ANGGARAN – PENDAPATAN – BELANJA – DAERAH – TA 2022
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, - LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2022 NOMOR 1 NOREG 1-22/2022
Peraturan Daerah (PERDA) tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022
ABSTRAK:
Bahwa untuk melakasanakan ketentuan dalam Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumen dokumen pendukunganya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama. Bahwa rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Beanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemeirntah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD;
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan kabupaten Daerah TK II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah TK II Mandailing Natal, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangn Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Mmembahayakan Prekonomian nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peratiran Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif pimpinan dan Anggota Dwwan Perwakilan Rakyat, Peraturan Pemeritah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program pemulihan ekonomi Nasional dalam rangka mendukung dan/atau Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Mmembahayakan Prekonomian nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta penyelamatan ekonomi Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentag Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengtelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasioal, Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Permedagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, Kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan, Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid 19 di Lingkungan Pemerintah Daerah, Permendagri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk kegiatan tertentua, perubahan alokais dan penggunaan APBD sebagaimana telah diubah dnegan Permendagri Nomor 26 Tahun 2021, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendari Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2022;
Dalam Peraturan ini diatur tentang: Ketentuan Umum, APBD berupa Pendapatan, Pembiayaan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiyaan Daerah, Uraian dalam Lampiran, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2022.
Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksnaan APBD TA 2022 diatur dengan Peraturan Bupati.
14
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mandailing Natal Nomor 1 Tahun 2022
PENJABARAN - ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA - DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL - TAHUN ANGGARAN 2022
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BERITA DAERAH ABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2022 NOMOR 1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN ANGGARAN 2022
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokurnendokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang
ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama; ahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD.
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal , Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Mengahadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 ten tang Dana Perimbangan, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang erangkat
Daerahsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan NegaraUntuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Couid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ at.au Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung
KebijakanKeuangan NegaraUntuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Couid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah , Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di Lingungan Pemerintah Daerah, eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapata.n dan Belanja Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 1 Tahun 2022
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
Ketentuan Umum , Pendapatan Asli daerah, Pendapatan Transfer, Lain lain pendapatan daerah yang sah, Belanja Operasional, Belanja Modal, Belanja tidak terduga, Belanja transfer, Pembiayaan, Lampiran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2022.
17 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mandailing Natal Nomor 1 Tahun 2021
PERUBAHAN – ATAS – PERATURAN – BUPATI – MANDAILING – NATAL – NOMOR – 26 – TAHUN – 2020 – TENTANG – STANDAR – BIAYA – UMUM – PEMERINTAH – KABUPATEN – MANDAILING – NATAL – TAHUN – ANGGARAN – 2021
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BERITA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2021 NOMOR 1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL NOMOR 26 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN ANGGARAN 2021
ABSTRAK:
Bahwa guna keseragaman dan tertib pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dalam pengalokasian penganggaran biaya dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggran 2021, perlu menetapkan standar biaya sebagai pedoman dan batas tertinggi estimasi biaya dalam penyusunan dan pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020, dan Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 34 Tahun 2007.
Dalam Peraturan ini diatur tentang : HONORARIUM/JASA/ UANG HARIAN (TENAGA AHLI, PELATIH, WASIT, JURI DAN PETUGAS LAINNYA), HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN / DIKLAT DAN JENIS LAINYA, JASA KEGIATAN KANTOR (TENAGA SUKARELA), SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG PERTEMUAN DAN SEWA LAINYA, SATUAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN, HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN DAN VAKASI, BIAYA LANGGANAN TELEPON/ INTERNET DAN PEMBERITAAN MELALUI MEDIA DAN LAINNYA, dan BIAYA LANGGANAN AIR.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2021.
23 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mandailing Natal No. 1 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Alokasi Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2016.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mandailing Natal No. 1 Tahun 2017
rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2016-2021
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2017/NO.1
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan dan pelayanan kepada masyarakat maka, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UUD Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 1998; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 108 Tahun 2000; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 40 Tahun 2006; PP No. 6 Tahun 2008; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 15 Tahun 2010; Perpres No. 2 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 73 Tahun 2009; PERMENDAGRI No. 54 Tahun 2010; PERMENKEMENPANRB No. 29 Tahun 2010; PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERDA KAB. MANDAILING NATAL No. 6 Tahun 2016
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan dan pelayanan kepada masyarakat maka, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2 Tahun 2022
PERUBAHAN - PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL - NOMOR 34 TAHUN 2021 - STANDAR BIAYA UMUM TAHUN 2022
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BERITA DAERAH ABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2022 NOMOR 2
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM TAHUN 2022 PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN ANGGARAN 2022
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, dipandang perlu menyesuaikan besaran Juran sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini;bahwa untuk menindaklanjuti Surat Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 900/145/Setwan/2021 Perihal Usulan besaran Tunjangan Perumahan dan Transportasi DPRD dan Surat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 55/0038/Kominfo/2022 tanggal 13 Januari 2022 Perihal Permohonan Perubahan Standar Biaya Umum (SBU);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara , Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, ebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan , Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja , Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, Pera tu ran Pemerin tah Nomor 12 Tah un 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah , Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembetukan Produk Hukum Daerah, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022.
Ketentuan Pasal 4 ditambahkan 1 (satu) Ayat yakni Ayat (4), Ketentuan dalam huruf A, B, S, A.I, A.M Lampiran Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 34 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2022,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2022.
Mengubah Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 34 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Tahun 2022
17 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mandailing Natal No. 2 Tahun 2017
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mengubah :
Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Kinerja Daerah Dan Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Mandailing 'Natal Tahun Anggaran 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Kinerja Daerah Dan Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BERITA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2021 NOMOR 2
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang BESARAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDERAAN BERMOTOR
ABSTRAK:
Bahwa sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Nomor : 2874/AJ.402/DRJD/2017 tanggal 2 Juni 2017 tentang Pedoman Tehnis Bukti Lulus Uji Berkala Kenderaan Bermotor, Juncto Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor AJ.402/10/18/ DJPD/2017 tanggal 14 Agustus 2017 Perihal Bukti Lulus Uji Berkala Kenderaan Bermotor, bahwa Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan, bahwa berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor : AJ.502/10/6/ DJPD/2019 tanggal 25 Februari 2019 Perihal : Percepatan Penerapan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor bahwa berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor : AJ.502/33/7/ DJPD/2020 tanggal 17 November 2020 Perihal : Penggunaan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor, bahwa struktur dan besaran tarif retribusi atas pengujian kenderaan bermotor telah diatur dalam Pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Mandating Natal Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 Peraturan Daerah Kabupaten Mandating Natal Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, menyatakan bahwa tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015, dan Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 8 Tahun 2011.
Dalam Peraturan ini diatur tentang : besaran tarif retribusi pengujian kenderaan bermotor ditetapkan untuk Pengujian Berkala Pertama dan Pengujian Berkala.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2021.
4 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2 Tahun 2022
RENCANA PEMBANGUNAN - JANGKA MENENGAH - DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL - TAHUN 2021 - 2026
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2022 NOMOR 2
Peraturan Daerah (PERDA) tentang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2021 - 2026
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nom.01· 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2021-2026;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Uudang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat 11 Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat Il Mandailing Natal, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tcntang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Undang-Undang Nomor 26 Tahuri 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimaria Lelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja ,Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Pernerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 201 7 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor J 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peratura.n Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan .Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 ten tang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005- 2025, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 , Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023,
Ketentuan Umum, Ruang Lingkup RPJMD Tahun 20021 - 2026, Sistematika RPJMD Tahun 2021 - 2026, Pengendalian an evaluasi, Perubahan RPJMD, Ketentuan Peralihan, Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2022.
11 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mandailing Natal Nomor 3 Tahun 2022
PEDOMAN – PENYELENGGARAAN – PELAYANAN – INFORMASI – DAN – DOKUMENTASI – DI – LINGKUNGAN - PEMERINTAH – KABUPATEN – MANDAILING – NATAL
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BERITA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2022 NOMOR 3
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal
ABSTRAK:
Bahwa badan publik mempunyai kewajiban menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik sesuai kewenangannya kepada pengguna Informasi Publik, selain Informasi yang dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan; bahwa dalam rangka tertibnya penyelenggaraan pelayanan informasi dan dokumentasi diperlukan suatu pengaturan yang menjadi pedoman bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017, dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017.
Peraturan ini berisi tentang: KETENTUAN UMUM, MAKSUD DAN TUJUAN, AKSES INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK, HAK DAN KEWAJIBAN (Hak, Kewajiban), PPID, KELEMBAGAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (Umum, Tugas dan Kewenangan), KELENGKAPAN PLID (Struktur Organisasi, SOP PPID, DIDP, RPID, SIDP, LLID, dan Pendanaan), MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI, KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI (Keberatan, Registrasi Keberatan, Tanggapan Atas Keberatan, Fasilitasi Sengketa Informasi) PELAPORAN, dan PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2022.
22 HLM
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat