PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 772 peraturan dalam 0,006 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Pajak dan Retribusi Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERWALI Kota Palembang No. 89 Tahun 2011 tentang Penetapan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar
Download file:
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Lingkungan Hidup
Download file:
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Pajak dan Retribusi Daerah
Download file:
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Pajak dan Retribusi Daerah
Download file:
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Pajak dan Retribusi Daerah
Download file:
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Pajak dan Retribusi Daerah
Download file:
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Pajak dan Retribusi Daerah
Download file:
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang No. 1 Tahun 2011
Pengadaan Barang/Jasa
Download file:
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang No. 72 Tahun 2010
BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Penanaman Modal dan Investasi
Download file:
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 71 Tahun 2010
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Penanaman Modal dan Investasi
Download file:

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan