Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Jalan Dan Drainase Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
ABSTRAK:
Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka terhadap Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan perlu diadakan penyesuaian.
UU No 2 Th 1993; UU No 7 Th 2004; UU No 38 th 2004; UU No 5 Th 2014; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 58 Th 2005; PP No 42 Th 2008; PP No 38 Th 2011; PP No 69 th 2014; PP No 18 Th 2016; Perwal No 60 th 2016.
1. Ketentuan Umum; 2. Pembentukan dan Susunan Organisasi; 3. Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja;
4. Eselonisasi; 5. Ketentuan Perlaihan; 6. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2018.
8 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 28 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengukuran Dan Pengujian Bahan Kontruksi Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.
ABSTRAK:
Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis daerah, maka terhadap Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan perlu diadakan penyesuaian.
UU No 2 Th 1993; UU No 7 Th 2004; UU no 38 th 2004; UU No 5 Th 2014; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 th 2015; PP No 58 Th 2005; PP No 42 Th 2008; PP No 38 Th 2011; PP No 69 Th 2014; PP No 18 th 2016; Perda No 8 Th 2016; Perwal No 60 Th 2016.
1. Ketentuan Umum; 2. Pembentukan dan Susunan Organisasi; 3. Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja; 4. Eselonisasi; 5. Ketentuan Peralihan; 6. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2018.
7 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 27 Tahun 2018
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
Status Peraturan
Mencabut
Mencabut Peraturan Walikota Tangerang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah Pada Dinas Kesehatan
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah Pada Dinas Kesehatan
ABSTRAK:
Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka terhadap Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan perlu diadakan penyesuaian.
UU No 2 Th 1993; UU No 36 Th 2009; UU No 36 Th 2009; UU No 5 Th 2014; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 58 Th 2005; PP No 18 Th 2016; Perda No 8 Th 2016; Perwal No 59 Th 2016.
1. Ketentuan Umum; 2. Pembentukan dan Susunan Organisasi; 3. Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja;
4. Eselonisasi; 5. Ketentuan Perlaihan; 6. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
7 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 26 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi Pada Dinas Kesehatan
ABSTRAK:
Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Th 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka terhadap Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan perlu diadakan penyesuaian.
UU No 2 Th 1993; UU No 36 Th 2009; UU No 5 Th 2014; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 58 Th 2005; PP No 18 Th 2016; Perda No 8 Th 2016; Perwal No 59 Th 2016.
1. Ketentuan Umum; 2. Pembentukan dan Susunan Organisasi, 3. Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja;
4. Eselonisasi; 5. Ketentuan Perlaihan; 6. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2018.
7 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 24 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Pada Dinas Pendidikan
ABSTRAK:
Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 061/10395/OTDA tanggal 4 Desember Tahun 2017 Hal Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Pendidikan di Kecamatan, Kepala Daerah dapat membentuk Koordinator Wilayah Kecamatan sebagai Unit Kerja Non Struktural yang dipimpin oleh seorang koordinator.
UU No 2 Th 1993; UU No 20 Th 2003; UU No 5 Th 2014; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 58 Th 2005; PP No 18 Th 2016; Perda No 8 Th 2016; Perwal No 58 Th 2016.
1. Ketentuan Umum; 2. Pembentukan Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan;
3. Tugas dan Fungsi Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan; 4. Jabatan Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan; 5. Tata Kerja; 6. Monitoring dan Evaluasi; 7. Pembiayaan;
8. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2018.
6 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 23 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial
ABSTRAK:
Bahwa Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial telah ditetapkan dengan Pertaturan Walikota Nomor 21 tahun 2018 namun dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD maka peraturan Walikota sebagaimana dimaksud perlu diadakan perubahan.
UU No 2 Th 1993; UU No 17 Th 2003; UU No 1 Th 2004; UU No 33 Th 2004; UU No 40 Th 2004; UU No 24 Th 2007; UU No 11 Th 2009; UU No 23 Th 2014 yang telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 57 Th 2005; PP No 58 Th 2005; Perpres No 54 Th 2010 yang telah diubah dg Perpres No 4 Th 2015; Permendagri No 13 th 2006 yg telah diubah dg Permendagri No 21 th 2011; Permendagri No 32 Th 2011 yg telah diubah dg Permendagri No 13 th 2018; Perda No 8 Th 2016; Perwal No 21 Th 2018.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2018.
Peraturan Walikota Tangerang Nomor 21 Tahun 2018
Peraturan Walikota Tangerang Nomor 23 Tahun 2018
26 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 22 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
ABSTRAK:
Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan mendekatkan, mempermudah, mempercepat dan mempermurah pelayanan efektifitas penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu di Kota Tangerang dan untuk melaksanakan ketentuan peratuiran Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Adiminstrasi Terpadu Kecamatan, telah ditetapkan dengan Peraturan walikota Nomor 13 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan administrasi Terpadu kecamatan, namun dengan adanya perubahan dalam pelaksanaannya maka Peraturan walikota sebagaimana dimaksud perlu diubah.
UU No 2 Th 1993; UU No 25 Th 2009; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; UU No 30 Th 2014; PP No 73 Th 2005; PP No 19 Th 2008; Perpres No 97 Th 2014; Permendagri No 4 th 2010; Perda No 8 Th 2016; Perwal No 82 Th 2016; Perwal No 19 Th 2018.
Peraturan walikota Nomor 13 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2018.
Peraturan Walikota Tangerang Nomor 13 Tahun 2016.
Peraturan Walikota Tangerang Nomor 22 Tahun 2018.
3 halaman
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Tangerang Nomor 21 Tahun 2018
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menindak-lanjuti ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu diatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggung-jawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial; b. bahwa pemberian hibah dan bantuan sosial telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 102 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah beberapakali dan terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 74 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 102 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial, namun dalam perkembangannya untuk tranparansi dan akuntabilitas penyaluran dana hibah dan perlu pengaturan penggunaan teknologi informasi dalam proses pemberian hibah dan bantuan sosial sehingga Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud perlu di tinjau kembali;
1.UU No.2 Tahun 1993 ;2.UU No.17 Tahun 2003 ;3.UU No.1 Tahun 2004 ;4.UU No.33 Tahun 2004 ;5.UU No.40 Tahun 2004 ;6.UU No.24 Tahun 2007 ;7.UU No.11 Tahun 2009 ;8.UU No.23 Tahun 2014 ;9.PP No.57 Tahun 2005 ;10.PP No.58 Tahun 2005 ;11.PP No.54 Tahun 2010 ;12.PMDN No.13 Tahun 2006 ;13.PMDN No.32 Tahun 2011 ;14.Perda No.8 Tahun 2016
1.ketentuan umum;2.belanja hibah;3.belanja bantuan sosial;4.monitoring , evaluasi dan pengawasan;5.ketentuan lain lain;6.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2018.
94 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 19 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pelimpahan Sebagaimana Kewenangan Walikota Kepada Camat
ABSTRAK:
Untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan ketentuan pasal 3 ayat ( 2) angka 10 Peraturan walikota Nomor 82 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan guna melaksanakan tugas lain yang dilimpahkan oleh walikota untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, maka perlu menetapkan Peraturan walikota tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat.
UU No 2 Th 1993; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 th 2015; UU No 30 Th 2014; PP No 19 Th 2008; Permendagri No 4 Th 2010; Perda No 8 th 2016; Perwal No 82 Th 2016.
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Mekanisme Penatausahaan Surat Perintah Pencairan Dana batal dan Surat Perintah Pencairan Dana Gagal
ABSTRAK:
Sesuai ketentuan Pasal 216 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terkahir kali dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
UU No 2 Th 1993; UU No 17 Th 2003; UU No 1 tahun 2004;PP No 58 Th 2005; Permendagri No 13 Th 2006; Perda No 8 th 2016.
1. Ketentuan Umum; 2. Surat Perintah Pencairan Dana Batal Dan Surat Perintah Pencairan Dana Gagal; 3.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2018.
5 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
