Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 991 peraturan dalam 0,007 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 51 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERWALI Kota Banjar No. 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan

Mencabut

PERWALI Kota Banjar No. 30 Tahun 2016 tentang SUSUNAN ORGANISASI, TATA KERJA, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Download file:

PERWAL NOMOR 51 TAHUN 201...ERHUBUNGAN rev 1.pdf

STRUKTUR ORGANISASi

2018

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 51, BD 2018/51

Peraturan Walikota (Perwali) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mewujudkan perangkat daerah yang sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan perangkat daerah didasarkan pada asasefisiensi, efektivitas,pembagianhabistugas,rentangkendali,tatakerjayangje las, fleksibilitas,urusanpemerintahanyang menjadikewenangandaerah, dan intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah; b. bahwa untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas dalam menata perangkat daerah secara efisien, efektif, danrasionalsesuai dengankebutuhannyatadankemampuandaerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan; c. bahwa ketentuan mengenai Susunan Organisasi, Tata Kerja, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 30 Tahun 2016, untuk Dinas Perhubungan diatur pada Bab III Bagian Kedelapanbelas dan lampiran XIX tetapi dalam perkembangannya perlu dilakukan penyesuaian kembali; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf cperlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2016, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016
Terdiri dari 35 Pasal 7 Bab, yaitu Ketentuan Umum, Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional, Tata Kerja dan Pola Kerja, Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan, Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2018.
Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 30 Tahun 2016 dicabut.
26 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 50 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERWALI Kota Banjar No. 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

Mencabut

PERWALI Kota Banjar No. 30 Tahun 2016 tentang SUSUNAN ORGANISASI, TATA KERJA, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Download file:

PERWAL NOMOR 50 TAHUN 201... SATPOL PP rev 1.pdf

STRUKTUR ORGANISASi

2018

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 50, BD 2018/50

Peraturan Walikota (Perwali) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mewujudkan perangkat daerah yang sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan perangkat daerah didasarkan pada asasefisiensi, efektivitas,pembagianhabistugas,rentangkendali,tatakerjayangje las, fleksibilitas,urusanpemerintahanyang menjadikewenangandaerah, dan intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah; b. bahwa untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas dalam menata Perangkat Daerah secara efisien, efektif, danrasionalsesuai dengankebutuhannyatadankemampuanDaerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan; c. bahwa ketentuan mengenai Susunan Organisasi, Tata Kerja, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 30 Tahun 2016, untuk Satuan Polisi Pamong Praja diatur dalam Bab III Bagian Keenambelas danlampiran XVII tetapi dalam perkembangannya perlu dilakukan penyesuaian kembali; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf bdanhuruf cperlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjar tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2016, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016
Terdiri dari 35 Pasal 7 Bab, yaitu Ketentuan Umum, Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional, Tata Kerja dan Pola Kerja, Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan, Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2018.
Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 30 Tahun 2016 dicabut.
29 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 49 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

PERWALI Kota Banjar No. 30 Tahun 2016 tentang SUSUNAN ORGANISASI, TATA KERJA, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Download file:

PERWAL NOMOR 49 TAHUN 201... OLAH RAGA rev 1.pdf

STRUKTUR ORGANISASi

2018

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 49, BD 2018/49

Peraturan Walikota (Perwali) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mewujudkan perangkat daerah yang sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan perangkat daerah didasarkan pada asasefisiensi, efektivitas,pembagianhabistugas,rentangkendali,tatakerjayangje las, fleksibilitas,urusanpemerintahanyang menjadikewenangandaerah, dan intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah; b. bahwa untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas dalam menata Perangkat Daerah secara efisien, efektif, danrasionalsesuai dengankebutuhannyatadankemampuanDaerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan; c. bahwa ketentuan mengenai Susunan Organisasi, Tata Kerja, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 30 Tahun 2016, untuk Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata diatur dalam Bab III Bagian Ketigabelas dan lampiran XIV tetapi dalam perkembangannya perlu dilakukan penyesuaian kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf cperlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2016, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016
Terdiri dari 35 Pasal 7 Bab, yaitu Ketentuan Umum, Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional, Tata Kerja dan Pola Kerja, Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan, Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2018.
Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 30 Tahun 2016 dicabut.
28 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 48 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Download file:

PERWAL NOMOR 48 TAHUN 201... DAN CAPIL rev 1.pdf

STRUKTUR ORGANISASi

2018

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 48, BD 2018/48

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mewujudkan Perangkat Daerah yang sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah didasarkan pada asasefisiensi, efektivitas,pembagianhabistugas,rentangkendali,tatakerjayangje las, fleksibilitas,UrusanPemerintahanyang menjadikewenanganDaerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah; b. bahwa untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas dalam menata Perangkat Daerah secara efisien, efektif, danrasionalsesuai dengankebutuhannyatadankemampuanDaerah serta adanya koorDinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan; c. bahwa ketentuan mengenai Susunan Organisasi, Tata Kerja, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2016, untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipildiatur dalam Bab III Bagian Kesepuluh dan lampiran XI tetapi dalam perkembangannya perlu dilakukan penyesuaian kembali; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf cperlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjar tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2016, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016
Terdiri dari 35 Pasal 7 Bab, yaitu Ketentuan Umum, Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional, Tata Kerja dan Pola Kerja, Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan, Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2018.
mengatur mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
28 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 47 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa Dan Politik

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERWALI Kota Banjar No. 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Mencabut

PERWALI Kota Banjar No. 30 Tahun 2016 tentang SUSUNAN ORGANISASI, TATA KERJA, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Download file:

PERWAL NOMOR 47 TAHUN 201...KESBANGPOL rev 1.pdf

STRUKTUR ORGANISASi

2018

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 47, BD 2018/47

Peraturan Walikota (Perwali) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa Dan Politik

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mewujudkan perangkat daerah yang sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan perangkat daerah didasarkan pada asasefisiensi, efektivitas,pembagianhabistugas,rentangkendali,tatakerjayangje las, fleksibilitas,urusanpemerintahanyang menjadikewenangandaerah, dan intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah; b. bahwa untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas dalam menata perangkat daerah secara efisien, efektif, danrasionalsesuai dengankebutuhannyatadankemampuandaerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan; c. bahwa ketentuan mengenai Susunan Organisasi, Tata Kerja, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 30 Tahun 2016, untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan, Bangsa dan Politik diatur pada Bab III Bagian Kesembilanbelas dan lampiran XX tetapi dalam perkembangannya perlu dilakukan penyesuaian kembali; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf cperlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjar tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2016, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016
Terdiri dari 34 Pasal 7 Bab, yaitu Ketentuan Umum, Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional, Tata Kerja dan Pola Kerja, Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan, Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2018.
Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 30 Tahun 2016 dicabut.
26 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 46 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERWALI Kota Banjar No. 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemuda Dan Olahraga

Mencabut

PERWALI Kota Banjar No. 30 Tahun 2016 tentang SUSUNAN ORGANISASI, TATA KERJA, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Download file:

PERWAL NOMOR 46 TAHUN 201...S KOPERASI rev 1.pdf

STRUKTUR ORGANISASi

2018

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 46, BD 2018/46

Peraturan Walikota (Perwali) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mewujudkan perangkat daerah yang sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan perangkat daerah didasarkan pada asasefisiensi, efektivitas,pembagianhabistugas,rentangkendali,tatakerjayangje las, fleksibilitas,urusanpemerintahanyang menjadikewenangandaerah, dan intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah; b. bahwa untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas dalam menata perangkat daerah secara efisien, efektif, danrasionalsesuai dengankebutuhannyatadankemampuandaerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan; c. bahwa ketentuan mengenai Susunan Organisasi, Tata Kerja, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 30 Tahun 2016, untuk Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan diatur pada Bab III Bagian Ketujuh dan lampiran VIII tetapi dalam perkembangannya perlu dilakukan penyesuaian kembali; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b danhuruf cperlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjar tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2016, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016
Terdiri dari 36 Pasal 7 Bab, yaitu Ketentuan Umum, Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional, Tata Kerja dan Pola Kerja, Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan, Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2018.
Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 30 Tahun 2016 dicabut.
36 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 45 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERWALI Kota Banjar No. 115 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika

Mencabut

PERWALI Kota Banjar No. 30 Tahun 2016 tentang SUSUNAN ORGANISASI, TATA KERJA, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Download file:

PERWAL NOMOR 45 TAHUN 201...SI KOMINFO rev 1.pdf

STRUKTUR ORGANISASi

2018

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 45, BD 2018/45

Peraturan Walikota (Perwali) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mewujudkan Perangkat Daerah yang sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah didasarkan pada asasefisiensi, efektivitas,pembagianhabistugas,rentangkendali,tatakerjayangje las, fleksibilitas,urusanpemerintahanyang menjadikewenangandaerah, dan intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah; b. bahwa untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas dalam menata Perangkat Daerah secara efisien, efektif, danrasionalsesuai dengankebutuhannyatadankemampuanDaerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan; c. bahwa ketentuan mengenai Susunan Organisasi, Tata Kerja, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 30 Tahun 2016, untuk Dinas Komunikasi dan Informatika diatur dalam Bab III Bagian Ketujuhbelas dan lampiran XVIII akan tetapi dalam perkembangannya perlu dilakukan penyesuaian kembali; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf cperlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2016, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016
Terdiri dari 33 Pasal 7 Bab, yaitu Ketentuan Umum, Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional, Tata Kerja dan Pola Kerja, Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan, Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2018.
Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 30 Tahun 2016 dicabut.
24 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 44 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERWALI Kota Banjar No. 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan

Mencabut

PERWALI Kota Banjar No. 30 Tahun 2016 tentang SUSUNAN ORGANISASI, TATA KERJA, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Download file:

PERWAL NOMOR 44 TAHUN 201...NAN PANGAN rev 1.pdf

STRUKTUR ORGANISASi

2018

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 44, BD 2018/44

Peraturan Walikota (Perwali) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mewujudkan perangkat daerah yang sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan perangkat daerah didasarkan pada asasefisiensi, efektivitas,pembagianhabistugas,rentangkendali,tatakerjayangje las, fleksibilitas,urusanpemerintahanyang menjadikewenangandaerah, dan intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah; b. bahwa untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas dalam menata perangkat daerah secara efisien, efektif, danrasionalsesuai dengankebutuhannyatadankemampuandaerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan; c. bahwa ketentuan mengenai Susunan Organisasi, Tata Kerja, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 30 Tahun 2016, untuk Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan diatur dalam Bab III Bagian Kelima dan Lampiran VI tetapi dalam perkembangannya perlu dilakukan penyesuaian kembali; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf cperlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2016, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016
Terdiri dari 43 Pasal 7 Bab, yaitu Ketentuan Umum, Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional, Tata Kerja dan Pola Kerja, Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan, Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2018.
Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 30 Tahun 2016 dicabut.
38 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 43 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERWALI Kota Banjar No. 17 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja

Mencabut

PERWALI Kota Banjar No. 30 Tahun 2016 tentang SUSUNAN ORGANISASI, TATA KERJA, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Download file:

PERWAL NOMOR 43 TAHUN 201...NAGA KERJA rev 1.pdf

STRUKTUR ORGANISASi

2018

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 43, BD 2018/43

Peraturan Walikota (Perwali) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mewujudkan Perangkat Daerah yang sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah didasarkan pada asasefisiensi, efektivitas,pembagianhabistugas,rentangkendali,tatakerjayangje las, fleksibilitas,UrusanPemerintahanyang menjadikewenanganDaerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah; b. bahwa untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas dalam menata Perangkat Daerah secara efisien, efektif, danrasionalsesuai dengankebutuhannyatadankemampuanDaerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan; c. bahwa ketentuan mengenai Susunan Organisasi, Tata Kerja, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 30 Tahun 2016, untuk Dinas Tenaga Kerja diatur dalam Bab III Bagian Keduapuluh dan lampiran XXI akan tetapi dalam perkembangannya perlu dilakukan penyesuaian kembali; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf cperlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2016, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016
Terdiri dari 32 Pasal 7 Bab, yaitu Ketentuan Umum, Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional, Tata Kerja dan Pola Kerja, Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan, Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2018.
Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 30 Tahun 2016 dicabut.
25

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 42 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERWALI Kota Banjar No. 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Mencabut

PERWALI Kota Banjar No. 30 Tahun 2016 tentang SUSUNAN ORGANISASI, TATA KERJA, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Download file:

PERWAL NOMOR 42 TAHUN 201...NAS SOSIAL rev 1.pdf

STRUKTUR ORGANISASi

2018

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 42, BD 2018/42

Peraturan Walikota (Perwali) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mewujudkan Perangkat Daerah yang sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah didasarkan pada asasefisiensi, efektivitas,pembagianhabistugas,rentangkendali,tatakerjayangje las, fleksibilitas,urusanpemerintahanyang menjadikewenanganDaerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah; b. bahwa untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas dalam menata Perangkat Daerah secara efisien, efektif, danrasionalsesuai dengankebutuhannyatadankemampuanDaerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan; c. bahwa ketentuan mengenai Susunan Organisasi, Tata Kerja, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 30 Tahun 2016, untuk Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diatur pada Bab III Bagian Kesebelas dan lampiran XII akan tetapi dalam perkembangannya perlu dilakukan penyesuaian kembali; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf cperlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2016, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016
Terdiri dari 38 Pasal 7 Bab, yaitu Ketentuan Umum, Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional, Tata Kerja dan Pola Kerja, Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan, Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2018.
Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 30 Tahun 2016 dicabut.
36 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT