Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Untuk Penyewaan Ruangan Gedung Bangunan/Kantor
ABSTRAK:
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Peraturan
Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012
tentang Retribusi Jasa Usaha pada prinsipnya
menyebutkan bahwa tarif retribusi ditinjau kembali
paling lama 3 (tiga) tahun sekali dimana peninjauan
tarif tersebut dilakukan dengan memperhatikan indeks
harga serta perkembangan perekonomian dan
peninjauan tarif tersebut ditetapkan dengan Peraturan
Kepala Daerah;
bahwa besaran tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah untuk Penyewaan Ruangan Gedung Bangunan/
Kantor sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1)
huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor
2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, sudah
tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian
dan indeks harga di masyarakat maka perlu meninjau
kembali tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
untuk Penyewaan Ruangan Gedung Bangunan/ Kantor;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peratu.ran Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah untuk Penyewaan Ruangan Gedung Bangunan/ Kantor sebagain1ana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Perhitungan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah untuk Penyewaan Ruangan Gedung Bangunan/ Kantor sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2013.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 44 Tahun 2013
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat khususnya dalam penggunaan barang milik
daerah Pemerintah Kabupaten Semarang berupa
Lapangan Alun-Alun Ungaran, Alun-Alun Sidomulyo
Kabupaten Semarang, Sarana Olah Raga Lapangan
Stadion Pandanaran Wujil Bergas Kabupaten Semarang,
Sarana Olah Raga Gedung Olah Raga (GOR) Tenis di
kompleks Wujil Bergas Kabupaten Semarang,
Dharmattama Satya Praja Gedung Olah Raga (GOR) Serba
Guna Wujil Bergas Kabupaten Semarang, Lapangan Tenis
di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang,
Lapangan Tenis di Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang,
Lapangan Tenis di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Semarang, Gedung Serba Guna Alun
alun Bung Karno di Kalirejo dan Alun-alun Bung Karno di
Kalirejo, maka perlu adanya satu pedoman yang
mengaturnya sehingga terhadap barang milik pemerintah
daerah dimaksud dapat tetap aman, terpelihara serta
dapat berfungsi secara berkelanjutan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan
Bupati Semarang;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang - Undang · Nomor 13 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang - Undang Nomor 28 Tahuri 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemeintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
Tata Cara Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Semarang
yang meliputi maksud dan tujuan, jenis barang milik daerah, penggunaan, pelaporan, sanksi administrasi dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2013.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Ijin Penggunaan Lapangan Alun Alun Ungaran, Lapangan Alun Alun Mini Ungaran Dan Sarana Olah Raga Stadion Wujil Kabupaten Semarang dicabut.
14 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 43 Tahun 2013
Peraturan Bupati Semarang Nomor 175 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2013 diubah.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 175 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2013
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan adanya kebutuhan belanja
daerah yang mendesak . dan untuk segera dilaksanakan
sebelum perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2013;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
maka dipandang perlu merubah kembali Peraturan Bupati
Semarang Nomor 175 Tahun 2012 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Bclanja Daerah Kabupaten
Semarang Tahun Anggaran 2013;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Semarang;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Talmo 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahurt 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 ; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2012; Peraturan Bupati Semarang Nomor 175 Tahun 2012;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 175Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2013. Ketentuan Pasal 2 diubah, Ketentuan dalam Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2013 diubah, Ketentuan dalam Lampiran II Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2013 diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2013.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 175 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2013 diubah.
58 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 42 Tahun 2013
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah Di Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pcdoman Pelaksanaaan
Program Jaminan Kesehatan Masyarakat, disebutkan
pada intinya apabila masih terdapat masyarakat miskin
dan tidak mampu diluar data yang bersumber dad Tim
Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
(TNP2K) maka jaminan kesehatannya menjadi tanggung
jawab Pemerintah Daerah setempat;
bahwa sehubungan dengan adanya penambahan
ketentuan dalam Lampiran I Angka Romawi VI RUANG
LINGKUP PELAYANAN Huruf A Angka 11 Peraturan
Bupati Semarang Nomor 7 Tahun 2013 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan
Daerah di Kabupaten Semarang, maka dipandang perlu
untuk merubah Peraturan Bupati Semarang Nomor 7
Tahun 2013 ten tang Petunjuk Pelaksanaan Program
Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Semarang;
bahwa berdasarkan pertitnbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan
dengan Peraturan Bupati Semarang;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009; Peraturan Daerah Ka bu paten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Perat.uran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011; Peratu.ran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2012;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan ketentuan Lampiran I Angka Romawi VI RUANG LINGKUP PELAYANAN Huruf A Angka 11 dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Semarang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Mei 2013.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 41 Tahun 2013
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pelaksanaan Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan Dalam Bidang Pendidikan Di Kabupaten Semarang Untuk Bantuan Penyelenggaraan Paket B Tahun Anggaran 2013
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di
Kabupaten Semarang, Pemerintah Kabupaten Semarang
memperoleh bantuan keuangan bidang pendidikan dari
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dialokasikan
untuk bantuan penyelenggaraan Paket B;
bahwa agar pelaksanaan hibah berupa bantuan
penyelenggaraan Paket B di Kabupaten Semarang dapat
berjalan lancar, terkendali sesuai sasaran, berdaya guna
dan berhasil guna, serta dapat dipertanggungjawabkan,
maka perlu disusun pedoman pelaksanaannya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2012; Peraturan Gubemur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2012; Peraturan Gube1nur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2013; Peraturan Bupati Semarang Norn.or 118 Tahun 2011; Peraturan Bupati Semarang Nomor 77 Tahun 2012; Peraturan Bupati Semarang Nomor 175 Tahun 2012; Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2013;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman Pelaksanaan Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan Dalam Bidang Pendidikan Di Kabupaten Semarang Untuk Bantuan Penyelenggaraan Paket B Tahun Anggaran 2013 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Mei 2013.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 40 Tahun 2013
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang Berupa Bantuan Manajemen Berbasis Sekolah Dan Fasilitasi Pendidikan Inklusi Sekolah Menengah Pertama Tahun Anggaran 2013
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan program Wajib
Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang
bermutu pada Tahun Anggaran 2013 Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Pendidikan Provinsi
Jawa Tengah telah mengalokasikan bantuan keuangan
bidang pendidikan kepada Pemerintah Kabupaten
Semarang berupa Bantuan Manajemen Berbasis
Sekolah dan Fasilitasi Pendidikan lnklusi Sekolah
Menengah Pertama;
bahwa agar dalam pelaksanaan bantuan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dapat tepat sasaran, berdaya
guna dan berhasil guna serta dapat
dipertanggungjawabkan maka perlu disusun pedoman
pelaksanaannya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a clan huruf b, maka perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Norn.or 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeli Nomor 37 Tahun 2012; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nornor 13 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2012; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2012; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2013; Peraturan Bupati Semarang Nomor 175 Tahun 2012; Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2013;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman Pelak:sanaan Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang Berupa
Bantuan Manajemen Berbasis Sekolah dan Fasilitasi Pendidikan Inklusi
Sekolah Menengah Pertama Tahun Anggaran 2013 sebagaimana tercantum
dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Mei 2013.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 39 Tahun 2013
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah Berupa Mesin/Peralatan Produksi Bagi Kelompok Industri Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung pembinaan Kelompok lndustri
Kecil dan Menengah untuk meningkatkan ketrampilan serta
mutu produksi, Pemerintah Daerah mendorong dengan
pemberian bantuan hibah berupa mesin/peralatan produksi
yang sesuai dengan jenis produksi dari Kelompok lndustri Kecil
dan Menengah tersebut;
bahwa agar dalam pemberian bantuan hibah mesin/peralatan
produksi bagi kelompok industri kecil dan menengah
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat berjalan lancar,
efektif dan dapat dipertanggungjawabkan maka perlu disusun
petunjuk pelaksanaannya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Semarang;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Petnerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2009; Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2012; Peraturan Bupati Semarang Nomor 175 Tahun 2012; Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2013;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pein.berian Hibah Berupa Mesin/Peralatan Produksi Bagi Kelompok Industri Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Mei 2013.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 38 Tahun 2013
Penanaman Modal dan InvestasiPerlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, PerdaganganBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaPedoman Penulisan/Tata Naskah Dinas
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Untuk Perkuatan Modal Usaha Bagi Kelompok Usaha Mikro Dan Usaha Kecil Di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2013
ABSTRAK:
bahwa dalarn upaya pemberdayaan ekonomi kerak.yatan dan
peningkatan usaha serta peningkatan pendapatan bagi
Kelompok Usaha Mikro. dan Usaha Kecil di Kabupaten
Semarang, maka dipandang perlu untuk memberikan bantuan
hibah untuk perkuatan modal usaha bagi Kelompok Usaha
Mikro dan Usaha Kecil di Kabupaten Semarang;
bahwa agar penyaluran dana bantuan hibah sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dapat berjalan lancar, tepat guna,
tepat sasaran dan dapat dipertanggung jawabkan, maka perlu
disusun Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah untuk
Perkuatan Modal Usaha Bagi Kelompok Usaha Milcro dan Usaha
Kecil di Kabupaten Semarang ;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan
Bupati Semarang;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun .. 2011; Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245/PMK 03/2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2012; Peraturan Bupati Semarang Nomor 144 Tahun 2012; Peraturan Bupati Semarang Nomor 175 Tahun 2012; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245/PMK 03/2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2012; Peraturan Bupati Semarang Nomor 144 Tahun 2012; Peraturan Bupati Semarang Nomor 175 Tahun 2012; Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2013;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah untuk Perkuatan Modal Usaha Bagi Kelompok Usaha Mikro Dan Usaha Kecil Di Kabupaten Semarang
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan· bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Mei 2013.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 36 Tahun 2013
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pemanfaatan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka antisipasi terhadap keadaan darurat
pangan/rawan pangan transien di Kabupaten Semarang
perlu adanya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten
yang merupakan sub sistem Cadangan Pangan Nasional;
bahwa agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan lancar,
efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan maka
diperlukan adanya Peraturan Bupati;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan
dengan Peraturan Bupati Semarang;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor. 68 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahuri 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan
Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
Pemanfaatan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Semarang
yang meliputi
perencanaan, pemanfaatan, pertanggungjawaban, pelaporan dan monitoring dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Mei 2013.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 35 Tahun 2013
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaKepegawaian, Aparatur Negara
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan Bupati Semarang Nomor 148 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pernerintah Kabupaten Semarang
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan secara
berkeadilan dan untuk memacu produktifitas kinerja sesuai
tanggung jawabnya, maka kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) perlu
diberikan tambahan ,penghasilan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 39 Peratu.ran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentan:g Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Semarang tentang
Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai
Negeri Sipil di lingkungan Pemeritah Kabupaten Semarang;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 ; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indortesia Nomor 37 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang
yang meliputi
Pemberian Dan Kriteria Penilaian Tambahan Penghasilan, Penilaian, Pelaporan, Penganggaran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Mei 2013.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 148 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pernerintah Kabupaten Semarang dicabut.
12 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
