PERWALI Kota Medan No. 28 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019 Perubahan atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jaka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, maka rencana kerja pebangunan daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah ; Bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, perlu disusun Rencana Kerja Pembangunan daerah Tahun 2019 ; Bahwa berdasarkan pertibangna sebagaiana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Wali kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019.
Dasar Hukum dari Peraturan Wali Kota Ini adalah : UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6) ; UU No.8 Drt Tahun 1956 ; UU No.17 Tahun 2003 ; UU No.25 Tahun 2004 ; UU No.17 Tahun 2007 ; UU No.23 Tahun2014 ; PP No.22 Tahun 1973 ; PP No.57 Tahun 2005 ; PP No.8 Tahun 2008 ; PERMENDAGRI No.13 Tahun 2006 ; PERMENDAGRI No.86 Tahun 2017 ; PERDA Kota Medan No.7 Tahun 2009 ; PERDA Kota Medan No.8 Tahun 20009 ; PERDA Kota Medan No.11 Tahun 2016 ; PERDA Kota Medan No.15 Tahun 2016 ; PERDA Kota Medan No.1 Tahun 2018.
Peraturan Wali Kota Medan ini mengatur tentang ketentuan umum, RKPD, Penyusunan KUA, PPAS, Dan Rancangan APB, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2018.
7 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Medan Nomor 1 Tahun 2020
PETUNJUK PELAKSANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN ANGGARAN 2020
2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 1, BD.2020/No.1
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Dengan diundangkannya peraturan menteri dalam negeri Nomor 33 tahun 2019 tentang pedoaman penyusunan APBD Tahun 2020, maka Walikota perlu membentuk Perwal tentang Petunjuk Pelaksanaan APBD Kota Medan TA 2020
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 8 Tahun 1956; UU No, 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 22 Tahun 1973; PP No 20 Tahun 2011; PERPRES No. 16 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 33 Tahun 2019; PMK No. 78/PMK.02/2019; PERDA No. 7 Tahun 2009; PERDA No. 11 Tahun 2016; PERDA No. 15 Tahun 2016; PERWAL No. 1 Tahun 2017
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan APBD Kota Medan TA 2020 yang merupakan pedoman bagi pengelola APBD Kota Medan di lingkungan Pemerintah Daerah
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2020.
21 Hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Medan Nomor 11 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Karantina Kesehatan Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Medan
ABSTRAK:
Penyebaran Covid-19 di Kota Medan telah meningkat yang berdampak terhadap perekonomian, sosial, keamanan dan kesejahteraan masyarakat di Kota Medan, guna untuk menekan dan memutuskan penyebaran Covid-19 di Kota Medan, maka perlu dilakukan karantina kesehatan di Kota Medan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Perwal Kota Medan Tentang Karantina Kesehatan Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Medan
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 8 Tahun 1956; UU No. 4 Tahun 1984; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 6 Tahun 2018; PP Pengganti UU No. 1 Tahun 2020; PP No. 40 Tahun 1991; PP No. 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2020; PERDA No. 15 Tahun 2016; PERWAL No. 1 Tahun 2017
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Maksud dan tujuan pelaksanaan karantina kesehatan, ruang lingkup, karntina kesehatan, hak dan kewajiban, upaya pencegahan dan penanggulangan Covid 19, kordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan karantina kesehatan, sumber daya penanganan, penyidikan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, penegakan hukum dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2020.
15
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Medan No. 13 Tahun 2017
Peraturan Wali Kota Medan Nomor 43 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 43)
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENATAAN REKLAME
ABSTRAK:
Dalam rangka menciptakan keamanan, keindahan, pengawasan, dan penertiban reklame agar sesuai dengan tata ruang kota dan estetika, dipandang perlu mengatur penataan reklame yang sesuai dengan rencana kota.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 8 Drt Tahun 1956; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 22 Tahun 1973; PP No. 50 Tahun 1991; PP No. 35 Tahun 1992; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 15 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda Kota Medan No. 11 Tahun 2011; Perda Kota Medan No. 13 Tahun 2011; Perda Kota Medan No. 5 Tahun 2012; Perda Kota Medan No. 1 Tahun 2015; Perda Kota Medan No. 2 Tahun 2015; Perda Kota Medan No. 10 Tahun 2016; Perda Kota Medan No. 15 Tahun 2016.
Penataan reklame, titik lokasi pada lokasi persil; Penyelenggaraan reklame di lokasi pemerintah daerah dan pada kendaraan; Jenis reklame; Materi reklame; Pembongkaran reklame.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2019.
19
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Medan Nomor 3 Tahun 2019
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan
ABSTRAK:
Perencanaan, informasi, pelatihan dan produktivitas, penempatan, pembinaan dan perlindungan tenaga kerja merupakan langkah strategis dalam menanggulangi masalah ketenagakerjaan dalam rangka sekaligus merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Medan; Untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin sebelumnya, diperlukan mekanisme perencanaan, pelatihan dan produktivitas, penempatan, pembinaan dan perlindungan tenaga kerja, sehingga pelayanan kepada masyarakat lebih cepat dan tepat, sesuai nuansa otonomi daerah; Dalam rangka tertib pelayanan administrasi ketenagakerjaan di Kota Medan, diperlukan adanya regulasi agar penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dapat berhasil guna dan berdaya guna.
Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 8 Drt Tahun 1956; UU No. 7 Tahun 1981; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 1 Tahun 2000; UU No. 21 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 2 Tahun Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 24 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 8 Tahun 2005; PP No. 31 Tahun 2006; PP No. 97 Tahun 2012; PP No. 86 Tahun 2013; PP No. 44 Tahun 2015; PP No. 45 Tahun 2015; PP No. 46 Tahun 2015; PP No. 78 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2017; Perpres No. 20 Tahun 2018; Permenaker No. 39 Tahun 2016; Permenaker No. 10 Tahun 2018; Perda Kota Medan No. 15 Tahun 2016.
Perencanaan Tenaga Kerja dan Informasi Ketenagakerjaan; Pelatihan, pemagangan dan produktifitas kerja; Penempatan tenaga kerja, tenaga kerja asing dan perluasan kesempatan kerja; Wajib lapor ketenagakerjaan, hubungan kerja, syarat-syarat kerja dan pengupahan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2019.
40
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Medan Nomor 6 Tahun 2011
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Konvergensi Pencegahan Stunting Di Kota Medan
ABSTRAK:
bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif dengan cara melakukan perbaikan gizi optimal yang dilakukan secara terus menerus, dan Kota Medan telah ditetapkan sebagai salah satu perluasan lokasi fokus interbensi penurunan stunting terintegrasi tahun 2020 oleh Pemerintah Pusat dan PEmerintah Kota Medan telah menetapkan 10 (sepuluh) lokasi fokus pelaksanaan intervensi penurunan stunting terintegrasi di Kota Medan tahun 2020. Oleh karena itu perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Konvergensi Pencegahan Stunting di Kota Medan.
UUNRI Tahun 1945; UU nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom kota-kota besar dalam lingkungan daerah propinsi Sumatera Utara; UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan; UU nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan; UU nomor 18 tahun 2012 tentang pangan; UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah; PP nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah; Perpres nomor 42 tahun 2013 tentang gerakan nasional percepatan perbaikan gizi; Perpres nomor 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; Perpres nomor 83 tahun 2017 tentang kebijakan strategis pangan dan gizi; Permen Kesehatan nomor 23 tahun 2014 tentang upaya perbaikan gizi; Permen Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional nomor 1 tahun 2018 tentangrencana aksi pangan dan gizi; Permen Keuangan nomor 61/PMK.07/2019 tentang pedoman penggunaan transfer ke daerah dan dana desa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan intervensi pencegahan stunting terintegrasi;Perda Kota Medan nomor 5 tahun 2015 tentang penanggulangan kemiskinan; Perda Kota Medan nomor 11 tahun 2016 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Medan tahun 2016-2021; Perda Kota MEdan nomor 15 tahun 2016 tentang pembentukan perangkat daerah kota medan;
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Asas; Kebijakan, Sasaran dan Strategi;Intervensi Pelaksanaan Konvergensi Percepatan Pencegahan Stunting; Peran Kelurahan; Peran Serta Masyarakat dan Sektor Wisata; Pendanaan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juni 2020.
11
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Medan No. 2 Tahun 2016
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
