PERBUP ini mengatur mengenai kewenangan penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah; informasi dan pelaporan hasil verifikasi kerugian daerah; penentuan nilai kerugian daerah; penagihan dan penyetoran; penatausahaan dan akuntansi; pelaporan penyelesaian tuntutan ganti kerugian; dan penghapusan piutang atas kerugian daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2023.
PERBUP ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Bupati Natuna Nomor 30 Tahun 2022
49 hal.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 46 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 46
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa mengingat pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2017, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Natuna tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
UU NO. 21 TAHUN 1997; UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 25 TAHUN 2002; UU NO. 17 TAHUN 2003; UU NO. 1 TAHUN 2004; UU NO. 15 TAHUN 2004; UU NO. 25 TAHUN 2004; UU NO. 33 TAHUN 2004; UU NO. 28 TAHUN 2009; UU NO. 12 TAHUN 2011; UU NO, 23 TAHUN 2014; PP NO. 109 TAHUN 2000; PP NO. 58 TAHUN 2005; PP NO. 18 TAHUN 2017; PERMENDAGRI NO. 13 TAHUN 2006; PERMENDAGRI NO. 31 TAHUN 2016; PERDA KAB NATUNA NO. 6 TAHUN 2013; PERDA KAB. NATUNA NO. 1 TAHUN 2017
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2017
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2017.
Merubah Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2017
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 47 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 47
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Dilingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Natuna
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, dan kesejahteraan Pegawai di lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Natuna dengan berpedoman pada ketentuan pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 perlu diberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja bagi Pegawai Negeri sipil di lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Natuna.
UU NO. 28 TAHUN 1999; UU NO. 25 TAHUN 2002; UU NO. 12 TAHUN 2011; UU NO. 5 TAHUN 2014; UU NO. 23 TAHUN 2014; UU NO. 23 TAHUN 2014; PP NO. 58 TAHUN 2005; PP NO. 18 TAHUN 2016; PP NO. 11 TAHUN 2017; PERMENDAGRI NO. 13 TAHUN 2006; PERDA KAB NATUNA NO. 6 TAHUN 2016; PERBUP NO. 63 TAHUN 2016
Tambahan Penghasilan adalah penghasilan dalam bentuk uang di luar gaji dan tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada PNS yang ditetapkan oleh Bupati dan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2017.
11
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 47 Tahun 2023
Peraturan Bupati Nomor 29 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penurunan Stunting di Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018 Nomor 29)
Peraturan Bupati Natuna Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 45)
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 287
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Percepatan Penurunan Stunting
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung strategi nasional percepatan penurunan stunting guna mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan, serta bahaya kondisi gagal percepatan penurunan stunting memerlukan intervensi spesifik, intervensi sensitif, dan dukungan teknis yang dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara pemerintah daerah, desa/kelurahan, dan pemangku kepentingan, serta berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, maka perlu menetapkan PERBUP
Dasar hukum PERBUP ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 53 Th. 1999 std terakhir dengan UU No. 34 Th. 2008; UU No. 36 Th. 2009 stdd UU No. 6 Th. 2023; UU No. 23 Th. 2014 std terakhir dengan UU No. 6 Th. 2023; Perpres No. 18 Th. 2020; Perpress No. 72 Th. 2021; PerBKKBN No. 12 Th. 2021
PERBUP ini mangatur mengenai kelompok sasaran, Intervensi spesifik dan Intervensi
sensitif; bentuk kegiatan; strategi pendekatan; tahapan percepatan, pencegahan dan penurunan angka stunting; koordinasi penyelenggaraan percepatan dan penurunan
angka Stunting; rencana aksi daerah; pembinaan dan pengawasan; evaluasi dan pelaporan; penghargaan; dan pembiayaan Percepatan Penurunan Stunting
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2023.
PERBUP ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Bupati Nomor 29 tahun 2018 dan Peraturan Bupati Natuna Nomor 45 Tahun 2021
16 hal.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 48 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 48
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 63 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Insfektorat dan Badan Kabupaten Natuna
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya usulan perubahan uraian tugas dan fungsi serta tata kerja pada perangkat daerah, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Inspektorat dan Badan Kabupaten Natuna
UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 25 TAHUN 2002; UU NO. 12 TAHUN 2011; UU NO. 5 TAHUN 2014; UU NO. 23 TAHUN 2014; UU NO. 18 TAHUN 2016; PERMENDAGRI NO. 80 TAHUN 2015; PERDA KAB NATUNA NO. 6 TAHUN 2016
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 63 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Inspektorat dan Badan Kabupaten Natuna diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2017.
MERUBAH Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 63 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Inspektorat dan Badan Kabupaten Natuna
33
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 48 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 133
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN
ABSTRAK:
Pajak Hiburan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat membiayai pelaksanaan pembangunan di daerah; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 19 Tahun 1997; UU Nomor 53 Tahun 1999; UU Nomor 14 Tahun 2002; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 11 Tahun 2008; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 11 Tahun 2020; PP Nomor 135 Tahun 2000; PP Nomor 69 Tahun 2010; PP Nomor 55 Tahun 2016; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2019; Perda Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021; dan Perda Kabupaten Natuna Nomor 19 Tahun 2021
Peraturan ini melingkupi Objek dan Subjek Wajib Pajak, Wilayah Pungutan Pajak, Dasar Pengenaan, Tarif, Cara Perhitungan, Masa Pajak dan Jenis, Tata Cara Pemungutan Pajak dan beberapa hal yang berkaitan dengan Pajak Hiburan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2022.
Mencabut Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan
-
32
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 49 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 49
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang perubahan Kedua Kedua Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya usulan perubahan tentang susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna, maka perlu
dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna
UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 25 TAHUN 2002; UU NO. 12 TAHUN 2011; UU NO. 5 TAHUN 2014; UU NO. 23 TAHUN 2014; PP NO. 18 TAHUN 2016; PERMENDAGRI NO. 80 TAHUN 2015; PERDA KAB NATUNA NO. 6 TAHUN 2016; PERDA KAB NATUNA NO. 3 TAHUN 2017
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Keda Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2017.
MERUBAH Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Keda Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna
54
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 49 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 134
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK PARKIR
ABSTRAK:
Pajak Parkir merrrpakan salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat membiayai pelaksanaan pembangunan di daerah; bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 94, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 38 peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 19 Tahun 1997; UU Nomor 53 Tahun 1999; UU Nomor 14 Tahun 2002; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 11 Tahun 2008; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 11 Tahun 2020; PP Nomor 135 Tahun 2000; PP Nomor 69 Tahun 2010; PP Nomor 55 Tahun 2016; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2019; Perda Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021; dan Perda Kabupaten Natuna Nomor 19 Tahun 2021
Peraturan ini melingkupi Objek dan Subjek Wajib Pajak, Wilayah Pungutan Pajak, Dasar Pengenaan, Tarif, Cara Perhitungan, Masa Pajak dan Jenis, Tata Cara Pemungutan Pajak dan beberapa hal lainnya yang berkaitan dengan Pajak Parkir
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2022.
Mencabut Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir di Kabupaten Natuna
-
36
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 50 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 50
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 36 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak tetap Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna
ABSTRAK:
bahwa sesuai dengan surat Sekretaris DPRD Kabupaten Natuna nomor 175/SETWAN-UMUM/IX/20177 /340 tanggal 18 September perihal Usulan Analisa Kebutuhan Protokoler Alat Kelengkapan DPRD, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan ketentuan mengenai perjalanan dinas bagr Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna;
UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 25 TAHUN 2002; UU NO. 17 TAHUN 2003; UU NO. 1 TAHUN 2004; UU NO. 15 TAHUN 2004; UU NO. 33 TAHUN 2004; UU NO. 27 TAHUN 2009; UU NO. 12 TAHUN 2011; UU NO. 23 TAHUN 2014; PP NO. 101 TAHUN 2000; PP NO. 58 TAHUN 2005; PP NO. 53 TAHUN 2010; PERMENKEU NO. 113/pmk.05/2012; PERMENDAGRI NO. 29 TAHUN 2016; PERMENDAGRI NO. 80 TAHUN 2015; PERMENPAN-RB NO. 25 TAHUN 2016; PERATURAN DIRJEN PERBENDAHARAAN NO. PER-22/PB/2013; PERDA NO. 6 TAHUN 2013
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 tentang perjalanan dinas bagi pejabat negara, pimpinan dan anggota dewan perwakilan ralqyat daerah, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap di lingkungan pemerintah kabupaten diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2017.
MERUBAH Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 tentang perjalanan dinas bagi pejabat negara, pimpinan dan anggota dewan perwakilan ralqyat daerah, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap di lingkungan pemerintah kabupaten
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 51 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 51
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERSYARATAN DAN TATA CARA MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS PERMINTAAN SENDIRI PADA PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
ABSTRAK:
bahwa Bupati Natuna dalam menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Natuna dibantu Perangkat Daerah yang berisikan Pegawai Aparatur Sipil Negara baik yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil rnaupun Pegawai Pemerintah Daerah dengan perjanjian kerja;
UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 25 TAHUN 2002; UU NO. 12 TAHUN 2011; UU NO. 5 TAHUN 2014; UU NO. 23 TAHUN 2014; UU NO. 30 TAHUN 2014; PP NO. 53 TAHUN 2010; PP NO. 46 TAHUN 2011; PP NO. 18 TAHUN 2016; PP NO. 11 TAHUN 2017; PERDA KAB. NATUNA NO. 7 TAHUN 2011; PERDA KAB. NATUNA NO. 6 TAHUN 2016
Peraturan ini menjelaskan tentang tata cara mutasi pada PNS di Kab. Natuna, Mutasi adalah perpindahan jabatan dan/atau tempat bertugas seorang PNS. Mutasi terdiri dari Mutasi Masuk adalah perpindahan tempat bertugas seorang PNS ke Perangkat Daerah Kabupaten Natuna; Mutasi Keluar adalah perpindahan tempat bertugas seorang PNS pada Perangkat Daerah Kabupaten Natuna ke Instansi Pusat atau instansi pada daerah lainnya; Mutasi Antar Perangkat Daerah adalah perpindahan jabatan dan/atau tempat berfugas
seorang PNS antar Perangkat Daerah Kabupaten Natuna.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2017.
14
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
