan dengan metode Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala setiap tahun. BABX KETEJIITUAlf PERALIHA1' Paa.114 (1) Peraturan Bupati yang ada selama ini dan mengatur hal yang sama yang menjadi dasar pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Bone, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur kemudtan o\eh Bupati dan / atau Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. BABXI KETElfTUAft' PElfUTUP PaaalUS Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Maret 2017.
17

MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD.2017/NO.14

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE

ABSTRAK:

a. bahwa pengaduan masyarakat atas penyclcnggaraan fungsi pemcrintahan dacrah, utamanya tcrkait dcngan pelayanan publik, pcrlu mcndapatkan pcnanganan yang ba.ik, tcpat, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan; b. bahwa dalam rangka efektivitas pcnanganan pcngaduan masyarakat, dipandang pcrlu adanya mekanisme pcnanganan pengaduan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud da!am huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pcraturan Bupati Bone tentang Mekanismc Pcnanganan Pcngaduan pada Oinas Pcnanaman Modal dan Pe!ayanan Tcrpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.
I. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat lJ Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67); 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnfonnasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, -2- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Indonesia Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4899); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tajtun 2009 tentang Pelayanan Pub!ik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 215); 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Pubhk; I 0. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 11, Tam bah an Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 9); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6); ·3· 13. Peraturan Bupati Bone Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pela.ksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015 Nomor 13); 14. Peraturan Bupati Bone Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Pcrizinan dan Non Perizin� kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015 Nomor 47); 15. Peratura.n Bupati Bone Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone (Serita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 13).
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAl'f BUPATI TENTAft'G MEKAJtISME PENAlfGAlfAN PEl'l'GADUAlf PADA DIN AS PENAlfAMAN MODAL DAft' PELAYAlfAlf TERPADU SATU PIJfTU KABUPATEN BONE BABI KETENTUAN UMUM Pasal l Oalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: I. Daerah adalah Kabupaten Bone. 2. Bupati adalah Bupati Bone. 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi aeluas-luasnya da1am sistem dan prtnerp Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undallg-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 4. Pemerintah Daerah ada1ah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang mertjadi kewenangan daerah otonom. .4. 5. Satuan Kerja Pcrangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu kepada Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahaan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekr"etariat Dewan Pcrwaki\an Rakyat Oaerah, Dinas Oaerah, Lembaga Teknis Oaerah, Kccamatan dan Kelurah"'1 serta Jembaga lainnya yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. 6. Dinas Pcnanaman Modal dan Pclayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya adalah merupakan Lembaga Lain sebagai bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengclola pereeman dan non peri%inan di daerah dengan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 7. Tim Teknis adalah kelompok kerja dari SKPD Teknis Terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan rekomendasi persetujuan dan / atau penolakan penerbitan izin kepada Kepala Dinas Penanaman ModaJ dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone. 8. Pengelo\aan Pcngaduan adalah kegiatan penanganan pengaduan sesuai dengan mekanisme dan tata cara pengelolaan pengaduan. 9. Pengelo\a pengaduan adalah pejabat, pegawai atau orang yang ditupskan untuk mengelola pengaduan. 10. Pengadu adalah seluruh pihak bruk warga negara maupun penduduk baik orang perseorangan, kelompok maupun badan hukum yang menyampaikan pengaduan kepada pengelola pengaduan. 11. Pengadu dengan kebutuhan khusus adaJah individu yang memiliki keterbatasan fisik (disable citizen), an�ra lain: tuna netra, tuna rungu dan tuna daksa. 12. Pengaduan adalah penyampaian keluhan yang disampaikan pengadu kepada pengelola pengaduan atas pelayanan pelaksana yang tidal< sesuai dengan Standar Pelayanan, atau pengabaian kewajiban . dan/atau pelanggaran larangan oleh Penyelenggara. .5. 13. Saran dan Masukan adalah ,segala hal·hal yang masih butuh perbaikan dan perubahan yang disampaikan oleh masyarakat untuk meningkatkan kualitas pelayanan. 14. Sarana Pengaduan adalah fasilitas dan tempat atau ruangan serta segala kelengkapannya yang disediekan sccara khusus untuk menerima pengaduan dari pengadu atau penerima pelayanan. 15. Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan unsur masyarakat dan pihak ekstemal lainnya dalam berbagai proses mulai dari tahap perencanaan, penyusunan sampai tahap pengawasan terhadap kebijakan penanganan pengaduan. 16. Tim Penanganan Pengaduan adalah unsur pejabat struktural dan / atau pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone yans dibentuk untuk menangani pengaduan. 17. Ombudsman Republik Indonesia ada\ah \embaga negara di Indonesia yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang dise\enggarakan o!eh pcnyelenggara negara dan pcmerintahan, termasuk yang diselenggarakan o\eh Badan Uaaha Milik Negara, Badan Usaha M!lik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara a tau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 18. KLPKLiK Sulawesi Selatan adalah Koa.1isi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bertujuan untuk memantau kinerja pelayanan publik di Sulawesi Selatan. BAB II MAKSUD DAN Tu.JUAN Paaal 2 (I) Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan dan panduan bagi penyelenggara pclayanan dalam penanganan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat. -6- (2) Tujuan dari Pcraturan Bupati ini adalah a.gar penyelenggara dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan yang mudah, cepat, transparan, dan tepat sasaran, atas pengaduan masyarakat pada Dinas Pcnanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone. BABm KLA.SIFIKASIPENGADUAN Pasa.l 3 Klas1fikasi kelompok pengaduan berdasarkan terbagi tindakan atas 3 (tiga) penanganannya, yaitu : (1) Pengaduan ringan ada\ah jenis pengaduan yang bersifat administrasi dan bisa tangam dan diselesaikan langsung oleh petugas di loket pengaduan. {2) Pengaduan sedang adalah jenis pengaduan yang bersifat administrasi atau teknis yang harus ditangani dan diselesaikan oleh tim penanganan pengaduan yang telah terbentuk, atau kondisi dimana pelapor/pengadu menyatakan tidak puas ataa penanga.nan pengaduan yang diberikan di loket pengaduan (Pcngaduan ringan). (3) Pcngaduan berat adalah jenis pengaduan yang bersifat administrasi dan teknis yang dalam penanganannya ha.rus mclibatkan pihak terkait di luar kewenangan Dinas Penanarnan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone atau kondisi dimana pelapor/pengadu menyatakan tidak puas atas penanganan pengaduan yang telah diberikan oleh Tim Penanganan Pengaduan (Pengaduan Sedang). BAB-IV MEKANlSME OAJf PROSEDUR PENAJfGAJfAJf PEIIGA.DVAJf Pasal 4 Mekanisme penanganan pengaduan terdiri dari : (I) Pengaduan secara langsung kepada Oinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone, yaitu pengaduan yang -7- disampaikan secara lisan melalui Loket Pengaduan; (2) secara tidak langsung kepada Penyelenggara, yaitu melalui: a. kotak pengaduan; b. surat; dan c. teknologi infonnasi, scperti te\epon, faksimili, website, surat'elektronik (e-mail), media penyiaran, layanan pesan singkat ISMS/Short Messoge Service), atau jejaring sosial dan scjenisnya. Pasal S Prosedur Penerimaan Pcngaduan terdiri dari : (I) Prosedur Penerimaan Pengaduan secara Langsung kepada Penyelenggara, meliputi: a. pengelola menerima pengadu di tempat Penyclenggara; b. identitas Pengadu dijamin kerahasiaannya; c. pengelola wajib mendengarkan aduan pengadu, mencatat substansi pengaduan, dan memberikan respon/tanggapan secara langsung; d. pengclola memeriksa substansi pengaduan dari aspek kewenangan. Apabila substansi pengaduan di luar kewenangan penyclenggara, maka berkas pengaduan tersebut diteruskan kepada penyclenggara lain yang berwenang, serta harus diinfonnasikan kepada Pengadu; e. pengelola wajib mencatat setiap pengaduan yang memuat sekurangkurangnya identitas pengadu yang terdiri atas nama dan alamat lengkap, nomor pengaduan, uraian keluhan atas pelayanan, waktu penyampaian, sena tanda tangan; •= f. apabila karena kondisi tenentu pengadu tidak mampu menulis dan/atau membaca, ma.ka pengelola wajib membantu pengadu untuk mengisi formulir pengaduan tersebut. (2) Prosedur Penerimaan Pengaduan secara Tidak Langsung kepada Penyelenggara, sebagai berikut: -8- a. pengelola memeriksa substans.i pengaduan dari aspek kewenangan; b. apabila substansi pengaduan di luar kewenangan Penyelenggara, maka pengaduan tersebut diteruskan kepada Penyelenggara Jain yang berwenang, sena ha] ini harus diinformas\kan o\eh pengelola kepada pengadu; c. jika pengaduan tersebut tidak menyebut identitas atau anonim dan tidak ada nomor kontak yang bisa dihubungi, maka pengaduan tersebut dapat diabaikan; Pengelo\a pengaduan membcrikan respon atau tanggapan awal kepada pengadu paling lambat 3 hari kerja sejak pengaduan diterima; d. pengelola pengaduan memberikan bukti penerimaan pengaduan kepada pengadu apabila pengaduan dilakukan di Loket Pengaduan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone untuk menjadi acuan dalam penyelesaian pengaduan; dan e. penyelenggara wajib menyediakan sarana bagi pengadu untuk dapat memantau status penyelesaian pengaduan. (3) Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Publik, meliputi: a. penyelesaian atau solusi yang diambil harus memenuhi kriteria spesifik, terukur, dapat dicapai, dan rcalistis; b. solusi dapat berupa penyelesaian pengaduan dan/atau rcncana perbaikan pelayanan; c. solusi tersebut menjadi bagian perbaikan kinerja pelayanan penyelenggara; d. pengelola pengaduan wajib merahasiakan inronnasi yang bersifat pribadi, dan menurut derajatnya inerupakan rahasia negara/jabatan sesuai dengan perundangundangan; e. pengelola pengaduan wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan status penyelesaian pengaduannya;dan .9. r. penyampaian penyelesaian pengaduan kepada pengadu paling lama 30 hari kalender sejak pengaduan diterima. (4) Pengarsipan Pengaduan. a. dokumen dan pelaporan pengaduan disimpan dengan aman dan diupayakan menggunakan fasilitas • digital, sehingga memudahkan penemuan kembali apabila diperlukan; b. pengarsipan dilakukan dalam bentuk data elektromk (softcopy). Apabila terdapat data hnrdcopy wajib diubah menjadi data softoopy dan disimpan dalam database; dan c. pengelola pengaduan wajib mempublikasikan jumlah, dan status penyelesaian pengaduan kepada masyarakat secara berkala. (5) Prosedur Penanganan pengaduan oleh pihak ekstemal dijalankan sesuai dengan mekanisme internal masing- masing lembaga/ organisasi dengan tetap berkoordinasi dengan pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone sena lebih berperan sebagai mediator atau fasilitator antara pihak pelapor dengan pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone. (6) Kajian dan evaluasi atas penanganan pengaduan sebaga.imana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Tim Penanganan Pengaduan. (7) Tim Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat {6) ditetapkan melalui Keputusan Bupati. (8) Dalam proses penanganan pengaduan, Dinas Penanaman ·Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone dapat melibatkan Ombudsman Republik Indonesia, KLPKUK Sulawesi Se\atan, LSM, Asosiasi Usaha, dan pihak ekstemal lainnya. (9) Apabila terjadi pengaduan yang melibatkan lintas SKPD, maka Di'nas Penanaman Modal clan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten ·IO· Bone dapat mcmohon fasilitasi •kepada Asisten Sekretariat Daerah yang membidangi. (10) Segala pengaduan yang diterima oleh Dinas Penanaman ModaJ dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone dan haeil tindak lanjutnya wajib disampaikan ke Bupati melalui Bagian Humas Sekretariat paerah Kabupaten Bone. (11) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone wajib menindaklanjuti segala hasil pengaduan dengan berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah dan SKPD Teknis Terkait. BABV ALUR, FORMULIR, DAN TANDA BUKTI PERERIMAAN PENGADUAN Pasal 6 Alur penanganan pengaduan, Fonnulir, dan Tanda Bukti Penerimaan Pengaduan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pmtu Kabupaten Bone tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan. BABVI PEMBIAYAAN Pasal 7 Segala biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan pengelolaan Penanganan Pengaduan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone. BAB VII PEMBINA.AB DAN PENGAWASAN Pas.al 8 (1) Bupati akan melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan penanganan pengaduan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu. Pintu Kabupaten Bone. (2) Dalam ha! ditemukan dan / atau terdapat kekeliruan berdasarkan hasil - 1 I • pengawasan daJam penanganan pengaduan akan ditinjau kembali. · BAB VIII KETENTUAJf PERALIHAJf Pasal 9 (1) Peraturan Bupati yang ada selama ini dan mengatur ha! yang sama yang menjadi dasar pelaksanaan penanganan pengaduan pada Dinas Penanaman ModaJ dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur kemudian dalam Keputusan Bupati dan / atau Keputusan Kepala Dinas Penanarnan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone. BABIX KETElfTUAJf PENUTUP Pasal 10 Peraturan Bupati mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati im dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupatcn Bone.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
15

PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN BONE TAHUN 2017

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD.2017/NO.11

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN BONE TAHUN 2017

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Oaerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 perlu menetapkan Pera tu ran Bupati Bone ten tang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Bone Tahun 2017;
l. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 - Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentangDesa (Lembaran Negara Repub!ik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); . 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 · Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); ' 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, TambahanLembaran �egara Republik Indonesia Nomor 4587) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerint.ah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5717); ' 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berit.a Negara Republik Indonesia Tahun 20)6 Nomor 300); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Priorit.as Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berit.a Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883); 12. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor I I); Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat · Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 030 Tahun 2016 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa.
MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN BONE 2017 TEKNIS TAHUN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Bone. 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Bone. 4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. 5. Des.a adalah Dcsa dan Dcsa adat atau yang discbut dengan nama lain, se\anjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mcmiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakar setempat bcrdasarkan prakafsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang drakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Rcpublik Indonesia. 6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Bclanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melal\li Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pclaksanaan pcmbangunan, pembinaan kcmasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 7. Kewenangan bcrdasarkan hak asal usu! adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarako.t. 8. Kewenangan lokal berskala Dcsa adalah kewenangan untuk mcngatur dan mengurus kepenlingan masyarakat Desa yang telah dijalankan olch Dess atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena pcrkembangan Desa dan prakasa masyarakat Ocsa. 9. Musyawarah Oesa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Pennusyawaratan Dcsa, Pemcrintah Desa, rlan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Dt� untuk menyepakat1 ha\ yang bersifat strategis. IO. Pemcnntah Desa ndalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraw:i urusa.n pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 12. Pcmbangunan Desa adalah upeya peningkatan kualita,.. hid\1p dan kehidupan untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 13. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalnh upaya mengembangkan kemandirian clan kesejahtcraan masyarakat dcngan meningkatkan · pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku; kemampuan, kesadaran, sert.a memanfaotkan sumbcr daya mc!alui penctapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esens\ masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. ' 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disctujui oleh Dewan Pctwakilan Rakyat. I 5. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa. 16. Tipologi Desa adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Desa maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan tcrjadi di rnasa dcpan (visi Desa). 17. Desa Mandiri adalah Desa maju yang merrnliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk pcningfcatan kuaHtas hidup dan kchidupan sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan kctahnnari ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. 18. Dcsa M:aju adalah Dcsa yang mcmiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengdolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan mcnanggulangi kcmiskinan. 19. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang mcmiliki porensi sumbcr daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk pcningkatan kcscjahtcrann masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. 20. D::,,,,;. Terti,1;;.;u.! edalah Desa ya:� memiliki potensi sumber daya sosial, ckonomi, dan ekologi tetapi lx:lum, atau kurang mengelolanya dalam upaya pt . ..,,i,1gk«t.s1n kcsejahtcraan masyarakat Desa, kuatitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bt:ntuknya. 21. Desa Sangat Tertinggal adalab Dr.sa yang mcngatami ken-ntannn karena masalah bencana Rlam, goncangan ekoncmi, dan k,:mfl1k sosial :;chingga tidak berkemampuan mengelola polensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, sorta mersgajami kcmiskinan dalam berbagai bentuknya. BABII TUJUAN DAN PRINSIP Pasal 2 Pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa bertujuan untuk: a. memberikan acuan program dan kegiatan bagi pcnyelenggaraan Kewenangan Hak Asal Usu! dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibieyai oleh Dana Desa; b. mcmberikan acuan bagi Pemerintah Kabupaten dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa. Pasnl 3 Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsipprinsip: a. Keadtlan, deng.an mengutamakan hak dan kepenlingan seluruh warga L>esa tanpa membedabedakan; · b. Kcburuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa yang Iebrh mcndesak, Icbih dibutuhk.on dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa; c. Kewenangan Ocsa, dengan mcngt uamakan kewenangan hak asal usut dan kewcnangan loka.l berskala Desa: d. Partisipatif, dcngan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas Masyarakat; e. Swakclola d:.11 bcrbawis sumbcr daya Desa mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Oesa dan' kearifan lokal; dan f. Tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa. BAB III PRJOR1TAS PENGGUNAAN DANA DESA Pasal 4 (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. (2) Prioritas pcnggunaaan dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dcngan Klasifikasi status Desa berdasarkan lndeks Dcsa Membangun. {3) Klasifikasr status desa berdasarkan Indeks Dcsa Membangun sebagaimana Uimaksud pada ayat (2) terdiri dari : a. DeS>J Mandiri atau Desa Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Dcsa McmiJangun lcl,ih bcsar (>) dari 0,8155. b. Desa Maju atau Desa PraMadya adalah Desa yang memiliki lndeks Desa Membangun kurang dan sama dcngan (:s) 0,81 SS dan lcbih besar (>) dari 0,7072. c. Desa Berkemhang atau Desa Madya adalah Desa yang memiliki lrdeks Desa Membangun kurang dan sama dengan (:s) 0,7072 dan lebih besar (>) dari 0,5989. d. Desa Tertinggal atau Oesa PraMadya adalah Desa yang memiliki Indeks Dcsa Mcmbangun kurang clan sama dcngan (:s) 0,5989 dan Jcbih besar (>) dari 0,4907. e. f>i,sa Sangat Tcrtinggal atau Desa Pratama adalah Desa yang mc1miik.i lndcks ucec Membangun kurang dan lebih kecil (s;) dari 0,4907. (4) Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksucl pada ayat (2) clan rineian kb:sil'ikasi sratua Desa bcrdasarkan Indeks Desa Membangun sebagairnana dimaksud pada ayat (3) serta format ;..!opr:n.tr: terceeturo dalarr Lnmpiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB JV MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA Pasal 5 Mekanisme pcnetapan prioritas penggunaan Dana Desa adalah bagian dari pcrencanaan pembangunan Dcsa. Pasa1 6 (1) Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bid�np, Pembangunan f>esa <;\.<1.n Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimona tercantum dalam lampiran Peraturan ini menjadi prioritas kcg1atan, anggaran dar. belanja Desa yang .:!i�prikat1 rl..;n dipuruakan rnclahri Musyawarah l)esa. (2) Hasil keputusan Musyawarah Oesa sebagaimana dimakeud pada ayat (1) !:aru!( .... enjedi ecunn t,;.,gi pe:iy::::t:::an Rencana l<.erj'l Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja pecc. {3) Penetapan prioritas penggunaan D:::na Desa dilaksanakan dalame penyusunan Rencanc Kcrja I'cmeriatah Dcsa. 66 (4) Rencana Kerja Pcmerintah Dcsa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa. BABV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 7 (1) Dalam rangka Pcmbinaan dan Pengawasan, Bupati menyclenggarakan pemantauan dan evaluasi terhadap pclaksanaan penggunaan Dana Desa dan melimpahkan tugas tersebut kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. (2) Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan dalarn pcnetapan prioritas penggunaan dana Desa melalui fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif dan program pemberd.ayaan masyarakat Oesa. (3) Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa, dibahas dalam Musyawarah Desa, disesuaikan dengan format laporan Desa yang berlaku, secara berkala. (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan disampaikan kepada Bupati dan Menteri melalui sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. BAB VI KETENTUANPENUTUP Pasal 8 Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Bone Nomor 38 Tahun 2016 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Kabupaten Bone Tahun 2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. • FAHSAR M, PADJALANGI'"" Pasal 9 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
36

MEKANISME PELAKSANAAN TRANSFER DANA KE DESA TAHUN ANGGARAN 2017

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD.2017/NO.13

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang MEKANISME PELAKSANAAN TRANSFER DANA KE DESA TAHUN ANGGARAN 2017

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan penyaluran dana transfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening xae Desa perlu diatur dengan Pcraturan Bupati Bone; b. bahwa bcrdasarkan pcrtimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mcnetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Mekanisme Pelaksanaan transfer Dana ke Desa Tahun Anggaran 2017;
I. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 ); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembcrantasan Tindak Pidana Korupsi ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3874 ) sebagaiamana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150 ); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara \Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repub\ik Indonesia Nomor 4286); 5 Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara [Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lcmbaran Negara Repub!ik Indonesia Nomor 4355 ); ·2· 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lnf!onesia Nomor 4400 ); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dcsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), scbagaimana telah dtubah beberapa kali terakhir dengan Undang· Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lemban.n Negara Republik Indonesia Nomor 5679); JO. Peraturan Pemerintah Rcpublik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pclaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Oesa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587), sebagaimana tclah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pe\aksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa {Lembaran Negara Repub!ik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumbcr Dari Anggaran Pendapatan dan Be\anja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagarmana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemcrintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); .3. 13. Peraturan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Tekms Pcraturan di �sa (Serita Negara Repubhk Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 14. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pcngelolaan Keuangan Desa (Serita Negara Repub!ik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 15. Pcraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pcdoman Pembangunan Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 16. Peraturan Menteri Oesa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor I Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asa.I Usu! dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Serita Negara Repubhk Indonesia Tahun 2015 Nomor 158); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Dacrah (Lembaran Dae rah Ka bu paten Bone Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 11); 18. Pcraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pcngelolaan Keuangan Daerah (Lembo.ran Daeroh Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Pcraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pcrubahan atas Peraturan Dacrah Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok·pokok Pcngelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015 Nomor 8); 19. Pcraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembcntukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lcmbanm Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6); 20. Pcraturan Bupati Bone Nomor 15 Tahun 2015 tcntang Pedoman Pcnyusunan Anggaran Pendapatan dan Bclanja Dcsa (Serita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bone Norn or· 5 Tahun 2016 ten tang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor .!.5 tahun 2015 tcntang Pcdoman Pcnyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Serita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7); 21. Peraturan Bupati Bone Nomor 99 Tahun 2016 tcntang Bcsaran Dana Transfer pada sctiap Dcsa di Kabupaten Bone Tahun 2017 (Serita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 99).
MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI PELAKSANAAN TRANSFER ANGGARAN 2017. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I TENT ANG DANA KE MEKANISME DESA TAHUN Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan ; I. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD. 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Dese. yang selanjutnya dismgkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang disetujui BPD. 3. Bendahara Umum Dacrah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pcjabat Pengelolaan Kcuangan Daerah {PPKD) yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah. 4. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 5. Rckemng Kas Dcsa adalah rekening tempat menyimpan uang Pcmcrintah Dcsa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk mcmbayar seluruh pengcluaran Oesa pada Bank yang ditctapkan. 6. Bendahara Desa adalah unsur staf scktttariat dcsa yang mcmbidangi urusan administrasi kcuangan umtuk menatausahakan keuangan desa. BAB II TRANSFER DANA KE OESA Pasal 2 Transfer dana kc Desa mcliputi : a. Dana Desa; b. Dana Bagi Hasil Pajak dan Rctribusi; dan c. Alokasi Dana Dcsa {ADD) Pasa! 3 Dokumen Pelaksanaaii Anggaran (DPAJ dana Transfor kc Desa disusun oleh PPKO selaku Pengguna Anggaran. Pasal 4 (I) Penyaluran dana transfer ke Dcsa dilaksanakan dcngan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah kc Rekening Kas Desa., -5- (2) Rekening Kas Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (I) berada pada Bank Umum yang ditunjuk oleh Pemerintah Dcsa. (3) Rckening Kas Ocsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatasnamakan Pemenntah Desa dengan Specimen tanda tangan Kepala De:5! dan Bendahara Desa. (4) Pcnyaluran dana transfer kc desa scbagaimana dimaksud pada ayat (I) dilampiri : a. Foto Copy Rekening Koran dcngan nama Rekening Kas Pemerintah Desa; ' b. Salinan Kcputusan Kepala Daerah tcntang Penetapan Besaran Dana Transfer kc Desa; dan c. Surat Pemyataan .Tanggung Jawab Mutlak. DANA DESA Pasal 5 Mekanisme penyaluran Dana kc Desa antara lain : J. Penyaluran Dana Desa dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, yaitu : a. Tahap I pada bulan April 2017, sebcsar 60%. b. Tahap II pad a bu Ian Agustus 2017, scbcsar 40%. 2. Bendaharn Umum Daerah (BUD) mclakukan transfer ke Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a, untuk Tahap I setelah menenma dokumen sebagai benkut : a. Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2017 yang telah dievaluasi oleh Camat; b. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBOesa Tahun Anggaran 2016; c. Surat Permohonan Pencairan dana; d. Rekomendasi pencairan dan Camat; e. Rencana Penggunaan Dana; f. Kwitansi bermaterai 6.000.·; g. Surat Kuasa Pemindahbukuan; h. Surat Pemyataan Tanggungjawab Mutlak; dan L Surat Pengantar Pencairan dana dari Kepala Dlnas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone. 3. Bendahara Umum Daerah (BUD) me!akukan transfer ke rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (II huruf b, untuk Tahap II setelah menerima dokumen sebagai berikut ; a. Laporan Realisasi Pcnggunaan Dana Desa Tahap I Tahun 2017, menunjukkan sekurang-kurangnye 50%; b. Surat Permohonan pencairan dana; e. Rekomcndasi pencairan dari Camat; d. Rencana Penggunaan Dana; e. Kwitansi bermaterai 6 000.-; f. Surat Kuasa Pemindahbukuan; g. Surat Pernyaataan Tanggungjawab Mutlak; dan h. Surat Pengantar pencairan dana dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Oesa Kabupaten Bone. -6- BAGI HASIL PAJAK DAN RESTRIBUSI DAERAH Pasal 6 "(I) Penyaluran dana Bagi Hasil Pajak dan Rctribusi dilaksanakan 4 (empat) Tahap, yaitu ; a. Tahap I pada bulan Maret 2017, sebcsar 25%; b. Tahap II pad a bu Ian Juni 2011, scbesar 25%; c. Tahap III pada bulan September 2017, scbcsar 25%; dan d. Tahap JV pada bulan Dcsembcr 2017, sebcsa.r 25%; (2) Bendahara Umum Oaerah (BUD) melakukan transfer Tahap I, kc Rekening Kas Desa scbagaimana dimaksud pada ayat fl) huruf a, sctclah menerima dokumen sebagai berikut: a. Surat Permohonan Pencairan Dana; b. Rekomendasi pencairan dari Camat; c. Rencana Periggunaan Dana, d. Kwitansi bcrmaterai 6.000.·; e. Surat Kuasa Pcmindahbukuan; f. Surat Pcrnya.taan Tanggungjawab Mutlak; dan g. Surat Pcngantar Pencairan dana dari Kcpala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone. (3) Bendahara Umum Oaerah (BUD) melakukan transfer Tahap 11, Ill dan IV, kc Rekening Kas Desa sebagaimana pada ayat (1) huru( b, huruf c dan huruf d, setelah menerima dokumen sebagai berikut : a. Laporan Realisasi Penggunaan dana Bagi Hasil pajak dan retnbusi daerah Tahap sebclumnya mencapai 90%; b. Surat Pennohonan Pencairan Dana; c. Rekomendas1 pencairan dari Camat; d. Rencana Penggunaan Dana; e. Kwitansi bennaterai 6.000.-; f. Surat Kuasa Pemindahbukuan; g. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak; dan h. Surat Pengantar Pencairan dana dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Oesa Kabupaten Bone. ALOKASI DANA DESA Pasal 7 (I) Mekanisme pcnyaluran transfer dana Alokasi Dana Desa (ADD) ke Desa antara lain : a. Penyaluran Alokasi Dana Desa dilaksanakan 12 kali dalam setahun; b. Alokasi Dana Desa ditransfer pada Minggu pcnama setiap bulan; e. Penyaluran A!okasi Dana Deaa aebagaimana dimak&ud pada huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuiµ pennintaan pennohonan pencairan dana. -7- (2) Bendahara Umum Dacrah (BUDI, mulai mclakukan transfer ke Rekcning Kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (l), sctclah menerima dokumen sebage.i berikut: a. APBDesa yang telah dievnluasi oleh Camat; b. Pnnt Out Rekening Kas Desa (Rekening Giro) dari Bank; c. Surat Pcnnohonan Pcncairan dana; d. Rekomendasi pencairan dari Camat; e. Kwitansi bcnnaterai 6.000.-; f. Surat Kuasa Pemindahbukuan; g. Surat Pcrnyataan Tanggung Jawab Mutlak; dan 1. Surat Pcngantar Pcncairan dana dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone. (3) Bendahara Umum Dacrah {BUD), melakukan trans!er dana ADD bulan berikutnya kc Rckening Kas Desa, setclah menerima dokumen sebagai bcnkut : a. Laporan pertanggungjawaban dana ADD bulan lalu mencapai 90%; b. Surat Pem1ohonan Pencairan dana; c. Rekomendasi pencairan dari Carnal; d. Kwitansi bermaterai 6.000.-; e. Surat Kuasa Pemindahbukuan; f. Surat Pemyataan Tanggungjawab Mutlak; dan g. Surat Pengantar Pencairan dana dari Kepela Dinas pemcerdeyean Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone. Pasal 8 Dalam hal mendapatkan rekomcndasi dari Camat scbagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 huruf c dan angka 3 huruf b, Pasal 6 ayat (2) huruf a dan ayat (31 huruf b, scrta Pasal 7 ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf b, Kepala Dcsa melampirkan dokumen: - Untuk Tahap I sebagai berikut : a. Surat Permohonan Pcncairan dana; b. Rencana Pembangunan Jangka Mcncngah Dcsa (RPJMDesa); c. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2017; d. Anggaran Pendapatan dan Bclanja Desa (APBDesa) Tahun 2011; e. SK Benda.hara Desa; f. Rencana Penggunaan Dana; g. Kwitansi berrnaterer 6.000,-; h. Surat Kuasa Pemindahbukuan; · i. Surat Pemyataan Tanggung Jawab Mutlak; j. Foto Copy Rekening Pemerintah Desa; k. Surat Pertanggungjawaban Dana (SPJ) Tahap/bulan sebelumnya; dan I. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) tahun sebetumnya. Untuk Tabao U dan seterusnva sebaeai berikut : a. Surat Permohonan Pcncairan dana; b. Rencana Penggunaan Dana; c. Kwitansi bermaterai 6.000,-; -8- d. Surat Kuasa Pemindahbukuan; e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak; dan f. Surat Pertanggungjawaban Dana (SPJ) Tahap/bulan sebelumnya; Pasal 9 Dalam hal mendapa1kan surat pengantar dari Kepala Dinas Pcmbcrdayaan Masyarakat dan Dcsa Kabupatcn Bone sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 huruf g dan angka 3 huruf f, Pasal 6 ayat (2) huruf e- dan ayat (3) huruf f, serta Pasal 7 ayat (2) huruf g dan ayat (3) huruf f, Kepa1a Desa me[ampirkan dokumen ; Untuk TahaP I sebagni berikut : a. Surat Permchcnan Pencairan dana; b. Surat Pengantar dari Camat; c. Rekomendasi Camat; d. Bukti Verifikasi dari Tim Vcrifikasi Kecamatan; e. Reneana Pembangunan Jangka Menengah Oesa (RPJMDesa); f. Rencana Kerja Pemenntah Desa (RKPDesa); g. Anggaran Pendapatan dan Belanja Dcsa (APBDesa) yang tclah dievaluasi oleh Carnal; h. SK Bendahara Desa; 1. Rencana Pcnggunaan Dana; j. Kwitansi bermatcrai 6.000,-; k. Surat Kuasa Pcmmdahbukuan; I. Surat Pcrnyataan T.anggung Jawab Mutlak; m. Pete Copy Rckcning Pemerintah Desa; n. Surat Pcrtanggungjawaban Dana (SPJ) Tahap/bulan sebelumnya; dan o. Laporan Pcnyclcnggaraan Pcmcrintahan Dcsa (LPPD) tahun sebclumnya. · Untuk Tahap U dan setcrusnya "scbagai bcrikut: a. Surat Permohonan ·Pencairan dana; b. Surat Pengantar dari Camat; c. Rckomendasi Camat; d. Bukti Verifikasi dari Tim Verifikasi Kecamatan; e. Rencana Pcnggunaan Dana; f. Kwitansi bcrmaterai 6.000,-; g. Surat Kuasa Pcmindahbukuan; h. Surat Pcmyataan Tanggung Jawab Mutlak; dan i. Surat Pertanggungjawaban Dana (SPJ) Tahap/bulan sebetumnya; Pasal IO (I) Kepala Oesa bertanggungjawab atas penggunaan dana transfer kc Oesa. (2) Kepala Desa bertanggungjawab atas pemindahbukuan dana transfer ke Rckening Kas Desa. -ePasal 11 (1) Bendahara Desa selaku Wajib pungut Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai melakukan pemotongan pajak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (2) Bendahara Dcsa berkewajiban menyampaikan laporan rcalisasi dana transfer kepada Bendahara Umum Oaerah pada sctiap Minggu Pertama bulan berikutnya. BAB Ill KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 Pcraturan Bupati ini mulai bcrlaku pada tanggal diundangkan. Agar seliap orang pengundangan Peraturan dalam Berita Daerah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
9

TATA KERJA PEJ'ABAT PEKGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI Llft'GKUN'GAN PEIIERUfTAH KABUPATEl'I' BONE

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD.2017/NO.17

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA KERJA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan kctcntuan Paaal 12 Peraturan Menteri Da1am Ncgeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan lnformasi dan Dokumentasi di Llngkungan Kementerian Da1am Negcri dan Pemerintahan Dacrah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Jnformasi dan Ookumentasi di Ungkungan Pemerintah Kabupaten Bone
. Undang·Undang Nomor 29 Tahun 1959 tcntang Pembentukan Oaerah·daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomorl822); 2. Undang·Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnronnasi Publik (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana tclah diubah beberapa kali terakhir dengan Un dang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2 4. Pcraturan Pemerintah Nomor 61 T#W\.in 2010 tentang Pelaksanaan Undang·undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Jnformasi dan Dokumentasi di Llngkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 20 IO Nomor 245); 6. Peraturan Bupati Bone Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemenntah Kabupaten Bone.
MEMUTUSKAB : Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANO TATA KERJA PEJABAT PENGEWLA INFORMASI DAN OOKUMENTASI KABUPATEN BONE. BAB! KETENTUAN UMUM Pasal l Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: I. Daerah adalah Kabupaten Bone. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bone. 3. Bupati adalah Bupati Bone. 4. Sekreta.ris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone. 5. lnfonnasi adalah keterangan, pemyataan, gagasan dan ta.nda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca, yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi infonnasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik. 6. Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan, penyusunan dan pencatatan dokumen, data, garnbar dan suara untuk bahan informasi publik. 7. lnfonnasi Publik adalah infonnasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/ata.u diterima oleh Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan serta infonnasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. 3 8. Sadan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif dan bad� 1ain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri .• 9. Pejabat publik adalah orang yang ditunjuk dan drbert tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada Sadan Publik. 10. Satuan Kerja Perangkat Oaerah, yang selanjunya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan. 11. Pejabat Pengelola Jnfonnasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah pejabat struktural yang bertanggung jawab dalatn pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi dan pelayanan mformasi dr Pemerintahan Daerah. 12. PPID Pembantu adalah pejabat struktural yang bertanggung jawab da\am pengumpu\an, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi dan pelayanan infonnasi di lingkungan SKPD. 13. Tempat pelayanan permohonan Informasi Publik yang selanjutnya disebut desk adalah tempat pelayanan pennohonan lnfonnasi Publik baik secara langsung maupun tidak Jangsung. 14. Sengketa Infonnasi adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dan pengguna infonnasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan infonnasi berdasarkan perundang-undangan. BAB II TUGAS DAN WE:WE:NANG PPID Pa,aJ 2 (1) Pengelolaan infonnasi dan dokumentasi di daerah dilaksanakan oleh PPID. (2) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat {I) bertugas: a. mengkoordmasikan pemberian informasi publik yang dapat diakses oleh publik dengan petugas infonnasi di berbagai unit pelayanan infonnasi untuk memenuhi pennohonan infonnasi publik; b. melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan; c. menyertakan alasan tertulis pengecualian informasi publik secara jelas dan tegas, dalam hal pennohonan infonnasi publik ditolak; 4 d. menghitamkan atau mengaburkan infonnaai publik yang dikecualikan beserta alasannya; dan ' e. mengembangka_n kapasitas pejabat rungsional dan/atau petugas infonnasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan infonnasi publik. Pasal 3 Dalam rangka melakaanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 2, PPID berwenang: a. mengkoordinasikan setiap unit/ satuan kerja di Sadan Publik dalam melaksanakan pelayanan infonnasi publik; b. memutuskan suatu informasi publik dapat diakses pubhk atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuenai; c. menolak pennohonan infonnasi publik secara tertulis apabila infonnasi publik yang dimohon tennasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut, dan d. menugaskan pejabat fungsional dan/atau petugas informasi di bawah wewenang dan koordinaainya untuk membuat, memelihara, dan/atau mernutakhirkan daftar infonnasi publik sccara berkala sekurang-kurangnya l (aatu) kali dalam sebulan dalam hal badan publik memiliki pejabat fungsional dan/atau petugas infonnasi. BAB Ill TATA KERJA PPID Paoal 4 Tata kcrja PPID sebagai berikut: a. PPID dapat mcngadakan rapat baik yang bersifat plcno maupun tcrbatas dcngan PPID Pembantu aecara berkala ataupun setiap saat apabila diperlukan, dalam rangka merumuskan suatu kebijakan yang bcrkaitan dengan tugas dan kcwenangan PPID; b. PPID dapat mengundang pihak lain yang berkcpentingan untuk haclir pada rapat, guna memperoleh tambahan data/infonnasi dan/atau masukan yang diperlukan; c. Dalatn pelaksanaan tugasnya PPID wajib qiencrapkan prinsip koordinasi, intcgrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan kelompok kcrjanya maupun dengan PPID Pembantu; dan d. PPIO dan PPID Pembantu bertanggung jawab kepada atasan PPID dalam mclaksanakan tugas, tanggungjawab, dan wewenangnya. 5 BABIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 6 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tangga] diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Bone.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
5

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2017

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT