Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 277 peraturan dalam 0,015 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 36 Tahun 2019

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Terintegrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Download :
Perbub 36 Tahun 2019.pdf

Abstrak

standar

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2019 Nomor 36

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Terintegrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

ABSTRAK:

a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Terintegrasi; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Kolaka Timur tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka Timu
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130); 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2013, tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206; 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tcntang Pcmerintnhnn Daerah [Lembarnn Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negnm Rcpublik Indonesia Nomor 5587) sebngaimann telah diubah dcngan Peratumn Pcmcrintnh Pcngganti Undong-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pcrubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tnhun 2014 tcntang Pcmcrintnhnn Daerah [Lembaran Negara Rcpublik lndouesia Tnhun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 55891; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang Pembinaan dan Pengawasan Penye]enggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 7. Peraturan Pernerintah Nornor 24 Tahun 2018 ten tang Pe]ayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 621S)j 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221); 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara clan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pernerintahan; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pernberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pernerintah Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Betita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Susunan brganisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB ll STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR, BAB Ill KETENTUAN PERALIHAN, BAB IV KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2019.
19 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 37 Tahun 2016

Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Kolaka Timur

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Standar/Pedoman

Download :
Perbup No.37 Tahun 2016.pdf

Abstrak

PEDOMAN

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BD.2016 / NO.37

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Kolaka Timur

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kepastian hukum pemerintahan di Kabupaten Kolaka Timur perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa/kelurahan; b. bahwa untuk penetapan dan periegasan batas desa/kelurahan di Kabupaten Kolaka Timur diperlukan Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa/kelurahan yang diatur dalum Produk Hukum Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Kolaka Timur.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan lembaran Negara Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Daerah tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 23, TambahanLembaran Negara Nomor 540); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 4. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor7); 5. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014,tentanG Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 224, tambahan lembaran Negara Nomor 4844) Sebagaimana Telah diubah Beberapa Kali Teralur Dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lcmbaran Negara Nomor 4593); 7. Peraturan Pernerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614): 8. Peraturan Pemrintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Pedoman Administrasi Desa; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 76 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II MAKSUD DAN TUJUAN, BAB lll RUANG LINGKUP, BAB lV TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA/KELURAHAN, BABV TATA CARA PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA/KELURAHAN, BAB VI PENGESAHAN BATAS DESA/KELURAHAN, BAB VII MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA, BAB VIII PEMBIAYAAN, BABIX MONITORING DAN EVALUASI, BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, BAB Xl KETENTUAN TAMBAHAN, BAB XII KETENTUAN PERALIHAN, BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2016.
7 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 37 Tahun 2019

Sistem Pengaduan Layanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Kolaka Timur

Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
Perbub 37 Tahun 2019.pdf

Abstrak

sistem

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2019 Nomor

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Pengaduan Layanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Kolaka Timur

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 5 Tahun 2015 Sistem Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu I. Daerah di Kabupaten Kolaka Timur; b.' bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat, perlu sarana pengaduan layanan perizinan dan nonperizinan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Timur tentang Sistem Pengaduan Layanan Perizinan dan Nonperizinan
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik [Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Udang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 9. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191); 10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221); 11. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Percepatan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 ten tang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1617); 15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 935); 16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sistem Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah di Kolaka Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2015 Nomor 5).
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB ll MAKSUD DAN TUJUAN, BAB Ill RUANG LINGKUP SIDAYANA, BAB IV HAK AKSES, BAB V SUBSISTEM PENGADUAN LAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN, BAB VI PENANGGUNG JAWAB SIDAYANA, BAB VII PEMBIAYAN SIDAYANA, BAB VIII PEMBIAYAAN SIDAYANA.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2019.
7 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 38 Tahun 2019

Standar Harga Satuan Retribusi Bangunan Papan Reklame sebagai Pedoman Penetapan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dalam Wilayah Kabupaten Kolaka Timur

Pajak dan Retribusi Daerah Standar/Pedoman

Download :
perbup no. 38 tahun 2019.pdf

Abstrak

standar

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Harga Satuan Retribusi Bangunan Papan Reklame sebagai Pedoman Penetapan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dalam Wilayah Kabupaten Kolaka Timur

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, perlu ditetapkan standar harga satuan retribusi bangunan gedung dan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung. b. bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Retribusi Perizinan Tertentu belum di atur ketentuan Perhitungan Izin Mendirikan Bangunan Papan Reklame, c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu diatur Peraturan Bupati tentang Penetapan Harga Satuan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Papan Reklame dalam Wilayah Kabupaten Kolaka Timur
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2018 Tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sistem Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah Kabupaten Kolaka Timur; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2016 Nomor 1); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pajak dan Retribusi Daerah; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2016 Nomor 5);
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II STANDAR BARGA SATUAN RETRIBUSI, BAB III KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
5 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 38 Tahun 2015

Pengelolaan dan Pengendalian Pendamping Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2015

Desa

Download :
perbup no. 38 tahun 2015.pdf

Abstrak

PENGELOLAAN

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2015 Nomor 38

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan dan Pengendalian Pendamping Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2015

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/3155/SJ Tanggal 26 Juni 2015 yang bersifat Segera, Perihal Rekomendasi Hasil Kajian Dana Desa dan Alokasi Dana Desa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, agar Bupat segera menyusun Peraturan Bupati Tentang Pengelolaan dan Pengendalian Tenaga Pendamping, mencakup tata cara rekrutmen, kode etik, mekanisme evaluasi kinerja dan sanksi bagi pendamping yang lalai/melanggar aturan diwilayah Kab. Kolaka Timur; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan d:an Pengendalian Tenaga Pendamping di Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2015.
1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 201 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401); 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 288; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014, Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); 10. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaraan Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa; 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297); 14. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 15. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa; 16. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2015. 17. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II TATA CARA REKRUTMEN PENDAMPING DESA DAN PENDAMPING LOKAL DESA, BAB III TUGAS PENDAMPING PROFESIONAL, BAB IV MANAJEMEN PENDAMPINGAN DESA, BAB V KODE ETIK, BAB VI SANKSI, BAB VII MEKANISME EVALUASI KINERJA, BAB VIII KEWENANGAN, BAB IX KETENTUAN PERALIHAN, BAB X PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2015.
16 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 39 Tahun 2017

Mekanisme Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah dan Harta Agama Lainnya

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Download :
PERBUP NO 39 TH 2017.pdf

Abstrak

mekanisme

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2017 Nomor

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah dan Harta Agama Lainnya

ABSTRAK:

a. Bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam dan harus dikelola secara melembaga untuk meningkatkan kesejahtraan dan keadilan masyarakat; b. Bahwa untuk pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dan harta agama lainnya secara optimal dan sesuai Syariat Islam dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapatan Sadan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kolaka Timur, perlu menetapkan mekanisme pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah dan Harta Agama lainnya; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.
1. Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3885); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat 3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2013 Ten tang Organisasi Kemasyarakatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430); 4. Undang -Undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224,Tambahan Lembaran Negara Republik lndoensia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terahir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4578); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Zakat ); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2017. 9. Bahwa Surat Keputusan BAZNAS Kabupaten Kolaka Timur No. 11 Tahun 2017, tentang Nilai Zakat Profesi di Kab. Kolaka Timur;
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II MAKSUD DAN TUJUAN, BAB Ill KEWENANGAN BAZNAS KABUPATEN KOLAKA TIMUR, BAB IV TATA CARA PENGUMPULAN ZAKAT, BAB V TATA CARA PENYALURAN ZAKAT, BAB VI TATA CARA PENGELOLAAN INFAQ, BAB VIII BIAYA OPERASIONAL , BAB VII TATA CARA PENGELOLAAN HARTA AGAMA LAINNYA, BAB IX KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
18 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 39 Tahun 2016

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Kolaka Timur

Struktur Organisasi

Download :
Perbup No.39 Tahun 2016.pdf

Abstrak

kedudukan

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD.2016 / NO.39

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Kolaka Timur

ABSTRAK:

a. ba.hwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur, maka dipandang perlu menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sadan Penelitian dan Pcngembangan Kabupaten Kolaka Timur; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksucl dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Daera.h tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daera.h Kabupaten Kolaka Timur.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 8 Ta.hun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 540 l); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor- 5587) scbagaimana tela.h diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Uridang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pernbinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4593); 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah: 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nornor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur. 7. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Piagam Pegawasan Internal ( Internal Audit Charter) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur.
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH, BAB lll KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI, BAB IV TUGAS DAN FUNGSI, BAB V TATA KERJA, BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN, BAB XI PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2016.
16 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 41 Tahun 2016

Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Timur

Struktur Organisasi

Download :
Perbup No.41 Tahun 2016.pdf

Abstrak

kedudukan

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD.2016 / NO.41

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Timur

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan PasaI 7 Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkal Daerah Kabupaten Kolaka Timur, menyebutkan bahwa ketentuan lebih Ianjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah clan unit kerja dibawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
l. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pernbentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 540 l); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tah un 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambaha.n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahu n 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, tentang Pernbentukan Produk Hukum Daerah; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH , BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI, BAB IV TUGAS DAN FUNGSI JABATAN, BAB V TATA KERJA, BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2016.
14 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 41 Tahun 2018

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Struktur Organisasi

Download :
Perbub 41 Tahun 2018.pdf

Abstrak

kedudukan

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2018 Nomor 41

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja ditetapkan dengan Peraturan Bupati; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungi, Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1 7); 8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Sumber Daya Aparatur Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II BENTUK DAN NOMENKLATUR, BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI, BAB IV TUGAS DAN FUNGSI, BAB V TATA KERJA, BAB VI KEPANGKATAN,PENGANGKATAN,ESELONISASIDAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN, BAB VII KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
21 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 41 Tahun 2019

Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan PNS Daerah dan Calon PNS Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download :
perbup no. 41 tahun 2019.pdf

Abstrak

Penetapan

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2019 Nomor 41

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan PNS Daerah dan Calon PNS Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja dan fungsi pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan maka perlu diberikan Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82); Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401); Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 603); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157; 11. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2019; 14. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur;
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II RINCIAN, BAB III PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2019.
5 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT