Peraturan Bupati (PERBUP) tentang JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI UPAYA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN
HIDUP DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
ABSTRAK:
Untuk rnelaksanakan ketentuan Pasal 8
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan
Kehutanan Republik Indonesia
Nornor
P.25/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7 /2018 tentang
Pedornan Penetapan Jenis Rencana Usaha
Dan/ Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Upaya
Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya
Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Surat
Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan
Pernantauan Lingkungan
Hid up,
perlu
rnenetapkan Peraturan Bupati tentang Jenis
Rencana Usaha Dan/ Atau Kegiatan Yang Wajib
Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup
Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Dan
Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan
Lingkungan Hidup.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU NO.2 Tahun 2013; UU NO.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU NO.9 Tahun 2015; PP NO.27 Tahun 2012; PermenLHK No.P.25/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7 /2018; Perda No.13 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Klasifikasi Jenis Usaha Dan/Atau Kegiatan Wajib UKL-UPL
Atau SPPL, Tata Cara Pelaksanaan, Pembiayaan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2020.
33 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 11 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pergeseran Anggaran Pendapatan
ABSTRAK:
Sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 Pasal 4 tentang Tata Cara Pergeseran APBD Tahun Anggaran 2018, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1994; UU No. 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2000; UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1994; UU No. 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004;
UU No. 15 Tahun 2004 ; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004;
UU No. 28 Tahun 2009;
UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 2 Tahun 2013;
UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana perubahan atas UU No. 32
Tahun 2004, PP No. 108 Tahun 2000; PP No. 20 Tahun 2001; PP No. 91Tahun 2010; PP No. 24 Tahun 2005 PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Perpres No. 54 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 31 Tahun 2016; Perda Kabupaten Mahakam Ulu No. 15 Tahun 2017.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp. 1.157.992.877.155,48 bertambah sejumlah Rp. ,00 sehingga menjadi Rp. 1.157.992.877.155,48. Pelaksanaan Penjabaran Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2018.
5 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 11 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka pengelolaan arsip, kemudahan mengakses dan pelindungan terhadap keamanan arsip diperlukan pengaturan mengenai pedoman klasifikasi arsip, perlu menetapkan PERBUP tentang Pedoman Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.2 Tahun 2013; UU No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No.28 Tahun 2012; PERKA ANRI No.19 Tahun 2012.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pedoman Klasifika Arsip, Pembiayaan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2021.
74 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 11 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi Kabupaten pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mahakam Ulu
ABSTRAK:
a. Kelancaran tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kab. Mahakam Ulu khususnya yang berkaitan dengan bidang pelayanan kesehatan dan perbekalan, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis, untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan; b. mendukung upaya peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu sesuai tuntutan kebutuhan dan dinamika masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang baik dan bermutu, dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Gudang Farmasi Kesehatan; c.sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan PERBUP tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Gudang Farmasi Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Mahakam Ulu.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.2 Tahun 2013; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PERMENDAGRI No.57 Tahun 2007; KEPMENKES No.610/Menkes/SK/1981; KEPMENKES No.633/Menkes/SK/IV/2000; PERBUP No.14 Tahun 2013; PERBUP No.52 Tahun 2014; PERBUP No.29 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, Kelompok Jabatan Fungsional, Eselon, Tata Kerja, Kepegawaian, Pembiayaan, dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2017.
13 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 12 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati No.38 Tahun 2021 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
a. Ketentuan PP No.12 Tahun 2019 Pasal 164 ayat (2) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja dilakukan melalui perubahan PERBUP tentang Penjabaran APBD; b. SK Gubernur Kaltim No. 978/3837/1000-III/BPKAD tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan pada APBD Tahun Anggaran 2022; c. Perubahan Alokasi, Penggunaan dalam APBD Kab. Mahulu, yang pertama adalah Kegiatan yang bersifat wajib seperti Gaji dan Tunjangan ASN, CPNS, dan PPPK, dan yang kedua adalah Perubahan rincian Alokasi Dana Alakasi Khusus; d. pergeseran yang disebabkan dengan adanya penyesuaian terhadap Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku yang menyebabkan Program/Kegiatan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD dalam Tahun Anggaran berjalan tidak dapat dilaksanakan dan/atau Pergeseran yang disebabkan adanya keadaan darurat/keadaan luar biasa (Fource Mejeure) yang harus merubah Anggaran; e. sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b,c, dan d, perlu menetapkan PERBUP tentang Perubahan Kedua Atas PERBUP No.38 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD TA.2022.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.2 Tahun 2013; UU NO.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No.27 Tahun 2021; PERDA No.6 Tahun 2021; PERBUP No.5 Tahun 2022.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan penjabaran APBD TA.2022.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2022.
4 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 12 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Pengembangan Pertanian Tanaman Padi Lahan Kering
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan sistem ketahanan
pangan di Kabupaten Mahakam Ulu, perlu dilakukan
pengembangan dan pemanfaatan potensi sumber daya
pertanian lahan kering yang sesuai dengan kearifan lokal
dan budaya lokal serta menerapkan teknologi pertanian
yang ramah lingkungan;
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6) ; UU No. 2 Tahun 2013; UU No.19 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014; Perda Mahulu 6 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pemberian Bantuan Keuangan Pendidikan bagi Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Menengah Atas atau Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Swasta di Daerah yaitu pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Bantuan Keuangan Pendidikan kepada Satuan Pendidikan jenjang SMA/ SMK.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2021.
6 hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 12 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah
ABSTRAK:
Wilayah Kabupaten Mahakam UIu memiliki berbagai kawasan rawan bencana yang memerlukan upaya yang serius terencana, tersistematisasi, dan terkelola untuk pengelolaan/peredaman ancarnan bencana, pengurangan kerentanan daerah terhadap ancaman bencana, dan peningkatan kapasitas semua pihak demi terciptanya daerah yang tangguh dan dapat mensukseskan pembangunan masyarakat pada khususnya dan daerah, bangsa serta Negara pada umumnya. Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Mahakam Ulu perlu melibatkan peranan semua pihak, dan disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan terkini, serta difokuskan untuk membangun dan memperkuat jejaring partisipasi semua pihak serta memperhatikan kearifan dan potensi lokal yang berkembang di daerah. Untuk melaksanakan ketentuan dalam PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, tujuan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana melindungi segenap masyarakat dari ancaman, resiko, dan dampak bencana. Oleh karena itu perlu menetapkan Perda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 2 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No .9 Tahun 2015
Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Tanggung Jawab dan Wewenang Pemerintah Daerah; Kelembagaan Penanggulangan Bencana; Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; Hak dan Kewajiban Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan, Relawan Penanggulangan Bencana, serta Larangan; Peran Serta dalam Penanggulangan Bencana; Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana; Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana oleh Kecamatan, Kelurahan, dan Desa; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2017.
42 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 12 Tahun 2018
Mengubah Ketentuan Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran XII, Lampiran XIII dan Lampiran XIV dalam Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu
ABSTRAK:
Peraturan Bupati No. 38 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No. 38 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 2 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 tahun 2015; PP No. 71 Tahun 2010; Permendagri No. 64 Tahun 2013;
Peraturan ini mengatur tentang perubahan Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran XII, Lampiran XIII dan Lampiran XIV dalam Perbup No. 38 Tahun 2014.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2018.
88 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 12 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM
DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN TAHUN 2020-2021
ABSTRAK:
Dalam rangka mendukung percepatan
pencapaian Sustainable Development Doals (SDGs)
2030 Bidang Air Minum dan Sanitasi, perlu
dilakukan langkah-langkah dan tindakan yang
terarah dalam pelaksanaan
program pembangunan yang berkeadilan.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU NO.2 Tahun 2013; UU NO.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU NO.9 Tahun 2015; UU NO.17 Tahun 2019; PP NO.112 Tahun 2015; PermenPUPR No.27/PRT/M/2016; Perda No.08 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Peran, Fungsi, Dan Kedudukan RAD AMPL
Tahun 2020-2021, Pelaksanaan RAD-AMPL Tahun 2020-2021, Pemantauan Dan Evaluasi RAD-AMPL
Tahun 2020-2021, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2020.
6 HLM.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 12 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Mahakam Ulu kepada Kepala DInas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Mahakam Ulu
ABSTRAK:
a. PERDA Mahakam Ulu No.14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, telah dibentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Mahakam Ulu; b. pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan, DPMPT Kab. Mahakam Ulu memerlukan dasar dalam pelayanan publik; c. sebagaimana huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan PERBUP Mahakam Ulu tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Mahakam Ulu kepada Kepala DPMPT Kab. Mahakam Ulu.
UUD 1945 pasal 18 ayat (6); UU No.25 Tahun 2007; UU No.2 Tahun 2013; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PERPRES No.97 Tahun 2014; PERMENDAGRI No.1000 Tahun 2016; PERDA No.14 Tahun 2016; PERBUP No.27 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Jenis Pelayanan, Pendelegasian Kewenangan yang Dilimpahkan, Pertanggungjawaban, Penarikan Kewenangan, Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan, Ketentuan Lain-lain, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2017.
9 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
