Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penghapusan Dan Penjualan Kendaraan Dinas Milik
Pemerintah Kabupaten Gunung Mas
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah
Kabupaten Gunung Mas Nomor 31 Tahun 2011
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu
dilakukan tentang penjualan kendaraan
Dinas Pemerintah Kabupaten Gunung Mas
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006; Peraturan Pemeriniah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 31
Tahun 2011
Pengelolaan Kendaraan Dinas
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2014.
Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 36 Tahun 2014
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunung Mas Nomor 34 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gunung Mas
ABSTRAK:
a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pasal 4 ayat 5 menyatakan bahwa kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan;
b. Bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 harus segera diterapkan namun memerlukan masa transisi; dan
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Kabupaten Gunung Mas.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 yang diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial dan Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; dan
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Panduan Penyelenggaraan Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten)
Di Kabupaten Gunung Mas
ABSTRAK:
asas tata
kelola pemerintahan yang baik,
diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan
pelayanan administrasi kepada Kecamatan.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 4 Tahun 2010; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun
2000; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270
tahun 2010; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
2014; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 1
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7
Tahun 2008; Peraturan Daerah
Gunung Mas Nomor 20
Tahun 2012.
Panduan Penyelenggaraan Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten)
Di Kabupaten Gunung Mas
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2014.
Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 30 Tahun 2014
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunung Mas Nomor 29 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
Pada Kecamatan Se Kabupaten Gunung Mas
ABSTRAK:
Untuk kelancaran pelayanan kepada masyarakat,
perlu adanya standar pelayanan PATEN di Kecamatan
Se Kabupaten Gunung Mas untuk penyelenggaraan
pelayanan perizinan dan non perizinan Paten di
Kecamatan.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor
Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 Tahun
2010; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 1
Tahun 2008; Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 19 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 20
Tahun 2012.
Standar Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
Pada Kecamatan Se Kabupaten Gunung Mas
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2014.
Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 29 Tahun 2014
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunung Mas Nomor 28 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Penyelenggara Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan Di Kabupaten Gunung Mas
ABSTRAK:
Kecamatan mempunyai peran yang sangat
strategis sebagai ujung tombak pelayanan serta
barometer kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di
Kabupaten Gunung Mas.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.
Uraian Tugas Penyelenggara Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan Di Kabupaten Gunung Mas
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2014.
Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 28 Tahun 2014
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunung Mas Nomor 25 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi
Kabupaten Gunung Mas 2014
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan pasal 3 peraturan
Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional
Pencegahan dan pemberantasan Korupsi Jangka panjang
Tahun 2012 - 2025 dan jangka Menengah Tahun 2012 -
2014 perlu clirumuskan Rencana Aksi Daerah pencegahan
dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) Kabupaten Gunung
Mas
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; undang-undang Nomor 20 Tahun 2001; undang-undang Nomor 5 Tahun 2002; undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012; Intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun
2008; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 3 Tahurn
2008; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun:
2010; Peraturan Daerah Kabupaten Gnnung Mas Nomor IZ
Tahun 2013.
Rencana Aksi Daerah Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi
Kabupaten Gunung Mas 2014
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2014.
Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 25 Tahun 2014
15 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunung Mas Nomor 24 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Jadwal Retensi Arsip Keuangan
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan
efesiensi Penegelolaan arsip serta tertib penyusunan arsip
dilingkungan Pemerintah Daerah Kakrupaten Gunung Mas
sesuai pasal 47 ayat {2i Undang-Undang Nomor 43 Tahun
2009
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor t7 Tahun 2003; Undang-Unda:rg Republik indonesia Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007; Undang-Undang Republik indonesia Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009; Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Femerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012; Pera'r-uran Kepala Arsip Nasionai Republik Indonesia Nomor
6 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Keputusan l\{enteri Daiam Negeri Nomor 14 Tahun 2001; PeratLrran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun
2008.
Pedoman Jadwal Retensi Arsip Keuangan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2014.
Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 24 Tahun 2014
19 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunung Mas Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Uang Saku Bagi Mahasiswa Sekolah Tinggi
Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Surya
ABSTRAK:
Dalam rangka menindaklanjuti amanat Undang-
Undang Ncmor 2A Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional dipandang perlu untuk
meningkatkan pemerataan kesempatan memperoleh
pendidikan dengan pemberian bantuan uang saku
kepada mahasisrva yang menempuh studi di STKIP
SURYA )iang berasal dari Kabupaten Gunung Mas 5rang
dilatarbelakangi dengan Surat Gubernur Nomor :
422.51169/Disdikl2013, Tanggal 29 Januari 2OtS.
perihal Dukungan Bantuan Uang Saku Mahasisq,a
STKIP Surya.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2
Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5
Tahun 2012.
Bantuan Uang Saku Bagi Mahasiswa Sekolah Tinggi
Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Surya
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2014.
Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 23 Tahun 2014
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunung Mas Nomor 22 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas
ABSTRAK:
bahrva untuk meningkatkan peran dan fungsi daiarn tugas
pelayanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat di
Kabupaten Gunung Mas yang merupakan tugas pokok dan
tungsi dari Dinas Kesehatan, dipandang perlu menetapkan
menetapkan Struktur dan Tata Kerja Pusat Kesehatan
Masyarakat (PUSKESMASi sebagai LInit Pelaksana Teknis
Daerah (UPTD).
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Namor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2003; Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004; Undang-undang nomor 40 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
741/MENKES/Per/VII/2008; Keputusan Menteri Kesehatan Republik lndonesia Nomor
128/MENKES/SK/II/2004; Keputusan Menteri Kesehatan Republik indonesia Nomor
374/MENKES/SK/V/2009
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II PEMBENTUKAN;
BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI;
BAB IV ORGANISASI;
BAB V ESELON DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN;
BAB VII TATA KERJA;
BAB VIII KETENTUAN LAIN;
BAB IX KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2014.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunung Mas Nomor 21 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Biaya Pemberangkatan Dan Pemulangan Jemaah Haji Dari Asal
Daerah ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke Asal Daerah
Kabupaten Gunung Mas Tahun 1435h H / 2014 M
ABSTRAK:
Dalam rangla penyelenggaraan ibadah haii terdapat
kegiatan yang menjadi beban Pemerintah Daerah yang
mengantar dan menjemput jemaah haji dari asal daerah ke
embarkasi dan dari debarkasi ke asal daerah Jamaah Haji.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008; Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2006; Keputusan Menteri Agama Nomor 371 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun
2013.
Biaya Pemberangkatan Dan Pemulangan Jemaah Haji Dari Asal
Daerah ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke Asal Daerah
Kabupaten Gunung Mas Tahun 1435h / 2014 M
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2014.
Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 21 Tahun 2014
5 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
