PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 40 peraturan dalam 0,012 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Padang Lawas Utara No. 2 Tahun 2016
Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Keputusan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 175/453/K/ 2015 tentang Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Padang Lawas Utara No. 6 Tahun 2011
Retribusi Tempat Pelelangan

Pajak dan Retribusi Daerah

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Padang Lawas Utara No. 18 Tahun 2016
Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara

Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 1 Tahun 2020
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 3 Tahun 2020
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah

Pajak dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 16 Tahun 2014
Perubahan Kedua atas Perda No. 9 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara

Struktur Organisasi

Status Peraturan
Mengubah sebagian :
  1. Perubahan Kedua atas Perda No. 9 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan