Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 274 peraturan dalam 0,013 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 3 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Kotawaringin Timur

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

Perda 3 tahun 2017 tentan...tawaringin Timur.pdf

perizinan

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2017/3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Kotawaringin Timur

ABSTRAK:

bahwa maraknya peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Kotawaringin Timur yang dapat membahayakan kesehatan dan dapat pula mengganggu ketertiban umum, perlu diatur mengenai pengendalian dan pengawasan terhadap minuman beralkohol di Kabupaten Kotawaringin Timur. Sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol Bupati dapat membatasi peredaran Minuman Beralkohol melalui Peraturan Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengendalian Peredaran dan Penertiban Minuman Beralkohol sudah tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sehingga perlu dicabut dan diganti.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962; Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016; eraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86/Men.Kes/Per/IV/77; Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II JENIS DAN KLASIFIKASI; BAB III PENGENDALIAN; BAB IV PENGAWASAN, PENERTIBAN DAN PELAPORAN; BAB V MINUMAN OPLOSAN; BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT; BAB VII TATA CARA PEMUSNAHAN; BAB VIII PENDANAAN; BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN; BAB X KETENTUAN PIDANA; BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN; BAB XII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2017.
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2011 Nomor 2) tentang Pengendalian Peredaran dan Penertiban Minuman Beralkohol dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
27 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Pada Perusahaan Daerah Air Minum Sampit

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah

Download file:

Perda 2 tahun 2017 tentan...Pada PDAM Sampit.pdf

bumd

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2017/2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Pada Perusahaan Daerah Air Minum Sampit

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas,kuantitas dan kontinuitas pelayanan air minum kepada masyarakat,maka dipandang perlu menyediakan/menambah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
Peraturan PemerintahNomor 122 tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Kotawaringin Timur Nomor 7 Tahun 1990; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2008
BAB 1 KETENTUAN UMUM; BAB II MAKSUD DAN TUJUAN; BAB III BENTUK DAN SUMBER PENYERTAAN MODAL; BAB IV PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL; BAB V HAK DAN KEWAJIBAN; BAB VI PELAPORAN; BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; BAB VIII S A N K S I; BAB IX KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2017.
9 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Timur No. 12 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Perangkat Desa

Abstrak

Desa

Download file:

Perda Kotawaringin Timur ...g Perangkat Desa.pdf

DESA

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2016/12

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perangkat Desa

ABSTRAK:

bahwa untuk membantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa demi terwujudnya desa di Kabupaten Kotawaringin Timur yang kuat, maju, mandiri, adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, maka diperlukan Perangkat Desa. Untuk memberikan pedoman yang jelas dalam pembentukan Perangkat Desa, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat desa di Kabupaten Kotawaringin Timur menjadi terarah dan tepat sasaran. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (1) huruf d dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 65 ayat (1) huruf d dan ayat (2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II PEMBENTUKAN DAN JENIS; BAB III KEWAJIBAN, LARANGAN, DAN HAK; BAB IV TUGAS DAN FUNGSI; BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN; BAB VI KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA; BAB VII UNSUR STAF PERANGKAT DESA; BAB VIII PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PERANGKAT DESA; BAB IX KESEJAHTERAAN PERANGKAT DESA; BAB X PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA; BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; BAB XII PENGHARGAAN; BAB XIII PENDANAAN; BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN; BAB XV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah nomor 4 Tahun 2007 tentang Desa yang mengatur tentang Perangkat Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
28 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Timur No. 11 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Badan Permusyawaratan Desa

Abstrak

Desa

Download file:

Perda Kotawaringin Timur ...usyawaratan Desa.pdf

DESA

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2016/11

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Badan Permusyawaratan Desa

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 Ayat (2) UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengamanatkan Badan Permusyawaratan Desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kabupaten;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP; BAB III TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG; BAB IV HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN; BAB IV KEANGGOTAAN BPD; BAB V KEANGGOTAAN BPD AKIBAT PEMBENTUKAN DAN PERUBAHAN STATUS DESA; BAB VI SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BPD; BAB VII MUSYAWARAH DAN RAPAT BPD; BAB VIII PERATURAN TATA TERTIB BPD; BAB IX PENGGALIAN, PENAMPUNGAN, DAN PENYALURAN ASPIRASI MASYARAKAT DESA; BABX SEKRETARIAT BPD; BAB XI HUBUNGAN KERJA BPD DENGAN PEMERINTAH DESA DAN PEMERINTAHAN KABUPATEN; BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; BAB XIII PEMBIAYAAN; BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF; BAB XV KETENTUAN PERALIHAN; BAB XVI KETENTUAN LAIN-LAIN; BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
26 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Timur No. 10 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah

Download file:

Perda Nomor 10 Tahun 2016.pdf

bumd

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2016/10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mengantisipasi perkembangan ekonomi global dan mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Kotawaringin Timur, dipandang perlu membentuk Badan Usaha Milik Daerah sebagai wadah usaha untuk menciptakan dan mendorong peningkatan usaha daerah yang berorientasi kepada bisnis dan pelayanan publik dan mempunyai daya saing tinggi di tingkat nasional dan internasional. BUMD yang akan didirikan tersebut bertujuan untuk menjadi perusahaan yang handal, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, bersih, transparan dan menjunjung prinsip tata kelola perusahaan yang baik, menciptakan lapangan kerja, serta sebagai pendorong pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Timur. Berdasarkan ketentuan Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pendirian BUMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II PEMBENTUKAN; BAB III MAKSUD DAN TUJUAN; BAB IV ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA; BAB V KEDUDUKAN DAN BIDANG USAHA; AB VI PEMBENTUKAN ANAK PERUSAHAAN DAN DIVISI; BAB VII KERJASAMA; BAB VIII MODAL DAN SAHAM; BAB IX RUPS; BAB X DIREKSI; BAB XI DEWAN KOMISARIS; BAB XII KEPEGAWAIAN; BAB XIII TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN; BAB XIV PENETAPAN DAN PEMBAGIAN LABA BERSIH; BAB XV PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN; BAB XVI PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI; BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2016.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku : a. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Badan Usaha Milik Daerah Bidang Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan di Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 218); dan b. Paraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah di Bidang Jasa Kepelabuhanan di Kabupaten Kotawaringin Timur ( Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 220), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
17 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Timur No. 9 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Diubah dengan

PERDA Kab. Kotawaringin Timur No. 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Ssusunan Perankgtat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
PERDA Kab. Kotawaringin Timur No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
PERDA Kab. Kotawaringin Timur No. 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur

Download file:

Perda Kotawaringin Timur ...tawaringin Timur.pdf

organisasi

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2016/9

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 212 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin TImur.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 18 Tahun 2016.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II PEMBENTUKAN DAN JENIS PERANGKAT DAERAH; BAB III SUSUNAN DAN TIPELOGI PERANGKAT DAERAH; BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS; BAB V KELURAHAN; BAB VI STAF AHLI; BAB VII PENDANAAN; BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN; BAB IX KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2016.
1. Perda Nomor 16 Tahun 2008; 2. Perda Nomor 17 Tahun 2008; 3. Perda Nomor 18 Tahun 2008; 4. Perda Nomor 19 Tahun 2008; 5. Perda Nomor 20 Tahun 2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
15 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Timur No. 7 Tahun 2016

Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 21 Tahun 2002 Tentang Usaha Di Bidang Bahan Bakar Minyak Dan Gas Bumi

Abstrak

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download file:

Perda No.7 Thn 2016 ttg P...BBM dan Gas Bumi.pdf

USAHA DI BIDANG BAHAN BAKAR MINYAK DAN GAS BUMI

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2016/7

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 21 Tahun 2002 Tentang Usaha Di Bidang Bahan Bakar Minyak Dan Gas Bumi

ABSTRAK:

bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 21 Tahun 2002 tentang Usaha di Bidang Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi saat ini tidak lagirelevan untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintan nomor 36 Tahun 2004; Peraturan Pemerintahan Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2008.
PASAL I; PASAL II

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan daerah Nomor 21 Tahun 2002 tentang Usaha fi Bidang minyak dan Gas Bumi (Lembar Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2002 Nomor 38 Seri C) dipandang tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
5 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Timur No. 4 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pemilihan Kepala Desa

Abstrak

Desa

Download file:

Perda Nomor 4 Tahun 2016.pdf

DESA

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2016/4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pemilihan Kepala Desa

ABSTRAK:

bahwa perubahan peraturan perundang-undangan tentang Desa membawa perubahan terhadap tata cara Pemilihan Kepala Desa sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa. Produk Hukum Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang mengatur Pemilihan Kepala Desa sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, sehingga perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA; BAB III TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA; BAB IV PENYELESAIAN PERSELISIHAN; BAB V MASA JABATAN KEPALA DESA; BAB VI SANKSI; BAB VII KETENTUAN TAMBAHAN; BAB VIII PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2016.
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin TImur Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Desa, khususnya yang mengatur mengenai Pemilihan Kepala Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
61 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Timur No. 3 Tahun 2016

Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal

Abstrak

Ketenagakerjaan

Download file:

Perda No.3 Thn 2016 ttg P...naga Kerja Lokal.pdf

pemberdayaan tenaga kerja

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2016/3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal

ABSTRAK:

bahwa melaksanakan pembangunan ketenagakerjaan kabupaten kotawaringin timur bagi dari upaya pembangunan daerah yang dilaksanakan sesuai kewarganegaraan, yang telah diselaraskan dengan upaya pembangunan nasional demi tercapaianya masyarakat yang sejahtera, adil, makmur dan merata bedasarkan pancasila dan alinea ke-IV pembukaan undang-undand dasar negara republik indonesia 1945.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/IV/2008.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II KUALIFIKASI TKL; BAB IV PENDIDIKAN DAN PELATIHAN; BAB V PENEMPATAN TKL; BAB VI PERLINDUNGAN TKL; BAB VII KEWAJIBAN; BAB VIII PENGAWASAN; BAB IX SANKSI ADMISTRATIF; BAB X KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
20 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Timur No. 2 Tahun 2016

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Kota Waringin Timur

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

Perda No. 2 Thn 2016 ttg ...ur Thn 2016-2025.pdf

pariwisata

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2016/No.2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Kota Waringin Timur

ABSTRAK:

- bahwa Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki keadaan geografis alam, peradaban seni dan budaya serta karakteristik daerah yang sangat mendukung untuk dikembangkan menjadi potensi kepariwisataan guna terwujudnya peningkatan kesejahteraan sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; - bahwa pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Kotawaringin Timur perlu diwujudkan dengan memperhatikan keterpaduan antara aspek religi, aspek sosial dan budaya, aspek ekonomi, aspek pendidikan dan aspek lingkungan hidup yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur seria keterintegrasiannya dengan Rencana Induk Pembangunan kepariwisataan Nasional, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Kalimantan Tengah, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kotawaringin Timur sampai pada Tahun 2025; - bahwa untuk mclaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang mengamanatkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten; - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 2025;
- Undang-Undang Nonior 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679): - Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 20.11 tentang Reneana Induk Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262); - Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Reneana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 2);
- Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten - Pembangunan destinasi kepariwisataan kabupaten - Pembangunan kelembagaan kepariwisataan daerah

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
72

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT