alokasi pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur Rumah Sakit Daerah yang bersumber berasal dari Pinjaman Daerah
UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2007; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 1 Tahun 2008; PP Nomor 30 Tahun 2011; PERMEN Negeri Nomor 13 Tahun; PERMEN Nomor 1 Tahun 2014; PERDA Nomor 1 Tahun 2008; PERDA Nomor 3 Tahun 2011; PERDA Nomor 24 Tahun 2011
Keuangan Negara, Perbendaharaan Negara, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintahan Daerah, Perimbangan Keuangan, Pembentukan Kabupaten Pesawaran, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pengelolaan Keuangan Daerah, Investasi, Pinjaman Daerah, Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembentukan Produk Hukum, Urusan Pemerintahan Kabupaten Pesawaran, Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
7 halaman, penjelasan 2 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesawaran Nomor 3 Tahun 2014
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENGELOLAAN SAMPAH KABUPATEN PESAWARAN
ABSTRAK:
membentuk peraturan daerah Kabupaten Pesawaran tentang pengelolaan sampah
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2007; UU Nomor 18 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2011; PERMEN Nomor 33 Tahun 2010; PERDA Nomor 1 Tahun 2008.
PERDA, Pembentukan Kabupaten Pesawaran, Pengelolaan Sampah, Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pedoman Pengelolaan Sampah, Urusan Pemerintahan Kabupaten Pesawaran
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
13 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2014
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
ABSTRAK:
membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 19 Tahun 1997; UU Nomor 14 Tahun 2002; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2007; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 27 Tahun 1983; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 91 Tahun 2010; PP Nomor 69 Tahun 2010; PERMEN Nomor 148/PMK.07/2010; PERDA Nomor 01 Tahun 2008; PERDA Nomor 3 Tahun 2011; PERDA Nomor 5 Tahun 2011
Hukum Acara Pidana, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Pengadilan Pajak, Keuangan Negara, Perbendaharaan Negara, Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, PERDA, Perimbangan Keuangan, Pembentukan Kabupaten, Pajak, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pelaksanaa KUHP, Pengelolaan Keuangan Daerah, Jenis Pajak yang Dipungut, Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif, embaga Internasional yang tidak dikenakan Pajak, Urusan Pemerintahan, Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 2013.
18 Halaman, penjelasan 6 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesawaran Nomor 2 Tahun 2013
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
ABSTRAK:
membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 19 Tahun 1997; UU Nomor 14 Tahun 2002; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2007; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 27 Tahun 1983; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 91 Tahun 2010; PP Nomor 69 Tahun 2010; PERMEN Nomor 148/PMK.07/2010; PERDA Nomor 01 Tahun 2008; PERDA Nomor 3 Tahun 2011; PERDA Nomor 5 Tahun 2011
Hukum Acara Pidana, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Pengadilan Pajak, Keuangan Negara, Perbendaharaan Negara, Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pemerintahan Daerah, Perimbangan Keuangan, Pembentukan Kabupaten Pesawaran, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengelolaan Keuangan Daerah, Jenis Pajak yang Dipungut, Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak, Lembaga Internasional yang tidak dikenakan Pajak, Urusan Pemerintahan, Urusan Pemerintaha, Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja,
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
18 Halaman, penjelasan 6 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesawaran Nomor 4 LAMPIRAN IV Tahun 2012
Peraturan Daerah (Perda) NO. 10, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2012 NOMOR 10
Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Pasar Tradisional
ABSTRAK:
a. bahwa pasar tradisional merupakan salah satu entitas ekonomi
strategis yang mendinamisasi dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, khususnya pada sektor perdagangan;
b.bahwa dengan pesatnya perkembangan usaha perdagangan retail modern dalam skala besar, maka diperlukan usaha perlindungan terhadap pasar tradisional agar mampu bertahan dan berkembang;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Pasar Tradisional;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 5 Tahun 1999, UU No 32 Tahun 2004, UU No 33 Tahun 2004, UU No 33 Tahun 2007, UU No 20 Tahun 2008, UU No 12 Tahun 2011, PP No 32 Tahun 1998, PP No 38 Tahun 2007, Perpres No 112 Tahun 2007,
Permendagri No 42 Tahun 2007, Permendag No 53/M-DAG/PER/12/2008,
Permendagri No 53 Tahun 2011, Permendagri No 20 Tahun 2012, PERDA Kabupaten Pesawaran No 1 Tahun 2008.
Tentang Perlindungan Pasar Tradisional
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2012.
12
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pesawaran Nomor 9 Tahun 2012
Tentang Pembentuk 4 (Empat) Desa di Kabupaten Pesawaran
2012
Peraturan Daerah (Perda) NO. 9, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2012 NOMOR 39
Peraturan Daerah (Perda) tentang Pembentuk 4 (Empat) Desa di Kabupaten Pesawaran
ABSTRAK:
a. bahwa Desa Tanjung Rejo, Desa Paguyuban, Desa Gayau dan Desa Bangun Rejo Kabupaten Pesawaran dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 16 Tahun 2007 sehingga desa tersebut belum memiliki kode dan data wilayah administrasi pemerintahan desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu membentuk 4 (empat) Desa di Kabupaten Pesawaran yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 32 Tahun 2004, UU No 33 Tahun 2004,
UU No 33 Tahun 2007, UU No 12 Tahun 2011, PP No 72 Tahun 2005, PP No 38 Tahun 2007, Permendagri No 28 Tahun 2006, Permendagri No 53 Tahun 2011,
PERDA Kabupaten Pesawaran No 1 Tahun 2008, PERDA Kabupaten Pesawaran No 5 Tahun 2010, PERDA Kabupaten Pesawaran No 4 Tahun 2011, PERDA Kabupaten Pesawaran No 6 Tahun 2011.
Tentang Pembentuk 4 (Empat) Desa di Kabupaten Pesawaran
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2012.
8
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pesawaran Nomor 8 Tahun 2012
BUMD / Badan Usaha Milik DaerahAir, Sistem Penyediaan Air Minum
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Pesawaran di Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2012 Nomor 9)
Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Pesawaran Di Kabupaten Pesawaran
2012
Peraturan Daerah (Perda) NO. 8, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2012 NOMOR 8
Peraturan Daerah (Perda) tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Pesawaran Di Kabupaten Pesawaran
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Air Minum, pengembangan sistem penyediaan air minum menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menjamin hak setiap orang dalam mendapatkan air minum bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupanyang sehat, bersih, dan produktif sesuai dengan Peraturan Perundang undangan;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (2) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum dilakukan oleh BUMN atau BUMD yang dibentuk secara khusus untuk pengembangan sistem penyediaan air minum;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 huruf b Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, salah satu wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum adalah dapat membentuk BUMD penyelenggara pengembangan sistem penyediaan air minum;
d. bahwa untuk menjamin hak setiap orang dalam mendapatkan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 jo. Pasal 40 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005, Pemerintah Kabupaten Pesawaran bermaksud mendirikan BUMD berbentuk Perusahaan Daerah Air Minum;
e. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, Perusahaan Daerah didirikan dengan Peraturan Daerah atas kuasa UndangUndang ini;
f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Pesawaran di Kabupaten Pesawaran;
UU No 5 Tahun 1962, UU No 8 Tahun 1999, UU No 28 Tahun 1999, UU No 13 Tahun 2003, UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 7 Tahun 2004, UU No 32 Tahun 2004, UU No 33 Tahun 2004, UU No 33 Tahun 2007, UU No 32 Tahun 2009, UU No 12 Tahun 2011, PP No 16 Tahun 2005, Permendagri No 1 Tahun 1984, Permendagri No 3 Tahun 1990, Permendagri No 1 Tahun 1997, Permendagri No 3 Tahun 1998, Permendagri No 2 Tahun 2007, Kepmendagri No 800.690-154 Tahun 1996, PERDA Kabupaten Pesawaran No 1 Tahun 2008, PERDA Kabupaten Pesawaran No 3 Tahun 2011.
Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Pesawaran Di Kabupaten Pesawaran
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2012.
Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Pesawaran di Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2012 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
31
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
