Pencarian Peraturan

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR PADA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOM.OR 2 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD.2017/NO.28

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR PADA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

ABSTRAK:

Menimbang Mengingat a. bahwa tarif Retribusi Pelayanan Pasar pada Pasar Sentral Watampone sebagaimana tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bone Nomor 38 Tahun 2015 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar pada Perda Kab. Bone Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dianggap tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian; b. bahwa dengan merujuk pada Pasal 56 ayat (2) dan (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum maka perlu diadakan peninjauan kembali terhadap tarif retribusi pelayanan pasar; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan tarif Retribusi Pelayanan Pasar pada Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
I. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun '.?009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 3. Undang - Un dang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang - Undang Nomor ·23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana ' Menetapkan -2- telah diubah beberapa kali tera.khir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerinta.han Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerinta.h Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; 7. Peraturan Oaerah Ka bu paten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah lTambahan Lembaran Oaerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Oaerah Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 2);
PERATURAN BUPATJ TElfTAlfG PERUBAHAN TARJF RETRJBUSI PELAYANA!f PASAR PAI>A PERATURAN DAERAH KABUPATElf BONE NOMOR 2 TAHUR 2011 TENTAlfG RETRIBUSI JASA UMUM. BAB! KETENTUA!f UMUM Paaal 1 Dalam Peraturan Bupati ini ,yang dimaksud dengan : 1. Oaerah adaJah Kabupaten Bone. 2. Pemerinta.h Oaerah adalah Pemerinta.h Kabupaten Bone. 3. Bupati adalah Bupati Bone. 4. Sadan Pendapatan Oaerah .adalah Sadan Pendapatan Oaerah Kabupaten Bone. 5. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri dari atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk Lods dan atau Kios dan bentuk lain yang dikelola oleh Pemerintah Daerfl.h dan khusus disediakan untuk pedagang. .3. 6 ' . Kios adalah bagian dari pasar untuk berjualan yang dipisahkan satu dengan yang lain dengan dinding pemisah dari lantai sampai ke langit - langit/atap disediakan pintu dan dapat ditutup/dikunci. 7. Lods adalah bagian dari pasar a tau kalangan untuk berjualan yang beratap tetapi tidak dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampa.i ke langit- langit/atap. 8. Pelataran adalah bagian dari pasar atau kalangan lainnya yang digunakan untuk tempat jualan yang tidal< tennasuk Kios dan Lods. 9. Retribusi Pelayanan Pasa.r adalah pungutan yang dikenakan atas penyediaan fasilitas pasar yang khusus disediakan untuk pedagang yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. BABil BESARAN TARIF Pasa12 Merubah tarif Retribusi Pelayanan Pasa.r sebagaimana tercantum dalam PaS8.l 28 Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Pau.13 Standar ukuran Kios dan Lods adalah sebagai berikut ; Kios 2 x 3 m2 sampai 3 x 4 m2 - Lods I,Sx2m 2 sampai 2x2m 2 Pasal4 Tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diubah dengan struktur dan beaamya tarif sebagai berikut : -4- ••• ... - , JEJl'lB OBJEK TAJUF RST1UBU91 -OUT� ' ........ =· r. ..._ '""'"' ... Kioa; p.3.500,· /m' /bulan p.3.500,·/m' /buLan Watampone Lods; p.J.OOO,·/m'/bu1- p.3.000,-/m' /bulan . Penggunu.n pelatanut p. 1.000,·/m'/h.an pasar p.1.000,-/m'/han pasar Ki<>• dan Loda yana p. 1.000,·/m'/bulan p.1.000,-/m' fbulan t - cm - pat/- .....,al y,u,g melebihl balQ yang telah d.itentukan. . ,. di Luar Paar Kioa; p. 30.000,·/pctalc/bulan p. 30.000,-/pcUlk/bulan kntral Watampone b. Loda; p. 25.000,-fpeWl/bulan p. 2$.000,·/petalc/bulan � melakv.kM . Penggunun Pelatarm. , . l.000,-/m'/luui .,uar ,. 1.000,·/m'/hari puar cpl.an paear • IGos ""' ..... ,..,, ,. l.000,-/m'/hari p....,. ,. 1.250,·/m'/h..-i pa...- -- mcnggunakan tempat/areal ,_ melebllu .. - '"" telah ditentukoin. a. - di 1.u .... Pua, ... Kios: p.11!..000,-/petak/bulan p. 25 .000,·/petak/bulan i..n1n11. w .. 1.amporu, e. Lods; p.12.000,-/petak/hari puu p. 15.000,-/petak/bulN> .. mclaltukan . Penggunaan Pelataran p. 1.000,·/m'/hari puar , . 1.000,·/m'/hari paar eptan - . "'" .... ..... >M• p. 1.000,-/m'/h.,;.,.... p- 1.250,-/m' /bulan '""" jBdwal • menggunakan pai 12 kali pasar tempat/.....,al >M• ietillp bulan melebihi ... - , = , tel.oh d.itmtukan •• "'""' ,- Kkl•: p. 25.000,-/petalc/bulan p. 25.000,·/pe<ak/bulan ...., """ b. Lod•; p. 12.000,-/pe<ak/bulan p. IS.OOO,·/petalc/b11lan P<engg11nun Pelataran ,. 1.000,-/m'/hAri puar ,. 1.000,-/m'/hAri puar . Kios - .... ,_ ,. l .000,-/ m' /ban pa3IIU' ,. I 250,·/m'/luui paar m"""""""" tempat/an,al ,.,. m�lebihi ... _ >M• telsb ditentwtlln s. ,,...,,..,,,... . Rad>11s 200M dni pa5t1t ""ntral : • "'°' p. 15.000,- /pe<ak/bulan p. 15.000,-/pe<ak/bulan b. Jongko - Jonpo ,. 500,· /m'/.,.; � p. 500,· /m'/bui paoar Radi11• 200 M dui pUIU' di !11ar puar ""ntr-.1 : a. K10s p. 10.000,· /petak/bulan p. 10.000,- /petakjbulan b. Jongko- Jongl<o ,. 250,· /m'/bui pasar ,. 250,- /m'/luui pasa,- . I -5- BAB III PBNUTUP PasalS Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2015 tentang Perubahan ranr Retribusi Pelayanan Pasar- pada Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ' Panl 6 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar sctiap orang mengeta.huinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Bone.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2015 tentang Perubahan ranr Retribusi Pelayanan Pasar- pada Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
5

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD.2017/NO.27

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka perccpatan pclaksanaan kcgiatan pcmerintahan, pembangunan dcsa, kelembagaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat eerta untuk menjamin kepastian hukum penyelengganum pcmerintahan dcsa sccara tertib, transparan dan akuntabel, pcrlu diberikan kewenangan kepada pemcrintah desa; b. bahwa untuk melaksanakan kctentuan Pasal 37 ayat (2) dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Dcsa dan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Meneteri Ocsa, Pembangunan Dcsa Tertinggal dan Transmirasi Nomor I Tahun 2015 tentang Pedoman Kewcnangan beradasarkan Hak Asal Usu! dan Kcwenangan Lokal. Benkal.a Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Kewenangan Dcsa Beradasarkan Hak Asal Usu! dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; c. bahwa berdasarkan pcrtimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu mcnctapkan Peraturan Bupati tentang Kewenangan Desa Bcrdasarkan Hak Asal Usu! dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tcntang Pembentukan Daerah-dacrah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); • 2 • 2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pcrherintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234): 4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tcntang Oesa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pcmerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Nomor 58 Tahun 2015 ten tang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) sebagaimana tclah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tcntang Pcrubahan Atas Pcraturan Pemerintah Nomor43 Tahun 2014 tcntang Peraturan Perlaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa \Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5717); 8. Peraturan Menteri Dalam Ncgcri Nomor 1 Tahun 2014 Pembentukan Produk Hukum Daerah; Menetapkan _,_ 9. Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tcntan Pedoman Teknis Peratur8.n di Desa; 10. Peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengclolaan Keuangan Desa; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah TertinggaJ dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 ten tang Pcdoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usu! dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; 13. Peraturan Oaerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone sebagaimana telah diubah dengan peraturan Paraturan Daerah Kabupatcn Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kabupatcn Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dae rah Kabupaten Bone Tahun 2005 - 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9; Tambahan Lcmbaran Daerah Kabupatcn Bone Nomor 7); 14. Pcraturan Daerah Kabupatcn Bone Nomor 8 Tahun 2008 tentang Musyawarah Rencana Pembangunan Kabupaten Bone; 15. Peraturan Dacrah Kabupatcn Bone Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembcntukan Produk Hukum Dacrah; 16. Peraturan Daerah Kabupatcn Bone Nomor 8 Tahun 2013 tcntang Rencana Pembangunan Jangka Mcncngah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupatcn Bone Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupatcn Bone Nomor 7).
Menetapkan _,_ 9. Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tcntan Pedoman Teknis Peratur8.n di Desa; 10. Peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengclolaan Keuangan Desa; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah TertinggaJ dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 ten tang Pcdoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usu! dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; 13. Peraturan Oaerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone sebagaimana telah diubah dengan peraturan Paraturan Daerah Kabupatcn Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kabupatcn Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dae rah Kabupaten Bone Tahun 2005 - 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9; Tambahan Lcmbaran Daerah Kabupatcn Bone Nomor 7); 14. Pcraturan Daerah Kabupatcn Bone Nomor 8 Tahun 2008 tentang Musyawarah Rencana Pembangunan Kabupaten Bone; 15. Peraturan Dacrah Kabupatcn Bone Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembcntukan Produk Hukum Dacrah; 16. Peraturan Daerah Kabupatcn Bone Nomor 8 Tahun 2013 tcntang Rencana Pembangunan Jangka Mcncngah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupatcn Bone Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupatcn Bone Nomor 7). MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANAN LOKAL BERSKALA DESA -·- BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Pcmerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia scbaga.imana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Pemerintah Provinsi adalah Gubemur beserta Perangkat Oaerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah; 3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati adalah Bupati beracrta Perangkat Oaerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah; 4. Bupati adalah Bupati Bone; 5. Camat edalah pimpinan Satuan Kerja Perangka.t Oaerah Kecamatan; 6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bone; 7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memilild batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Kabupaten Bone; 8. Pemcrintah Dc38. adalah Kepa.la Dcsa atau yang diaebut dcngan nama lain dibantu perangkat dcsa scbagai unsur penyclcnggara Pcmerintah Desa; 9. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul adalah hak yang mcrupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa dcsa atau prakarsa masyarakat desa scsuai dcngan perkcmbangan kehidupan masyarakat; 10. Kewenangan Lokal Berska.la Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mcngurus kcpentingan masyarakat dcsa yang tclah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karcna pcrkembangan Desa dan prakarsa masyarakat dcsa; 11. Aaet Desa adalah barang milik desa yan berasal dari kckayaan asli Dcsa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolchan hak lainnya yang sah. . ' . 12. Sadan Usaha Milik Ocsa, sclanjutnya discbut BUMDcsa adalah Badan Usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki o\eh Desa melalui penyerahan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola a set, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-bersarnya kesejahteraan masyarakat desa. 13. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak. 14. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah panitia antara Sadan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang disclenggarakaan oleh Sadan Permusyawaratan Dcsa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis; 15. Peraturan Desa adalah peraturan pcrundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa sctelah dibahas dan discpakati bersama Sadan Permusyawaratan Desa. 16. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandtrian dan kcsejahteraan masyarakat dcngan meningkat.kan pcngetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 Ruang Lingkup Kewenangan Desa meliputi : a. Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul; b. Kewenangan lokal berskala eeee. Pa,aJ 3 Kewenangan Desa bcrdasarkan hale asal usul sebagaimana dimalcsud dalam Pasa\ 2 hunif a meliputi : a. Sistem organisasi perangkat desa; b. Pembinaan kelembagaan m.asyarakat; c. Pengelolaan tanah kas desa; d. Penge!olaan tanah desa atau tanah hak milik desa yang menggunakan sebutan setempat; e. Pengelolaan tanah bcngkok; f. Pengelolaan tanah titisara; g. Pengembangan peran masyarakat desa. ·6· Pasal 4 Kewenangan lokal bcrskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dengan kriteria : a. Kewenangan yang mengutamakan kegiatan pclayanan dan pcmbcrdayaan masyarakat; b. Kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kcgiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat desa yang mempunyai darnpak internal desa; • c. Kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepcntingan sehari-hari masyarakat desa; d. Keiatan yang telah dijalankan oleh desa atas dasar prakarsa desa; e. Program kegiatan pemerintah, pcmerintah provinsi dan pcmerintah kabupaten dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola o!eh Desa; dan r. Kewenangan local bersakala desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tcntang pcmbagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintahan kabupaten. Pasal S Pihak ketiga scbagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi : a. lndividu; b. Organisasi kemasyarakatan; c. Perguruan tinggi; d. Lembaga swadaya masyarakat; e. Lcmbaga donor, dan f. Perusahaan. Pasal 6 Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi ; a. Bidang pemerintahan desa; b. Pembangunan desa c. Kemasyarakatan desa; dan d. Pemberdayaan masyarakat desa. Pasal 7 Kewenangan lokal berskala desa di bidang pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Paeal 6 huruf a antara lain meliputi : a. Pengembangan sistem administrasi dan infonnasi desa; b. Pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja desa; c. Pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian; ·1· d. Pendataan penduduk menurutjumlah penduduk usia kerja, angkatan kcrja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kCrja. e. Pcndataan penduduk berumur 15 tahun kc atas yang berkerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan. C. Pcnetapan organisasi pemerintah desa; g. Pcmbentukan Sadan Pennusyawaratan Dese: h. Pcnetapan perangkat desa; i. Pcnetapan BUM desa; j. Pcnetapan APB Desa; k. Pcnetapan Pcraturan Desa; I. Pcmbcrian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai Desa; m. Pcndataan potcnsi desa; n. Pcngelolaan arsip dcsa; dan o. Pcnetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya scsuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat desa. Pasal8 Kewenangan lokal berskala desa di bidang pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 hurur b meliputi : a. Pclayanan dasar desa; b. Sarana dan prasarana desa; c. Pcngembangan ekonomi lokal desa; dan d. Pcmanfaatan aumberdaya a1am dan lingkungan desa Paul 9 Kewenangan Jokal bcrskala desa di bidang pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 hurur a antara lain meliputi : a. Pengembangan pos kesehatan desa dan polindes; b. Pengembangan tenaga kesehatan desa c. Pengelolaan dan pembinaan posyandu melalui : I. Layanan gizi untuk balita; 2. Pemeriksaan ibu hamil; 3. Pemberian makanan tambahan; 4. Penyuluhan kesehatan; 5. Gerakan hidup bersih dan sehat; 6. Penimbangan bayi; dan 7. Gerakan sehat untuk lanjut usia. d. Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional; e. Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini; r. Pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan desa; dan g. Fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok belajar di desa. -8- Pasal 10 Kewenangan lokal berskala desa di bidang sarana clan prasarana Desa scbagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b antara lain mcliputi : a. Pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai desa b. Pcmbangunan dan pemeliharaan jalan desa; c. Pembangunan dan pemeliharaanjalan usaha tani; d. Pembangunan dan pemeliharaan embung desa; e. Pembangunan energi baru dan terbarukan; f. Pcmbangunan dan pemeliharaan ru.mah ibadah; g. Pcngelolaan pemakaman desa dan pctilasan; h. Pcmbangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan; i. Pcmbangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa; j. Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier; k. Pembangunan dan pcmeliharaan taman desa; I. Pcmbangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan m. Pcngembanan sarana dan prasarana produksi di desa. Pasal 11 Kewenangan lokal berskala desa dibidang pcngembangan ekonomi local desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hurufc antara lain meliputi: a. Pcmbangunan dan pcngclolaan pasar dan kios desa; b. Pcmbanguan dan pengelolaan tempat pelclangan Utan milik desa; c. Pengembangan usaha mikro berbasis desa; d. Pendayagunaan keuangan mikro berbasis desa; e. Pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ilcan; f. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan desa; g. Penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan desa; h. Pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu; i. Pengembangan benih local berskala desa; j. Pengembangan temak seca.ra kolektif; k. Pembangunan dan pengelolaan energi mandiri; J. Pendirian dan pengelolaan BUM Desa; m. Pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu; n. Penge!olaan padang gembala; o. Pengembangan wisata desa dilua:r rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten/kota; p. Pengelolaan balai benih Uran berskala desa; q. Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan basil pertanian dan perikanan; dan r. Pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal. . 9. Pasal 12 Kewcnangan lokaJ berskala desa di bidang kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi : a. Membina keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat dcsa; b. Membina kerukunan warga masyarakat; o. Memelihara perdamaian, menangani konflik dan mclakukan mediasi didesa;dan • d. Melestarikan dan mengcmbangkan gotong royong masyarakat desa. Pasal 13 Kewenangan lokal berskala desa dibidang pemberdayaan masyarakat scbagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d antara lain meliputi : a. Pengembangan seni budaya loka.l; b. Pcngorganisasian melalu.i pembentukan dan fasilitasi; c. Kemasyarakatan dan lembaga adat; d. Fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui : 1. Kelompok tani; 2. Kelompok nelayan; 3. Kelompk scni budaya; dan 4. Kelompok masyarakat lain di desa. c. Pcmberian santunan &0&ial kepada ke\uarga fakir miskin; f. Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, percmpuan, masyarakat adat dan difabcl; g. Pcngorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat desa; h. Analisis kemiskinan sccara partisipatif di desa; i. Pcnyelenggaraan promosi keschatan dan gcrakan hidup bcrsih dan schat; j. Pcngorganisasian melalui pembcntukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pembcrdayaan masyarakat. k. Pcningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa; l. Peningkatan mcndayagunakan teknologi �pat guna; dan m. Pcningkatan kapasitas masyarakat melalui : 1. Kader Pcmbcrdayaan masyarakat desa; 2. Kelompok usaha ckonomi produktif; 3. Kelompok percmpuan; 4. Kclompok tani; 5. Kclompok masyarakat miskin; 6. Kelompok nelayan; 7. Kelompok pcngrajin; 8. Kclompok pcmerhati dan perlindungan anak; 9. Kclompok pemuda; dan 10. Kelompok lain aesuai konWsi desa. BAB Ill PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA Bagian Kesatu Pendanaan Kewenangan Oesa Pasal 14 (I) Penyelenggaraan kewenangan desa beradasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa di danai oleh APB Desa. {2) Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala desa selain didanai oleh APB Oesa, juga dapat didanai oleh Anggaran pendapatan dan belanja Negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah Propinsi dan Ka bu paten Pasal 15 Pendanaan oteh APB Desa sebagaimana dimaksud daJam Pasal 14 ayat (l) bersumber dari : a. Dana Desa; b. ADD; c. Pendapatan Asli Oesa; d. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan e. Lain-lain pendapatan desa yang sah; Pasal 16 {I) Pendanaan oleh anggaran pendapatan dan belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pendanaan oleh anggaran dan belanja daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pendanaan oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) bersumber dari : a. 8agian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten; b. Bantuan keuangan kabupaten kepada desa; c. Anggaran yang dialokasikan dan dikelola dalam program dan kegiatan SKPD Kabupaten. Bagian Kedua Pelaksanaan Kewenangan Desa - 11- Pasal 17 (I) Pclaksanaan kewenangan desa dijabarkan kedalam: a. Togas pemerintahan desa dan BPD; b. RPJM Oesa dan RKP Oesa; c. Program Desa dan Kegiatan Desa dalam APB Desa; dan d. Buku Administrasi Desa. {2) Kepala Desa membagi habis kewenangan desa kepada kepala desa dan perangkat desa untuk dilaksanakan sebegai tugas pokok disamping tugas yang telah dimiliki, (3) Kewenangan desa menjadi bahan penyusunan RPJM Desa dan RKP 0eM. (4) Kewenangan desa dijabarkan dalam bentuk Program Desa dan Kegiatan Oesa serta dianggarkan dalam APB Desa. Pasal 18 (I) Program Oesa dan Kegiatan Desa sebagaimana dimaksud daJam Pasal 8 ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Desa, dan/atau unsur tingkat desa lainnya. (2) Unsur masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Lembaga Kemasyarakatan Oesa dan Lembaga/unsur tingkat desa lainnya. BAB JV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEWENANGAN DESA Pasal 19 (I) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan kepada desa untuk mendukung desa dalam menyelenggarakan kewenangan desa. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) berupa pembinaan data dan informasi, pedoman teknis pelaksanaan kewenangan, pendampingan teknis Program Oesa dan Kegiatan Desa dan upaya pembinaan lainnya. Pasal 20 Pembinaan kewenangan lokal berskala desa dilakukan oleh perangkat daerah yang bidang tugasnya berhubungan denganjenis kewenangan desa, yang diatur sebagaimana tercanrum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. BABY PENUTUP Pasal 21 Peraturan Bupati ini mulai bcrlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengctahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berit.a Daerah Kabupatcn Bone.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2017.
12

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 95 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENdAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2017/NO.25

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 95 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pengalokasian dana Kegiatan Lanjutan/Utang Kegiatan dan penyeauaian alokasi dana Kegiatan Tahun 2017, maka perlu melakukan Perubahan Angga.ran mendahului APBD·Perubahan Tahun 2017; b. bahwa bcrdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud daJam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone ten tang Perubahan etas Peraturan Bupati Bone Nomor 95 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
I. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 ); 2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1994 { Lembaran Negara RepubJik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569 ); 3. 'Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pcnyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Repub\ik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250 ); 4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 �omor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ; 5. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lemba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republlic Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tarnbahan Lembaran Negara Republjk Indonesia Nomor 4400); 7. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 ten tang Si stem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republlic Indonesia Nomor 5049); 10. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembcntukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 11. Undang·Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang·Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang·Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pcngawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 13. f'eraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggot.a DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan At.as Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggot.a Dewan Perwakilan Rakyat Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540 J; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tent.ang Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Repub\ik Indonesia Nomor 4502); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tent.ang Pinjaman Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 18. Peraturan Pemerint.ah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnfonnasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pen.tbahan at.as Peraturan Pemerint.ah Nomor 56 Tahun 2005 tentang tentang Sistem Jnfonnasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tent.ang Pedoman Penyusunan clan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang tent.an& Sistem Pengendalian lntem Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 11'.enetapkan 23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017; 26. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 10· Tahun 2008 tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ; 27. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Ka bu paten Bone Tahun 2016 Nomor 8); 28. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 14) ; 29. Peraturan Bupati Bone Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tata cara Revisi Anggaran (Serita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2012 Nomor l); 30. Peraturan Bupati Bone Nomor 95 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun 2017 ( Serita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 95).
Mltllt1TUSKAN : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 95 TAHUN 2016 TENTANO PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN ANGGARAN 2017. Paw I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 95 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 (Serita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 95} diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : I . Pendapatan a. Semula b. Bertambah/(Berkurang} Rp. 2,130,544,394,000.00 Rp. 0.00 Jumlah Pende.patan setelah Perubahan 2. Belanja a. Semula b. Bertambah/(Berkurang) Jumlah Bela.aja setelah Perubahan Rp. 2,142,597,322,000.00 Rp. 46,965,767,747.00 Rp. 2,130,544,394,000.00 Rp. 2,189,563,089,747.00 Surplus/(Defisit) setelah Perubahan 3. Pembiayaan a. Penerimaan 1. Semula Rp. 2. Bertambah/(Berkurang) Rp. Jumlah Belanja setelah Perubahan b. Pengeluaran 1. Semula Rp. 2. Bertambah/(Berkurang) Rp. Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan 35,100,000,000.00 46,965,767 ,747.00 23,047,072,000.00 0.00 Rp. Rp. Rp. (59,018,695, 747 .00) 82,065,767,747.00 23,047,072,000.00 Jumlab Pembl&yu.n Jf•to .. telah Perubahao ,R;;••·:....-a•a•,o. ""-&1 0,.•a•a•aa• •.:.;,;;OO· ;;... SIN. leblb pemblayaan angan.o tahuo berke-•n .. telab Perubahan ,ReP•·:.... o""00. "'- 2. � Rincian perubahan penjabaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 diatur dalam lam pi ran Pera tu ran ini. 3. Lampiran sebagaimana dimaksud dalarn Pasal l merupakan bagian yang tidak terpiaahkan dari Peraturan ini. Pasal II Peraturan ini mulai berlak:u pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berit.a Daerah Kabupaten Bone.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2017.
9

PEmanfaatan DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK JAMINan persalinan PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BONE tahun 2017

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD.2017/NO.18

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK JAMINAN PERSALINAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BONE TAHUN 2017

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017 pada Kegiatan Jaminan Persalinan; b. bahwa untuk menyelenggarakan dan mengelola Kegiatan Jaminan Persalinan yang bermutu, elisien dan efektifitas pengelolaan kegiatan sehingga dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuannya, perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bone; c. bahwa Program Jaminan Persalinan pada dana OAK Non Fisik Tahun 2017 digunakan untuk mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir, terutama di daerah yang memililci akses sulit ke fasihtas kesehatan dan penduduk yang tidak memililci biaya untuk bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Jaminan Persalinan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Tahun 2017.
I. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat JI Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1922); 2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); - 2 - 3. Undang - Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, {Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, (Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400); 5. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 6. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 9. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234; 10. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 11.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 11. Petaruran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Btdang Kesehatan Tahun Anggaran 2017. 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentu"kan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8);
MEMUTUSKAft': Menetapkan PERATURAN BUPATI BONE TENTANG PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK JAMINAN PERSALINAN DI KABUPATEN BONE TAHUN 2017 BAB I KETENTUAN UMUM Paaal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bone. 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Sadan Eksekutif Daerah. 3. Kepala Daerah adalah Bupati Bone. 4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bone. 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan. 6. DPKAD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone. 7. UPTD (Unit Pelaksana Teknis Oinas) Kesehatan adalah unit - unit teknis Dinas Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan sccara langsung kepada masyarakat. 8. UPTD Kesehatan yang terdiri dari Puskesmas dan jaringannya yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Bupati. 9. Puskesmas adalah Unit Pelayanan Kesehatan Dasar Tingkat Pertama yan terdiri dari Puskesmas lnduk, Puskesmas Pembantu (Pustu), Puskesmas Keliling/ Ambulance, Polin des dan a tau Poskesdes. 10. Dana Jampersa.l merupakan Dana ALokasi Khusus Non Fisik yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka mendekatkan akses pelayanan Kesehatan !bu dan Anak. I l. RTK adalah Rumah Tunggu Kelahiran. BABII RUANO LINGKUP KEGIATAN JAMPERSAL Pasal 2 Ruang Lingkup Jampersal di Kabupaten Bone, meliputi: I. Rujukan Persalinan dari rumah ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang kompeten; 2. Sewa dan Operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTKJ; dan 3. Pertolongan Persalinan dan perawatan Bayi Baru Lahir. 4 . BAB Ill KEPESERTAAN Paaal 3 Dana Jampersal dapat digunakan untuk membiayai persalinan/ perawatan kehamilan resiko tinggi di fasilitas pelayanan kesehatan bagi : a. !bu Hamil/bersalin miskin dan tidak mampu yang belum mempunyai jaminan pembiayaan oleh JKN/KIS, atau Jamman Kesehatan lainnya dengan bukti Sun.t Keteran&an Tldalr. Mampu dart Den atau Kelunhan; dan b. Penerima bantuan hanya berlaku di perawatan/pelayanan kelas Ill sesuai dengan pelayanan bagi Penerima Bantuan Juran jPBI) dan tidak diperbolehkan naik kelas. BAB IV PENGALOKASIAN DANA JAMPERSAL PaNl 4 Dana Jampesal dialokasikan untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Bone untuk kemudian diteruskan ke Puskesmas dan Rumah Sakit dihitung berdasarkan formula dengan memperhatikan jumlah ibu hamil/ibu bersalin yang mempunyai hambatan akses menuju fasilitas kesehatan untuk pertolongan persalinan, tidak mempunyai biaya untuk membayar jasa persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan, dan kebutuhan sewa rumah tunggu kelahiran beserta operasionalnya sebagai tempat tinggal sementara mendekati hari kelahiran. BABV PENGGUlfAAN DANA JAMPERSAL Pa .. r s (I) Rujukan ibu hamil/bersalin kc fastlitas pelayanan kesehatan yang mempunyai kompetensi pertolongan persalinan meliputi : a. Rujukan ibu hamil/ibu bersalin nonnal dari rumah ibu hamil kc rasilitas pelayan kesehatan primer baik melalui RTK dan atau langsung kc rasilitas pelayanan kesehatan primer; dan b. Rujukan ibu hamil/bersalin Resiko Tinggi. (2) Sewa dan operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) termasuk makan dan minum pasien, keluarga pendamping/kader. (3) Pertolongan Persalinan, perawatan kehamilan resiko tinggi atas indikasi di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten dengan fasrlitas sama dengan peserta JKN/KIS Penerima Bantuan luran Kelas Ill berupa: a. Biaya Jasa Pertolongan Persalinan b. Perawatan kehamilan resiko tinggi (4) Dukungan Manajemen/Pengelolaan Jampersal Dinas Kesehatan Kabupaten untuk Kegiatan Pengelolaan administrasi, sosialisasi, verifikas1 klaim, bimtek/monev, kontrak RTK, i>endampingan petugas kesehatan/kader. 5 - PaP.16 (1) Pembiayaan untuk pelayanan Antenatal ( ANC) dan Pelayanan Nifas (PNC) tidak tennasuk dalam paket Jampersal kecuali Jbu hamil Resiko Tinggi yang atas indikasi mcdis perlu pelayanan/perawatan di fasilitas rujukan sekunder/tersier. (2) Penerima Dana Jampersal tidak diperbolehkan naik kelas dengan biaya sendiri dan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PB!. (3) Besaran biaya pertolongan persalinan dan perawatan sesuai dengan yang berlaku pada Penyelenggaraan Jamlnan Kesehatan Nasional oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. (4) Penerima Dana Jampcrsal adalah ibu hamil/bcrsalin yang tidak mampu/miskin dan tidak menjadi peserta JKN/KIS Penerima Bantuan Juran {PB!) dengan menunjukkan bukti Surat Keterangan Resmi dari lnstansi/Badan yang berwenang. Paaal 7 Dana Jampersal dapat digunakan untuk sewa Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) minimal I (satu) rumah di dekat Puskesmas dan I (satu) Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) didekat Rumah Sakit yang ditetapkan sebagai rujukan Resiko Tinggi untuk mendekatkan akses !bu Hamil Resiko Tinggi dengan Rumah Sakit dan Puskesmas pada hari sebelum dan sesudah melahirkan. BABVI PEMANFAATAl'f DARA JAMPERSAL Paaal 8 Dana Jampersa.l dapat dimanfaatkan untuk: a. Transport \okal atau perjalanan dinas petugas kesehatan tennasuk kader; b. Sewa mobilitas/sarana t.ransportasi rujukan; c. Operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) mencakup: I) Sewa Ru mah, 2) Mak.an Minum bagi ibu hamil dan pendampong yang ada di RTK, 3) l.a.ngganan air, lisuik dan kebersihan; d. Jasa pemeriksaan, perawatan dan pertolongan persalinan; e. Honor PNS dan non PNS; r. Penyelenggaraan rapat, pertemuan, sosialisasi; g. Penyediaan barang habis pakai; h. Belanja percetakan dan penggandaan; dan i. Belanjajasa pengiriman specimen. Pa .. 19 (I) Dana Jampersal tidak boleh dimanfaatkan untuk belanja tidak langsung, belanja modal, pembelian cbat dan vaksin, bayar iuran/premi, - 6 - (2) Setelah rumah sakit, Puskesmas dan Jaringannya melakukan pelayanan kesehatan dan mendapatkan pembayaran klaim dari Pengelola Jampersal Kabupaten Bone, maka status dana tersebut menjadi pendapatan Rumah Sak.it, Puskesmas dan Jaringannya. BAB VU BESARAN BIAYA PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA JAMPERSAL Paul 10 (I) Pengelolaan dan pemanfaatan dana jampersal diatur berdasarkan peraturan daerah yang bcrlaku. (2) Besa.ran biaya pertolongan persalinan dan perawatan sesuai dengan yang berlaku pada penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. BAB Vlll MEKANISME PENGELOLAAN DAN PEMANFMTAN DANA JAMPERSAL hNlll (1) Pengajuan Klaim dilakukan setiap bulan oleh Puskesmas ke Dinas Kesehatan Kabupaten Bone dengan fonnat yang telah ditetapkan, (2) Pelaporan Pe\aksanaan Kegiatan Jaminan Persalinan mengacu pada capaian indikator Program (RKP Tahun 2017 dan Renstra Kemenkes Tahun 2015-2019) menggunakan format laporan rutin program sesuai dengan Panduan Umum Sistem lnformasi Puskesmas, (3) Kepala Puskesmas menyampaikan Laporan Rutin bulanan Capaian Program kepada Kepala Dinas Kesehatan setiap tanggal 5 bulan berikutnya, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bone menyampaikan Laporan ke Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan setiap tanggal 10 bulan berilrutnya, (4) Kepa]a Dinas Kesehatan Kabupaten Bone menyampaikan Laporan Triwulanan kepada Sekretaris Daerah yang memuat Jenis Kegiatan, Lokasi Kegiatan,Realisasi Keuangan, Realisasi Fisik dan permasalahan dalarn pelaksanaan Jaminan Persalinan yang disampaikan selambatlambatnya 7 hari setelah akhir triwulan selanjutnya Sekretaris Daerah melakukan Kompilasi Laporan SKPD. Bupati Bone menyampaikan kompilasi Laporan SKPD kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalarn Negeri, dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, (5) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bone dan menyampaikan Laporan Triwulanan kepada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Paul 12 Ketentuan lebih Janjut mengenai Jaminan Persalinan mengacu pada Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi KhusU.s Jarninan persa.Jinan Tahun Anggaran 2017. 1 - Paul 13 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerint.ahkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Kabupaten Bone.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
7

TATA KERJA PEJ'ABAT PEKGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI Llft'GKUN'GAN PEIIERUfTAH KABUPATEl'I' BONE

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD.2017/NO.17

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA KERJA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan kctcntuan Paaal 12 Peraturan Menteri Da1am Ncgeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan lnformasi dan Dokumentasi di Llngkungan Kementerian Da1am Negcri dan Pemerintahan Dacrah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Jnformasi dan Ookumentasi di Ungkungan Pemerintah Kabupaten Bone
. Undang·Undang Nomor 29 Tahun 1959 tcntang Pembentukan Oaerah·daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomorl822); 2. Undang·Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnronnasi Publik (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana tclah diubah beberapa kali terakhir dengan Un dang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2 4. Pcraturan Pemerintah Nomor 61 T#W\.in 2010 tentang Pelaksanaan Undang·undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Jnformasi dan Dokumentasi di Llngkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 20 IO Nomor 245); 6. Peraturan Bupati Bone Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemenntah Kabupaten Bone.
MEMUTUSKAB : Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANO TATA KERJA PEJABAT PENGEWLA INFORMASI DAN OOKUMENTASI KABUPATEN BONE. BAB! KETENTUAN UMUM Pasal l Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: I. Daerah adalah Kabupaten Bone. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bone. 3. Bupati adalah Bupati Bone. 4. Sekreta.ris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone. 5. lnfonnasi adalah keterangan, pemyataan, gagasan dan ta.nda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca, yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi infonnasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik. 6. Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan, penyusunan dan pencatatan dokumen, data, garnbar dan suara untuk bahan informasi publik. 7. lnfonnasi Publik adalah infonnasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/ata.u diterima oleh Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan serta infonnasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. 3 8. Sadan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif dan bad� 1ain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri .• 9. Pejabat publik adalah orang yang ditunjuk dan drbert tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada Sadan Publik. 10. Satuan Kerja Perangkat Oaerah, yang selanjunya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan. 11. Pejabat Pengelola Jnfonnasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah pejabat struktural yang bertanggung jawab dalatn pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi dan pelayanan mformasi dr Pemerintahan Daerah. 12. PPID Pembantu adalah pejabat struktural yang bertanggung jawab da\am pengumpu\an, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi dan pelayanan infonnasi di lingkungan SKPD. 13. Tempat pelayanan permohonan Informasi Publik yang selanjutnya disebut desk adalah tempat pelayanan pennohonan lnfonnasi Publik baik secara langsung maupun tidak Jangsung. 14. Sengketa Infonnasi adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dan pengguna infonnasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan infonnasi berdasarkan perundang-undangan. BAB II TUGAS DAN WE:WE:NANG PPID Pa,aJ 2 (1) Pengelolaan infonnasi dan dokumentasi di daerah dilaksanakan oleh PPID. (2) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat {I) bertugas: a. mengkoordmasikan pemberian informasi publik yang dapat diakses oleh publik dengan petugas infonnasi di berbagai unit pelayanan infonnasi untuk memenuhi pennohonan infonnasi publik; b. melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan; c. menyertakan alasan tertulis pengecualian informasi publik secara jelas dan tegas, dalam hal pennohonan infonnasi publik ditolak; 4 d. menghitamkan atau mengaburkan infonnaai publik yang dikecualikan beserta alasannya; dan ' e. mengembangka_n kapasitas pejabat rungsional dan/atau petugas infonnasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan infonnasi publik. Pasal 3 Dalam rangka melakaanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 2, PPID berwenang: a. mengkoordinasikan setiap unit/ satuan kerja di Sadan Publik dalam melaksanakan pelayanan infonnasi publik; b. memutuskan suatu informasi publik dapat diakses pubhk atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuenai; c. menolak pennohonan infonnasi publik secara tertulis apabila infonnasi publik yang dimohon tennasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut, dan d. menugaskan pejabat fungsional dan/atau petugas informasi di bawah wewenang dan koordinaainya untuk membuat, memelihara, dan/atau mernutakhirkan daftar infonnasi publik sccara berkala sekurang-kurangnya l (aatu) kali dalam sebulan dalam hal badan publik memiliki pejabat fungsional dan/atau petugas infonnasi. BAB Ill TATA KERJA PPID Paoal 4 Tata kcrja PPID sebagai berikut: a. PPID dapat mcngadakan rapat baik yang bersifat plcno maupun tcrbatas dcngan PPID Pembantu aecara berkala ataupun setiap saat apabila diperlukan, dalam rangka merumuskan suatu kebijakan yang bcrkaitan dengan tugas dan kcwenangan PPID; b. PPID dapat mengundang pihak lain yang berkcpentingan untuk haclir pada rapat, guna memperoleh tambahan data/infonnasi dan/atau masukan yang diperlukan; c. Dalatn pelaksanaan tugasnya PPID wajib qiencrapkan prinsip koordinasi, intcgrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan kelompok kcrjanya maupun dengan PPID Pembantu; dan d. PPIO dan PPID Pembantu bertanggung jawab kepada atasan PPID dalam mclaksanakan tugas, tanggungjawab, dan wewenangnya. 5 BABIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 6 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tangga] diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Bone.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
5

MEKANISllE DAN TATA CARA PELAYAJfAN PERIZINAN DAJf NON PERIZIN'AJf PADA DIN'AS PENAJfAMAN MODAL DAN PELAYAJfAJf TERPADU SATU PIN'TU KABUPATEN BONE

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD.2017/NO.16

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang MEKANISME DAN TATA CARA PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE

ABSTRAK:

