PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2016

Menemukan 107 peraturan dalam 0,017 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok No. 15 Tahun 2016
Perubahan atas Peraturan Walikota Depok Nomor 34 Tahun 2012 tentang Penggunaan Dana Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri Kota Depok yang Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok

APBD Pendidikan

Status Peraturan
Mengubah :
  1. PERWALI Kota Depok No. 34 Tahun 2012 tentang Pedoman Penggunaan Dana Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri Kota Depok yang Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok No. 10 Tahun 2016
Standar Harga Satuan Bangunan Gedung dan Rumah Negara bagi Pelaksanaan Pembangunan Kepentingan Umum Wilayah Kota Depok Tahun Anggaran 2016

Pengadaan Barang/Jasa Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 130 Tahun 2016
PENDAFTARAN WAJIB PAJAK CABANG/LOKASI BAGI PELAKU USAHA YANG MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN DI KOTA DEPOK

Perpajakan

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. PERWALI Kota Depok No. 77 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 130 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang/Lokasi Bagi Pelaku Usaha Yang Melakukan Usaha Dan/Atau Pekerjaan Di Kota Depok
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 39 Tahun 2016
Kepegawaian, Tata Tertib Dan Etika Kerja Di Lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Depok

Kepegawaian, Aparatur Negara Air, Sistem Penyediaan Air Minum

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan