Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 190 peraturan dalam 0,004 detik

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 28 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi

Download file:

PERGUB 28_2017.pdf

LAPORAN-HARTA-KEKAYAAN-PENYELENGGARA-NEGARA

2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 28,

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

ABSTRAK:

- Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, setiap penyelenggara Negara berkewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; - Pelaporan dan pengumuman harta kekayaan pejabat penyelenggara negara dimaksudkan untuk mewujudkan penyelenggara negara yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
- Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964; - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; - Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; - Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004; - Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 52 Tahun 2016; - Peraturan Komisi Pemberantasan Nomor 07 Tahun 2016; - Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor Kep. 07/ KPK/ 02/ 2005; - Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor SE-08/ 01/ 10/ 2016; - Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/ 1590/SJ; - Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/6597/SJ; - Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2012; - Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor SE/ 01/ M.PAN / 01/ 2008.
Peraturan ini mengatur tentang tujuan, penyampaian LHKPN, Unit pengelola LHKPN, Pengawasan, sanksi, dan pembiayaan.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2017.
Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penyampaian Harta Kekayaan Penyelenggara Negara BAGI Pejabat Eselon I dan II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
9 halaman terdiri dari 7 halaman batang tubuh (16 pasal)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 25 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

ROADMAP SANITASI PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2016-2021

Abstrak

Kesehatan Lingkungan Hidup Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

PERGUB 25_2017.pdf

ROADMAP-SANITASI

2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 25,

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang ROADMAP SANITASI PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2016-2021

ABSTRAK:

- sanitasi merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat; - penyediaan akses terhadap sanitasi masih mengalami berbagai kendala sehingga diperlukan dokumen perencanaan sanitasi yang komprehensif di Provinsi Sulawesi Utara.
- Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo. UndangUndang Nomor 13 Tahun 1964; - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010; - Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012; - Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014; - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; - Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012; - Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014; - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014; - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; - Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2011; - Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2014; - Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang tujuan dan ruang lingkup, muatan materi, pelaksanaan, pembinaan, pembiayaan, pemantauan, evaluasi, dan laporan.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2017.
7 halaman terdiri dari 6 halaman batang tubuh (12 pasal)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 24 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN SEKOLAH LUAR BIASA TAHUN PELAJARAN 2017/2018

Abstrak

APBD Hak Asasi Manusia Pendidikan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

PERGUB 24_2017.pdf

PENERIMAAN-PESERTA-DIDIK-BARU-SMA-SMK-SLB

2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 24,

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN SEKOLAH LUAR BIASA TAHUN PELAJARAN 2017/2018

ABSTRAK:

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Lampiran Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, diatur bahwa pengelolaan pendidikan menengah merupakan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi; - Dalam rangka menjamin pelaksanaan penerimaan peserta didik barn Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Sulawesi Utara agar berjalan secara transparan, berkeadilan, jujur dan akuntabel, dipandang perlu menyelenggarakannya secara daring/ online maupun luring/ offline.
- Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo UndangUndang Nomor 13 Tahun 1964; - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; - Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; - Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; - Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 17 Tahun 2017; - Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016; - Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 53 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang maksud, tujuan, dan asas, penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru, dan pembiayaan.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2017.
6 halaman terdiri dari 5 halaman batang tubuh (7 pasal)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 23 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Abstrak

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Perizinan, Pelayanan Publik Struktur Organisasi

Download file:

PERGUB 23_2017.pdf

PENYELENGGARAAN-PEMERINTAH-BERBASIS-TEKNOLOGI-INFORMASI-DAN-KOMUNIKASI

2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 23,

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

ABSTRAK:

- Penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK pada pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara ( e-Govemment) merupakan bagian dari urusan Komunikasi dan Informatika termasuk dalam urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan merupakan suatu upaya penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, baik, mandiri, efisien, efektif, transparan dan akuntabel; - penyelenggaraan pemerintahan dengan penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi perlu terus dilakukan dan dikembangkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik, sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
- Undang-Undang Nomor 47 Prp 1960 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964; - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; - Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012; - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; - Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003; - Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/PER/M.KOMINFO/9/2006; - Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/M.KOMINFO/11/2007; - Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013; - Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 5 Tahun 2015; - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; - Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016; - Peraturan Gubemur Sulawesi Utara Nomor 66 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang maksud, tujuan, dan sasaran, asas dan strategi penyelenggaraan pemerintah berbasis TIK, perangkat sistem jaringan dan aplikasi penyelenggaraan pemerintah berbasis TIK, tata kelola data, tanda tangan elektronik, kerja sama dengan instansi vertikal dan pihak ketiga, keamanan penggunaan dan pemanfaatan TIK, pengembangan sistem jaringan dan aplikasi, sumber daya manusia pengelola TIK, pemeliharaan dan pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, komite pengarah TIK, dan pembiayaan.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2017.
24 halaman terdiri dari 23 halaman batang tubuh (37 pasal)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 19 Tahun 2017

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2018

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Kebijakan Pemerintah

Download file:

PERGUB 19_2017.pdf

RENCANA-KERJA-PEMERINTAH-DAERAH-2018

2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 19,

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2018

ABSTRAK:

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018; - Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat arah kebijakan daerah satu tahun yang merupakan komitmen pemerintah daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan.
- Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo UndangUndang Nomor 13 Tahun 1964; - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; - Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004; - Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; - Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015; - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; - Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2011; - Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2016.
- Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2018 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2018 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018 menjadi: pedoman bagi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2018, pedoman bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2018, dan pedoman bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
3 halaman terdiri dari 2 halaman batang tubuh (5 pasal)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 18 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 109 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

Abstrak

APBD Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download file:

PERGUB 18_2017.pdf

PERUBAHAN-PENJABARAN-ANGGARAN-PENDAPATAN-DAN-BELANJA-DAERAH-2017

2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 18,

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 109 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

ABSTRAK:

- Rincian Hibah Daerah untuk Hibah Dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun Anggaran 2017 untuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, telah ditetapkan dalam Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor S337/ MK.7/ 2017 tentang Penetapan Pemberian Hibah bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana TA 2017 dan Perjanjian Hibah Daerah untuk Hibah Dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun Anggaran 2016 antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara nomor PHD-23/ RR/ PK/ 2017; - Telah diterbitkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 903/ 1043/ SJ tentang petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri Yang Diselenggarakan Pemerintah Provinsi Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja.
- Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undangundang Nomor 13 Tahun 1964; - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; - Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; - Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016; - Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2016; - Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 109 Tahun 2016; - Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 6 Tahun 2017.
Peraturan ini berisi tentang perubahan pendapatan, belanja, dan pembiayaan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2017

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2017.
4 halaman terdiri dari 2 halaman batang tubuh (2 pasal)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 17 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

PERGUB 17_2017.pdf

INSENTIF-PEMUNGUTAN-PAJAK-DAN-RETRIBUSI-DAERAH

2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 17,

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

ABSTRAK:

Sebagai tindak lanjut dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Provinsi Sulawesi Utara.
- Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahuri 1960 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964; - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; - Undang-Undang Nomor 28 Tanun 2009; - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; - Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010; - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; - Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016; - Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 81 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang asas dan kedudukan, maksud pembagian dan sumber insentif, penerima insentif, besaran insentif, tata cara pemberian insentif, serta penganggaran dan pertanggungjawaban pemberian insentif.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2017.
Peraturan Gebernur Sulawesi Utara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
6 halaman terdiri dari 5 halaman batang tubuh (14 pasal)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 16 Tahun 2017

SATUAN TUGAS PERCEPATAN PEMBANGUNAN

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download file:

PERGUB 16_2017.pdf

PERCEPATAN PEMBANGUNAN - SATUAN TUGAS

2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 16,

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang SATUAN TUGAS PERCEPATAN PEMBANGUNAN

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan percepatan pembangunan maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian tujuan dan target rencana kerja pemerintah daerah oleh perangkat daerah oleh Gubernur sebagai kepala daerah atas keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
-UU No. 47 Prp Tahun 1960 Jo. UU No. 13 Tahun 1964; - UU No. 17 Tahun 2003; - UU No. 1 Tahun 2004; - UU No. 25 Tahun 2009; - UU No. 5 Tahun 2014; - UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; - UU No. 30 Tahun 2014; - PP No. 58 Tahun 2005; - PP No. 16 Tahun 2016; - Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; - Permendagri No. 80 Tahun 2015; - Perda Prov. Sulut No. 3 Tahun 2011; - Perda Prov. Sulut No. 3 Tahun 2016; - Perda Prov. Sulut No. 4 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang pembentukan dan kedudukan satuan tugas (satgas) percepatan pembangunan, tugas dan kewenangan satgas, pengorganisasian satgas, hak keuangan dan fasilitas satgas, honorarium sekretariat satgas, tata kerja satgas, pelaporan pelaksanaan tugas satgas, keuangan satgas.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
7 halaman (terdiri dari 26 Pasal).

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 13 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

PENETAPAN ALOKASI DEFINITIF BAGI HASIL PAJAK PROVINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI SULAWESI UTARA DARI PAJAK ROKOK TAHUN ANGGARAN 2016

Abstrak

APBD Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

PERGUB 13_2017.pdf

ALOKASI-BAGI-HASIL-PAJAK-PEMERINTAH-PROVINSI-KEPADA-PEMERINTAH-KABUPATEN/KOTA-2016

2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 13,

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PENETAPAN ALOKASI DEFINITIF BAGI HASIL PAJAK PROVINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI SULAWESI UTARA DARI PAJAK ROKOK TAHUN ANGGARAN 2016

ABSTRAK:

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Penetapan Alokasi Definitif Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota se Provinsi Sulawesi Utara dari Pajak Rokok Tahun Anggaran 2016.
- Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964; - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007; - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/ PMK.07/ 2013; - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/ PMK.07/ 2016; - Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011; - Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2016; - Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 16 Tahun 2016; - Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 109 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang alokasi bagi hasil pajak pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2017.
4 halaman terdiri dari 2 halaman batang tubuh dan 1 halaman lampiran (6 pasal)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Utara No. 12 Tahun 2017

PENETAPAN ALOKASI DEFINITIF BAGI HASIL PAJAK PROVINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI SULAWESI UTARA DARI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK AIR PERMUKAAN TAHUN ANGGARAN 2016

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

PERGUB 12_2017.pdf

BAGI HASIL - PAJAK

2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 12,

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PENETAPAN ALOKASI DEFINITIF BAGI HASIL PAJAK PROVINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI SULAWESI UTARA DARI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK AIR PERMUKAAN TAHUN ANGGARAN 2016

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Penetapan Alokasi Definitif Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota se Provinsi Sulawesi Utara dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Tahun Anggaran 2016.
UU No. 47 Prp. Tahun 1960 Jo. UU No. 13 Tahun 1964; - UU No. 33 Tahun 2004; - UU No. 28 Tahun 2009; - UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; - PP No. 58 Tahun 2005; - Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; - Permendagri No. 80 Tahun 2015; - Perda Prov. Sulut No. 7 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perda Prov. Sulut 1 Tahun 2016; - Perda Prov. Sulut No. 8 Tahun 2016; - Pergub Sulut No. 17 Tahun 2016; - Pergub Sulut No. 109 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang besaran bagi hasil pajak provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota se Provinsi Sulawesi Utara dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan TA 2016.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
4 halaman ( terdiri dari 3 halaman batang tubuh (5 Pasal) dan 1 halaman lampiran).

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT