Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
a.barang milik daerah salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembagunan daerah, sehingga perlu di kelola secara tertib agar dapat di manfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung penyelenggaran otonomi daerah.
b.dalam rangka pengamanan barang milik daerah, perlu melakukan penataan administrasi pengelolaan secara professional.
berdasarkan ketentuan 81 peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2006 pengelolaan barang milik Negara/daerah ketentuan mengenai pengelolaan barang milik ndaerah di atur dalam peraturan daerah
UU No. 5 taun 1960, UU No. 8 tahun 1974, UU No. 23 tahun 2000, UU No. 1 tahun 2004, UU No. 10 tahun 2004, UU No. 32 tahun 2004, UU No. 33 tahun 2004, UU No. 46 tahun 1971, UU No. 40 tahun 1994, UU No. 2 tahun 2001, UU No. 24 tahun 2004, UU No. 57 tahun 2005, UU No. 79 tahun 2005, UU No. 6 tahun 2006. PP No.38 tahun 2007 ; keputusan presiden No.40 tahun 1974 ; keputusan presiden nomor 81 tahun 2007 ; keputusan presiden No. 81 tahun 1982 ; peraturan presiden No. 1 tahun 2007 ; keputusan presiden No.80 tahun 2003 ; PD No.10 tahun 2000 ; PD No. 1 tahun 2005 ; PD No, 15 tahun 2006 ; PD No. 16 tahun 2007
1.ketentuan umum ;2. pejabat pengelola barang milik daerah;3.perencanaan dan pengadaan ;4. penyimpanan dan penyaluran;5.penggunaan;6.pemanfaatan
;7.pengamanan dan pemeliharan;8.penilaian;9.penghapusan;10.pemindahtanganan;11.penatausahaan;12.pembinaan, pengendalian dan pengawasan;13.ketentuan lain lain
;14. tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi barang;15.sengketa barang milik daerah;16.sanksi adiministrasi;17.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan bupati mengenai teknis pelaksanaan pengelolaan BMD yang belum diatur dalam perda
29 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serang No. 3 Tahun 2009
Kecamatan dan Pembentukan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Serang
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2009/NO.783
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kecamatan dan Pembentukan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Serang
ABSTRAK:
a. dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu menyusun Organisasi Perangkat Daerah b.Kabupaten Serang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan ketentuan yang berlaku.
UU No. 8 tahun 1974, UU No. 23 tahun 2000, UU No. 10 tahun 2004, UU No. 32 tahun 2004, UU No. 33 tahun 2004, PP No. 100 tahun 2004, PP No. 79 tahun 2005, PP No. 38 taun 2007, PP No. 41 tahun 2007, PP No. 19 tahun 2008, PERDA No. 1 tahun 2005, PERDA No. 5 tahun 2008.
1.ketentuan umum;2.pembentukan;3.penghapusan dan penggabungan;4. persayratan camat;5.penetapan;6. kedudukan, tugas pokok dan wewenang
;7. susunan organisasi ;8. tata kerja dan hubungan kerja;9. perencanaan kecamatan;10. pembinaan dan pengawasan;11. pendanaan;12. kelompok jabatan fungsional;13. kepegawaian;14. ketentuan lain-lain ;15.kententuan peralihan
;16.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mecabut: Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan
Peraturan Bupati mengenai penjabaran tugas pokok dan fungsi pada kecamatan, peraturan bupati mengenai pakaian dinas, tanda pangkat dan tanda jabatan camat.
14 halaman, 1 lampiran
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Serang Nomor 28 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 28, BD Tahun 2024 Nomor 28
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Satuan Tugas Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak
Kabupaten Serang
ABSTRAK:
bahwa dalam memberikan perlindungan bagi perempuan
dan anak dari segala bentuk kekerasan diperlukan sistem
layanan terpadu berbasis masyarakat;
bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 2
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2017 tentang Satuan
Togas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak, perlu
dibuat pedoman bagi Daerah yang akan
membentuk
Satuan Togas Perlindungan Perempuan dan Anak.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;
UU No. 14 Tahun 1950
sebagaimana telah diubah dengan UU No.
4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah
dengan UU No. 35 Tahun 2014; UU No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No.
31 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa
ka1i
terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Permen Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak No. 6 Tahun 2017; Permen Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak No. 12 Tahun 2022; Perda Kabupaten Serang No.
11 Tahun 2016 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kabupaten Serang No. 7 Tahun 2022; Perda Kabupaten Serang No. 13 Tahun
2017; Perda Kabupaten Serang No. 4
Tahun 2022.
Didalam Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang; Bab I Ketentuan Umum Bab II Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak yang
Mengalami Permasalahan
Bab III Kewajiban dan Tanggung Jawab Bab IV Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan
Anak
Bab V Kelembagaan Bab VI Sistem Layanan Satuan Tuoas Terpadu Perlindungan
Perempuan dan Anak
Bab VII Pembinaan. Pemantauan, dan Evaluasi Bab VIII Pembiayaan Bab IX Kerjasama Bab X Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2024.
26 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Serang Nomor 23 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 23, BD Tahun 2024 Nomor 23
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang
Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Serang tentang Pengawasan Pengelolaan
Keuangan Desa.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;
UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No.
23 Tahun
2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 43 Tahun 2014
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan PP No. 11 Tahun 2021; Permendagri No. 114 Tahun
2014; Permendagri No. 46 Tahun 2016; Permendagri No. 110
Tahun
2016; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Permendagri No. 73 Tahun 2020; Perda Kabupaten Serang No.3 Tahun
201 6 sebagaimana telah
diubah dengan Perda Kabupaten Serang
No. 3 Tahun 2023; Perda Kabupaten Serang No. 5 Tahun
2016; Perda Kabupaten Serang No. 10 Tahun
2016; Perda Kabupaten Serang No. 11 Tahun
2016 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kabupaten Serang No. 7 Tahun 2022; Perda Kabupaten Serang No. 2 Tahun
2017; Perda Kabupaten Serang No. 1 Tahun
2021.
Didalam Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang; Bab I Ketentuan Umum Bab II Pengawasan oleh APIP Bab III Pengawasan oleh Camat Bab IV Pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa Bab V Pengawasan oleh Masyarakat Desa Bab VI Sistem Informasi Pengawasan Bab VII Pendanaan Bab VIII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2024.
21 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Serang Nomor 21 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 21, LD Tahun 2024 Nomor 21
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Serang Nomor 316 Tahun 2023
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa Penjabaran APBD Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Serang Nomor 316 Tahun 2023 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Serang Tahun Anggaran 2024, namun adanya pekerjaan
atas kegiatan tahun anggaran 2023 yang belum dilakukan pembayaran dan adanya pergeseran anggaran tahun 2024 antar obyek belanja dan/ atau antar rincian
obyek belanja pada beberapa Organisasi Perangkat
Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Peraturan Bupati Serang Nomor 316 Tahun
2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2024;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000; Peraturan Pemerinta.h Nomor 37 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023; Peraturan Pemerinta.h Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun
2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun
2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 6 Tahun 2023.
Peraturan Bupati ini mengatyr materi pokok terkait Perubahan Peraturan Bupati Nomor 316 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, yaitu perubahan ketentuan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2024.
Peraturan Bupati Nomor 316 Tahun 2023
22 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Serang Nomor 16 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 16, BD Tahun 2024 Nomor 16
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang
Tahun 2024
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 dan adanya pedoman
pelaksanaan pengawasan internal dan pengawasan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di
Iingkungan Pemerintah Kabupaten Serang secara terarah, terkoordinasi,efektif dan efisien, maka perlu menyusun Peraturan Bupati
tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Serang Tahun 2024;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud
dalam huruf a, pertu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Serang Tahun 2024;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2021; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023;
Peraturan Bupati ini mengatur materi terkait:
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB IV KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2024.
-
-
9 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Serang Nomor 4 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 4, BD Tahun 2024 Nomor 4
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Serang Nomor 10 Tahun
2021 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang
ABSTRAK:
bahwa untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan
pemerintah daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap
belanja penunjang kegiatan DPRD yang telah ditetapkan
dengan Peraturan Bupati Serang Nomor 10 Tahun 2021
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Serang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Bupati Serang Nomor 301 Tahun 2023
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Serang
Nomor 10 Tahun 2021 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Serang;
bahwa berdasarkan hasil Laporan Hasil Kajian Analisa
terhadap Belanja Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2022
pada Sekretariat DPRD Kabupaten Serang dari Inspektorat
Kabupaten Serang dan hasil rapat bersama antara Bupati,
TAPD dan Sekretariat DPRD tanggal 29 Desember 2023,
maka dipandang perlu penyesuaian dalam rangka
melaksanakan prinsip efisiensi anggaran dengan
mempertimbangkan asas kepatutan dan akuntabilitas.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;
UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan UU No.
6
Tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2017 sebagaimana telah
diubah dengan PP No. 1 Tahun 2023; Perpres No. 33 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah
dengan Perpres No. 53 Tahun 2023; Perbup Serang Nomor 255 Tahun 2023.
Didalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Kelima atas
Peraturan Bupati Serang Nomor 10 Tahun 2021
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Serang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2024.
5 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 2, BD Tahun 2024 Nomor 2
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pemberian Beasiswa bagi Anak Usia Dini
dari Keluarga Miskin pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
di Kabupaten Serang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya
manusia dan memberikan bantuan kepada peserta didik pada
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) khususnya peserta didik
yang berasal dari keluarga mi skin a tau tidak/kurang mampu,
maka perlu diberikan bantuan dalam bentuk beasiswa; bahwa pemberian beasiswa kepada peserta didik dari keluarga miskin dimaksudkan juga sebagai bagian dari salah satu upaya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini; bahwa dalam rangka pemberian beasiswa sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, diperlukan sebuah pedoman
agar menjadi Iandasan dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Anak Usia Dini dari Keluarga Miskin pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Serang
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010; Peraturan Pemeritah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022; Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021; eraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2021.
Peraturan Bupati ini mengatur materi terkait:
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II JENIS BEASISWA DAN SASARAN PENERIMA
BAB III BESARAN DAN PEMANFAATAN BEASISWA
BAB IV KRITERIA DAN PERSYARATAN PENERIMA
BABV PENGUSULAN, PENETAPAN, DAN PEMBATALAN PENERIMA
BAB VI TATA CARA PENYALURAN DAN PENCAIRAN
BABV KETENTUAN PENUTUP
BAB VII PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUAS
BABV KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
13 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2024
kewenangan - perizinan - non perizinan - penanaman modal
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 1, BD Tahun 2024 Nomor 1
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pendelegasian Kewenangan
Penyelengaraan Perizjnan Berusaha Berbasis Risiko dan Non
Perizinan kepada Kepala Djnas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Serang, perlu dilakukan penyesuaian
dan pengaturan kembali.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;
UU No. 14 Tahun 1950
sebagaimana telah diubah dengan UU No.
4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 5 Tahun 2021; PP No. 6 Tahun 2021; Perpres No. 97 Tahun 2014; Permendagri No. 9 Tahun 2009; Permendagri No. 138 Tahun 2017; Peraturan BKPM No. 4
Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas
Penanaman Modal; Peraturan BKPM No. 5
Tahun 2021; Perda Kabupaten Serang No.
1 Tahun 2013; Perda Kabupaten Serang No.
11 Tahun 2016 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Perda
Kabupaten Serang No. 7 Tahun 2022.
Didalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang; Bab I Ketentuan Umum Bab II Pendelegasian Wewenang Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko dan Non Perizinan
Bab III Pelaksanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko dan Non Perizinan
Bab IV Pengawasan Bab V Ketentuan Peralihan Bab VI Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.
Perbup ini mencabut Peraturan
Bupati Serang Nomor 9 Tahun 2022.
10 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serang Nomor 298 Tahun 2023
Rencana Pengelolaan Risiko Banjir Daerah Kabupaten Serang Tahun 2023-2027
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 298, BD Tahun 2023 Nomor 298
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Pengelolaan Risiko Banjir Daerah Kabupaten Serang Tahun 2023-2027
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Rencana Penanggulangan Bencana di tetapkan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pengelolaan Risiko Banjir Daerah Kabupaten Serang Tahun 2023-2027.
UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007 sebagaimana telah di ubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 17 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 22 Tahun 2008; PP No. 23 Tahun 2008; PP No. 38 Tahun 2011; PP No. 2 Tahun 2018; Perpres No. 18 Tahun 2020; permen PU No. 13/PRT/M/2015; Permendagri No. 101 Tahun 2018; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Peraturan BNPB No. II Tahun 2014; Peraturan BNPB No. 3 Tahun 2016; Perda No. 5 Tahun 2017; Perda No. 5 Tahun 2020.
Didalam Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang; Bab I Ketentuan Umum Bab I Maksud dan Tujuan Bab II Ruang Lingkup Bab III Sistematika dan Uraian Bab IV Implementasi Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2023.
11 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
