Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 296 peraturan dalam 0,023 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Barat No. 11 Tahun 2011

Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perda_Kab_Bangka Barat_2011_11.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2021

BELANJA JASA TENAGA PENDIDIKAN

Pendidikan Pengadaan Barang/Jasa

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Barat Nomor 25 Tahun 2021

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF

Standar/Pedoman Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Barat No. 23 Tahun 2011

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Mencabut :

PERDA Kab. Bangka Barat No. 15 Tahun 2008 tentang Pemberian Surat Izin Mendirikan Bagunan Dalam Wilayah Kabupaten Bangka Barat

Download :
Perda_Kab_Bangka Barat_2011_23.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Barat Nomor 22 Tahun 2021

PENYELENGGARAAN SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU

Perizinan, Pelayanan Publik

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Barat No. 5 Tahun 2017

Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa

Abstrak

PENCABUTAN – PERDA – NOMOR 12 TAHUN 2006 – PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD No.4 SERI A 2017 / NOREG 7.5/2017

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

ABSTRAK:

bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pengaturan mengenai Pengelolaan Keuangan Desa;
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 5 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali terkahir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.47 Tahun 2015; Permendagri No.113 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2006 Nomor ), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2017.
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2006 Nomor ), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
4 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Barat No. 7 Tahun 2012

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011

Download :
Perda_Kab_Bangka Barat_2012_07.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Barat No. 5 Tahun 2014

Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri

Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
Perda_Kab_Bangka Barat_2014_5.pdf

Abstrak

USAHA - PERLUASAN - TANDA DAFTAR – IZIN INDUSTRI

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD No.5 Seri E 2014

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri

ABSTRAK:

Pengaturan pelaksanaan pemberian izin di Kabupaten Bangka Barat ditujukan untuk memberikan pembinaan, pengendalian dan pengawasan yang merupakan salah satu upaya dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan untuk menjamin kepastian berusaha, serta memberikan perlindungan terhadap perusahaan industri dalam menjalankan usaha, dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 101 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 2000; UU No 5 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2009; UU No.3 Tahun 2014; PP No.13 Tahun 1995; PP No.38 Tahun 2007; PP No.27 Tahun 2012; PERDA Kab. Bangka Barat No.2 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang tata cara pemberian izin usaha industri, izin perluasan dan tanda daftar industri di wilayah Kabupaten Bangka Barat yang berfungsi sebagai arah kebijakan untuk menciptakan ketertiban dan kepastian hukum terhadap proses pemberian izin usaha industri, izin perluasan dan tanda daftar industri. Pokok-pokok ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi Ketentuan, Kewajiban dan Jangka Waktu Izin, Pembinaan dan Pengawasan, Sanksi Administrasi, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2014.
Semua perizinan dan ketentuan yang mengatur tentang Izin Usaha Industri yang telah diterbitkan sebelum diberlakukan Peraturan Daerah ini, hak dan kewajiban dinyatakan masih tetap berlaku dan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- Tata cara permohonan, persyaratan dan penolakan Izin Usaha Industri diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. - Tata cara pengajuan izin perluasan bagi perusahaan industri yang telah memiliki Izin Usaha Industri melalui tahap persetujuan prinsip ataupun tanpa melalui tahap persetujuan prinsip dan tata cara pengajuan persetujuan prinsip diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. - Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Bupati paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
8 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Barat No. 4 Tahun 2012

Pengelolaan Pertambangan Mineral

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan

Mencabut :

PERDA Kab. Bangka Barat No. 2 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Pertambangan Umum

Download :
Perda_Kab_Bangka Barat_2012_04.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2021

Pemilihan Kepala Desa

Desa Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah

Download :
PERDA NO 2 TAHUN 2021 TTG PEMILIHAN KEPALA DESA.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2021.