Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 468 peraturan dalam 0,006 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Nomor 60 Tahun 2016

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

Peraturan Bupati Bone Nomor 60 Tahun 2016 .pdf

struktur organisasi

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, BD.2016

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN

ABSTRAK:

untuk melaksanakan ketentuan pasal 43 Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan.
: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nmor 5887); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);
(1) Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. (2) Dinas Pendidikan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
20 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Nomor 59 Tahun 2016

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

Peraturan Bupati Bone Nomor 59 Tahun 2016 .pdf

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, BD.2016

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 43 Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); -2- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KEDUDUKAN BAB III SUSUNAN ORGANISASI BAB IV TUGAS DAN FUNGSI BAB V TATA KERJABAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
NOMOR 59 TAHUN 2016
14

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Nomor 58 Tahun 2016

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

Peraturan Bupati Bone Nomor 58 Tahun 2016 .pdf

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 58, BD.2016

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 43 Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang -2- Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KEDUDUKAN BAB III SUSUNAN ORGANISASI BAB IV TUGAS DAN FUNGSI BAB V TATA KERJA BAB VI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
NOMOR 58 TAHUN 2016
17

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Nomor 57 Tahun 2016

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

Peraturan Bupati Bone Nomor 57 Tahun 2016 .pdf

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, BD.2016

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 43 Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang -2- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KEDUDUKAN BAB III SUSUNAN ORGANISASI BAB IV TUGAS DAN FUNGSI BAB IV TATA KERJA BAB V KETENTUAN PERALIHAN BAB VI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
NOMOR 57 TAHUN 2016
41

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Nomor 56 Tahun 2016

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

Peraturan Bupati Bone Nomor 56 Tahun 2016 .pdf

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BD.2016

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

ABSTRAK:

a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016, tanggal 19 Oktober 2016, maka Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); -2- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PELAKSANAAN BAB III SUSUNAN PERANGKAT DAERAH BAB IV TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH BAB V UNIT PELAKSANA TEKNIS BAB VI STAF AHLI AB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN BAB IX KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
NOMOR 56 TAHUN 2016
37

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Nomor 50 Tahun 2016

PEDOMAN PENJARINGAN BIBIT ATLIT DI KABUPATEN BONE

Abstrak

Standar/Pedoman

Download file:

Peraturan Bupati Bone Nom...an Yang Maha Esa.pdf

PEDOKAN PENJARINGAlf BIBJT ATLJT DI KABUPATEN BONE

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BD.2016/NO.50

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENJARINGAN BIBIT ATLIT DI KABUPATEN BONE

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka menggali dan mengembangkan bakat serta potensi sumber daya manusia di bidang olahraga perlu membue.t Pedoman Penjaringan bibit Atlit di Kabupaten Bone; b. bahwa berdasarkan pertimbe.ngan sebe.gaimana dimaksud da1am hurur a , perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Pedomon Penjaringan Bibit Atlet di Kabupaten Bone.
1. Undang -Undang Nomor 29 Pembentukan Daerah - Daerah Tahun 1959 tentang Tingkat II di Sulawesi {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2 Undang • Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4535); 3. Undang • Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lc:mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lc:mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomoir 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelengaraan Keolahragaan (Lc:mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lc:mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702); 5. Peratu ran Peme ri ntah Nom or 17 T ah un 2007 te ntan g Penyel e ngara an Pekan dan Ke juar aan O lah raga (Lem baran Negara Re publik Indones ia T ah un 200 7 Nomor 36 , T am bahan Le m baran N egara Republik Indone s ia Nomor 4703); 6. Peratu r an Pem eri ntah Nomor 18 T ah un 2007 tentan g Pendan aan Keo lah ra gaan (Le m ba r an Peratu ran Pe m e ri ntah Nomor 1 8 T ah un 200 7 T e ntan g Pendan aan Keo lah ragaan (Lem baran Indone sia Nomor 4704 ); 7. Pe ra tur an Oaerah Ka bupa ten Bone Nom or 8 T ah un 2016 te ntan g Pe m be ntukan dan Sus unan O rganisas i Pe rangkat D ae rah ( Le m baran O aerah Kabupa ten Bone T ah un 2016 Nomor 8).
BABI KETENTUAN UMUM BABl l MAKS UD D AN TU JUAlf BAB ffi SYARAT BIBIT ATLIT BAB IV PENJARINGAlf BAB V PE LAKSAlf A BAB VI PEMB IA YAAJII BAB IV KETE1fTUAlf P EIIUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
NOMOR:9 TAHUN' 2016
13

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Nomor 48 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

PENGELOLAAN SUARA BONE BERADAT RADIO FM SEBAGAI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL KABUPATEN BONE

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

Peraturan Bupati Bone Nom... Lokal Kab. Bone.pdf

PENGELOLAAN SUARA BONE BERADAT RADIO FM SEBAGAI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL KABUPATEN BONE

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BD.2015/NO.43

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGELOLAAN SUARA BONE BERADAT RADIO FM SEBAGAI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL KABUPATEN BONE

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dalam Pasal 14 ayat (3) dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pasal 1 ayat (3) dipandang perlu untuk menyesuaikan Siaran Radio Pemerintah Suara Bone Bcradat Kabupaten Bone menjadi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Bone; b. bahwa sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (Suara Bone Beradat · Radio FM) Kabupaten Bone, maka dalam pengelolaan Suara Bone Beradat Radio FM perlu diatur dengan Peraturan Bupati; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Pengelolaan Suara Borre Beradat Radio FM scbagai Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Bone.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat TI di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1 9 59 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone s ia Nomor 1 82 2 ) ; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik PENGELOLAAN SUARA BONE BERADAT RADIO FM SEBAGAI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL KABUPATEN BONE Indonesia) Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lernbaran Negara Nomor 3881); · .. .;:.., 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 5. Undarig-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah un 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 ten tang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4485); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Ka bu paten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 737); 10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 4/PM.KOMINF0/2007 tentang Tata Cara dan Kriteria Seleksi Frckuensi Radio Penyiaran;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENAMAAN BAB III TEMPAT KEDUDUKAN, TUJUAN DAN KEGIATAN USAHA BABIV CAKUPAN WILAYAH DAN KEWAJIBAN ISi SIARAN SERTA PANCARAN BABV ORGANISASI BAB VI OPERASIONAL RADIO BAB VII PERTANGGUNG JAWABAN BAB VIII TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN SUARA BONE BERADAT RADIO FM KABUPATEN BONE BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN BABX KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2015.
NOMOR 48 TAHON
16

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Nomor 47 Tahun 2016

TATA CARA PENGELOLAAN LAHAN HUTAN MASYARAKAT

Abstrak

Kehutanan dan Perkebunan

Download file:

Peraturan Bupati Bone Nom...an yang maha esa.pdf

TATA CARA PBlfOELOLAAJI' LA.HAll' HUTAl'f KEMASYARAKATAN

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, BD.2016/NO.47

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGELOLAAN LAHAN HUTAN MASYARAKAT

ABSTRAK:

a. bahwa pcngelolaan hutan harus mempcrtimbangkan fungsi dan daya dukung sumber daya hut.an dengan tetap meajamin pengclotaan huto.n &l:C8l'a leatari dan berkdaajutan; b. 1-hwa eelair, e«ua.i fungsi dan daya dukung aumber �· hutan, pengclolaan hut.an harua memberikan nilai pemberdayaan mosyarakat, terutama untuk meningkatkan kePICjahteraan masyarakat miskin di tepian hutan; c. bahwa kemi11kinan masih menjadi maaa.lah utarna di kabupaten Bone oleh karena ltu penanganannya harua dilakuK.ftn secara lir,taa bidang dan melibatkan pcmangku kepenunpn {atake holder-8); d. bahwa ben:lu.u-kan pcrtimbangan huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupe.ti tentang Tata Cara �ngclolaan Lahan Hulan Kemasyuakatan di Kabupaten Bone.
. Undang·Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukao DaeTB.h daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Hornor 74, Tambah,m Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); ' 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan I {Lembaro.n Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167); 3. Peraturan Pemerintah NomoT 6 Tahun 2007 .ebqaimana I tel.ah diube.h denpn Peraturan Pemerintah Nornor 3 Tahun 2008 Tentang Tata Hutan Onn Penyusunan Rencana I Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan ( Lembaran Negara Republik lndonellia Tahun 2007 Nomor 4814); I 4. Pera.turan Menteri Kchutanan Nomor P.37 /Menhut-11/2007 tentang Hutan Kemuyanlbtan .eb.pimana tel.ah I I beberapa kali d.iube.h terakhir dengan Pera.turan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-ll/2007 (Berita Negara. Republik Indonesia Tahun 2011 !fornor 384);
8AD I KETl: N TUAJI' U MUM BAB U MAKS UD , TU JU Alf D Alf P RllfSlP BAB m MAKS UD D Al'f TU.JU Al'f HKM B A8 lV RO AK O Lll'IOKUP BAB IV P&IIBUf ilft, PBILUIT AUA!I D AX EV ALUABI BABV P F'.MB IAY AAJf BAB VI KETEJITUAJf PBJWTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
NOMOR 47 TAHUN 2016
14

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Nomor 42 Tahun 2016

PENGENDALIAN PEMOTONGAN SAPI BETINA PRODUKTIF DAN BUNITNG

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download file:

Peraturan Bupati Bone Nom...an yang maha esa.pdf

PENOENDALIAN PEMOTONGAN SAPJ BETlNA PRODUKTIF DAN BUNTING

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD.2016

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGENDALIAN PEMOTONGAN SAPI BETINA PRODUKTIF DAN BUNITNG

ABSTRAK:

a. bahwa de.lam rangka peningkatan produktivitas ternak � I� sapi di Kabupaten Bone make. perlu diatur pemotongan sapi betina produktif dan bunting; b. bahwa de.lam rangka penjaringan temak sapi betina produktif, bibit dan indukan yang diperdagangkan untuk tujuan dipotong ke\uar Kabupaten Bone sebagai syarat penerbitan rekomendasi yang ditetapkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penerbitan Hewan perlu diatur Pengendalian Pemotongan Se.pi Betina Produktif; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengendalian Pemotongan Se.pi Betina Produktif dan Bunting.
I. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Pembentukan Daerah.jaerah Tingkat II Sulawesi ten tang Se Iatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang We.bah Penyakit Menular (Lembo.ran Negara Repubhk Indonesia - .,_ _ T ah un 1 9 84 N o mo r 2 0 , T ambahan Lc m baran N eg ara Rep u b l i k I n d o n esi a N o m o r 3 2 7 3 ) ; 3 . U ndan g -U nd an g No m o r 2 5 T ah un 1 99 2 te ntang Kamn tina H ewan, Utan, dan Tu mbuhan ( Lc mbaran N eg ara Republik I n d ones ia N o mo r 56, T am bahan Le m baran N egara Rep u b l i k I nd o n e si a N o mo r 3 4 8 2 ) ; 4 . U nd an g -Undan g Nomo r 1 8 T ahu n 2 009 tentan g Pc tem akan dan K e se hatan Hew an ( Lc mbaran Ne gara Rep u b l i k I ndo nes ia T ah u n 2 009 N o m or 84 , Tambahan Lcmba ran N egara Republik I n do nesia No mor SOIS) ;Sebagaiman a telah d iu bah deng an Und an g-Undan g Nomo r 4 1 T ah un 2 0 1 4 te n tan g Pc ru bahan Ata s Und an g -Un d an g No mo r 1 8 T ah un 2 009 ten tang Pctem akan d an K esehatan H ewan , Lc m baran Negara Rep ub lik I ndon esi a T ah un 2 014 Nomo r 338 , T ambahan Lembaran N egara No mo r 56 1 9 ) ; 5 . Undan g-Undan g Nomo r 36 T ah u n 2 009 tentan g K esehatan ( Le mbaran N egara Repu blik I n do nesia T ah un 2 009 N om o r 1 4 4 ) ; 6 . U ndan g-Un dan g N o m o r 1 2 T ah u n 2 011 te ntan g Pc mbentu kan Pc ratu ran Pc rundan g- Undangan ( Le m baran N egara T ahun 2 01 1 Nom or 82); 7 . U ndan g- Undan g No mor 2 3 T ahun 2 014 tentan g Pc merintah an D aerah ( Lcmbaran Neg ar a Repu blik I n d onesia T ah u n 2 01 4 N om or 2 4 4, Tambahan Lcmb aran N egar a Republik I nd onesia N o m o r 5 587 ) , Sebagaiman a telah d iu bah be berapa ka1 i den gan Und an g-Undan g N om or 9 T ah un 2 015 ten tan g Pc rubahan K edu a Ata s U ndan g- U ndan g N o mo r 2 3 T ah un 2 014 tentan g Pc merintah an D aerah ( Lc mbaran Negara Republik I n d onesia T ah u n 2 015 N o mo r 58 , T ambahan Lcmbaran N egara Republik I ndon esia N o mor 56 7 9); 8 . Pc raturan Presiden N om or 3 0 T ahu n 2 01 1 tentan g Pc ng endalian Zoon osis; 9 . Pcra tu ran M enteri Pe rtan ian N o m o r 61/ Pc rm entan / OT . 1 4 0 /1 0/ 2010 tentan g Organisa si dan T ata K erja K em enterian Pc rtanian; 1 0 . Pc ratu r an M en teri Pc rtanian Nom or 7 5 / Pcrme n tan / OT. 1 40 / l l /2 0 1 1 ten tan g Lemba ga Se rtifi kat Prociu k B id a n g Pc rtan ian ; 1 1. Pcra tu r an M en tcri Pc rtanian Nom or 19/ Pcrme n tan / OT. 1 4 0 /3/2 0 1 2 te n tang Pcrs y aratan Mutu Ben ih , B rb it Tcrn ak , dan S u m ber D aya G en etik Hew an ; 1 2 . Pcra tu r an M en tcri Pc rtanian Nom or 4 2 / Pcrme n tan / OT. 14 0 / 0 3 / 2 0 1 4 ten tan g Pc n ga w a san Prod u k si d an Pc rcd aran Beni h Bib it T em ak; l� ni a N� I T ah u n 2016 tcntan g Pc ne rtiban H e wan / (� mbaran D ae rah Kabu paten Bon e T ahu n 2 0 1 6 Nom or 1).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV IDENTIFIKASI STATUS PRODUKSI BAB V PENYELEKSIAN

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
NOMOR 42 TAHUN 2016
16

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Nomor 39 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK TANGGAP DARURAT

Abstrak

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download file:

Peraturan Bupati Bone Nom...Dengan Rahmat Tu.pdf

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK TANGGAP DARURAT

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD.2016/NO.39

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK TANGGAP DARURAT

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 134 ayat (I) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka untuk mengeluarkan belanja tanggap darurat, per!u menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga untuk tanggap darurat dalarn suatu peraturan Bupati:
I. Undang • undang Nomor 29 tahunl959 tentang Pemben tukan Daerah·daerah tingkat [[ di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang·undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Bebas dari Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RepubliK Indonesia Nomor 3851); 3. Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 4. UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4286); 5. Undangundang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3 5. m e na tau sah akan dan me mpe rtangg ungjawabkan uan g untuk ke per l u an be lan ja da e rah da lam rang k a pe lak san aan A P BD pad a S K P D 6 . Be lan ja Ti d ak T erd uga ad a la h belanja y a n g sif a tn y a tid a k b ia sa da n ata u ti d ak dihar a pkan be rul an g se pe rti pe nan gg ul angan be nc ana alam d an be n c an a sos ial y an g ti d ak di per kirakan sebelu mnya, t e rma su k pen g e mba l ian a tas ke le b i h a n pe n e rim aa n dae r a h tah u n- ta hun sebe lumnya ya ng telah di tut up, be lanja yang ber s ir a t t i dak b ia sa dig u n akan unt u k tan ggap darura t dalam ran g ka pen ce gah a n ga nguan t e r hadap s ta bil itas pe nye l enggaraan pe m e ri ntah d em i terrc iptan ya ke am anan , ke te ntrama n dan ke te rti ba n mas yarakat 7. T a nggap D arura t Bencana a dalah ser a ngkai an ke gia ta n yan g drlaku k an de n ga n se gera pa d a sa a t kej a d i an ben ca n a un tu k me nangani dam pak buru k yan g dmmbulkan, yan g me li puti ke gi at.a n pe ncaira n dan penye lam ata n kor ban be ncan a, pc nolongan darura t c v al ua s i k o r ban benc a na , ke butuhan ai r be r sih dan sem tae i , pa nga n, sandang, pe l ayanan ke se hata n dan pe nam punga n serta human se me ntara. 8 . K e put usa n per se tujuan a dalah Nas kah D mas be r be nt uk K e put usan Bupati unt uk pe r se tujuan pe ngg unaan belenj a tidak terduga se bag w dasar dalam pe nc airan dana tak te rduga .
BAB II BELANJA TAK TERDUGA TANGGAP DARURAT BAB III PENGGARAM BAB IV TATA CARA PENGGUNAAN BAB V PERTANGUNG JAWABAN BAB VI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2016.
NOMOR 39 TAHUN 2016
8

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT