Qanun tentang PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK, HOTEL, RESTORAN, HIBURAN DAN REKLAME
ABSTRAK:
Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban penyelenggaraan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.
Bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-8878 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Reklame, perlu merubah Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Reklame.
Dasar Hukum Qanun ini adalah : UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No 7 (Drt) Tahun 1956; UU No 44 Tahun 1999; UU No 11 Tahun 2006; UU No 28 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; Qanun Kabupaten Aceh Besar No 5 Tahun 2011
Dalam Qanun ini mengatur perubahan Pasal 1; Pasal 18; Pasal 56; dan Pasal II.
CATATAN:
Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2018.
PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 5 TAHUN 2011
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 5 TAHUN 2018
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Besar Nomor 22 Tahun 2022
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BESAR NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR BARANG, STANDAR KEBUTUHAN DAN STANDAR HARGA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Standar Barang, Standar Kebutuhan dan Standar Harga Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
- bahwa memperhatikan surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar Nomor 442/3098/2022 tanggal 26 Agustus Tahun 2022 dkk, perihal permintaan penambahan komponen SIPD, maka perlu merubah peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Barang, Standar Kebutuhan dan Standar Harga Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2022;
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bupati menetapkan Standar Barang, Standar Kebutuhan dan Standar Harga;
- bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Daerah, Standar Harga Satuan merupakan Harga Satuan Barang dan Jasa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan mempertimbangan Standar Harga Satuan Regional;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Barang, Standar Kebutuhan dan Standar Harga Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2022;
UU Nomor 7 (Drt) Tahun 1956; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2016; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 27 Tahun 2014; PP Nomor 12 Tahun 2019; Perpres Nomor 16 Tahun 2018; Perpres Nomor 33 Tahun 2020; Permen Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Permen Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016; Permen Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 7 Tahun 2019; Perbup Aceh Besar Nomor 24 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur perubahan 3 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2022.
Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021
Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022
19
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Besar Nomor 10 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengelolaan Kas Non Anggaran Pemerintah Kabupaten Aceh Besar
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 183 ayat (8) Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011, perlu mengatur Tata Cara Pengelolaan Kas Non Anggaran Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang No. 7 (Drt) Tahun 1956; Undang-Undang No. 44 Tahun 1999; Undang-Undang No. 17 Tahun 2003; Undang-Undang No. 1 Tahun 2004; Undang-Undang No. 15 Tahun 2004; Undang-Undang No. 11 Tahun 2006; Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2012; Qanun Kabupaten Aceh Besar No.2 Tahun 2006.
Peraturan ini mengatur tentang:Ketentuan Umum; Maksud dna Tujuan; Pengelolaan Kas dan Non Anggaran; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2016.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2020
Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD No.8/2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Bahwa memperhatikan perkembangan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2020 terdapat kegiatan yang mendesak untuk segera dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), serta pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional;
bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 050/1115/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor 050/336/2019 tentang Penetapan Pagu Indikatif Program dan Kegiatan Yang Bersumber dari Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi serta Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun Anggaran 2020, sehingga perlu diubah Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2020;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Besar tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2020.
Dasar Hukum Perbup ini adalah : UU No. 7 (Drt) Tahun 1956; UU No. 44 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Perpu No. 1 Tahun 2020; PP No. 109 Tahun 2000; PP No.56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 65 Tahun 2010; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 16 Tahun 2018; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 123 Tahun 2018; Permendagri No. 33 Tahun 2019; Permendagri No. 20 Tahun 2020; PermenKeu No. 35/PMK.07/2020; Qanun Aceh No. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Aceh No. 1 Tahun 2018; Qanun Kabupaten Aceh Besar No. 2 Tahun 2006; Qanun Kabupaten Aceh Besar No. 2 Tahun 2016; Qanun Kabupaten Aceh Besar No. 3 Tahun 2017; Qanun Kabupaten Aceh Besar No. 4 Tahun 2019.
Dalam Perbup ini mengatur tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2020.
Peraturan yang diubah:
Peraturan Bupati Aceh Besar No. 41 Tahun 2019
Peraturan yang diatur:
Peraturan Bupati Aceh Besar No. 8 Tahun 2020
Qanun tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
ABSTRAK:
Bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan, untuk itu perusahaan dapat mendorong peningkatan percepatan, dan pemerataan pembangunan bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup;
bahwa besarnya minat investasi di wilayah Kabupaten Aceh Besar mengakibatkan tumbuhnya perusahaan- perusahaan besar maupun menengah yang memberikan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat menimbulkan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan;
bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, kepada setiap perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam mempunyai tanggung jawab social dan lingkungan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu membentuk Qanun tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
Dasar Hukum Qanun ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 7 (Drt) Tahun 1956; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 19 Tahun 2003; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 47 Tahun 2012; Permen Sosial No. 6 Tahun 2016.
Dalam Qanun ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Pelaksanaan TJSLP, Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, Klasifikasi Perusahaan Pelaksana TJSLP, Hak dan Kewajiban Perusahaan, Dana Pembiayaan TJSLP, Penghargaan, Pembinaan dan Pengawasan, Penyelesaian Sengketa, Sanksi Administratif, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Besar Nomor 10 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH)
ABSTRAK:
Bahwa memenuhi ketentuan Pasal 155 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, peninjauan tariff retribusi dapat dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (4) Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH), perlu dilakukan Penyesuaian terif retribusi;
Bahwa memperhatikan Surat Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Besar Nomor 520/629/2021 TANGGAL 20 mei 2021 perihal permohonan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Rumah Potong Hewan (RPH)
UU Nomor 7 (drt) Tahun 1956, UU Nomor 44 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 28 Tahun 2009, UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 12 Tahun 2019; Perpres Nomor 16 Tahun 2018; Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2006; Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 12 Tahun 2011; Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 3 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Penyesuaian Tarif Retribusi, BAB III Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2021.
Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lingkungan yang sehat berupa penyediaan pengolahan limbah cair dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair serta peran aktif masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pengolahan limbah cair maka perlu ditetapkan Qanun tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair
UU No. 7 Tahun 1956; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 44 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 74 Tahun 2001; PP No. 82 Tahun 2001; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 69 Tahun 2010; QANUN ACEH No. 2 Tahun 2011; QANUN ACEH No. 5 Tahun 2011; QANUN KAB. ACEH BESAR No. 15 Tahun 2010.
Ketentuan Umum, Nama, Objek dan Subjek Retribusi, Golongan Retribusi, Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi, Wilayah Pemungutan, Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang, Pemungutan Retribusi, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran, Tata Cara Pembayaran, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Tata Cara Penagihan, Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi, Kadaluwarsa Penagihan, Pembukuan dan Pemeriksaan, Insentif Pemungutan, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup,
CATATAN:
Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2012.
19 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Besar Nomor 29 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Gampong Dalam Kabupaten Aceh Besar
ABSTRAK:
Bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan pengadaang barang/jasa yang bersumber dari APB Gampong agar sesuai dengan tata kelola pemerintah yang baik, sehingga hasil pengadaan barang/jasa dapat bermanfaat untuk memperlancar penyelenggaraan pemerintahan gampong dan memenuhi kebutuhan masyrakat, perlu adanya Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Gampong; bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa No. 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa diatur oleh Bupati dalam bentuk Peraturan Bupati.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang No. 7 (Drt) Tahun 1956; Undang-Undang No. 44 Tahun 1999; Undang-Undang No. 11 Tahun 2006; Undang-Undang No. 6 Tahun 2014; Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014; Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014; Pertauran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No 13 Tahun 2013; Qanun Kabupaten Aceh Besar No. 11 Tahun 2009.
Peraturan ini mengatur tentang: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa; Etika Pengadaan; Cara Pengadaang Barang/Jasa; Pembayaran; Pelaporan dan Serah Terima; Pengawasan; Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2015.
Qanun tentang PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 20 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Besar perlu dilakukan penambahan objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang cukup potensial sebagai sumber pembiayaan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, sehingga perlu merubah Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 20 Tahun 2012 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
Dasar Hukum Qanun ini adalah : UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No 7 (Drt) Tahun 1956; UU No 44 Tahun 1999; UU No 11 Tahun 2006; UU No 28 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; Qanun Kabupaten Aceh Besar No 20 Tahun 2012.
Dalam Qanun ini mengatur perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 8, dan Pasal II.
CATATAN:
Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2018.
PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 20 TAHUN 2012
Qanun Tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus
2011
Qanun NO. 20, BD.2011/ No.20
Qanun tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus
ABSTRAK:
Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kebersihan terutama penyedotan kakus (wc) maka perlu dilakukan penanggulangan agar tidak menggangu kesehatan dan pencemaran lingkungan, dan dengan di adakannya hasil Evaluasi Menteri Keuangan tentang Penyampian Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu dibentuk Qanun tentang Perubahan atas Qanun Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Penyediaan Dan / Atau Penyedotan Kakus di Lingkungan Kabupaten Aceh Besar.
UU No. 7 Tahun 1956; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 17 Tahun 2003 ; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004 ; UU No.32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 18 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; QAUN ACEH No. 3 Tahun 2007, QANUN KAB.ACEH BESAR No. 2 Tahun 2006; QANUN KAB.ACEH BESAR No. 15 Tahun 2015.
Perubahan Pasal 3, Pasal 6, Pasal 7 di sisipkan 1 Pasal, Pasal 11 dihapus 1 ayat, Pasal 12 diubah, Pasal 13 diubah, Pasal 14 diubah, Pasal 15 diubah, Pasal 22 ditambah 3 ayat, Pasal 22 dan Pasal 23 di sisiapkan 1 Pasal yaitu Pasal 22A.
CATATAN:
Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2012.
Terdapat beberapa Pasal yang diubah/ dihapus yaitu:
1. Ketentuan Pasal 3 diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3)
2. Ketentuan Pasal 6 diubah
3. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 7A
4. Ketentuan Pasal 11 dihapus 1 (satu) ayat, yakni ayat (2)
5. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) diubah
6. Ketentuan Pasal 13 diubah
7. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) diubah
8. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah
9. Ketentuan Pasal 22 ditambah 3 (tiga) ayat, yakni ayat (3), ayat (4) dan ayat (5)
10. Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 22A
11 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