Menimbang; a. bahwa da\am rangka meningkatkan kualitas layanan publik dibidang perizinan dan non perizinan yang diselenggarakan o\eh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone agar pelayanannya menjadi cepat, mudah, sederhana, bertanggung jawab, maka transparan dan diperlukan adanya Mengingat pengaturan mekanisme dan tata cara pelayanan perizinan dan non perizinan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Mekanisme dan Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone
Mengingat pengaturan mekanisme dan tata cara pelayanan perizinan dan non perizinan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Mekanisme dan Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone; 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-dacrah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); . 2. Undang·Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang·Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tam bah an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 4. Undang·Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 6. Undang·Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 7. Pera tu ran Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 215); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan • Terpadu Satu Pintu: 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reforrnasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pin tu; 12. Peraturan Kepala Dinas Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan ata , Peraturan Kepala Dinas Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 ten tang Pedoman dan Tata cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupatcn Bone Nomor 9); 14. Peraturan Daerah Kabupatcn Bone Nomor 1 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tcntang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6): 16. Peraturan Bupati Bone Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 20J5 Nomor 13); 17. Peraturan Bupati Bone Nomo; 42 Tahun 2015 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015 Nomor 46); 18. Peraturan Bupati Bone Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kecludukan, Susunan Organisasi Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 13); 19.Peraturan Bupati Bone Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015 Nomor 15).
Menetapkan ; PERATURAJf BUPATI TENTAJfG MEKANISME DAN TATA CARA PELAYAJIIAN PERIZIRAN DAJf NON PERIZl1'A!I" PADA DIRAS PEil"A!l"AMAJI" MODAL DAN PELAYA!l"Alf TERPADU BATU PIRTU KABUPATEN BONE. BAB I KETENTUAlf UMUM PaAI 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan I. Daerah adalah Kabupaten Bone. 2. Bupati adalah Bupati Bone. 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tuga.s pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip tiegara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksUd dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; 4. Pemerintah Daerah adalah kepa.la daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah se\anjutnya disingkat SKPD ada1ah unsur pembantu kepada Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahaan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan serta Jembaga. Jainnya yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan. 6. Fungsi Penanaman Modal adalah perencanaan penanaman modal, pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, serta data dan infonnasi penanaman modal. 7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat PTSP ada1ah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap pennohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pe!ayanan melalui satu pintu. 8. Dinas Penanaman Moda1 dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah merupakan Saruan Kerja Perangkat Daerah yang memilil<l tugas pokok dan fungsi scbagai penyelenggara PTSP serta fungsi penanaman modal. 9. SKPD Teknis Terkait adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tuga.s untuk melakukan pembinaan, penga.wasan serta pengendalian perizinan dan non perizinan. 10. Tim Teknis adalah kelompok kerja dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan SKPD Teknis terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan rekomendasi persetujuan dan / aiau penolakan penerbitan izin kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 11. lzin adalah dokumen yang dike\uarkan' oleh Pemerintah daerah ben:lasa.rkan Peraturan Daerah atau Peraturan lainnya yang berlaku yang merupakan bukti legalitas yang menyatakan sah dan / atau di perbolehkannya seseorang atau Dinas untuk melakukan usaha dan / atau kegiatan tertentu. 12. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang diberikan o\eh Pemerintah Daerah yang memilild kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang·undangan sebagai bukti yang menyatakan sah dan/atau diperbolehkannya seseorang atau Dinas untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan tertentu. 13. Non perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha dalam bentuk tanda daftar, rekomendasi, fatwa atau lainnya untuk melakukan kegiatan atau kegiatan tertentu. 14. Jenis perizinan dan non perizinan adalah segalajenis izin dan non izin yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang·undangan. 15. Perizinan Paralel adalah penyelengaraan Perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari aatu jenis izin yang diproses secara terpadu dan bersa.maan atau berurutan. 16. Pelayanan Secara Elektronik selanjutnya disingkat PSE adalah merupakan pelayanan peri.%:inan dan non perizinan yang diberikan melalui PTSP secara elektronik. 17. Biaya pelayanan adalah retribusi / biaya yang dikeluarkan oleh pemohon untuk memperoleh izin atau non izin/dokumen yang besamya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah atau Peraturan Perundang·Undangan lainnya. 18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribuai yang menentukan besamya jumlah pokok retribusi terutang. 19. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modai Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing untuk melakukan usaha diwilayah negara Republik Indonesia. 20. Penanam Modal adalah perora.ngan atau Oinas usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing. 21. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Repubhk Indonesia yang dilakukan oleh Penanam ModaJ DaJam Negeri dengan menggunakan modal DaJam Negeri. 22. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan Penanam Modal DaJam Negeri. 23. Pembinaan adalah upaya pengembangan, pemantapan, pemantauan, evaluasi, penilaian dan pemberian penghargaan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Aparat Pelayanan oleh Bupati. 24. Pengawasan Fungsional adalah penertiban atau pemeriksaan yang dilakukan oleh Dinas-Dinas pemeriksa teknis terhadap Oinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai Peraturan Perundang-Undagan. 25. Pengawasan Masyarakat adalah kontrol sosial yang dilakukan oleh publik terhadap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. BABil JIAKSUD DAJf TO'JVAJ'f Pua! 2 (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman ModaJ dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; d= (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah memberikan pedoman bagi aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu . Satu Pintu da.lam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan yang mudah, cepat, transparan, dan tepat sasaran. BAB fl MEKAlflSIIE DAN TATA CARA PELA.YANAN PERIZINAN DAN NON PERIZI1'AK Bagian Keu.tu Mekaabme Pa..t3 (I) Proses penyelenggaraan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan mulai dari tahap pendaftaran pennohonan sampai pada penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan urusan kewenangan yang menjadi tugas dan fungsinya. (2) Proses pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara paralel / simultan. (3) Dokumen perizinan dan non perizinan hanya dapat diterbitkan dan / atau ditolak penerbitannya oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu setelah memperoleh rekomendasi persetujuan / penolakan penerbitan izin dari Tim Teknis. (4) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) ditetapkan oleh Tim Teknis dan / atau Kepala Bidang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan Berita Acara Peninjauan Lapangan (BAPL) dan rekomendasi persetujuan penerbitan izin. (5) Penandatanganan surat izin dan non i%in ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu · Pintu sesuai dengan urusan kewenangan yang menjadi tugas dan fungsinya. (61 Penandatanganan izin dan non izin sebagaimana dimaksud pada ayat (SJ dapat dilakukan secara elektronik. (7) Penyelenggaraa.n pelayanan perizinan pada Dinas Penanarnan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pengelolaannya wajib menggunakan sistem Pelayanan Secara Elektronik (PSE). (8) Proses pelayanan perizinan dan non perizinan yang terkait penanaman modal dilaksanakan dengan Sistem Pelayanan lnformasi dan Perizinan lnvestasi Secara Elektronik (SPIPlSE) dan / atau secara manual oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan kewenangannya. (9) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Dinas Penanarnan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan SKPD teknis terkait yang berkompeten dibidangnya dan mempunyai kewenangan untuk memberikan rekomendasi persetujuan dan / atau penolakan penerbitan izin. (IO)Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dikoordinir oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. (I l)Pembentukan Tim Teknis pada Dinas Penanarnan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ditetapkan melalui Keputusan Bupati. Bagi.an Kedua Tata Can PaA14 (1) Prosedur Pengelolaan Pelayanan untuk jems izin beretribusi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi : a. Pemohon mengambil formulir pennohonan melalui Loket lnformasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kantor Kecamatan, Kantor Lurah / Desa, Website, dan / atau ditempat lain yang telah ditentukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. b. Pemohon melakukan pendaftaran di Loket Pendaftaran pada Oinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau ditempat yang telah ditetapkan den'gan menyerahkan formulir permohonan disertai berkas kelengkapannya sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan. c. Petugas Loket Pendaftaran memverifikasi, menerima berkas pennohonan beserta kelengkapannya dan memberikan bukti penerimaan berkas permohonan kepada pemohon. d. Tim Teknis melakukan kajian teknis dan kunjungan lapangan bila diperlukan, membuat Serita Acara Peninjauan Lapangan (BAPLj, dan memberikan rekomendasi persetujuan dan / atau penola.kan penerbitan iein kepada Kepala Oinas Penanaman Moda1 dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. e. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan informasi kepada Pemohon mengenai persetujuen dan / atau penolakan izin maksima1 7 hari kerja sejak berkas permohonan diterima dengan lengkap f. lnformasi persetujuan dan / atau penolakan izin disampaikan melalui petugas loket infonnasi, telepon dan / atau SMS Gateway. g. Apabila penerbitan izin ditolak, maka surat penolakan dan berkas permohonan akan dikembalikan ke pemohon melalui petugas Lokct lnformasi disertai dengan a1asan penolakan penerbitan izin. h. Apabila pencrbitan izin disetujui, Tim Tcknis dan / atau Kepala Bidang pada Oinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan penghitungan retribusi sesuai dengan Serita Acara Pemeriksaan Lapangan Tim Teknis. t. Pemohon melakukan pembayaran / pelunasan retribusi pada Loket Pembayaran berdasarkan SKRD yang telah ditetapkan. j. Apabila retribusi terutang telah dibayar / dllunasi, petugas Loket Pembayaran mencetak Surat Setoran Retnbusi Oaerah (SSRD) dan menyerahkannya ke wajib retribusi / pemohon. k. Operator komputer mencetak aurat izin setelah retribusi terutang lunas. I. Kepa]a Dinas menandatangani surat izin setelah diparaf oleh Kepa]a Bidang. m. Petugas pengarsipan memberikan stempel 'ke surat izin dan melakukan pengarsipan secara manual dan elektronik. n. Petugas Loket Penyerahan menyerahkan surat izin ke pemohon. (2) Prosedur pengelolaan pelayanan bagi jenis izin non retribusi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi : a. Pemohon mengambil formulir pennohonan melalui Loket lnfonnasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kantor Kecarnatan, Kantor Lurah / Desa, Website, dan / atau ditempat lain yang telah ditentukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. b. Pemohon melakukan pendaftaran di Loket Pendaftaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau ditempat yang telah ditetapkan dengan menyerahkan formulir permohonan disertai berkas kelengkapannya sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan. c. Petugas Loket Pendaftaran memverifikasi, menerirna berkas permohonan beserta kelengkapannya dan memberikan bukti penerimaan berkas permohonan kepada pemohon. d. Tim Teknis melakukan kajian teknis dan kunjungan lapangan bila diperlukan, membuat Berita Acara Peninjauan Lapangan (BAPLj, dan memberikan rekomendasi persetujuan dan / atau penolakan penerbitan izin kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. e. Dinas Penanaman Modal da.n Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan inronnasi kepada Pemohon mengenai persetujuan dan / atau penolakan izin maksimal 7 hari kerja sejak berkas permohonan diterima dengan lengkap f. lnfonnasi persetujuan dan / atau penolakan izin disampaikan melalui petugas loket informasi, telepon dan / atau SMS Gateway. g. Apabila penerbitan irin ditolak, maka surat penolakan dan berkas pennohonan akan dikcmbalikan kc pemohon mclalui . petugas Lokct lnfonnasi disertai dengan 'alasan penolakan pencrbitan lain. h. Operator komputer mencetak surat izm setelah disetujui penerbitannya oleh Tim Teknis. i. Kepala Dinas mcnandatangani surat izin setelah diparaf oleh Kepala Bidang. j. Petugas pengarsipan memberikan stempel kc surat irin dan melakukan penga.rsipan secara manual dan elektronik. k. Petugas Loket Penyerahan menyerahkan surat izin ke pemohon. (31 Tahapan proses tata cara pemberian ii:in penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pa.saJ 3 ayat (8) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menerapkan Kartu Kontrol Dokumen Pennohonan Perizinan sebagai alat monitoring pelayanan perizinan. (SJ Kartu Kontrol Dokumen Pennohonan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam larnpiran peraturan bupati ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini. (6) Proses pengelolaan pelayanan perizinan pada Dinas Penanarnan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) yang akan di tetapkan sesuai dengan peraturan perundangundangan. BAB IV PEROLAKAN PEIIERBITAN DAN PENCABVTAN IZtN Ba&lanKeatu Penolalu.n Penerbltan bin """' 5 (1) lzin dapat ditolak penerbitannya oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu apabila ; a. Jenis kegiatan yang akan dilakukan tidak sesuai dengan berkas pennohonan yang diajukan oleh pemchcn; b. Kelengkapan persyaratan administrasi yang' diajukan terbukti tidak Jengkap dan / atau tidak benar; dan c. Tidak memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang·undangan; (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menolak penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Teknis; (3) Penolakan penerbitan izin disertai alasan penolakan dari Tim Teknis disampajkan secara tertulis kepada pemohon melalui loket infonnasi dan / atau SMS Gateway pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selambat·lambatnya 2 hari sejak rekomendasi penolakan diterbitkan. Ba1t..n K•dua Pencabutan lztn Paaal. (I) Izin dapat dicabut apabila: a. Pennintaan dari pemilik lzin; b. Dasar yang menjadi persyaratan adminisuasi lzin terbukti tidak benar; c. lzin yang dimiliki tidak sesuai dengan jenis kegiatan yang dilaksanakan; d Terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan Peraturan Perundang·undangan; (2) Pencabutan lzin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d terlebih dahulu dikaji oleh tim teknis selanjutnya disampaika.n kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. (3) Pencabutan lzin sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b, huruf c, dan huruf d dilakukan setelah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terlebih dahulu memberikan Surat Peringatan kepada Pemilik lzin sebanyak 3 (tiga) ka1i yang masing-masing berjangka waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung . sejak tanggal terkirimnya surat dimaksud. (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir dan belum ada tinda.kan nyata. dari Pemilik l:dn, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menerbitkan Keputusan Pencabutan Izin. BABV MA.SA BERLAKU DAlf DAFTAR ULANG jHerregtstnu() Pau.17 (I) Masa berlaku izin dan non izin sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (2) Pemilik lzin wajib melakukan daftar ulang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Oaftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku habis. (4) Pemilik izin wajib mengembalikan surat izin lama ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk diterbitkan perpanjangannya. (5) Apabila surat izin telah jatuh tempo dan / atau habis masa berlakunya, badan usaha / perorangan mengajukan permohonan penerbitan izin baru. (6) Penerbitan dan penolakan dafta.r ulang perizinan dan non perizinan dilaksana.kan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ben:lasarkan pertimbangan dan rekomendasi dari Tim Teknis. (7) Persyaratan adm.inistrasi, biaya, dan waktu penerbita.n izin yang didaftar ulang akan diatur dalam Sta.ndar Pelayanan yang akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. BABVI PERUBAHAK DAN PEN'GGAlfTIAN PERIZilfAft' DAit NON PERIZilfAN BaJ:lan K•satu Perllbahan """' 8 (1) Badan usaha dan / atau perorangan yang telah mendapatkan h:in melakukan perubahan kegiatan usaha, nama pemilik, nama perusahaan, alamat, dan / atau penanggung jawab, wajib melakukan perubahan surat iz:m yang diajukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. (2) Perubahan nama pemilik / penanggung jawab yang tercantum dalam surat izin tidak dipungut biaya retribusi. Bagla� Kedua Penuantlan Paul • (1) Apabila aurat Jzin yang bersangkutan hilang atau rusak, dapat diajukan pennohonan penggantian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan kewenangannya. (2) Persyaratan administrasi, yuridis, teknis, dan waktu atas pennohonan penggantian surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Penggantian surat izin yang hilang atau rusak tidak dikenakan biaya retribusi. Paaal 10 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib menerbitkan surat irin yang baru sebagar pengganti surat izin scbagaimana dimaksud pada Pasal 8 dan Pasal 9, setelah memenuhi segala ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BAB VII . FORMULIR, REKOICEJfDASI, FORMAT lZilf DU PERSYARATAlf IZl1' P11.Al 11 Bentuk fonnulir permohonan, rekomendasi, format surat izin dan persyaratan izin ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan / atau Kepala Dinas Penanarnan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan ketentuan peraturan penlndang-undangan. BABVID PEMBlA. Y AAlf PaAl 12 Segala biaya yang diperlukan dalarn penyelenggaraan pengelolaan pelayanan perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah Kabupaten Bone. BAB IX PEIIBll'l'AAlf, PEJ'JGAWASAK, DAN EVALVASI Pual13 (I) Bupati akan melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan pelayanan perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. (2) Dalam hal ditemukan dan / atau terdapat kekeliruan berdasarkan basil pengawasan dalam pengelolaan pelayanan yang dikelola akan ditinjau kembali. (3) Evaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilakukan dengan metode Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala setiap tahun. BABX KETEJIITUAlf PERALIHA1' Paa.114 (1) Peraturan Bupati yang ada selama ini dan mengatur hal yang sama yang menjadi dasar pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Bone, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur kemudtan o\eh Bupati dan / atau Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. BABXI KETElfTUAft' PElfUTUP PaaalUS Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Maret 2017.
17

PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZiNAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DiNAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2017/NO.15

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE

ABSTRAK:

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 350 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pelayanan perizinan dan non perizinan dise!enggarakan melalur Pelayanan Terpadu Satu Pintu; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pada huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bone Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pmtu Kabupaten Bone;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bererh dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Repub!Jk Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnfonnasi PubHk (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5675); • 9. Peraturan Pemerintah Nomor ,96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Pub!ik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 215); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 13. Peraturan Kepala Sadan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizman lnvestasi Secara Elektronik; 14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal; 15. Peraturan Kepala Sadan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan etas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribus.i Perizinan Tertentu(Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 4); 17. Pera tu ran Daerah Kabupaten Bone Nomor I 1 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran • Daerah Kabupaten Bone Tahun ,2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 9); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6); 20. Peraturan Bupati Bone Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik {Senta Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015 Nomor 13); 21. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik(Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 9); 22. Peraturan Bupati Bone Nomor 42 Tahun 2015 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Bone; 23. Peraturan Bupati Bone Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Togas dan F'ungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone (Serita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 13).
MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN • KEWEll'ANGAN PELAYANAN IIERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE BAB l KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan 1. Daerah adalah Kabupaten Bone. 2. Bupati adalah Bupati Bone. Menetapkan 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip ctonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah pe\aksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah se\anjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu kepada Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahaan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan serta lembaga lainnya yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. 6. Pungsi Penanaman Modal adalah perencanaan penanaman modal, pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, serta data dan informasi penanaman modal. 7. Pelayanan Terpadu Satu Pin tu selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam · satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampar dengan tahap • penyelesaian produk pelayanan mela1ui satu pintu. 8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat OPMPTSP adalah merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memtlikr tugas pokok dan fungsi sebagru penyelenggara PTSP serta fungsi penanaman modal. 9. SKPD Teknis Terkait adalah Satuan Kerja Perangkat Oaerah yang mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan, pengawasan serta pengendalian perizlnan dan non perizinan. 10. 'Nm Teknis adalah kelompok kerja dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan SKPD Teknis terkait yang mempunyai kewenangan untuk membenkan rckomendasi persetujuan dan / atau penolakan penerbttan izin kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. l l. lzin adalah dokumen yang dikeluarken oleh Pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan lainnya yang berlaku yang merupakan bukti lega)itas yang menyatakan sah dan / at.au di perbolehkannya seseorang at.au badan untuk melakukan usaha dan / atau kegiatan tertentu. 12. Perizinan adalah sega)a bentuk persetujuan yang dtberikan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bukti yang menyatakan sah dan/atau diperbolehkannya seseorang at.au badan untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan tertentu. 13. Non perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang at.au pelaku usaha dalam bentuk tanda daftar, rckomendasi, fatwa atau lainnya untuk melakukan kegiatan atau kegiatan tertentu. 14. Jenis perizinan dan non perizinan adalah segala jenia lzin dan non izin yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 15. Perizinan Paralel adalah penyelengaraan Perizinan yang dibenkan kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis izin yang diproses secara terpadu dan bersarnaan atau berurutan. 16. Pelayanan Secara Elektronik selanjutnya dieingkat PSE adalah m ' erupakan pelayanan peneman dan non perizinan yang diberikan melalui PTSP eecera elektronik. 17. Bia ya peJayanan adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemohon untuk memperoleh izin atau non izin/dokumen yang besamya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah atau Peraturan Perundang-Undangan lainnya 18. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik o\eh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing untuk melakukan usaha diwilayah negara Republik Indonesia. 19. Penanam Modal adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa Penanam Modal Oalam Negeri dan Penanam Modal Asing. 20. Pembinaan adalah upaya pengembangan, pemantapan, pemantauan, evaluasi, penilaian dan pemberian penghargaan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Aparat Pelayanan oleh Bupati. 21. Pengawasan Fungsional adalah penert:iban atau pemenksaan yang dilakukan oleh badan-badan pemeriksa teknis terhadap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintusesuai Peraturan Perundang-Undangan. 22. Pengawasan Masyarakat adalah kontrol sosial yang dilakukan oleh publik terhadap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintusesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. BABD MAKStJD DAN TUJUAN Paaal 2 (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan Jandasan hukum bagi Dinas Penanarnan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalarn mengelola perizinan dan non perizinan sesuai dengan urusan kewenangan yang menjadi tugas dan fungsinya. (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan hakhak masyarakat da1am menerima pelayanan yang mudah, cepat, efisien, dan transparan. BABm PERIZINAN DAN NON PERIZllfAN YANG DILIMPAHKAJf Pasal 3 (I) Jenis pelayanan perizinan dan non perizinan yang pengelolaannya dilimpahkan untuk diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut: A. Penzinan meliputi : I. Jzin Mendirikan Bangunan (!MB); 2. lzin gangguan ( HO); 3. Surat lzin Tempat Usaha ( SITU ); 4. lzin Usaha lndustri (JUI); 5. Surat lzin Usaha Perdagangan ( SIUP ); 6. lzin Reklame; 7. lzin Usaha Jasa Konstruksi ( IUJK ); 8. lzin Sarana Kesehatan; 9. lzin Tenaga Kesehatan; 10. lzin Penelitian; 11. Izin Usaha Perikanan Pembudidayaan Ikan; 12. lzin Lingkungan; 13. Izin Trayek; dan 14. !zin Lokasi; B. Non Perizinan meliputi: I. Tanda Daftar Perusahaan (TOP); 2. Tanda Daftar lndustri (TD\); dan 3. Tanda Daftar Gudang (TOG); (2) Pelimpahan uruean kewenangan pengelolaan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat {!), surat izinnya ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. (3) Perizinan dan Non Perizinan bidang Penanaman Modal yang pengelolaannya dilimpahkan untuk diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu, Pintu sebagai benkut: 1. Izin Prinsip Penanaman Modal 2. lzin Prinsip Perluasan Penanaman Modal; 3. lzin Prinsip Perubahan Penanaman Modal; 4. lzin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal; 5. Izin Usaha untuk berbagai sektor usaha; 6. Izin Usaha Perluasan untuk berbagai sektor usaha; 7. lzin Usaha Perubahan untuk berbagai sektor usaha; 8. lzin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal untuk berbagai sektor usaha; dan 9. Perpanjangan lzin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) bagi tenaga kerja asing yang lokasi kerjanya diwilayah Kabupaten Bone. (4) Pelimpahan urusan kewenangan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yakni penyerahan tugas, hak, kewajtban, pertanggung jawaban, dan penandatanganan perizinan dan non perizinan yang menjadi urusan pemerintah Kabupaten Bone. (5) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu hanya dapat menerbitkan surat izin dan / atau menolak penerbitan surat iz.in setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Tekma. (6) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan melalui Keputusan Bupati. Pa...14 Proses penge\olaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (I) dilaksanakan secara langsung melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan menggunakan sistem Pelayanan Secara Elektronik (PSE). BAB IV PEMBlAYAAN hoa15 Segala bia,ya yang diperlukan dalam penyelenggaraan pengelo!aan dan administrasi Perizinan dan Non Perizinan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone. BABV TATA HUBUNGAlf KERJA PaA16 (1) Oa!am menyelenggarakan pelayanan penzman dan non perizinan setiap SKPD Teknis Terkait dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi. (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone wajib membenkan laporan pengelolaan perizinan dan non perizinan secara berkala kepada Bupati yang tembusannya disampaikan kepada SKPD Teknis Terkait. (3) SKPD Teknis Terkait wajib menyusun dan menyampaikan realisasi penyelenggaraan perizinan yang diselenggarakan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan urusan kewenangan yang menjadi tugas dan fungsinya. (4) Tim Teknis wajib memberikan rekomendasi persetujuan dan / atau penolakan penerbitan izin kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. (5) Jika Tim Teknis tidak dapat mengeluarkan rekomendasi izm, maka Tim Teknis wajib menyampaikan secara tertulis kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu alasan - alasan mengapa rekomendasi tidak bisa dikeluarkan. (6) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib menindaklanjuti basil rekomendasi dari Tim Teknis sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. (7) Terselenggaranya rapat koordinasi antara Diaae Penanaman • Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan SKPD Teknis Terkait. (8) Bllamana terjadi permasalahan dalam proses penerbitan perizinan dan non penzman yang melibatkan lintas SKPD, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone dapat memohon fastlitaai pada Asisten Sekretariat Daerah yang membidangi perizinan. BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI Panl 7 (!) Bupati melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pehmpahan wewenang perizinan dan non perizinan. (2) Dalam hal dttemukan dan/atau terdapat kekeliruan berdasarkan hasil pengawasan dan evaluasi dalam pelaksanaan pelimpahan wewenang akan ditmjau kembali. (3) Eva\uasi pelaksanaan pelayanan penzman dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pmtu dtlakukan dengan metode Survei Kepuasan Masyarakat setiap tahun. BABVIJ KETENTUAN PERALIHAN Paw• (I) Peraturan Bupati yang ada selama ini dan mengatur hal yang sama yang menjadi dasar pelaksanaan pengelolaan perizinan dan non perizinan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. {2) Pengaturan \ebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur kemudian oleh Bupati. BABVIll KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setrap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Maret 2017.
12

MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD.2017/NO.14

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE

ABSTRAK:

a. bahwa pengaduan masyarakat atas penyclcnggaraan fungsi pemcrintahan dacrah, utamanya tcrkait dcngan pelayanan publik, pcrlu mcndapatkan pcnanganan yang ba.ik, tcpat, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan; b. bahwa dalam rangka efektivitas pcnanganan pcngaduan masyarakat, dipandang pcrlu adanya mekanisme pcnanganan pengaduan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud da!am huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pcraturan Bupati Bone tentang Mekanismc Pcnanganan Pcngaduan pada Oinas Pcnanaman Modal dan Pe!ayanan Tcrpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.
I. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat lJ Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67); 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnfonnasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, -2- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Indonesia Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4899); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tajtun 2009 tentang Pelayanan Pub!ik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 215); 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Pubhk; I 0. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 11, Tam bah an Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 9); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6); ·3· 13. Peraturan Bupati Bone Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pela.ksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015 Nomor 13); 14. Peraturan Bupati Bone Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Pcrizinan dan Non Perizin� kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015 Nomor 47); 15. Peratura.n Bupati Bone Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone (Serita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 13).
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAl'f BUPATI TENTAft'G MEKAJtISME PENAlfGAlfAN PEl'l'GADUAlf PADA DIN AS PENAlfAMAN MODAL DAft' PELAYAlfAlf TERPADU SATU PIJfTU KABUPATEN BONE BABI KETENTUAN UMUM Pasal l Oalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: I. Daerah adalah Kabupaten Bone. 2. Bupati adalah Bupati Bone. 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi aeluas-luasnya da1am sistem dan prtnerp Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undallg-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 4. Pemerintah Daerah ada1ah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang mertjadi kewenangan daerah otonom. .4. 5. Satuan Kerja Pcrangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu kepada Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahaan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekr"etariat Dewan Pcrwaki\an Rakyat Oaerah, Dinas Oaerah, Lembaga Teknis Oaerah, Kccamatan dan Kelurah"'1 serta Jembaga lainnya yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. 6. Dinas Pcnanaman Modal dan Pclayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya adalah merupakan Lembaga Lain sebagai bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengclola pereeman dan non peri%inan di daerah dengan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 7. Tim Teknis adalah kelompok kerja dari SKPD Teknis Terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan rekomendasi persetujuan dan / atau penolakan penerbitan izin kepada Kepala Dinas Penanaman ModaJ dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone. 8. Pengelo\aan Pcngaduan adalah kegiatan penanganan pengaduan sesuai dengan mekanisme dan tata cara pengelolaan pengaduan. 9. Pengelo\a pengaduan adalah pejabat, pegawai atau orang yang ditupskan untuk mengelola pengaduan. 10. Pengadu adalah seluruh pihak bruk warga negara maupun penduduk baik orang perseorangan, kelompok maupun badan hukum yang menyampaikan pengaduan kepada pengelola pengaduan. 11. Pengadu dengan kebutuhan khusus adaJah individu yang memiliki keterbatasan fisik (disable citizen), an�ra lain: tuna netra, tuna rungu dan tuna daksa. 12. Pengaduan adalah penyampaian keluhan yang disampaikan pengadu kepada pengelola pengaduan atas pelayanan pelaksana yang tidal< sesuai dengan Standar Pelayanan, atau pengabaian kewajiban . dan/atau pelanggaran larangan oleh Penyelenggara. .5. 13. Saran dan Masukan adalah ,segala hal·hal yang masih butuh perbaikan dan perubahan yang disampaikan oleh masyarakat untuk meningkatkan kualitas pelayanan. 14. Sarana Pengaduan adalah fasilitas dan tempat atau ruangan serta segala kelengkapannya yang disediekan sccara khusus untuk menerima pengaduan dari pengadu atau penerima pelayanan. 15. Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan unsur masyarakat dan pihak ekstemal lainnya dalam berbagai proses mulai dari tahap perencanaan, penyusunan sampai tahap pengawasan terhadap kebijakan penanganan pengaduan. 16. Tim Penanganan Pengaduan adalah unsur pejabat struktural dan / atau pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone yans dibentuk untuk menangani pengaduan. 17. Ombudsman Republik Indonesia ada\ah \embaga negara di Indonesia yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang dise\enggarakan o!eh pcnyelenggara negara dan pcmerintahan, termasuk yang diselenggarakan o\eh Badan Uaaha Milik Negara, Badan Usaha M!lik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara a tau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 18. KLPKLiK Sulawesi Selatan adalah Koa.1isi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bertujuan untuk memantau kinerja pelayanan publik di Sulawesi Selatan. BAB II MAKSUD DAN Tu.JUAN Paaal 2 (I) Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan dan panduan bagi penyelenggara pclayanan dalam penanganan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat. -6- (2) Tujuan dari Pcraturan Bupati ini adalah a.gar penyelenggara dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan yang mudah, cepat, transparan, dan tepat sasaran, atas pengaduan masyarakat pada Dinas Pcnanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone. BABm KLA.SIFIKASIPENGADUAN Pasa.l 3 Klas1fikasi kelompok pengaduan berdasarkan terbagi tindakan atas 3 (tiga) penanganannya, yaitu : (1) Pengaduan ringan ada\ah jenis pengaduan yang bersifat administrasi dan bisa tangam dan diselesaikan langsung oleh petugas di loket pengaduan. {2) Pengaduan sedang adalah jenis pengaduan yang bersifat administrasi atau teknis yang harus ditangani dan diselesaikan oleh tim penanganan pengaduan yang telah terbentuk, atau kondisi dimana pelapor/pengadu menyatakan tidak puas ataa penanga.nan pengaduan yang diberikan di loket pengaduan (Pcngaduan ringan). (3) Pcngaduan berat adalah jenis pengaduan yang bersifat administrasi dan teknis yang dalam penanganannya ha.rus mclibatkan pihak terkait di luar kewenangan Dinas Penanarnan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone atau kondisi dimana pelapor/pengadu menyatakan tidak puas atas penanganan pengaduan yang telah diberikan oleh Tim Penanganan Pengaduan (Pengaduan Sedang). BAB-IV MEKANlSME OAJf PROSEDUR PENAJfGAJfAJf PEIIGA.DVAJf Pasal 4 Mekanisme penanganan pengaduan terdiri dari : (I) Pengaduan secara langsung kepada Oinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone, yaitu pengaduan yang -7- disampaikan secara lisan melalui Loket Pengaduan; (2) secara tidak langsung kepada Penyelenggara, yaitu melalui: a. kotak pengaduan; b. surat; dan c. teknologi infonnasi, scperti te\epon, faksimili, website, surat'elektronik (e-mail), media penyiaran, layanan pesan singkat ISMS/Short Messoge Service), atau jejaring sosial dan scjenisnya. Pasal S Prosedur Penerimaan Pcngaduan terdiri dari : (I) Prosedur Penerimaan Pengaduan secara Langsung kepada Penyelenggara, meliputi: a. pengelola menerima pengadu di tempat Penyclenggara; b. identitas Pengadu dijamin kerahasiaannya; c. pengelola wajib mendengarkan aduan pengadu, mencatat substansi pengaduan, dan memberikan respon/tanggapan secara langsung; d. pengclola memeriksa substansi pengaduan dari aspek kewenangan. Apabila substansi pengaduan di luar kewenangan penyclenggara, maka berkas pengaduan tersebut diteruskan kepada penyclenggara lain yang berwenang, serta harus diinfonnasikan kepada Pengadu; e. pengelola wajib mencatat setiap pengaduan yang memuat sekurangkurangnya identitas pengadu yang terdiri atas nama dan alamat lengkap, nomor pengaduan, uraian keluhan atas pelayanan, waktu penyampaian, sena tanda tangan; •= f. apabila karena kondisi tenentu pengadu tidak mampu menulis dan/atau membaca, ma.ka pengelola wajib membantu pengadu untuk mengisi formulir pengaduan tersebut. (2) Prosedur Penerimaan Pengaduan secara Tidak Langsung kepada Penyelenggara, sebagai berikut: -8- a. pengelola memeriksa substans.i pengaduan dari aspek kewenangan; b. apabila substansi pengaduan di luar kewenangan Penyelenggara, maka pengaduan tersebut diteruskan kepada Penyelenggara Jain yang berwenang, sena ha] ini harus diinformas\kan o\eh pengelola kepada pengadu; c. jika pengaduan tersebut tidak menyebut identitas atau anonim dan tidak ada nomor kontak yang bisa dihubungi, maka pengaduan tersebut dapat diabaikan; Pengelo\a pengaduan membcrikan respon atau tanggapan awal kepada pengadu paling lambat 3 hari kerja sejak pengaduan diterima; d. pengelola pengaduan memberikan bukti penerimaan pengaduan kepada pengadu apabila pengaduan dilakukan di Loket Pengaduan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone untuk menjadi acuan dalam penyelesaian pengaduan; dan e. penyelenggara wajib menyediakan sarana bagi pengadu untuk dapat memantau status penyelesaian pengaduan. (3) Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Publik, meliputi: a. penyelesaian atau solusi yang diambil harus memenuhi kriteria spesifik, terukur, dapat dicapai, dan rcalistis; b. solusi dapat berupa penyelesaian pengaduan dan/atau rcncana perbaikan pelayanan; c. solusi tersebut menjadi bagian perbaikan kinerja pelayanan penyelenggara; d. pengelola pengaduan wajib merahasiakan inronnasi yang bersifat pribadi, dan menurut derajatnya inerupakan rahasia negara/jabatan sesuai dengan perundangundangan; e. pengelola pengaduan wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan status penyelesaian pengaduannya;dan .9. r. penyampaian penyelesaian pengaduan kepada pengadu paling lama 30 hari kalender sejak pengaduan diterima. (4) Pengarsipan Pengaduan. a. dokumen dan pelaporan pengaduan disimpan dengan aman dan diupayakan menggunakan fasilitas • digital, sehingga memudahkan penemuan kembali apabila diperlukan; b. pengarsipan dilakukan dalam bentuk data elektromk (softcopy). Apabila terdapat data hnrdcopy wajib diubah menjadi data softoopy dan disimpan dalam database; dan c. pengelola pengaduan wajib mempublikasikan jumlah, dan status penyelesaian pengaduan kepada masyarakat secara berkala. (5) Prosedur Penanganan pengaduan oleh pihak ekstemal dijalankan sesuai dengan mekanisme internal masing- masing lembaga/ organisasi dengan tetap berkoordinasi dengan pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone sena lebih berperan sebagai mediator atau fasilitator antara pihak pelapor dengan pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone. (6) Kajian dan evaluasi atas penanganan pengaduan sebaga.imana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Tim Penanganan Pengaduan. (7) Tim Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat {6) ditetapkan melalui Keputusan Bupati. (8) Dalam proses penanganan pengaduan, Dinas Penanaman ·Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone dapat melibatkan Ombudsman Republik Indonesia, KLPKUK Sulawesi Se\atan, LSM, Asosiasi Usaha, dan pihak ekstemal lainnya. (9) Apabila terjadi pengaduan yang melibatkan lintas SKPD, maka Di'nas Penanaman Modal clan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten ·IO· Bone dapat mcmohon fasilitasi •kepada Asisten Sekretariat Daerah yang membidangi. (10) Segala pengaduan yang diterima oleh Dinas Penanaman ModaJ dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone dan haeil tindak lanjutnya wajib disampaikan ke Bupati melalui Bagian Humas Sekretariat paerah Kabupaten Bone. (11) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone wajib menindaklanjuti segala hasil pengaduan dengan berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah dan SKPD Teknis Terkait. BABV ALUR, FORMULIR, DAN TANDA BUKTI PERERIMAAN PENGADUAN Pasal 6 Alur penanganan pengaduan, Fonnulir, dan Tanda Bukti Penerimaan Pengaduan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pmtu Kabupaten Bone tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan. BABVI PEMBIAYAAN Pasal 7 Segala biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan pengelolaan Penanganan Pengaduan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone. BAB VII PEMBINA.AB DAN PENGAWASAN Pas.al 8 (1) Bupati akan melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan penanganan pengaduan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu. Pintu Kabupaten Bone. (2) Dalam ha! ditemukan dan / atau terdapat kekeliruan berdasarkan hasil - 1 I • pengawasan daJam penanganan pengaduan akan ditinjau kembali. · BAB VIII KETENTUAJf PERALIHAJf Pasal 9 (1) Peraturan Bupati yang ada selama ini dan mengatur ha! yang sama yang menjadi dasar pelaksanaan penanganan pengaduan pada Dinas Penanaman ModaJ dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur kemudian dalam Keputusan Bupati dan / atau Keputusan Kepala Dinas Penanarnan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone. BABIX KETElfTUAJf PENUTUP Pasal 10 Peraturan Bupati mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati im dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupatcn Bone.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
15

MEKANISME PELAKSANAAN TRANSFER DANA KE DESA TAHUN ANGGARAN 2017

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD.2017/NO.13

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang MEKANISME PELAKSANAAN TRANSFER DANA KE DESA TAHUN ANGGARAN 2017

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan penyaluran dana transfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening xae Desa perlu diatur dengan Pcraturan Bupati Bone; b. bahwa bcrdasarkan pcrtimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mcnetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Mekanisme Pelaksanaan transfer Dana ke Desa Tahun Anggaran 2017;
I. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 ); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembcrantasan Tindak Pidana Korupsi ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3874 ) sebagaiamana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150 ); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara \Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repub\ik Indonesia Nomor 4286); 5 Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara [Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lcmbaran Negara Repub!ik Indonesia Nomor 4355 ); ·2· 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lnf!onesia Nomor 4400 ); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dcsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), scbagaimana telah dtubah beberapa kali terakhir dengan Undang· Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lemban.n Negara Republik Indonesia Nomor 5679); JO. Peraturan Pemerintah Rcpublik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pclaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Oesa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587), sebagaimana tclah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pe\aksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa {Lembaran Negara Repub!ik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumbcr Dari Anggaran Pendapatan dan Be\anja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagarmana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemcrintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); .3. 13. Peraturan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Tekms Pcraturan di �sa (Serita Negara Repubhk Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 14. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pcngelolaan Keuangan Desa (Serita Negara Repub!ik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 15. Pcraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pcdoman Pembangunan Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 16. Peraturan Menteri Oesa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor I Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asa.I Usu! dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Serita Negara Repubhk Indonesia Tahun 2015 Nomor 158); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Dacrah (Lembaran Dae rah Ka bu paten Bone Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 11); 18. Pcraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pcngelolaan Keuangan Daerah (Lembo.ran Daeroh Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Pcraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pcrubahan atas Peraturan Dacrah Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok·pokok Pcngelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015 Nomor 8); 19. Pcraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembcntukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lcmbanm Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6); 20. Pcraturan Bupati Bone Nomor 15 Tahun 2015 tcntang Pedoman Pcnyusunan Anggaran Pendapatan dan Bclanja Dcsa (Serita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bone Norn or· 5 Tahun 2016 ten tang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor .!.5 tahun 2015 tcntang Pcdoman Pcnyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Serita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7); 21. Peraturan Bupati Bone Nomor 99 Tahun 2016 tcntang Bcsaran Dana Transfer pada sctiap Dcsa di Kabupaten Bone Tahun 2017 (Serita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 99).
MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI PELAKSANAAN TRANSFER ANGGARAN 2017. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I TENT ANG DANA KE MEKANISME DESA TAHUN Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan ; I. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD. 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Dese. yang selanjutnya dismgkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang disetujui BPD. 3. Bendahara Umum Dacrah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pcjabat Pengelolaan Kcuangan Daerah {PPKD) yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah. 4. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 5. Rckemng Kas Dcsa adalah rekening tempat menyimpan uang Pcmcrintah Dcsa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk mcmbayar seluruh pengcluaran Oesa pada Bank yang ditctapkan. 6. Bendahara Desa adalah unsur staf scktttariat dcsa yang mcmbidangi urusan administrasi kcuangan umtuk menatausahakan keuangan desa. BAB II TRANSFER DANA KE OESA Pasal 2 Transfer dana kc Desa mcliputi : a. Dana Desa; b. Dana Bagi Hasil Pajak dan Rctribusi; dan c. Alokasi Dana Dcsa {ADD) Pasa! 3 Dokumen Pelaksanaaii Anggaran (DPAJ dana Transfor kc Desa disusun oleh PPKO selaku Pengguna Anggaran. Pasal 4 (I) Penyaluran dana transfer ke Dcsa dilaksanakan dcngan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah kc Rekening Kas Desa., -5- (2) Rekening Kas Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (I) berada pada Bank Umum yang ditunjuk oleh Pemerintah Dcsa. (3) Rckening Kas Ocsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatasnamakan Pemenntah Desa dengan Specimen tanda tangan Kepala De:5! dan Bendahara Desa. (4) Pcnyaluran dana transfer kc desa scbagaimana dimaksud pada ayat (I) dilampiri : a. Foto Copy Rekening Koran dcngan nama Rekening Kas Pemerintah Desa; ' b. Salinan Kcputusan Kepala Daerah tcntang Penetapan Besaran Dana Transfer kc Desa; dan c. Surat Pemyataan .Tanggung Jawab Mutlak. DANA DESA Pasal 5 Mekanisme penyaluran Dana kc Desa antara lain : J. Penyaluran Dana Desa dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, yaitu : a. Tahap I pada bulan April 2017, sebcsar 60%. b. Tahap II pad a bu Ian Agustus 2017, scbcsar 40%. 2. Bendaharn Umum Daerah (BUD) mclakukan transfer ke Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a, untuk Tahap I setelah menenma dokumen sebagai benkut : a. Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2017 yang telah dievaluasi oleh Camat; b. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBOesa Tahun Anggaran 2016; c. Surat Permohonan Pencairan dana; d. Rekomendasi pencairan dan Camat; e. Rencana Penggunaan Dana; f. Kwitansi bermaterai 6.000.·; g. Surat Kuasa Pemindahbukuan; h. Surat Pemyataan Tanggungjawab Mutlak; dan L Surat Pengantar Pencairan dana dari Kepala Dlnas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone. 3. Bendahara Umum Daerah (BUD) me!akukan transfer ke rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (II huruf b, untuk Tahap II setelah menerima dokumen sebagai berikut ; a. Laporan Realisasi Pcnggunaan Dana Desa Tahap I Tahun 2017, menunjukkan sekurang-kurangnye 50%; b. Surat Permohonan pencairan dana; e. Rekomcndasi pencairan dari Camat; d. Rencana Penggunaan Dana; e. Kwitansi bermaterai 6 000.-; f. Surat Kuasa Pemindahbukuan; g. Surat Pernyaataan Tanggungjawab Mutlak; dan h. Surat Pengantar pencairan dana dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Oesa Kabupaten Bone. -6- BAGI HASIL PAJAK DAN RESTRIBUSI DAERAH Pasal 6 "(I) Penyaluran dana Bagi Hasil Pajak dan Rctribusi dilaksanakan 4 (empat) Tahap, yaitu ; a. Tahap I pada bulan Maret 2017, sebcsar 25%; b. Tahap II pad a bu Ian Juni 2011, scbesar 25%; c. Tahap III pada bulan September 2017, scbcsar 25%; dan d. Tahap JV pada bulan Dcsembcr 2017, sebcsa.r 25%; (2) Bendahara Umum Oaerah (BUD) melakukan transfer Tahap I, kc Rekening Kas Desa scbagaimana dimaksud pada ayat fl) huruf a, sctclah menerima dokumen sebagai berikut: a. Surat Permohonan Pencairan Dana; b. Rekomendasi pencairan dari Camat; c. Rencana Periggunaan Dana, d. Kwitansi bcrmaterai 6.000.·; e. Surat Kuasa Pcmindahbukuan; f. Surat Pcrnya.taan Tanggungjawab Mutlak; dan g. Surat Pcngantar Pencairan dana dari Kcpala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone. (3) Bendahara Umum Oaerah (BUD) melakukan transfer Tahap 11, Ill dan IV, kc Rekening Kas Desa sebagaimana pada ayat (1) huru( b, huruf c dan huruf d, setelah menerima dokumen sebagai berikut : a. Laporan Realisasi Penggunaan dana Bagi Hasil pajak dan retnbusi daerah Tahap sebclumnya mencapai 90%; b. Surat Pennohonan Pencairan Dana; c. Rekomendas1 pencairan dari Camat; d. Rencana Penggunaan Dana; e. Kwitansi bennaterai 6.000.-; f. Surat Kuasa Pemindahbukuan; g. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak; dan h. Surat Pengantar Pencairan dana dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Oesa Kabupaten Bone. ALOKASI DANA DESA Pasal 7 (I) Mekanisme pcnyaluran transfer dana Alokasi Dana Desa (ADD) ke Desa antara lain : a. Penyaluran Alokasi Dana Desa dilaksanakan 12 kali dalam setahun; b. Alokasi Dana Desa ditransfer pada Minggu pcnama setiap bulan; e. Penyaluran A!okasi Dana Deaa aebagaimana dimak&ud pada huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuiµ pennintaan pennohonan pencairan dana. -7- (2) Bendahara Umum Dacrah (BUDI, mulai mclakukan transfer ke Rekcning Kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (l), sctclah menerima dokumen sebage.i berikut: a. APBDesa yang telah dievnluasi oleh Camat; b. Pnnt Out Rekening Kas Desa (Rekening Giro) dari Bank; c. Surat Pcnnohonan Pcncairan dana; d. Rekomendasi pencairan dari Camat; e. Kwitansi bcnnaterai 6.000.-; f. Surat Kuasa Pemindahbukuan; g. Surat Pcrnyataan Tanggung Jawab Mutlak; dan 1. Surat Pcngantar Pcncairan dana dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone. (3) Bendahara Umum Dacrah {BUD), melakukan trans!er dana ADD bulan berikutnya kc Rckening Kas Desa, setclah menerima dokumen sebagai bcnkut : a. Laporan pertanggungjawaban dana ADD bulan lalu mencapai 90%; b. Surat Pem1ohonan Pencairan dana; c. Rekomendasi pencairan dari Carnal; d. Kwitansi bermaterai 6.000.-; e. Surat Kuasa Pemindahbukuan; f. Surat Pemyataan Tanggungjawab Mutlak; dan g. Surat Pengantar Pencairan dana dari Kepela Dinas pemcerdeyean Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone. Pasal 8 Dalam hal mendapatkan rekomcndasi dari Camat scbagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 huruf c dan angka 3 huruf b, Pasal 6 ayat (2) huruf a dan ayat (31 huruf b, scrta Pasal 7 ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf b, Kepala Dcsa melampirkan dokumen: - Untuk Tahap I sebagai berikut : a. Surat Permohonan Pcncairan dana; b. Rencana Pembangunan Jangka Mcncngah Dcsa (RPJMDesa); c. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2017; d. Anggaran Pendapatan dan Bclanja Desa (APBDesa) Tahun 2011; e. SK Benda.hara Desa; f. Rencana Penggunaan Dana; g. Kwitansi berrnaterer 6.000,-; h. Surat Kuasa Pemindahbukuan; · i. Surat Pemyataan Tanggung Jawab Mutlak; j. Foto Copy Rekening Pemerintah Desa; k. Surat Pertanggungjawaban Dana (SPJ) Tahap/bulan sebelumnya; dan I. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) tahun sebetumnya. Untuk Tabao U dan seterusnva sebaeai berikut : a. Surat Permohonan Pcncairan dana; b. Rencana Penggunaan Dana; c. Kwitansi bermaterai 6.000,-; -8- d. Surat Kuasa Pemindahbukuan; e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak; dan f. Surat Pertanggungjawaban Dana (SPJ) Tahap/bulan sebelumnya; Pasal 9 Dalam hal mendapa1kan surat pengantar dari Kepala Dinas Pcmbcrdayaan Masyarakat dan Dcsa Kabupatcn Bone sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 huruf g dan angka 3 huruf f, Pasal 6 ayat (2) huruf e- dan ayat (3) huruf f, serta Pasal 7 ayat (2) huruf g dan ayat (3) huruf f, Kepa1a Desa me[ampirkan dokumen ; Untuk TahaP I sebagni berikut : a. Surat Permchcnan Pencairan dana; b. Surat Pengantar dari Camat; c. Rekomendasi Camat; d. Bukti Verifikasi dari Tim Vcrifikasi Kecamatan; e. Reneana Pembangunan Jangka Menengah Oesa (RPJMDesa); f. Rencana Kerja Pemenntah Desa (RKPDesa); g. Anggaran Pendapatan dan Belanja Dcsa (APBDesa) yang tclah dievaluasi oleh Carnal; h. SK Bendahara Desa; 1. Rencana Pcnggunaan Dana; j. Kwitansi bermatcrai 6.000,-; k. Surat Kuasa Pcmmdahbukuan; I. Surat Pcrnyataan T.anggung Jawab Mutlak; m. Pete Copy Rckcning Pemerintah Desa; n. Surat Pcrtanggungjawaban Dana (SPJ) Tahap/bulan sebelumnya; dan o. Laporan Pcnyclcnggaraan Pcmcrintahan Dcsa (LPPD) tahun sebclumnya. · Untuk Tahap U dan setcrusnya "scbagai bcrikut: a. Surat Permohonan ·Pencairan dana; b. Surat Pengantar dari Camat; c. Rckomendasi Camat; d. Bukti Verifikasi dari Tim Verifikasi Kecamatan; e. Rencana Pcnggunaan Dana; f. Kwitansi bcrmaterai 6.000,-; g. Surat Kuasa Pcmindahbukuan; h. Surat Pcmyataan Tanggung Jawab Mutlak; dan i. Surat Pertanggungjawaban Dana (SPJ) Tahap/bulan sebetumnya; Pasal IO (I) Kepala Oesa bertanggungjawab atas penggunaan dana transfer kc Oesa. (2) Kepala Desa bertanggungjawab atas pemindahbukuan dana transfer ke Rckening Kas Desa. -ePasal 11 (1) Bendahara Desa selaku Wajib pungut Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai melakukan pemotongan pajak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (2) Bendahara Dcsa berkewajiban menyampaikan laporan rcalisasi dana transfer kepada Bendahara Umum Oaerah pada sctiap Minggu Pertama bulan berikutnya. BAB Ill KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 Pcraturan Bupati ini mulai bcrlaku pada tanggal diundangkan. Agar seliap orang pengundangan Peraturan dalam Berita Daerah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
9

PERATURAN PELAKSAJl'AAN PERATURAN DAERAH KABUPATElf BONE NOIIOR 12 TAHVN 2016 TENTAJIG ARALISIS DAIIPAK LALU LINTAS

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD.2017/NO.12

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4), Pasal 12 ayat (4), Pasal 13 ayat (3), Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 12 Tahun 2016 tentang Analisis Dampak Lalu Lintaa, perlu membentuk Peraturan Bupati Bone tentang Petaruran Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 12 Tahun 2016 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas;
: l. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tk II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan JaJan (Lembaran Negara -2- Rcpublik Indonesia Tahun Tambahan Lcmbaran Negara 2009 , Nomor 96, Republik Indonesia Nomor 5025); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran ,Negara Republik Indonesia Nomor (5234); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tcntang Pemcrintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); scbagaimana tclah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Llntas Jalan {Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambilhan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampa.k, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5221); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Untas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia TahW'l 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229); 11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Llntas di Jalan; -3- 12. Pcraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2016 tentang Pcrubahan Kedua Pcraturan Menteri Pcrhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Pcnyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 949); 13. Pcraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2012-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2); 14. Pcraturan Dacrah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rambu Lalu Lintas Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 4); 15. Pcraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2014 tentang Partisipasi Pihak Ketiga dalain Pcmbangunan Daerah di Kabupaten Bone ( Lembaran Dacrah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2014); 16. Pcraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pcmbentukan dan Susunan Pcrangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lcmbaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 12 Tahun 2016 tentang Analisis Dampak La.lu Llntas (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 10);
IIEKUTUBKAlf : llenetapbD: PERATURAlf PELAKSABAAK BUPATI TEJIITAJfG PBRATURAlf PBRATURAlf DAERAH KABUPATBlf BOJIIE JIIOIIOR 12 TAHU1' 2016 TBJIITAJfG AJIIA.t.JSJS DAIIPAK LAU1 LllfTAS. -4- BAB! KETEl'fl'UAII' UIIUII Pua!! Oalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dcngan : 1. Dacrah adalah Kabupaten Bone. 2. Pcmerintah Oaerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur pcnyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pclaksanaan urusan pcmerintahan yang menjadi kewcnangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Bone. 4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Bone. 5. Dinas Penanaman Moda] dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone. 6. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bone. 7. Dinas Pcrumahan, Kawasan Pennukiman dan Pertanahan adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pcrtanahan Kabupaten Bone. 8. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone. 9. Satuan Lalu Lintas adalah Satuan Lalu Lintas Polres Bone 10. Tim adalah tim yang keanggotaannya terdiri dari instanai teknis yang mempunyai tugas untuk melakukan penilaian dan evaluasi terhadap dokumen andalalin dan perencanaan pengaturan lalu lintas. 11. Polisi Pamong Praja adalah Aparatur Pemcrintah Kabupaten yang melaksa.na.kan tugas Kepala Dauah dalam memelihe.ra dan menyelenggarakan ketcntraman dan kctertiban um um, menegakkan Pcraturan Daerah dan Keputusan Bupati. 12. Analisa Dampak Latu Lintas untuk selanjutnya disebut Andalalin adalah studi/kajian mengenai dampak lalu lintas dari suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokwnen andalalin atau perencanaan pengaturan lalu lintas. 13. Dampak Lalu Lintas adaJah pengaruh yang mengakibatkan perubahan tingkat pelayanan lalu lintas menjadi tingkat yang lebih rendah, diakibatkan oleh suatu kegiatari dan/atau usaha pada unsur-unsur jaringan transportasi jalan. 14. Tingkat Pclayanan Lalu Lint.as adaJah kemampuan ruang Jalu lintas untuk menampung volume lalu lintas dengan tctap memperhatikan faktor kecepatan dan keselamatan. -5- 15. Kegiatan dan/atau usaha adalah kcgiatan dan/ ,atau usaha berkaitan dengan pemanfaatan ruang didalam suatu kawasan atau lokasi. 16. Bangkjtan Lalu Lintas adalah jumlah kendaraan masuk dan keluar rata-rata perhari atau selama jam puncak yang diakibatkan oleh suatu kegiatan dan/atau usaha. 17. Jalan adalah scluruh bagian jala, tcrmasuk bangunan, pelengkap dan perlengkapannya yang diruntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas pennukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, scrta diatas pennukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel. 18. Dokumen Andalalin adalah hasil studi/kajian mengenai dampak suatu kegiatan dan/atau usaha tcrtcntu terhadap lalu lintas yang dipcrlukan bagi proses pcngambilan kcputusan, yang terdiri dari dokumcn kcrangka acuan, dokumen analisis kinerja lalu lintas, scrta dokumen manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan. 19. Pcrcncanaan Pcngaturan Lalu Lintas adalah percncanaan manajcmen dan rckayaaa lalu lint.as terhadap kegiatan dan/atau usaha tertentu yang mcliputi pengaturan sirkulasi dibagian dalam suatu kegiatan dan/atau usaha sampa.i dcngan jalan disckitar suatu kegiatan dan/atau usaha, yang merupakan jalan akses suatu kegiatan dan/atau usaha tersebut. 20. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan selurnh jaringan ja.l.an, guna peningkatan keselamatan, ketertiban dan kelancaran laJu lintas. 21. Pemrakar-aa adalah orang atau badan yang bertanggung jawab atas kegiatan dan/e.tau uaaha. 22. Badan adalah sekunpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, bailc yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan melakukan use.ha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnye., Badan Use.ha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembag, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya. 23. Partisipasi adalah ruang atau kesempatan bagi perorangan dan/ atau Badan untuk terlibat langsung dalam kegiatan pembangunan daerah sekaligus wujud nye.ta kepedulian dan rasa tanggung je.wab Pihak Ketiga terhadap kesuksesan pembangunan daerah DI Kabupaten Bone. .,. 24. Sumbangan adalah pemberian Pihak Kctiga sccara ikhlas/ sukarela tidak mengikat yang diperolehnya oleh Pihak Ketiga tidak bcrtcntangan dengan peraturan perundang-undangan, baik berupa uang atau disamakan dengan uang maupun barang- barang, baik bergerak maupun tidak bergerak. 25. Donasi adalah sumbangan tetap (berupa uang) dari Pihak Ketiga kepada PemerintahDaerah. BABD JEN'IB AIIDALALIJlf DAJI' KRITERIA KBGlA.TA.11 USAHA WAJIB JQtllll,00: AIIDALALllf ...... Andalalin berdasarltan batasan terdiri dari : a. dokumen andalalin b. pcrcncanaan pcngaturan laJu lintas . ...... Kriteria kegiatan dan/atau usaha untuk ukuran minimal peruntukan lahan yang wajib melakukan andalalin Ro. Jea.ls Reacaaa Pem ........ Ukunn lltnlm•I I a b c Pusat Kegiatan Kegiatan Perdagangan Pusat perbelanjaan/ritail Kegiatan Perkantoran Kcgiatan Induatri lndustri dan Pergudangan 2500 ma bangunan lua, Iantai 500 ma luas lantai bangunan 1000 ma luas lantai bangunan d Fasilitas Pendidikan 1) Sekolah/ Universitas 2) Lembaga Kursus 500 siswa Bangunan dengan 50 siswa /waktu c r g h i I) 2) 3) Fasilitaa Pclayanan umum Rumah Sakit Klinik Bersama Bank Stasiun Pengisian BakarUmum Hotel Gedung Pertemuan Restauran 50 tempat tidur 10 ruang praktck dokter 500 m2 Juas lantai bangunan SO Kamar 500 ma luas lantai bangunan 100 tempat duduk Bahan 1 dispenser -7- j Fasilitas Olahraga (indoor Kapasitas penonton 100 atau outdoor) orang dan/atau Juas 10000 ma k Bengkel kendaraan 2ooom2 luae lantai bennotor ban gun= 1 Pencucian mobil 200Qm2 luas Jantai bangunan . 2 Pennukiman a Perumahan dan Permukiman 1) Perumahan sederhana 150 unit 2) Penunahanmenengah- 50 unit ates b Rumah Sususn dan Apartemen 1) Rumah susun scdcrhana 100 unit 2) Apartcmen 50 unit c Asnuna 50 kemer d Ruko Lua, -tai kcscluruhan 2000 ma Wajib Wajib Wajib Wajib Wajib Wajib Wajib e r g a c d b Infrastruktur Akses kc dan dari ja1an tol Pelabuhan Bandar udara Terminal Stasiun kereta api Pool kendaraan Fasilitas parkir untuk um= h Jalan Layang (flyover) Wajib i Llntas Bawah (underpass) Wajib j Terowongan (tunnel) Wajib 3 4 Bangunan/ permukiman/ infrastruktur lainnya: Wajib dilakukan studi analisis dampak lalu lintas apabila tcmyata diperhitungkan telah mcnimbulkan 75 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan atau menimbulkan rata-rata 500 perjalanan (kendaraanl baru setiap harinya pada jalan yang d.ipengaruhi oleh adanya bangunan atau permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan. -·- Pua14 Setiap kegiatan usaha yang ukurannya di bawah ukuran minimal sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, pelaku usaha diharuskan memiliki rekomendasi perencanaan pengaturan lalu lintas dari Bupati Bone atau instansi teknis yang ditunjuk mengenai kelayakan atau tidaknya kegiatan/usaha tersebut daq menandatangani swat pemyataan kesanggupan mematuhi persyaratan sesuai ketcntuan Peraturan Perundang- undangan . BABW PERBYARATAII' DAR TATA CARA P&IIBERIAII' PERSETU.JUA1' ANDALALIN' Basten KeAta PersyuataD ....... (I) Untuk memperoleh persetujuan Dokumen Andalalin, pemrakarsa/pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut : a. foto copy KTP; b. foto copy Akte Pendirian Badan yang telah mendapatkan pcngesahan dari Pejabat yang beawcnang, apabila pemrakarsa adalah Badan; c. Surat Kuasa bermeterai cukup dari pemrakarsa apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang Jain; d. foto copy Surat Keterangan Rencana Kota yang diterbitkan oleh Dinas Pcrumahan, Kawasan Pcrmukiman dan Penanahan; e. Gambar rencana/denah bangunan kegiatan dan/atau usaha dengan skala paling kecil 1 ; 500; 7 f. foto copy Surat Penunjukan Tenaga Ahli atau Kelompok Tenaga Ahli dari pemrakarsa, yang memuat antara lain da!tar nama tenaga ahli berikut uraian tugas dan tanggung jawabnya dari tiap- tiap tenaga ahli, dengan menunjukkan aslinya; g. Surat Penugasan Tenaga Ahli atau Kelompok Tenaga Ahli untuk melaksanakan penyusunan Dokumen Andalalin, dari ; 1. Ketua Lembaga Penelitian/Lembaga Pengabdian Masyarakat atau Pejabat sekurang·kurangnya setingkat Dekan apabila tenaga ahli terscbut berasal dari perguruan tinggi; atau 2. Pimpinan perusahaan/lembaga yang memiliki IUJK Jasa Perencana Konstruksi sckurang kurangnya Bidang Sipil dan klaeifikasi Sub Bidang Jasa Nasehat/Pra dcsain clan desain enjinering pekerjaan teknik sipil transportasi tcmpat dimana tenaga ahli terscbut bekerja .. .9. h. Surat Pcmyataan dari Tenaga Ahli atau Kelompok Tenaga Ahli yang isinya bertanggung jawab terhadap hasil analisa yang dilakukan dan kesanggupannya untuk ikut aktif dalam pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang direkomendasikannya; i. Ookumen Keranglca Acuan yang disusun oleh tenaga ahli atau kelompok tenaga ahli berdasarkan pcdoman sesua.i ketentuan yang berlaku; , j. Dokumen Analisis Kinerja Lalu Lintas yang disusun oleh tcnaga ahli atau kelompok tenaga ahli berdasarkan pcdoman sesuai ketentuan yang berlaku; k. Ookumen Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang diausun oleh tenaga ahli atau kelompok tenaga ahli berdasarkan pcdoman scsuai ketentuan yang berlaku. (2) Pedoman pcnyusunan dokumen kcranglca acuan, Dokumen Analisis Kinerja Lalu Lintas, Dokumen Manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (I) tercantum dalam Lampiran I Pcraturan Bupati ini. ....... Untuk mempcroleh persetujuan Pcrencanaan Pcngaturan La.Ju Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pemrakarsa/pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pcrhubungan dcngan mclampirkan pcrsyaratan scbagai bcrikut: a. foto copy KTP; b. foto copy Alctc Pcndirian Badan yang tclah mcndapatkan pcngcsahan dari Pcjabat yang bcrwcnang, apabila pcmrakarsa adalah Badan; e. Surat Kuasa bcrmctcrai cukup dari pcmrakana, apabila pcngajuan pcrmohonan dikuasakan kcpada orang Jain; d. foto copy Surat Kctcrangan Rcncana Kota yang ditcrbitkan olch Dinas Pcrumahan, Kawasan Pcrmukiman dan Pcrtanahan; c. gambar rencana/dcnah bangunan kcgiatan dan/atau usaha dcngan skala paling kccil I :500; f. gambar pcrencanaan pcngaturan lalu lintas di Jokasi dan jalan sckitar bangunan kegiatan dan/atau usaha yang diajukan; g. foto tcrbaru Jokasi kegiatan dan/atau usaha bcrukuran 4R dengan kctcntuan: 1. dibuat paling Jama 14 (empat bclas) hari scbclum tanggal permohonan;dan 2. pemotretan diambil dari tampak depan, tampak sa.mping kiri kanan dan tampak bclakang yang menjelaskan kondisi atau gambaran lokasi yang dimohon. -10- Bacl&ll Kedua Tata can. Pembertao PerNtujuan Perenc•n••n Penpturan Lalu Llntu. Pual7 (l) Tata cara pcmbcrian pcrsctujuan Dokumcn Andalalin scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, scbagai bcrikut : a. pemrakarsa/pcmohon mcngambil dan incngisi fonnulir pcnnohonan yang disediakan Dinas Perhubungan sccara lcngkap dan bcnar, sclanjutnya discrahkan kc Sekretariat, dcngan dilampiri pcrsyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; b. Sekrctariat : 1. mcncrima dan mcmcriksa kclcngkapan pcnnohonan dari pcmrakarsa/pcmohon, apabila tidak lcngkap dikcmbalikan kcpada pcmrakarsa/pcmohon dcngan dibcrikan pcnjclasan, dan apabila lcngkap maka dilakukan pcncatatan dan dibcrikan Tanda Tcrima; 2. mcngirimkan bcrkas pcnnohonan yang telah Jcngkap kcpada Bidang La.lu Llntas. c. Bidang La.lu Lintas : 1. mencrima bcrkas pcnnohonan dari Sckretariat untuk dilakukan kajian terhadap Dokumcn Kcrangka Acuan. 2. hasil kajian Dokumcn Kcrangka Acuan tcrsebut disampaikan kcpada Sekretaris guna dibuatkan Surat Pembcritahuan Rcvisi atau Persetujuan tcrhadap Dokumcn Kcrangka Acuan yang ditandatangani olch Kcpa]a Dinas Perhubungan atau Sekretaris atas nama Kcpala Dinas Perbubungan yang kcmudian diserahkan kcpada pcmrakarsa/pcmohon. d. Pemrakarsa/Pemohon : 1. dalam hal mencrima Surat Pembcritahuan Rcvisi terhadap Dokumen Kerangka Acuan, pcmrakarsa/pcmohon segera melakukan revisi terhadap Dokumen Kcrangka Acuan untuk diserahkan kembali kc Dinas Perhubungan; 2. dalam ha! mcnerima Surat Pembcritahuan Persetujuan Dokumcn Kcrangka Acuan, pcmnptar&&/pcmohon scgcra: a) mcnyusun jadwal, jenis dan Jokasi pcngumpulan data serta melaporkan kegiatan terscbut kcpada Kepala Dinas Perhubungan guna CUngsi pcngawasan; b) mcnyusun Dokumcn Analisis Kinerja La.lu Lintas dan Dokumcn Manajcmcn dan Rckayasa Lalu Lintas dcngan mcngacu pada Dokumen kcrangka acuan yang telah disctujui. -11- 3. Dokumen Analisis Kinerja La.lu Llntas dan Dokumen Manajemen dan Rekayasa La.lu Lintas yang telah disusun, discrahkan kc DinasPerhubungan mela1ui Sckrctariat. e. Sckretariat : 1. menerima Dokumen Analisis Kinerja La.lu Lintas dan Dokumen Manajemen dan Rekayasa La.lu Lintas Jalan dari pcmrakarsa/pcmohon scbanyakjumlah anggota Tim; 2. mcmberi tanda bukti pcnyerahan atas pcngajuan Dokumen Analisis Kinerja La.lu Lintas dan Dokumen Manajemcn dan Rckayasa Lalu Lintas Jalankcpada pihak pcmrakarsa/pcmohon; 3. mengirimkan Dokumcn Analisis Kincrja La.lu Lintas dan Dokumen Manajemen dan Rekayasa La.lu Lintas kepada Bidang La.lu Lintas. (. Bidang La.lu Lintas : 1. menerima pcngajuan Dokumen Analisis Kinerja Lalu Lintas dan Dokumen Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk dilakukan pcnilaian bersama Tim dan pcmrakaraa./pcmohon yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara; hasil pcnilaian Tim beserta konsep Surat Persetujuan d.iteruskan kepada Sclcretaris untuk dipara( selanjutnya d.isampaikan kepada Kepala Dinas Perhubungan guna ditandatangani. g. Kcpala Dinas Perhubunganmenandatangani Surat Persetujuan berdasarkan berita acara hasil pcnilaian Tim, selanjutnya diserahkan kepada Sckrctaris. h. Sckretariat : I. mengagendakan Surat Persetujuan yang telah d.itandatangani Kepala Dinas Perhubungan; 2. memberikan Surat Persetujuan kepada pemrakarsa/ pemohon setelah pcmrakarsa/ pcmohon menyerahkan Surat Pemyataan kesanggupan melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas. (2) Proses pemberian perset'Ujuan sebagaimana dimaksud pada ayat {I) dilaksanakan paling lama dalaln wakt'U 14 (empat belas) hari kerja sejak berita acara hasil pcnilaian ditandatangani olch Tim . ...... (1) Tata cam pcmberian persetujuan Perencanaan Pcngaturan La.lu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, sebagai berikut: a. pemrakarsa/pemohon mengambil dan mengisr formulir permohonan yang disediakan Dinas . Pcrhubungan secara -12- lengkap dan benar, selanjutnya discrahkan ke Sekretariat dengan dilampiri persyaratan scbagaimana dimaksud da1am Pasal 6; b. Sekretariat: I. menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan dari pemrakarsa/ pemohon, apabila tidak lengkap dikembalikan kepada pemrakarsa/pemohon dengan diberikan penjelasan, dan apabila lengkap, maka dilakukan pencatatan dan diberikan Tanda Terima; 2. mengirimkan berkas permohonan ke Bidang Latu Llntas. e. Bldang Lalu Lintas : 1. menerima berkas pennohonan dari Sekretariat untuk diserahkan kepada Tim dan bersama Tim segera menindaklanjuti dengan melakukan penilaian yang meliputi penelitian gambar perencanaan pengaturan lalu lintas dan/atau pengecekan lokasi. 2. basil penilaian Tim dituangkan dalam Serita Acara dan disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perhubungan melalui sekretariat dengan dilampiri konscp Surat Persentjuan. d. Kepala Dinae Perhubungan menandatangani Surat Persetujuan berdasarkan Serita Acara Hasil Penilaian Tim, selanjutnya diserahkan kepada Sekretaris. e. Sekretariat : I. mengagendakan Surat Persetujuan yang telah ditandatangani Kepala Dinas Perhubungan. 2. memberikan Surat Persetujuan kepada pemrakarsa/pemohon setelah pemrakarsa/pemohon menyerahkan Surat Pemyataan kesanggupan melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas. (2) Proses pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilaksanakan paling Jama dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar . ...... (1) Tenaga Ahli atau Kelompok Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. lulusan perguruan tinggi negeri a tau .perguruan tinggi swasta yang telah terakred.itasi oleh instansi yang berwenang atau lulusan ujian negara, atau pergunian tinggi luar negeri yang ijazahnya telah disahkan oleh instansi pemerintah yang berwenang di bidang perguruan tinggi; -13- b. mempunyai pengetahuan dan pengalaman sekurangkurangnya dibidang teknik perencanaan transportasi, teknik manajemen dan rekayasa lalu lintas dan teknik tata ruang. (2) Surat pemyataan kesanggupan pihak harus ditandatangani pemilik atau direktur atau pimpinan cabang dari kegiatan dan/atau usaha yang bersangkutan . ........ (1) Tim sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 7 ayat (I) huruf f dan Pasal 8 ayat (I) huruf c mcmpunyai tugas untuk melakukan penilaian dan evaluasi terhadap dokumen andalalin dan perencanaan pengaturan lalu lintas. (2) Pembagian tugas Tim sebagaimana dimaksud pad.a ayat (1) adalah sebagai berikut : a. Oinas Perhubungan, mempunyai tugas mengkoordinasikan semua kegiatan Tim serta memberikan pertimbangan metodelogi dan analisa; b. Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort mempunyai tugas memberikan pertimbangan tentang pengaturan lalu lintas; c. Oinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mcmpunyai tugas menyusun, melaksanakan dan menetapkan kebijakan daerah di bidang pelayanan perizinan dan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah dalam bentuk rencana umum pcnanaman modal daerah dan rencana stategis daerah. d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas memberikan pertimbangan tentang rencana pcningkatan jaringan jalan, pemanfaatan ruang milik jalan(Rumija) dan kawasan saluran pcmatusan serta jaringan utulitas dan syarat zoning sebagai pedoman perencanaan dan pcmba.ngunan fisik, berdasarkan Peraturan Perundangundangan yang berlaku. e. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati. Bect•n KetJp KeteatuaD Peaertm••a .....,,, (I) Pemerintah Daerah dapat mencrima partisipasi dari Pihak Ketiga dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Bone. (2) Partisipasi Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud ayat(l) dapat dilakukan dalam bentuk: a. uang; -14- b. barang; c. jasa; dan/atau d. kcgiatan. (3) Partisipasi Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berbentuk: a. hibah; b. wakaf; c. sumbangan; d. donasi; dan/atau e. partisipasi lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Partisipasi Pihak Ketiga dalam pcmbangunan dacrah dilaksanakan dcngan prinsip: a. sukarcla, ikhlas, dan tidak mengikat; b. sederhana dan t:ransparan; c. tidak ada kontra prestasi baik Jangsung maupun tidak langsung; d. basil partisipasi dimanfaatkan untuk pcmbangunan daerah; c. tidak beretentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan f. tidak mengurangi kcwajiban kcpada ncgara maupun daerah yang ditcntukan da1am peraturan perundang-undangan . ..... ,. (1) Bupati menyelenggarakan pcncrimaan partisipasi Pihak Kctiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3). (2) DaJam menyelenggarakan pencrimaan partisipasi Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melimpahkan kewenangan kcpada Kcpala Sadan, Kepala Dinas, Kcpala Kantor, atau Kepala Bagian untuk mcnerima partisipasi dimaksud sesuai dcngan kcwcnangannya . ....... (1) Partisipasi Pihak Ketiga dalam bentuk uang atau yang dipcrsamakan dengan uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 (2) huruf a, dapat dilakukan dalam bentuk surat bcrharga. (2) Partisipasi dalam bcntuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, dapat beruP8 barang bcrgcrak atau barang tidak bergerak. (3) Partisipasi dalam bentuk jasa scbagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, dapat berupa jasa konsultan, perencana, pencliti, tenaga ahli dan jasa lainnya -15- (4) Pastisipasi dalam bentuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d, dapat berupa pembanggunan sarana dan prasarana, pelatihan, penelitian, kajian akadcmik dan kegiatan lainnya. B•eJ•• Keempat Keteatu&D. Peaplolaaa ..... ,. (1) Pembcrian Partisipasi Pihak Ketiga didahului dengan permintaan kesediaan untuk memberi partisipasi kcpada Pemcrintah Daerah olch Bupati atau Kepala SKPD / Unit Kerja. (2) Bcntuk, jumlah dan mckanismc pencrimaan partisipasi Pihak Ketiga dituangkan dalam surat pernyataan dari Pihak Ketiga atau kesepakatan tertulis antar Pihak Ketiga dengan Pcmerintah Dacrah yang dalam hat ini dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. (3) Surat Pemyataan dan/atau kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan sebagai dasar bagi Pemrintah Daerah untuk melakukan pencatatan dan/atau perhitungan rencana Pendapatan Daerah dan/ atau penagihan Kepada Pihak Ketiga. (4) Pencatatan dan/ a tau perhitungan rencana pcndapatan daerah dan/atau penagihan kepada Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimaksudkan untuk pcnyelare.san program dan kegiatan yang ada pada SKPD / Unit Kerja Pemerintah Daerah. (5) Format Surat scbagaimana dimaksud ayat (l} dan ayat (2) sebagaimana terlampir dalam lampiran II Peraturan Bupati ini . ..... ,. (1) Partisipasi Pihak Ketiga berupa uang diterima oleh Bcndahara Pencrima menggunakan media tanda bukti pembayaran disertai surat pemyataan scbagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2). (2) Uang yang ditetima oleh Bcndahare. Penerima sebagaimana ayat (1) disetor secara keseluruhan ke Rekening Kas Daerah dengan Media Surat Tanda Setoran dan menjadi Pendapatan Asli Daerah. (3) Setiap bulan bendahare. penerima menyampaikan Daftar Realisa.si Penerimaan Partisipasi Pihak Ketiga kepada Dinas Pendapatan Daerah dengan melampirkan data pendukung berupa Daftat' Realisasi Pengambilan dan Penerimaa.n /Penyetoran Benda Bcrharga / Blangko, Tanda Bukti Pembayaran dan Laporan pemungutan dan penyetoran koordinator pemungut. -16· (4) Setoran Partisipasi Pihak Ketiga berupa uang dapat pula disetor melalui transfer oleh Pihak Ketiga ke Rekcning Kas Daerah dan bukti aetoran disampaikan kepada SKPD pcngelola. {SJ Partisipasi pihak. Kctiga berupa barang dibukukan dalam neraca scbagai inventaris SKPD penerima dan menjadi kekayaan Daerah yang selanjutnya dilaporkan kepada Bupati selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerai;i melalui Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah atau Bagian Keuangan dan Perlengkapan Sekretariat Daerah. (6) Partisipasi Pihak Ketiga berupa jasa dikoordinasikan dengan SKPD penerima selanjunya dilaporkan kepada Bupati melalui Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Statistik. (7) Partisipasi Pihak Kctiga berupa kegiatan dikoordinasikan dcngan SKPD penerima selaajutnya dilaporkan kepada Bupati melalui Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Statistik. (8) Penerimaan Partisipasi Pihak Ketiga scbagaimana ayat (4), ayat (SJ dan ayat (6) dinyatakan dalam Serita Acara Penerimaan. {9) Fonnat contoh fonnulir yang dipergunakan dalam kegiatan administrasi sebagaimana ayat (1), e.yat (2) dan ayat (3) scbagaimana tercantum dalam lapiran JI Peraturan Bupati ini. BABIV PEIUIUfAAJlf, PEWGAWABAlf DA.I( EVALUA.81 Rapen Ke•ta Pembln••• Pua! 16 Oinas Perhubungan melakukan pembinaan dalam bentuk memberikan bantuan teknis dalam pengumpulan data (survey) dan dalarn pelaksanaan manajemcn dan rekayasa lalu lintas jalan. a.st•• Kedu .......... Pua! 17 Pengawasan pelaksanaan Andalalin dilakukan oleh Tim sesuai dengan kcwenangan dari masing- masing dinas/instansi, meliputi.: a. Oinas Perhubungan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan persetujuan andalalin yang berupa pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas; . b. Satuan Lalu Llntas Polrcs Bone melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengaturan lalu lintas; c. Oinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melakukan pengawasan jaringan jalan, pemanfaatan Ruang Milik Jalan (Rumija) dan Kawa8tUl.Saluran Pematusan serta Jaringan Utilitas; d. Dinas Perumahan, Kawasan Pennukiman dan Pertanahan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Keterangan -17- Rencana Kota, serta pengawasan pelaksanaan andalalin dalam 12in Mendirikan Bangunan; e. Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penertiban penegakan Pcraturan Daerah. .....,. Apabila dari basil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, ditemukan ketidaksesuaian dan/atau penyimpangan terhadap kcgiatan dan/atau usaha yang memiliki persetujuan andalalin, maka masingmasing dinas/instansi sesuai dengan tugas dan fungsinya, membuat pemberitahuan tertulis kepada Kcpala Dinas Pcrhubungan. Besf-u Ket!p Eval...t ..... ,. (I) Suatu kegiatan dan/atau usaha yang telah memiliki persetujuan andala1in dapat dieva1uasi apabila : a. adanya perubahan peruntukan; b. adanya perubahan syarat zoning; c. adanya pengembangan atau perluasan kegiatan dan/atau usaha; d. adanya hasil peramalan lalu lintas pada andalalin kegiatan dan/atau usaha lain yang belum dan harus dimasukkan dalam analisa. (2} Setiap anggota Tim berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat mengusulkan evaluasi andalalin terhadap suatu kegiatan dan/atau usaha yang telah memiliki persetujuan andalalin, yang disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pcrhubungan. (3) Apabila Kepala Dinas Pcrhubungan menyetujui basil pengawasan aebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka akan dilakukan evaluasl terhadap kegiatan dan/atau usaha yang telah memilki persetujuan andalalin. BABV TATA CARA PEJfQEIIAAlf BAlfK8J ADII.IIIIBTRASI PualOO (1). Orang atau Badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pcraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Analisis Dampak Lalu Lintas dikenakan eanksi administrasi berupa: a. peringatan; b. membekukan dan/atau mencabut persetujuan Andalalin; dan (2). Pcngenaan sanksl administrasi sebagai.mana dimaksud daJam ayat (1) didahuJui dengan pemberian peringatan tertulis kepada orang atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pcraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016. · -18- (3). Pemberian peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat {I) dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Bcrita Acara Pcmeriksaan yang dibuat oleh pctugas Satuan Polisi Pamong Praja dan atau pcgawai Negcri Sipil Daerah dilingkungan pcmerintah Kabupaten Bone . ........ . (I) Peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) diberikan kepada orang atau badan yang melakukan pclanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas. (2) Pemberian pcringatan sebagaimana dimaksud ada ayat (I) dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, berdasarkan Serita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Satan Polisi Pamong Praja atau Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone. (3) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut yaitu pcringatan tertulia I {keaatu) dan peringatan tertulia II ( kedua). (4) Tenggan waktu antara pemgatan tertulis I (kesatu) dengan Peringatan tertulis II (kedua) paling Jama 2 (dua) minggu sejak peringatan tertulis I (kesatu) diberikan. (5) Peringatan tertulis II (kedua) diberikan pabila orang atau badan sebagaimana dimakaudpada ayat (I), belum melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam pcringatan tertulis I (kesatu). (6) Peringatan tertulis I (kesatu) dan peringatan tertulis II (kedua) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi pcrintah untuk melaksanakan kewajibe. yang dimuat dalam pcrsetujuan andalalin atau melaksanakan kewajiban-kewajiban baru berdasarkan basil evaluasi Pemeritah Daerah. (7) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) minggiu sejak diberikan peringatan tertulis II (kedua), orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum melaksanakan kewajiban yang dimuat dalam persetujuan andalalin atau belum melaksanakan kewajiban-kewajiban baru berdasarkan hasil evaluasi Kabupaten, rnaka surat pcrsetujuan andalalin berupa surat persetujuan dokumen andalalin atau surat peisetujuan perencanaan pengaturan lalu lintas yang telah diberikan kepada orang atau badan maksud dibekukan oleh Dinas Perhubungan. (8) Dalam hal surata pcrsetujuan dokumen andalalin atau surat pcrsetujuan perencaaan pengaturan lalu lintas dibekukan, rnaka orang atau badan sebagaimana dimaksd pada ayat (I) dilarang mclaksanakan kegiatan dan /at.au usaha eebeluer orang ata badan dimaksud melaksanakan kewajiban yang dimuat dalarn peraetujuan andalalin at.au melaksanakana kewajiban-kewajiban baru. berdasarkan khasil evaluasi Pemerintah Kabupaten Bone. (9) Apabila dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) minggu sejak tanggal pembekuan surat persetujuan dokumen andalalin atau surat pcrsetujuan pcrencanaan pengaturan lalu lintaa, orang atau badan sebagaimana dirnaksud pada ayat {1) belum melaksanakan kewajiba.n yang dimuat daJam peraetujuan andaJalin atau belum melaksanakan kewajiba.n-kewajiban baru. berdasarkan hasil evaJuasi Pemerintah Kabupaten Bone, maa surat persetujuan andaJalin berupa surat persetujuan dokumen andalalin atau surat persetujuan perencanaan pengaturan lalu lintas yang telah diberikan kepada orang atau badan dimaksud dicabut oleh inas Perhubungan Kabupaten Bone. (10) DaJam haJ surat persetujuan dokumen andalalin atau surat persetujuan perencanaan pengaturan lalu lint.as dicabut, maka orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan dan / atau usaha. (11) Apabila setelah surat-surat persetjuaj dokumen andalalin atau surat persetujuan perencanaan pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dicabut, orang atau badan aebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih melaksanakan kegiatan dan/atau usaha, maka Kepa.la Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pengentian pelaksanaan kegiatan da /atau usaha secara paksa dengan cara memberika segel ada pinru masuk dan pinru keluar tempat kegiatan dan/atau usaha atau pada tempe.t/alat yang digunakan unruk melakukan kegiatan dan/atau usaha dimaksud. 8AJI VI PE1'GAJUAlf PERIIOHORAII' PERSETUJUAlf ....... Untuk mengajukan permohonan persetujuan andalalin yang telah ada dan beroperasi sebelum berlakunya Peraruran Bupati dapat dilakukan sesuai ketentuan pada Pasal 7 dan Pasal 8. BA1I vn KltTEIITUAlf PERALIIIAlf ....... Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka seluruh kegiatan dan/atau usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang belum -20- memiliki andalalin atau dokumen lain yang dipersamakan wajib memiliki andalalin berupa surat persetujuan dokumen andalalin atau eurat persetujuan perencanaan pengaturan lalu lintas. BABVID PEIIUTUP ....... Teknis pelaksanaan Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bone . ....... Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraruran Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Bone.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2017.
39

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT