Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari TA 2019
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka perencanaan dan penyusunan APBNagari, perlu disusun suatu pedoman yang akan digunakan oleh PemNag. dalam merencanakan dan menyusun APBNagari.
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 39 Tahun 2004, PP No. 39 Tahun 2007, PP No. 43 Tahun 2014, PP No. 60 Tahun 2014, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 55 Tahun 2008, Permendagri No. 114 Tahun 2014, PMK No. 199/PMK.07/2017, PMK No. 50/PMK.07/2017, Permendagri No. 20 Tahun 2018, Perda Kab. Solok No. 7 Tahun 2006
Pedoman penyusunan APBNagari TA 2019, meliputi:
a. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Nagari dengan kebijakan Pemda;
b. Prinsip penyusunan APBNagari;
c. Kebijakan penyusunan APBNagari;
d. Teknis penyusunan APBNagari;
e. Teknis evaluasi Rancangan APBNagari;
f. Perubahan APBNagari; dan
g. hal-hal khusus lainnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2019.
38 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Solok Nomor 40 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2020 Nomor 40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Perbup Solok No. 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari di Kab. Solok TA 2020
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya PMK No. 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan kedua atas PMK No. 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, maka terhadap Perbup No. 4 Tahun 2020
UU No 12 Tahun 1956, UU No. 6 tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 39 Tahun 2004, PP No. 43 Tahun 2014, PP No. 60 Tahun 2014, Permendagri No. 20 Tahun 2018, PMK No. 205/PMK.07/2019, Perda Kab. Solok No. 12 Tahun 2019, Perbup Solok No. 57 Tahun 2019
Beberapa ketentuan dalam Perbup Solok No. 4 Tahun 2020 diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 12 diubah
2. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 2 Pasal yaitu Pasal 12A dan Pasal 12B
3. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 13 disisipkan 1 (satu) ayat (1A)
4. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 Pasal yaitu Pasal 13A
5. Ketentuan ayat (1) Pasal 14 dihapus
6. ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah
7. Ketentuan Pasal 16 diubah
8. Diantara Pasal 18 dan pasal 19 disisipkan 2 Pasal baru yaitu Pasal 18A dan Pasal 18B
9. Ketentuan Pasal 19 diubah
10. Lampiran diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2020.
Perbup No. 4 Tahun 2020
20 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Solok Nomor 40 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di kabupaten Solok
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memperkuat upaya perilaku hidup bersih dan sehat, mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar, perlu menyelenggarakan sanitasi total berbasis masyarakat
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 18 Tahun 2008, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 82 Tahun 2001, PP No. 66 Tahun 2014, Permenkes No. 3 Tahun 2014
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Penyelenggaraan
3. Tanggung Jawab dan Peran Pemerintah Daerah dan Pemerintah Nagari
4. Strategi
5. Pemantauan dan Evaluasi
6. Pelaporan
7. Pendanaan
8. Pembinaan dan Pengawasan
9. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2019.
16 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Solok Nomor 40 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SOLOK NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOLOK
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Solok Nomor 41 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2020 Nomor 41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemkab. Solok
ABSTRAK:
bahwa dengan berlakunya Permendagri No. 3 Tahun 2017 tentang PPID Kementerian Dalam Negeri dan Pemda maka terhadap Perbup Solok No. 23 tahun 2015.
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 11 Tahun 2008, UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 43 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 39 Tahun 2004, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 61 Tahun 2010, Permendagri No. 3 Tahun 2017
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Akses Informasi dan Dokumentasi Publik
3. Hak dan Kewajiban Pemda
4. PPID
5. Kelembagaan PPID
6. kelengkapan PLID
7. Mekanisme Permohonan Informasi dan Dokumentasi
8. Pembinaan dan Pengendalian PLID
9. Keberatan dan Sengketa Informasi
10. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2020.
38 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Solok Nomor 41 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Perbup Solok No. 35 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pemberian bantuan keuangan pada parpol agar dapat dilaksanakan secara proporsional telah ditetapkan Perbup. No. 36 Tahun 2018. Bahwa terkait akan berakhirnya keanggotaan DPRD kabupaten Solok hasil pemilu tahun 2014 dan evaluasi penyaluran bantuan keuangan kepada parpol, maka terhadap Perbup tersebut dilakukan perubahan
UU No. 12 tahun 1956, UU No. 2 Tahun 2008, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 39 Tahun 2004, PP No. 5 Tahun 2009, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 36 Tahun 2018, Perda Kab. Solok No. 3 tahun 2017, Perbup Kab. Solok No. 35 Tahun 2018
Diantara BAB IX dan X Perbup No. 35 Tahun 2018 disisipkan 1 Bab baru yaitu Bab IXA
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2019.
4 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Solok Nomor 41 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2020 Nomor 42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemkab. Solok
ABSTRAK:
bahwa pengelolaan pengaduan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang menjadi sa;ah satu area perubahan reformasi birokrasi. Dalam pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat untuk dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran perlu adanya pedoman yang jelas dalam penerapannya.
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 11 tahun 2008, UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 37 Tahun 2008, UU No. 25 tahun 2009, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 39 Tahun 2004, PP No. 12 Tahun 2017, PP No. 96 Tahun 2012, Perpres No. 76 Tahun 2013, PermenPAN No. 24 Tahun 2014, PermenpanRB No. 3 Tahun 2015, PermenPANRB No. 62 Tahun 2018
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Hak Pengadu dan Kewajiban Pengelola
3. Azas dan Prinsip Penanganan Pengaduan Masyarakat
4. Bentuk Pengaduan Masyarakat
5. Sarana Pengaduan
6. Pengelola Pelayanan Pengaduan Masyarakat Melalui Lapor
7. Prosedur Penanganan Lapor
8. Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi
9. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2020.
17 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Solok Nomor 42 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Vital di Lingkungan Pemkab. Solok
ABSTRAK:
bahwa arsip vital merupakan arsip dinamis yang memerlukan perlakuan khusus baik dalam hal pengamanan maupun perlindungan karena informasi yang dimilikinya sangat terkait dengan keberadaan dan keberlangsungan organisasi pencipta arsip
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 24 Tahun 2007, UU No. 43 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 39 Tahun 2004, PP No. 28 Tahun 2012, Perka Arsip Nasional No. 6 Tahun 2005, Perda Kab. Solok 7 Tahun 2014
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Pengelolaan Arsip Vital
3. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2019.
32 Hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
