Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 449 peraturan dalam 0,007 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe No. 22B Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Penetapan Besarnya Tarif Retribusi Terminal

Abstrak

APBD Pajak dan Retribusi Daerah Transportasi Darat/Laut/Udara

Download file:

Perbub Konawe No. 22 B Tahun 2014.pdf

TARIF RETRIBUSI TERMINAL

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22B, BD.2014 / NO.22B

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Besarnya Tarif Retribusi Terminal

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2. ayat (2) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, maka perlu diatur Penetapan besarnya Retribusi Terminal dalam Wilayah Kabupaten Konawe dengan Peraturan Bupati Konawe; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati Konawe Tentang Penetapan Besarnya Tarif Retribusi Terminal.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Re-publik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tarnbahan Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 5. Undang-undang Nornor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara -Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412); 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara ·Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 12a Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republi.k Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844}; 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 10. Undang - undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Darat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retrihusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan LingkunganHidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 13. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234}; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negar-a Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun l993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari Menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 103); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ten tang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daer-ah Previnsi clan Pemerintahan Daer-ah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemamfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara , Republik Indonesia Nomor Nomor 5161); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisaei dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2007 Nomor 47); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha {Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2012 Nomor 100); 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana telah di Ubah Terakhir denganPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 25. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM·63 Tahun 1993 Tentang Persyaratan Arribang Batas Layak Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri, Bak Muatannya serta Komponen - komponennya; 26. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1993 Ten tang· Pengujian Berkala Kendaraan Bermeter; 27. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 Tahun 2004 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI BAB III PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI BAB IV INSENTIF PEMUNGUTAN BAB V KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2014.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe No. 13A Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Pendelegasian Wewenang Bidang Kepegawaian Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

Perbup Konawe No. 13A Tahun 2014.pdf

PENDELEGASIAN WEWENANG BIDANG KEPEGAWAIAN

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13A, BD.2014 / NO.13A

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Wewenang Bidang Kepegawaian Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe

ABSTRAK:

a. bahwa untuk kelancaran tugas-tugas Bupati Konawe dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan khususnya dibidang kepegawaian, dipandang perlu mendelegasikan wewenang bidang kepegawaian demi kelancaran pengelolaan administrasi pegawai Lingkup Pernerintah Kabupaten Konawe; b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a di· atas, maka perlu drtetapkan dengan Peraturan Bupati Konawe;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tk. II se-Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara nomor 1822); 2. Undang - undang Nomor 43 tahun 1999 (lembar Negara tahun 1999 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 4. Peraturan Pernerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural; 8. Peraturan Pernerintah Nornor 9 tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2000 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan pernberhentian Pegawai Negeri Sipil; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 103); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lernbaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 5135); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; 16. Peraturan Presiden 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2007 Nomor 47); 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah; 19.Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 01/SE/1977 tentang Permintaan dan Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil; 20. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nornor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil; 21. Peraturan Bupati Konawe Nomor 14 Tahun 2013 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENANDATANGANAN SURAT KEPUTUSAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL BAB III PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BAB IV PELANTIKAN/PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN BAB V MUTASI BAB VI CUTI BAB VII NASKAH DINAS BAB VIII TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAB IX PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2014.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe No. 1B Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah

Abstrak

APBD Kesehatan Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

Perbub Konawe No. 01B Tahun 2014.pdf

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1B, BD.2014 / NO.1A

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dasar di Kabupaten konawe sehubunqan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional sesuai arnanat Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentanq Sadan Penyelenggara Jaminan Sosial , diperlukan dukungan dana untuk operasional pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; b. bahwa dalam ranqka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Konawe terkait dengan pembayaran dana kapitasi oleh Sadan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik pemerintah Daerah Kabupaten Konawe sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013,perlu diatur pengelolaan dan pemanfaatan dana · kapitasi bagi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah.
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor' 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia· Nomor 4437) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Undangundang Nomor 1'2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pmerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, . Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2009 Nomor 5063); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembanga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Sadan Penyelenggara Jaminan Sosial ( Lembaran Negara Republik Indonesia ·Tahun 2011 Nomor 116, T ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara · Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4739) ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2013 Tentang Penerima Bantuan luran Jaminan Kesehatan ); 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan; 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/Menkes/PerN/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 336); 12. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 48/Menkes/SKB/11/1988 10 Tahun 1988 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1987 tentang penyerahan sebagian urusan Pemerintah dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENGELOLAAN DANA KAPIT ASI DAN BESARNYA JASA PELAYANAN BAB III PERTANGGUNGJAWABAN BAB IV KETENTUAN PEN'TUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2014.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe No. 22A Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Penetapan Besarnya Tarif Retribusi Izin Trayek

Abstrak

APBD Pajak dan Retribusi Daerah Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

Perbub Konawe No. 22 A Tahun 2014.pdf

PENETAPAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22A, BD.2014 / NO.22A

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Besarnya Tarif Retribusi Izin Trayek

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 4 Tahun! 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu dengan ditetapkannya, maka perlu diatur besarnya Rembusx Izin Trayek dalam Wilayah Kabupaten Konawe dengan Peraturan Bupati Konawe, b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Tentang Penetapan Besarnya Tarif Retribusi Izin Trayek.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesza Nomor 1822); 2. Undang -undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang -undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keua.ngcm Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesza Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 :Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesm Nomor 4844), 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembararn Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang - undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Darat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025), 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlmdunge.n dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor, 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesm Nomor 5059); 10. Undam-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasanma dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Tambpahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 3529); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3530); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari Menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 103); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemamfaatan Insentif Pemungutan Pajak Dacrah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana telah di Ubah Terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Dalam Pembangian Urusan Pemerintahan (LDKK Tahun 2007 Nomor 44); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (LDKK Tahun 2010 Nomor 84); 21. Peraturan daerah kabupaten Konawe Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2012 Nomor 101); 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 Tenta.ng Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentanp Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 24. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 1993 Tentang Persyaratan Ambang Batas Layak Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan Karoseri, Bak Muatannya serta Komponen - komponennya 25. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1993 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor; 26. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 Tahun 2004 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI BAB III GOLONGAN RETRIBUSI IZIN TRAYEK BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA BAB V STRUKTUR!DAN BESARAN TARIF IZIN RETRIBUSI BAB VI PRINSIP DAN BASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK BAB VII MASA IZIN TRAYEK DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG BAB VIII PENETAPAN RETRIBUSI BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN BAB X TATA CARA PEMBAYARAN BAB XI PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI BAB XII INSENTIF PEMUNGUTAN BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2014.
9

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe No. 23 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Konawe Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan

Mengubah

PERBUP Kab. Konawe No. 17 Tahun 2013 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014
Ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) diubah

Download file:

Perbub Konawe No. 23 Tahun 2014.pdf

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2014 / NO.23

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Konawe Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014

ABSTRAK:

a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 103/ Permentan/SR.130/08/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014 maka kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014, yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Konawe Nomor 17 Tahun 2013 perlu dilakukan penyesuaian; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka pertu menetapkan Peraturan Bupati Konawe tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Konawe Nomor 17 Tahun 2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran T ertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 T ahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687 ); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nornor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478); 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 5. Undang-Undang Nornor 19 Tahun 2003 tentang Sadan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297); 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411 ); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) .sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079); 9. Peraturan Pemerintnh Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Serita Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan; 11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/ MPP/Kep/9/ 2002, tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang beredar dipasar; 12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 456/Kpts/ OT.160n/2006 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Khusus Pengkajian Kebijakan Pupuk Dalam Mendukung Ketahanan Pangan; 13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237 /Kpts/OT .210/ 4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An·- Organik; 14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239 /Kpts/OT.210/ 4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An- Organik; 15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 02 I Pert I HK. 060/2/2006 tentang Pupuk Organik dan Pembedah Tanah; 16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/ 6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Oaerah (Serita Negara Tahun 2014 Nomor 32); 18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 103/Permentan/ SR.130/8/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014 (Serita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2014 Nomor 91) di ubah, Ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) diubah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2014.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe No. 15 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Petunjuk Jenis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan

Abstrak

APBD Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Perbup Konawe No. 15 Tahun 2014.pdf

PETUNJUK JENIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2014 / NO.15

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Jenis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan

ABSTRAK:

a. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, perlu adanya petunjuk pelaksanaan sebagai pedornan pelaksanaan mengenai pemungutan Pajak Hiburan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan;
1. Undang - Undang Nornor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di SuJawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik lndonesiaTahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republiklndonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentngPerubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tarnbahanl.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang BadanPenyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republikldonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684); 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentanq Penagihan Pajakdengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesiaNornor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan SuratPaksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor129, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesiaNornor 4048); 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepostisrne(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4286); 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 9 Undang-Undang Nornor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundanq-undanqan (Lembaran Negara Hepublik Indonesia Tahun 2004 Nonnor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebaqairnana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004 tentanq Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan L.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan P.emerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republil< Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5049); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuanqan Daerah (Lernbaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun ioos tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pernerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia . Tahun 2007 Nomor 82, Tambahanlembaran Negara Republik lndonesla Nomor 4737); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republiklndonesia Nomor 5164); 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Kriteria Wajib Pajak Yang Wajib Menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan; 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah; 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Konawe dalam Pembagian Urusan (lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2007 Nomor 44 ); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daaerah (lembaran Daerah Kabupaten Konawe Nomor 3);
BAB l KETENTUAN UMUM BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK BAB Ill DASAR PENGENAAN, TARIF DAN TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK BAB IV WILAYAH DAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN BAB V MEKANISME TATA CARA PEMUNGUTAN BAB VI PENATAUSAHAAN BAB VII JENIS FORMULIR BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2014.
11

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe No. 14 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Penunjukan Kepala Desa/Lurah Sebagai Penanggungjawab Dan Camat Sebagai Pengawas Dalam Hal Pelunasan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

Abstrak

APBD Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Perbup Konawe No. 14 Tahun 2014.pdf

PENUNJUKAN KEPALA DESA/LURAH SEBAGAI PENANGGUNGJAWAB DAN CAMAT SEBAGAI PENGAWAS DALAM HAL PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD.2014 / NO.14

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penunjukan Kepala Desa/Lurah Sebagai Penanggungjawab Dan Camat Sebagai Pengawas Dalam Hal Pelunasan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

ABSTRAK:

a. bahwa dengan berlakunya undang-undang Nornor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Banguan Perdesaan dan Perkotaan. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan yang semula merupakan pajak pusat dialihkan menjadi pajak daerah; b. bahwa untuk mendukung percepatan, peningkatan dan pengawasan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Konawe , dipandang perlu rnenunjuk Kepala Desa/lurah sebagai penanggungjawab dan Camat sebagai sebagai pengawas dalam hal pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiamana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe tentang penunjukan Kepala Desa/Lurah sebagai Penanggungjawab dan Camat sebagai Pengawas Dalam Hal Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tat Cara Perpajakan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor· 3262), sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740); 3. Undang-Undang Nornor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Hepublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan tembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerayan Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB BAB III KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2014.
6

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe No. 13 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel

Abstrak

APBD Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Perbup Konawe No. 13 Tahun 2014.pdf

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD.2014 / NO.13

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel

ABSTRAK:

a. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, perlu adanya petunjuk pelaksanaan sebagai pedoman pelaksanaan mengenai pernungutan Pajak Hotel; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kon:awe tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan PernungutanPajak Hotel;
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) 2. l rndang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentng Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Urnum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republilllndonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik ldonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684); 5. Undang-Unrlang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan l\lepostisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4286); 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Uno1angUndang Nomor 12 Tahun2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran N~gara Republik Indonesia Nomor 4438); 12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RPpublik Indonesia Nornor 5049); 13. Per aturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503}; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Kouangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164); 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Kriteria Wajib Pajak Yang Wajib Menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan; 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah; 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nornor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Konawe dalarn Pembagian Urusan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2007 Nomor 44 ); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Nomo 3).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II NAMA OBJEK DAN SUBJEK PAJAK BAB Ill DASAR PENGENAN, TARIF DAN TATA CAHA PERHITUNGAN PAJAK BAB IV WILAYAH DAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN BAB V MEKANISME TATA CARA PEMUNGUTAN BAB VI PENATAUSAHAAN BAB VII JENIS FORMULIR BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2014.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe No. 12 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

Abstrak

APBD Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

Perbup Kab. Konawe No. 28 Tahun 2024 tentang Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Diubah dengan

PERBUP Kab. Konawe No. 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Konawe Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan
Beberapa ketentuan dalam Peturan Bupati Konawe Nomor 12 Tahun 2014 tentang: Tata cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditambah

Download file:

Perbup Konawe No. 12 Tahun 2014.pdf

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

2014

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 12, BD.2014 / NO.12

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan F'asal 10 ayat (3), Pasal 12, Pasal 15 ayat (6), Pasal 19 ayat (3) dan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Banguan Perdesaan dan Perkotaan, untuk rnernberikan kepastian hukum dan meningkatkan pelayanan · kepada Wajib Pajak perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe tentang Tata Cara Pengajuan dan Peenyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
1. Undang-Undang Nornor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 t:entang Ketentuan Umum dan Tat Cara Perpajakan (L.embaga Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32(i2), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Urnum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740); 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak D1'ngirn Sur.rt Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nornor 42. Tarnbahun Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Ates Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilarr Pajak (LembaranNe:gara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan L.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagalmana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200E: Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusl Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200:, Nomor 31, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488); 9. Peraturan Pemerlatah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah ang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 10. Peraturan Dae rah Kabupaten Konawe Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TATA CARA PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENILAIAN BAB Ill TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SPPT DAN SKPD BAB IV TATA CARA PEMB,AYARAN, PENYETORAN,Tl:MPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEIV1E:AYARAN PAJAK BAB V TATA CARA PENAGIHAN BAB VI TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSANSANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SPPT, SKPD, STPD ATAU SKPDLB YANG TIDAK BENAR BAB VII TATA CARA PEMBERIAN PENGURJ\NGAN PAJAK BAB VIII TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BAB IX TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BAB X KEBERATAN DAN BANDING BAB XI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2014.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe No. 11 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

Abstrak

APBD Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Pajak dan Retribusi Daerah Desa

Download file:

Perbup Konawe No. 11 Tahun 2014.pdf

TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD.2014 / NO.11

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3), Pasal 12, Pasal 15 ayat (6), Pasal 19 avat (3) dan Pasal 21 ayat (11) Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Banguan Perdesaan dan Perkotaan, untuk memberikan kepastian hukurn dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; b. bahwa berdasarkan pertirnbanqan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
1. Undang - Undang Nornor 29 Tahun 19:i9 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 1822) 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Unclang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740); 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3686} sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2008 tentang Perub.ahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nornor 59, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 28, Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4488); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Hepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ( Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2013 Nomor);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN BAB III KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2014.
17

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT