Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 512 peraturan dalam 0,004 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 04 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN ANGGARAN 2016

Abstrak

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

PERDA NMR 4 THN 2017 TTG ...6 DISYAHKAN 2017.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 03 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Download file:

PERDA NMR 3 THN 2017 TTG ...AN KEUANGAN DPRD.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 02 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

PEDOMAN PENGELOLAAN KEKAYAAN DAN ASET TIYUH

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa

Download file:

PERDA NMR 2 THN 2017 TTG ...N DAN ASET TIYUH.pdf

kekayaan, aset

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 02,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PEDOMAN PENGELOLAAN KEKAYAAN DAN ASET TIYUH

ABSTRAK:

a.bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunanTiyuh,dibutuhkan pengelolaan kekayaan dan aset Tiyuhyang baik dan benar sehingga dapat berjalan secara terarahsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2.Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008; 3.Undang-UndangNomor12 Tahun 2011; 4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016;
Tentang pedoman pengelolaan kekayaan dan aset tiyuh, barang milim tiyuh yang berasal dari kekayaan asli milik tiyuh, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendatapan dan Belanja Tiyuh (APBTiyuh) atau perolehan Hak lainnya yang sah. rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfataan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Tiyuh.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2017.
22 Halaman, dan 2 Halaman Penjelasan

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 01 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

KAWASAN TANPA ROKOK

Abstrak

Kesehatan

Download file:

PERDA NMR 1 THN 2017 TTG ...TANPA ROKOK 2017.pdf

kesehatan, rokok, lingkungan

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 01,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang KAWASAN TANPA ROKOK

ABSTRAK:

a.bahwa guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat diperlukan pengetahuan, kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk senantiasa membiasakan hidup sehat; b.bahwa merokok adalah kebiasaan yang dapat mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu, masyarakat dan lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga diperlukan upaya pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan; c.bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka Pemerintah Daerah wajib menetapkan kawasantanpa rokokdi wilayahnya;
1.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; 2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; 4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005; 5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; 6.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; 7.Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008; 8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; 9.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; 10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 12.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999; 13.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; 14.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012; 15.Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011; 16.PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 17.Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 2 Tahun 2012; 18.Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 6 Tahun 2016;
Mengenai kawasan dan tempat tanpa rokok, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif dan perokok pasif, memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat. Dan mengatur mengenai hak dan kewajiban masyarakat.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2017.
14 Halaman, dan 4 Halaman Penjelasan

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 09 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN ANGGARAN 2017

Abstrak

APBD

Download file:

PERDA NMR 9 TH 2016 APBD.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 08 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN

Abstrak

Perikanan dan Kelautan

Download file:

PERDA NMR 8 TH 2016 TTG P...SUMBER DAYA IKAN.pdf

pertanian, perekonomian

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 08,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN

ABSTRAK:

a.bahwa Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki sumber daya ikan yang potensial untuk dikembangkan serta mempunyai nilai ekonomis yang tinggi dan dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat dalam upaya pemenuhan kebutuhan secara berkelanjutan; b.bahwa pengelolaan sumber daya ikan harusdilakukan dengan sebaik-sebaiknya;
1.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; 2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; 3.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004; 4.Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008; 5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; 6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 8.Undang-Undang Nomor 7Tahun 2016; 9.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; 10.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991; 11.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991; 12.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; 13.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 ; 14.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007; 15.Peraturan Pemerintah Nomor 27Tahun 2012; 16.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/MEN/2007; 17.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2009; 18.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.05/MEN/2009; 19.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor5 Tahun 2012; 20.Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.02/MEN/2004; 21.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NomorPER. 04/MEN/2010; 22.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 26/PERMEN-KP/2013; 23.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 35/PERMEN-KP/2013; 24.Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 24Tahun 2014;
Tentang pengelolaan sumber daya ikan yang meliputi pengelolaan sumberdaya ikan, perlindungan sumber daya ikan, perizinan usaha perikanan, pengembangan sumberdaya ikan, pembinaan dan pengawasan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2016.
11 Halaman, dan 2 Halaman Penjelasan

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN

Abstrak

Perikanan dan Kelautan

Download file:

PERDA NMR 8 TH 2016 TTG P...SUMBER DAYA IKAN.pdf

pengelolaan sumber daya ikan

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2016/NO.8, TLD NO.76

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN

ABSTRAK:

a. bahwa Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki sumber daya ikan yang potensial untuk dikembangkan serta mempunyai nilai ekonomis yang tinggi dan dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat dalam upaya pemenuhan kebutuhan secara berkelanjutan; b. bahwa pengelolaan sumber daya ikan harus dilakukan dengan sebaik-sebaiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya, sehingga perlu diatur pengelolaannya agar sumber daya ikan tetap lestari dan berkesinambungan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Pengelolaan Sumber Daya Ikan;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/MEN/2007 17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2009 18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.05/MEN/2009 19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 20. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.02/MEN/2004 21. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 04/MEN/2010 22. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 26/PERMEN-KP/2013 23. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 35/PERMENKP/2013 24. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 24 Tahun 2014
Peraturan Daerah ini mengatur tentang wilayah perikanan, ruang lingkup, pengelolaan sumber daya ikan, pengembangan sumberdaya ikan, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan, ketentuan larangan, ketentuan penyidikan, dan ketentuan pidana

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2016.
11 hlm, Penjelasan 2 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 07 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

STANDAR PENGASUHAN ANAK DALAM LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK

Abstrak

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download file:

PERDA NMR 7 TH 2016 TTG LKSA.pdf

anak, keluarga, hak anak

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 07,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang STANDAR PENGASUHAN ANAK DALAM LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK

ABSTRAK:

a.bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar; b.bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak diperlukan pengasuhan dalam keluarga atau pengasuhan alternatif yang memadai; c.menyelenggarakan pengasuhan anak yang memenuhi hak-hak anak, perluadanya standar pengasuhan anak;
1.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974; 2.Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979; 3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 ; 4.Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008; 5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; 6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; 7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; 8.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011; 9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 11.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988; 12.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; 13.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012; 14.Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990; 15.Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010; 16.Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010; 17.Peraturan MenteriNegara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008; 18.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009; 19.Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2009; 20.Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2009; 21.Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2010; 22.Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor30/HUK/2011; 23.Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012; 24.Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012; 25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80Tahun 2015; 26.Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 135/HUK Tahun 2009; 27.Keputusan Menteri Sosial Republik IndonesiaNomor 15A/HUK/2010; 28.Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2015; 29.Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016;
Standar pengsuhan anak dalam lembaga kesejahteraan sosial anak, bertujuan untuk memperkuat pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pengasuhan dalam keluarganya, memberikan pedoman bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dalam melaksanakan perannya sebagai alternatif terakhir dalam pengasuhan anak. Dan dilaksanakan dalam lingkup pembinaan, rehabilitasi dll.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2016.
14 Halaman, dan 3 Halaman Penjelasan

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 7 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

STANDAR PENGASUHAN ANAK DALAM LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK

Abstrak

Hak Asasi Manusia Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download file:

PERDA NMR 7 TH 2016 TTG LKSA.pdf

STANDAR PENGASUHAN ANAK DALAM LKSA

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2016/NO.7, TLD NO.75

Peraturan Daerah (PERDA) tentang STANDAR PENGASUHAN ANAK DALAM LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK

ABSTRAK:

a. bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi; b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak diperlukan pengasuhan dalam keluarga atau pengasuhan alternatif yang memadai; c. bahwa untuk memastikan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) menyelenggarakan pengasuhan anak yang memenuhi hak-hak anak, perlu adanya standar pengasuhan anak; d. bahwa berdasarkan pertimbagan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Standar Pengasuhan Anak Dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak;
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 14. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 15. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 16. Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 19. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2009 20. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2009 21. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2010 22. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30/HUK/2011 23. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 24. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 26. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 135/HUK Tahun 2009 27. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15A/HUK/2010 28. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2015 29. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016
Perda ini mengatur tentang penyelenggaraan pengasuhan anak, anak asuh, pelaksanaan lingkup, sarana, prasarana dan standarisasi, penempatan dan sosialisasi pengasuhan, koordinasi pelaksanaan, serta sumber pendanaan

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2016.
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
14 hlm, Penjelasan 3 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 06 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

PERDA NMR 6 TH 2016 PEMBE...AERAHA DEAL 2016.pdf

perangkat daerah, pemerintah daerah

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 06,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

ABSTRAK:

a.perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
1.Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008; 2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 3.Undang-Undang Nomor 5Tahun 2014; 4.Undang-Undang Nomor 30Tahun 2014; 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 6.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun2016; 7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor80Tahun 2015;
Tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten tulang bawang barat, sekretariat Daerah; sekretariat DPRD; inspektorat; dinas; badan; dan kecamatan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2016.
12 Halaman, dan 5 Halaman Penjelasan

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2016.