Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYELENGGARAAN BADAN USAHA MILIK KUTE (BUMKute)
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan manajemen BUMKute sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, perlu diatur Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Kute.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 4 Tahun 1974; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP Nomor 43 Tahun 2014; PP Nomor 60 Tahun 2014; PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014; PERMENDAGRI Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015; Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 22 Tahun 2010; Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 42 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Pendirian BUMKute; BAB III Pengurusan dan Pengelolaan BUMKute ; BAB IV Permodalan, Jenis Usaha, Hasil Usaha dan Kepailitan; BAB V Kerja Sama BUMKute Antar-Kute; BAB VI Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan BUMKute; BAB VII Pembinaan, Pengawasan dan Audit; BAB VIII Kop Surat, Papan Nama dan Stempel; BAB IX Ketentuan Peralihan; BAB X Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2018.
18 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 8 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Intern Lingkup Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara
ABSTRAK:
- bahwa penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi;
- bahwa untuk menilai akuntabilitas kinerja dan tingkat kecukupan efektivitas penyelenggaraan tata kelola dan program/kegiatan lingkup Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara, diperlukan evaluasi intern lingkup Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara;;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Intern Lingkup Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara.
UU Nomor 4 Tahun 1974; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 60 Tahun 2008; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021; Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016; Perbup Aceh Tenggara Nomor 48 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 14 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Maksud dan Tujuan, BAB III Evaluasi Intern, IV Pengendalian Evaluasi Intern, BAB V Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2023.
13
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 9 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara atau Pejabat lain, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
UU Nomor 4 Tahun 1974; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 51Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 30 Tahun 2014; PP Nomor 60 Tahun 2008; PP Nomor 27 Taun 2014; PP Nomor 18 Than 2016; PP Nomor 38 Tahun 2016; PP Nomor 12 Tahun 2019; PP Nomor 19 Tahun 2016; PP Nomor 133 Tahun 2018; Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 02 Tahun 2008; Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 68 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Ruang Lingkup, BAB III Informasi dan Pelaporan Hasil Verifikasi Kerugian Pemerintah Daerah, IV Penyelesaian Kerugian Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, BAB V Penentuan Nilai Pemerintah Daerah, BAB VI Penagihan Penyetoran, BAB VII Penatausahaan, Akuntansi dan Pelaporan, BAB VIII Pelaporan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian, BAB IX Penyerahan Upaya Penagihan Kerugian Pemerintah Daerah Kepada Instansi Yang Menangani Pengurusan Piutang Daerah, BAB X Penghapusan Piutang Atas Kerugian Pemerintah Daerah, BAB XI Ketentuan Lain-Lain, BAB XII Ketentuan Peralihan, BAB XIII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2023.
40
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 9 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Strategis Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2023-2026
ABSTRAK:
- bahwa untuk melaksanakan amanat Instruksi Menteri Dalam
Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa
Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022 guna
tersedianya pedoman dan acuan perencanaan, serta ketentuan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Tenggara
tentang Rencana Strategis Organisasi Pemerintah Daerah
(Renja OPD) Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2023-2026
Undang-Undang Nomor 04 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021; Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 01 Tahun 2013; Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 18 Tahun 2016 ; Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 08 Tahun 2022.
Peraturan Bupati ini mengatur 6 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Ruang Lingkup Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah, BAB III Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2022.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 10 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang REKONSILIASI BARANG MILIK KABUPATEN ACEH TENGGARA
ABSTRAK:
Bahwa menindaklanjuti Ketentuan Pasal 15 aat (3) huruf h, Pasal 6 ayat (2) huruf q dan Pasal 17 ayat (3) huruf q Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, menyebutkan pengurus barang berwenang dan bertanggung jawab melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 4 Tahun 1974; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP Nomor 58 Tahun 2005; PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015; PP Nomor 18 Tahun 2006; PERMENDAGRI Nomor 19 Tahun 2016; Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2003; Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 3 Tahun 2013
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 8 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Ruang Lingkup; BAB III Tata Cara Rekonsiliasi BMK; BAB IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2018.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 10 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Dan Sistem Penanganan Pengaduan (Whistle Blower System)
ABSTRAK:
- bahwa dalam rangka terwujudnya tata pemerintahan yang baik diperlukan penanganan dan tindakan yang tepat, cepat dan bertanggung jawab atas pengaduan masyarakat dan Aparatur Sipil Negara terhadap dugaan adanya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman dan Sistem Penanganan Pengaduan (whistle Blower System).
UU Nomor 4 Tahun 1974; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 31 Tahun 1999; UU Nomor 11Tahun 2006; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 30 Tahun 2014; PP Nomor 60 Tahun 2008; PP Nomor 12 Taun 2017; PP Nomor 12 Than 2019; PP Nomor 94 Tahun 2021; PP Nomor 76 Tahun 2013; PP Nomor 87 Tahun 2016; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019; Permen Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016; Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016; Perbup Aceh Tenggara Nomor 29 Tahun 2015; Perbup Aceh Tenggara Nomor 48 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 16 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Jenis Pengaduan, BAB III Mekanisme Pengelolaan Pengaduan, IV Penanganan Pengaduan, BAB V Proses Pembuktian Pengaduan, BAB VI Hak-Hak Whistle Blower, BAB VII Pelaporan, BAB VIII Monitoring dan Evaluasi, BAB IX Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2023.
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Pengawasan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara
ABSTRAK:
- bahwa dalam rangka menjamin efektifitas dan kelancaran pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Aceh Tenggara, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;
UU Nomor 4 Tahun 1974; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 11Tahun 2006; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 30 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 60 Tahun 2008; PP Nomor 11 Taun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 18 Tahun 2016; PP Nomor 94 Tahun 2021; Perbup Aceh Tenggara Nomor 48 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 10 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Maksud dan Tujuan, BAB III Arah Kebijakan, IV Sasaran Pengawasan, BAB V Ruang Lingkup, BAB VI Kewenangan, BAB VII laporan, BAB VIII Ketentuan Penutup, BAB IX Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2023.
14
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Kendaraan Dinas
ABSTRAK:
- bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi
penggunaan dan pemanfaatan kendaraan dinas maka perlu
dilakukan penataan Pengelolaan Kendaraan Dinas Pemerintah
Di Kabupaten Aceh Tenggara;
- bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi
penggunaan dan pemanfaatan kendaraan dinas maka perlu
dilakukan penataan Pengelolaan Kendaraan Dinas Pemerintah
Di Kabupaten Aceh Tenggara;
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016; Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 3 Tahun 2013;
Peraturan Bupati ini mengatur 27 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Perencanaan, Penganggaran, Pengadaan dan Pendistribusian, BAB III Penggunaan dan Pemeliharaan/Perawatan, BAB IV Penjualan Kendaraan Dinas, BAB V Ketentuan Laib-Lain, BAB VI Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2023.
12
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 12 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, Berita Daerah Tahun 2020/ No. 12
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Kute
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tata cara pengadaan barang/ jasa di Desa.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 4 Tahun 1974; UU No. 6 Tahun 2014; PP Nomor 43 Tahun 2014; PP Nomor 60 Tahun 2014; PERPRES Nomor 16 Tahun 2018; PERMENDAGRI Nomor 44 Tahun 2016; PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 39 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Maksud dan Tujuan; BAB III Tata Nilai Pengadaan; BAB IV Ruang Lingkup Pengadaan; BAB V Para Pihak; BAB VI Perencanaan Pengadaan; BAB VII Persiapan Pengadaan; BAB VIII Pelaksanaan Pengadaan; BAB IX Pembayaran Prestasi Kerja; BAB X Keadaan Kahar; BAB XI Pemutusan Surat Perjanjian; BAB XII Sanksi; BAB XIII Penyelesaian Perselisihan; BAB XIV Pelaporan dan Serah Terima; BAB XV Pembinaan, Pengawasan dan Pengadaan Secara Elektronik; BAB XVI Ketentuan Lain-Lain; BAB XVII Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2020.
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Kute, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
73 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 12 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengendalian Kecurangan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara
ABSTRAK:
- bahwa dalam rangka meningkatkan integritas dan penguatan sistem pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara diperlukan pengendalian atas tindakan kecurangan yang berindikasi pada tindak pidana korupsi;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengendalian Kecurangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
UU Nomor 4 Tahun 1974; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 11Tahun 2006; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 60 Tahun 2008; PP Nomor 11 Taun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 94 Tahun 2021; Perpres Nomor 54 Tahun 2018; Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016; Perbup Aceh Tenggara Nomor 48 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 15 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan, Prinsip Dasar Dan Ruang Lingkup, BAB II Strategi Pengendalian Kecurangan, BAB III Lingkungan Pengendalian Kecurangan, IV Perilaku Anti Kecurangan, BAB V Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan, BAB VI Pembinaan Dan Pengawasan, BAB VII Sanksi, BAB VIII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2023.
8
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
