Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Nomor 39 Tahun 2016

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK TANGGAP DARURAT

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB II BELANJA TAK TERDUGA TANGGAP DARURAT BAB III PENGGARAM BAB IV TATA CARA PENGGUNAAN BAB V PERTANGUNG JAWABAN BAB VI KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Nomor 39 Tahun 2016 tentang TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK TANGGAP DARURAT

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Bone

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Watampone

Tanggal Penetapan

16 September 2016

Tanggal Pengundangan

16 September 2016

Tanggal Berlaku

16 September 2016

Sumber

BD.2016/NO.39

Subjek

BANTUAN, SUMBANGAN, BENCANA/KEBENCANAAN, DAN PENANGGULANGAN BENCANA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Bone

Bidang

Halaman ini telah diakses 303 kali

FILE-FILE PERATURAN

Peraturan Bupati Bone Nomor 39 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Untuk Tanggap Darurat Dengan Rahmat Tu.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK TANGGAP DARURAT

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD.2016/NO.39

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK TANGGAP DARURAT

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 134 ayat (I) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka untuk mengeluarkan belanja tanggap darurat, per!u menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga untuk tanggap darurat dalarn suatu peraturan Bupati:
I. Undang • undang Nomor 29 tahunl959 tentang Pemben tukan Daerah·daerah tingkat [[ di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang·undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Bebas dari Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RepubliK Indonesia Nomor 3851); 3. Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 4. UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4286); 5. Undangundang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3 5. m e na tau sah akan dan me mpe rtangg ungjawabkan uan g untuk ke per l u an be lan ja da e rah da lam rang k a pe lak san aan A P BD pad a S K P D 6 . Be lan ja Ti d ak T erd uga ad a la h belanja y a n g sif a tn y a tid a k b ia sa da n ata u ti d ak dihar a pkan be rul an g se pe rti pe nan gg ul angan be nc ana alam d an be n c an a sos ial y an g ti d ak di per kirakan sebelu mnya, t e rma su k pen g e mba l ian a tas ke le b i h a n pe n e rim aa n dae r a h tah u n- ta hun sebe lumnya ya ng telah di tut up, be lanja yang ber s ir a t t i dak b ia sa dig u n akan unt u k tan ggap darura t dalam ran g ka pen ce gah a n ga nguan t e r hadap s ta bil itas pe nye l enggaraan pe m e ri ntah d em i terrc iptan ya ke am anan , ke te ntrama n dan ke te rti ba n mas yarakat 7. T a nggap D arura t Bencana a dalah ser a ngkai an ke gia ta n yan g drlaku k an de n ga n se gera pa d a sa a t kej a d i an ben ca n a un tu k me nangani dam pak buru k yan g dmmbulkan, yan g me li puti ke gi at.a n pe ncaira n dan penye lam ata n kor ban be ncan a, pc nolongan darura t c v al ua s i k o r ban benc a na , ke butuhan ai r be r sih dan sem tae i , pa nga n, sandang, pe l ayanan ke se hata n dan pe nam punga n serta human se me ntara. 8 . K e put usa n per se tujuan a dalah Nas kah D mas be r be nt uk K e put usan Bupati unt uk pe r se tujuan pe ngg unaan belenj a tidak terduga se bag w dasar dalam pe nc airan dana tak te rduga .
BAB II BELANJA TAK TERDUGA TANGGAP DARURAT BAB III PENGGARAM BAB IV TATA CARA PENGGUNAAN BAB V PERTANGUNG JAWABAN BAB VI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2016.
NOMOR 39 TAHUN 2016
8

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Nomor 39 Tahun 2016

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK TANGGAP DARURAT

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT