Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan penyelenggaran administrasi pemerintahan serta untuk melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam berbagai bidang kegiatan pemerintahan, komponen administrasi umum yang meliputi tata naskah dinas;
bahwa Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan teknologi, perkembangan organisasi serta dinamika hukum saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan;
bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum terhadap pedoman dan pengelolaan tata naska dinas di lingkungan pemerintah daerah, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah:
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 10 tahun 2002; UU Nomor 23 Tahun 2014;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Pedoman penyusunan tata naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah yang terdiri dari jenis, susunan, dan bentuk naskah dinas; pembuatan naskah dinas; pengamanan naskah dinas; pejabat penandatanganan naskah dinas; pengendalian naskah dinas; dan pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2024.
Mencabut Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah
18 Halaman, Lampiran 50 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Parigi Moutong Nomor 4 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
bahwa dengan meningkatnya kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dapat mendorong peningkatan produktivitas kerja dan peningkatan disiplin kerja untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah mewujudkan tujuan pembangunan; bahwa tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong dapat mendorong kinerja pelayanan dan disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil sehingga perlu diberikan dengan menentukan kriteria dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menegaskan dalam hal Peraturan Pemerintah yang mengatur Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil belum ditetapkan, Bupati dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati setelah memperolah persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Dalam Negeri;
UU Nomor 10 Tahun 2002; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: persyaratan dan kriteria; besaran dan perubahan nilai tambahan penghasilan pegawai; penilaian pemberian tambahan penghasilan pegawai; cara menghitung nilai; hari kerja dan jam kerja; tata cara pembayaran; pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2021.
13 halaman; Lampiran 6 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Parigi Moutong Nomor 27 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 155 UU Nomor 28 Tahun 2009, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan;
UU Nomor 10 Tahun 2002; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; Permenkes Nomor 75 Tahun 2014; Perda Nomor 5 Tahun 2010;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang penyesuaian tarif pelayanan kesehatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2019.
Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2014.
2 halaman; Lampiran 3 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Parigi Moutong No. 27 Tahun 2017
komoditas unggulan - tanaman kelor - rencana induk - pengembangan
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD.2017/NO.32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Induk Pengembangan Tanaman Kelor (Moringa Oleifera) Sebagai Komoditas Unggulan Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2017-2021
ABSTRAK:
peningkatan pertumbuhan perekonomian rakyat dengan mendorong pengembangan agribisnis
UU No.10 Tahun 2002, UU No.25 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2014 jo. UU No.9 Tahun 2015, PP No,78 Tahun 2014, Perda No.3 Tahun 2014
Pengembangan kawasan di Parigi Moutong perlu mengoptimalkan pemanfaatan tanaman Kelor sebagai produk unggulan daerah dan daya tarik kawasan di pasar domestik
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Penjelasan : 0 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Parigi Moutong No. 20 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN ANGGARAN 2016
ABSTRAK:
melaksanakan ketenutan pasal 12 Perda Parigi Moutong No,4 Tahun 2017
UU No.10 Tahun 2002, UU no.23 Tahun 2014 jo. UU No.9 Tahun 2015, PP no.58 Tahun 2005, Permendagri No.13 Tahun 2006 jo. Permendagri No.21 Tahun 2011.
melaksanakan ketenutan pasal 12 Perda Parigi Moutong No,4 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Parigi Moutong TA 2016
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 2017.
Penjelasan : 0 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Parigi Moutong No. 19 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH
ABSTRAK:
Pajak daerah merupakan salah satu sumber PAD yang mempunyai fungsi penting dalam pembiayaan
UU No.6 Tahun 1983 jo. UU No.16 Tahun 2009, UU No.17 Tahun 1997, UU No.19 Tahun 1997 jo. UU No.19 Tahun 2000, UU no.10 Tahun 2002, Uu no.14 Tahun 2002, Uu no.28 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014 jo. UU No. 9 Tahun 2015
Pemeriksaan harus dilakukan dalam hal terjadi Pajak Daerah tidak dibayar atau kurang bayar oleh WP atau WP mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2017.
Penjelasan : 0 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Parigi Moutong No. 18 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja Bagi Bidan dan Perawat pada Puskesmas Perawatan dan Gedung Pelayanan Jaminan Persalinan di Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2017
ABSTRAK:
melaksanakan ketentuan pasal 39 ayat 2 dan ayat 5 Permendagri no.13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah
UU No.10 Tahun 2002, UU No.36 Tahun 2009, UU No.44 Tahun 2009, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014 jo. UU No.9 TYahun 2015
Besarnya tambahan pengahsilan bagi PNS Bidan dan PNS Perawat sebesar Rp500.000,00 setiap bulan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2017.
Penjelasan : 0 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Parigi Moutong No. 15 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Parigi Moutong
ABSTRAK:
Melaksanakan ketentuan pasal 116 ayat 4 Permendagri No.61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
UU No.10 tahun 2002, UU No.44 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014 jo. UU No.9 Tahun 2015, PP No. 23 Tahun 2005, PP No.71 Tahun 2010, Permendagri No.61 Tahun 2007
BLUD RSUD menerapkan SAK berdasarkan SAP.
Fenyclengaraan akuntansi dan laporan keuangan mcngguna&an basis akrual baik dalam pcngskuan pcndapatan, biaya, asct, lcvajiban dan ckuitaE.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2017.
Penjelasan : 0 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Parigi Moutong No. 12 Tahun 2017
mekanisme - pengajuan - spm/spp - up - tup- gup - ls - gup nihil
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD.2017/NO.14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG BESARAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN MEKANISME PENGAJUAN SPM/SPP UP, GUP, TUP, LS, GUP NIHIL, DAN PELAPORAN SKPD PADA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
TAHUN ANGGARAN 20I7
ABSTRAK:
optimalisasi penggunaan UP untuk membiayai program dan kegiatan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong
UU No.10 Tahun 2002, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2014 jo. UU No.9 Tahun 2015, PP No.71 Tahun 2010
Kctentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2Ol7 tcntang Bcsaran
Uang Perscdiaan Satuan Kcrja Peran8kat Dacrah Dan Mckanismc Pcngajuan
SPM/SPP UP, GUP, TUP, l^S, cUP Nihil dan Pelaporan SKPD Pada Pelaksanaan
Anggaran Fendapatan Dan Bclanja Daerah Kabupatcn Parigi Moutong Tahun
Anggaran 2Ol7 (Bcrita Dacrah Kabupatcn Parigi Mouton8 Tahun 2Ol7 Nomor
a) scbagaimana tclah diubah dcngan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017
fBerita Dacrah Kabupat n Parigi Moutong Tahun 2017 Nomor ll), diubah
sebaSai berikut :
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2017.
Penjelasan : 0 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Parigi Moutong No. 11 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hotel, Restoran dan Pajak Hiburan
ABSTRAK:
Pajak Daerah merupakan salah satu sumber PAD yang mempunyai fungsi penting dalam pembiayaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kab Parigi Moutong dengan tetap mempertimbangkan prinsip keadilan, proporsional, demokratis, dan berkeadilan serta bertanggungjawab dalam pelaksanaannya.
UU No.6 Tahun 1983 jo. UU No.16 Tahun 2009, UU No.17 Tahun 1997, UU No.19 Tahun 1997 jo. UU No.19 Tahun 2000, UU No.10 Tahun 2002, UU no.14 Tahun 2002, UU No.28 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014 jo. UU No.9 Tahun 2015
Memberikan landasan dan kepastian hukum mengenai perubahan atas peraturan bupati nomor 24 tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan pajak hotel, restoran, dan hiburan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2017.
Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2013
Penjelasan : 0 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
