Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat, tertib administrasi kependudukan secara terarah dan terpadu serta untuk menyediakan data dan informasi kependudukan yang menjadi dasar rujukan bagi penyelenggaraan
pembangunan daerah perlu peran serta Pemerintah Daerah;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2006; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 52 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 40 Tahun 2019; PP No. 92 Tahun 2012; PP No. 40 Tahun 2019; Perpres No. 26 Tahun 2009; Perpres No. 96 Tahun 2018; Permendagri No. 9 Tahun 2011; Permendagri No. 14 Tahun 2015; Permendagri No. 2 Tahun 2016; Permendagri No. 9 Tahun 2016; Permendagri No. 119 Tahun 2017; Permendagri No. 120 Tahun 2017; Permendagri No. 7 Tahun 2019; Permendagri No. 53 Tahun 2019; Permendagri No. 95 Tahun 2019; Permendagri No. 96 Tahun 2019; Permendagri No. 102 Tahun 2019; Permendagri No. 108 Tahun 2019; Permendagri No. 109 Tahun 2019; Permendagri No. 14 Tahun 2020; Permendagri No. 57 Tahun 2021; Permendagri No. 72 Tahun 2022; Permendagri No. 73 Tahun 2022; Permendagri No. 74 Tahun 2022
Peraturan Daerah ini menetapkan mengenai Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Maret 2023.
42 hlmn
Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2023
Peraturan Daerah (Perda) tentang Sistem Jaringan Utilitas Terpadu
ABSTRAK:
Dalam rangka dengan semakin meningkatnya pembangunan di wilayah Kota Bandar Lampung sejalan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat akan fasilitas utilitas, telah mendorong pembangunan jaringan utilitas sehingga untuk
menjamin kenyamanan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan maka perlu keterpaduan dalam penempatan jaringan utilitas di wilayah Kota Bandar Lampung;
keberadaan Kota Bandar Lampung sebagai daerah daerah transit kegiatan perekonomian antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa, sekaligus sebagai Kota Jasa, Perdagangan dan Pusat Pemerintahan memerlukan infrastruktur jaringan utilitas yang terintegrasi guna memberikan pelayanan secara maksimal kepada
masyarakat dengan mempertimbangkan fungsionalitas dan estetika infrastruktur secara optimal;
dalam rangka memberikan kepastian hukum, jaminan ketertiban dan kenyamanan masyarakat serta kelestarian lingkungan, perlu adanya regulasi
mengenai penyelenggaraan jaringan utilitas di Kota Bandar Lampung;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Jaringan Utilitas Terpadu.
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 36 Tahun 1999; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 30 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 2 Tahun 2017; UU No. 17 Tahun 2019; PP No. 52 Tahun 2000; PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 14 Tahun 2012; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 121 Tahun 2015; PP No. 14 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 22 Tahun 2020; PP No. 5 Tahun 2021; PP No. 21 Tahun 2021; PP No. 22 Tahun 2021; PP No. 30 Tahun 2021; PMK No. 20/PRT/M/2010; PMK No. 02/PRT/M/2014; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Perda Kota Bandar Lampung No. 1 Tahun 2021; Perda Kota Bandar Lampung No. 4 Tahun 2021
Peraturan Daerah ini menetapkan mengenai Sistem Jaringan Utilitas Terpadu.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Maret 2023.
24 hlmn
Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2023
Peraturan Daerah (Perda) tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
ABSTRAK:
Dalam rangka perusahaan memiliki tanggung jawab sosial, kemitraan dan bina lingkungan untuk mewujudakan pembangunan berkelanjutan yang bermanfaat baik untuk perusahaan maupun masyarakat setempat;
untuk memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan perlu koordinasi dan sinergi dengan program Pemerintah Daerah agar dapat terlaksana dengan baik, tertib, aman dan terkendali;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
Dasar hukum Pweraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 47 Tahun 2012; PP No. 54 Tahun 2017; PermenBUMN No. PER-05/MBU/2021; Perda Provinsi Lampung No. 20 Tahun 2012; Perda Provnsi Lampung No. 6 Tahun 2019
Peraturan Daerah ini menetapkan mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Maret 2023.
12 hlmn
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2023
Perda Kota Bandar Lampung No. 1 Tahun 2024 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Mencabut
Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2011 tentang RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
Peraturan Daerah (Perda) tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk mewujudkan tertib
penyelenggaraan bangunan gedung agar sesuai
dengan ketentuan dan terwujudnya kepastian
hukum dalam penyelenggaraan bangunan perlu
dilakukan pengendalian oleh Pemerintah Daerah
melalui penerbitan Persetujuan Bangunan
Gedung; nomenklatur mengenai izin mendirikan
bangunan telah dihapus seiring dengan terbitnya
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Keija dan Peraturan Pemerintah Nomor 16
Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung dan menggantinya dengan
nomenklatur Persetujuan Bangunan Gedung; untuk melaksanakan Pemungutan
retribusi persetujuan bangunan gedung
memerlukan dasar hukum sehingga Peraturan
Daerah yang berisi ketentuan tentang retribusi
izin mendirikan bangunan sebagaimana diatur
dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung
Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi
Perizinan Tertentu perlu disesuaikan.
Dasar Hukum PERDA ini adalah UU NO. 28 Tahun 1959; UU NO. 28 Tahun 2002; UU NO. 23 Tahun 2014; UU NO. 1 Tahun 2022; PP NO. 12 Tahun 2019; PP NO. 10 Tahun 2021; PP NO. 16 Tahun 2021.
Peraturan PERDA ini menetapkan mengenai Peraturan Daerah Tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2023.
Retribusi Pesetujuan Bangunan Gedung.
Lampiran File: 47 hlm.
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Bandar Lampung Nomor 49 Tahun 2023
NILAI DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
2023
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 49,
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Nilai dan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung
ABSTRAK:
Dalam rangka keseragaman dalam rangka penentuan nilai dan kelas jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung, diperlukan kelas jabatan; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung.
Dasar Hukum ini adalah UU NO 28 Tahun 1959; UU NO 20 Tahun 2023; UU NO 23 Tahun 2014; PP NO 18 Tahun 2016; PP NO 11 Tahun 2017; PERMENPAN RB NO 34 Tahun 2011; PERMENPAN RB NO 26 Tahun 2011; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2011; PERMENPAN RB NO 39 Tahun 2013; PERMENPAN RB NO 1103 Tahun 2022; PERMENPAN R NO 45 Tahun 2022;
Peraturan Walikota ini menetapkan mengenai Nilai dan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
Lampiran File: 40 hlm.
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Bandar Lampung Nomor 45 Tahun 2023
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DI KOTA BANDAR LAMPNG
2023
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 45,
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan dan Pemberdayaan Koperasi di Kota Bandar Lampung
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan koperasi berkualitas, melalui Program Pemberdayaan dan pengembangan Koperasi diperlukan adanya Koperasi berkesinambungan oleh Dinas Koperasi dan UKM; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan dan Pemberdayaan Koperasi di Kota Bandar Lampung;
Dasar Hukum ini adalah UU NO 28 Tahun 1959; UU NO 25 Tahun 1992; UU NO 23 Tahun 2014; PP NO 17 Tahun 2019; PERMENDAGRI NO 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021; PERWALI NO 55 Tahun 2021;
Peraturan Walikota ini menetapkan mengenai Pedoman Pelaksanaan Pembinaan dan Pemberdayaan Koperasi di Kota Bandar Lampung.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2023.
Lampiran File: 8 hlm.
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Bandar Lampung Nomor 44 Tahun 2023
SINERGITAS PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL MENENGAH DI KOTA BANDAR LAMPUNG MELALUI SISTEM INFORMASI DATABASE INDUSTRI KECIL MENENGAH KOTA BANDAR LAMPUNG
2023
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 44,
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Sinergitas Pemberdayaan Industri Kecil Menengah Di Kota Bandar Lampung melalui sistem informasi database industri kecil menengah kota bandar lampung
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sektor Industri Kecil Menengah perlu pemberdayaan Industri Kecil Menengah di Kota Bandar Lampung dengan cara mensinergikan kegiatan antar OPD, adanya keselarasan program dan kegiatan pada OPD-OPD terkait, untuk menyelaraskan dan mensinergikan IKM perlu adanya database dalam sistem terpadu IKM di Kota Bandar Lampung berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Bandar Lampung
Dasar Hukum ini adalah UU NO 28 Tahun 1959; UU NO 23 Tahun 2014; UU NO 3 Tahun 2014; PP NO 107 Tahun 2015; PP NO 29 Tahun 2018; Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 78/M-IND/PER/9/2007; Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 41/M-IND/OER/6/2008; Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia nomor 64/M-IND/PER/7/2016; Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 14 Tahun 2021; PERDA NO 4 Tahun 2020; PERWALI NO 62 Tahun 2021.
Peraturan Walikota ini menetapkan mengenai Sinergitas Pemberdayaan Industri Kecil Menengah Di Kota Bandar Lampung melalui sistem informasi database industri kecil menengah kota bandar lampung.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2023.
Lampiran File: 7 hlm.
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Bandar Lampung Nomor 43 Tahun 2023
PEMBENTUKAN PEGAWAITENAGA KONTRAK KHUSUS PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
2023
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 43,
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pembentukan pegawai tenaga kontrak khusus pemerintah kota bandar lampung
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan guna kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada Pemerintah Kota Bandar Lampung, diperlukan adanya Tenaga Kontrak Khusus dalam membantu pelaksanaan tugastugas Wali Kota Bandar Lampung; untuk kelancaran pemenuhan Pegawai Tenaga Kontrak Khusus tersebut agar lebih berdaya guna dipandang perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Bandar Lampung.
Dasar Hukum ini adalah UU NO 28 Tahun 1959; UU NO 20 Tahun 2023; UU NO 23 Tahun 2014; PERDA NO 7 Tahun 2022; PERWALI NO 1 Tahun 2022.
Peraturan Walikota ini menetapkan mengenai Pembentukan pegawai tenaga kontrak khusus pemerintah kota bandar lampung.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2023.
Lampiran File: 6 hlm.
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Bandar Lampung Nomor 42 Tahun 2023
Percepatan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Dan Pengawasan Transformasi Digital Pemerintah Kota Bandar Lampung.
2023
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 42,
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Percepatan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dan Pengawasan Transformasi Digital Pemerintah Kota Bandar Lampung.
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya dilingkungan Pemerintah Kota bandar Lampung diperlukan percepatan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik; dalam rangka menjaga akuntabilitas tata kelola penerapan teknologi informasi diperlukan mekanisme pengawasan tranformasi digital; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Percepatan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Dan Pengawasan Transformasi Digital Pemerintah Kota Bandar Lampung.
Dasar Hukum ini adalah UU NO 28 Tahun 1959; UU NO 17 Tahun 2003; UU NO 23 Tahun 2014; PP NO 60 Tahun 2008; PP NO 12 Tahun 2017; PERPRES NO 95 Tahun 2018; Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Badan Siber Dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021; PERWALI NO 18 Tahun 2022; PERWALI NO 54 Tahun 2021; PERWALI NO 11 Tahun 2020.
Peraturan Walikota ini menetapkan mengenai Percepatan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dan Pengawasan Transformasi Digital Pemerintah Kota Bandar Lampung.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2023.
Lampiran File: 7 hlm.
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Bandar Lampung Nomor 41 Tahun 2023
PERLINDUNGAN PELAPOR D1 LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
2023
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 41,
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perlindungan Pelapor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta agar tidak terjadi penyalahgunaan pelanggaran disiplin, dan kode etik di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung perlu untuk mendorong dan meningkatkan peran serta pegawai ASN, pegawai Non ASN dan Masyarakat; untuk memberikan rasa aman atas informasi pelaporan pelanggaran/ pengaduan yang disampaikan oleh pegawai ASN dan Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung dan/atau masyarakat; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas perlu untuk menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perlindungan Pelapor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung
Dasar Hukum ini adalah UU NO 28 Tahun 1959; UU NO 13 Tahun 2006; UU NO 23 Tahun 2014; PP NO 43 Tahun 2018; PERMENDAGRI NO 23 Tahun 2007; PERDA NO 7 Tahun 2016.
Peraturan Walikota ini menetapkan mengenai Perlindungan Pelapor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2023.
Lampiran File: 10 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
