PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 910 peraturan dalam 0,007 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2008
• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu
Kepegawaian, Aparatur Negara
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2008
• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu
Pariwisata dan Kebudayaan
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2008
• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Kebijakan Pemerintah
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2008
• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu
Badan Usaha Milik Desa
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 5 Tahun 2008
• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu
Desa
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2008
• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu
Desa
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2008
• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu
Desa
Status Peraturan
Mencabut
  1. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Perangkat Desa
  2. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
  3. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintah Desa
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2008
• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu
APBD
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2008
• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 6A Tahun 2007
• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu
APBD

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan