Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - Struktur Organisasi
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas 2021 Nomor 87; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 88
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional dalam upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi untuk mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik di lingkungan Pemerintah Daerah perlu dilakukan penyesuaian terhadap Perda KKA No. 7 Th. 2016 dengan menetapkan PERDA
Dasar hukum PERDA ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 33 Th. 2008; UU No. 5 Th. 2014; UU No. 23 Th. 2014 std terakhir dengan UU No. 9 Th. 2015; PP No. 18 Th. 2016 stdd PP No. 72 Th. 2019; PP No. 12 Th. 2019
PERDA ini mengatur mengenai perubahan nbeberapa ketentuan pada Perda KKA No. 7 Th. 2016, yaitu Pasal 1 diubah; Pasal 4 diubah; Pasal 10 ayat (1) diubah; Pasal 14 dihapus; dan diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 16A
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2021.
PERDA ini mengubah Perda KKA No. 7 Th. 2016
11 hal.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2020
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2020 NOMOR 82
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa rancangan Perda tetang APBD yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari RKPD Tahun 2021 yan gdijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemda Bersama DPRD pada tanggal 27 November 2020
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945;UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 33 tahun 2008
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang anggaran pendaptan dan belanja daeah TA 2021 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
20
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2018
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PT. BANK RIAU KEPRI MELALUI KONVERSI DEVIDEN SAHAM MENJADI TAMBAHAN SETORAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2018 NOMOR 68
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT Bank Riau Kepri Melalui Konversi Deviden Saham Menjadi Tambahan Setoran Modal Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menggerakkan roda perekonomian masyarakat, meraih laba, serta dapat memberikan deviden kepada Pemkab Kepulauan Anambas sebagai salah satu sumber PAD, oleh karena itu perlu melakukan penyertaan modal pemerintah daerah kepada Bank Riau Kepri da perusahaan daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 7 tahun 1992; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2007; UU 33 Tahun 2008; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 1 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 49 Tahun 2011; PP No. 71 tahun 2010; PP No. 12 tahun 2017; PP No. 28 Tahun 2018; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 52 Tahun 2012; Permendagri No. 64 Tahun 2013; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kab. kepulauan Anambas No. 3 Tahun 2012
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penyertaan modal Pemda kepada PT. Bank Riau dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
9
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Anambas No. 6 Tahun 2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, http://jdih.anambaskab.go.id/download/
Peraturan Daerah (PERDA) tentang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2016-2021
ABSTRAK:
a. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, perlu disusun RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati dan
Wakil Bupati terpilih; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 264 ayat (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah perlu menyusun Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Kepulauan Anambas Tahun 2016-2021;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 17 Tahun 2007; UU Nomor 26 Tahun 2007; UU Nomor 27 Tahun 2007; UU Nomor 12 tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 39 Tahun 2006; PP Nomor 40 Tahun 2006; PP Nomor 8 Tahun 2008; PP Nomor 26 Tahun 2008;Perpres Nomor 2 Tahun 2015; Permendagri Nomor 54 Tahun 2010; Perda Prov Kep Riau Nomor 2 Tahun 2009; Perda Kab Anambas Nomor 3 Tahun 2013; Perda Kab Anambas Nomor 4 Tahun 2013
RPJMD Tahun 2016-2021 adalah rencana 5 (lima) tahun yang
mengambarkan:
a. Visi dan misi Kepala Daerah terpilih dan;
b. Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan program
pembangunan yang akan dilaksanakan oleh OPD, disertai dengan
kerangka pendanaan yang bersifat indikatif
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2016.
-
-
14 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 06 Tahun 2022
PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 06, BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2022 NOMOR 649
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus dikelola sesuai dengan asas-asas Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga perlu diatur pelaksanaannya secara komprehensif;
b. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran, efisiensi, efektivitas serta untuk mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 diperlukan pedoman pelaksanaan;
c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, diperlukan suatu pengaturan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 65 Tahun 2010; PP No. 8 Tahun 200; PP No. 71 Tahun 2010; Perda Kabupaten Anambas No. 2 Tahun 2012; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 27 Tahun 2021; Perda Kabupaten Kepulauan Anambas No. 9 Tahun 2011
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman Pelaksanaan ABPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2022, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ruang lingkup pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2022.
11
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2019 NOMOR 75
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PEMBENTUKAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 33 Tahun 2008, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 72 Tahun 2019 Perubahan PP No. 18 Tahun 2016, Permendagri No. 99 Tahun 2018, Permendagri No. 11 Tahun 2019, Perda No. 7 Tahun 2016.
Peraturan Daerah ini merupakan implementasi dari Permendagri Nomor 11 Tahun 2019 yang menjadi dasar utama pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk memberikan kepastian hukum pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang saat ini melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2019.
3
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2021
TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2021 NOMOR 578
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga belas kepada Aparatur Negara
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 18 Tahun 1999; UU No. UU No. 17 Tahun 2003;UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 63 Tahun 2021; Perda No. 9 Tahun 2011; Perda No. 7 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang teknis pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas kepada aparatur negara dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2021.
10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016
TATA CARA PELAKSANAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2016 NOMOR 219
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor
ABSTRAK:
bahwa untuk memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan Kendaraan Bermotor di jalan, melestarikan lingkungan serta ketertiban, kelancaran dan keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka setiap Kendaraan Bermotor Wajib Uji untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan
UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2008; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 1993; PP No. 44 Tahun 1993; PP No. 55 Tahun 2012; Permendagri No. 1 Tahun 2014; Kepmedagri No. 131.21-4721; Perda Kabupaten Kepulauan Anambas No.3 Tahun 2011
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang tata cara pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2016.
7
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016
PERDA Kab. Kepulauan Anambas No. 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, jdih.anambaskab.go.id/uploads/download/
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.
Dalam peraturan daerah in diatur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan menetapkan batasan istilah, yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang, dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2016.
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas; Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 9 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Kepulauan Anambas. Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan peraturan daerah ini.
14 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2019 NOMOR 411
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 21 TAHUN 2017 TENTANG PEMANFAATAN DAN ALOKASI DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASTONAL DAN KLAIM INA.CBGS PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DAN FASILITAS KESEHATAN RUJUKAN TINGKAT LANJUT DI KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
ABSTRAK:
Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomo1 21 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan clan Alokasi Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional dan Klaim tNA-CBGs pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut di Kabupaten Kepulauan Anambas sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, untuk itu perlu dilakukan perubahan. berdasarkan pertimbangan sebagai.mana dimaksud tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 75 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan dan Alokasi Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional clan Klaim INA-CBGs pada Fasiiitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut di Kabupaten Kepulauan Anambas.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-unclang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Und,ang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undnng Nomor 58 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20I4; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014; Peraturan Menteri dalam Negeri Norhor 13 Tahun 2006 ;Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.01.160/1/2010; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-667 Tahun 2016; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-668 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 9 Tahun 2011 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2018; Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 52 Tahun 2016.
Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Dan Alokasi Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nastonal Dan Klaim Ina.Cbgs Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut Di Kabupaten Kepulauan Anambasdengan menetapkan batasan istilah, yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang, dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
6 halaman.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
