Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 411 peraturan dalam 0,006 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pringsewu Nomor 14 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

Abstrak

APBD

Download file:

PERDA NOMOR 14 TAHUN 2021.pdf

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, Berita Daerah

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

ABSTRAK:

Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang penggelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajuka rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 kepada dewan perwakilan rakyat daerah untuk memperoleh persetujuan bersama
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 48 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 2 Tahun 2020; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 22 Tahun 2008; PP No. 48 Tahun 2008; PP No. 5 Tahun 2009; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 56 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 16 Tahun 2018; Permendagri No. 52 Tahun 2012; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Permendagri No. 62 Tahun 2017; Permensos No. 9 Tahun 2018; PMK No. 29/PRT/M/2018; Permendikbud No. 32 Tahun 2018; Permendagri No. 36 Tahun 2018; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Permendagri No. 100 Tahun 2018; Permendagri No. 121 Tahun 2018; Permenkes No. 4 Tahun 2019; Permendagri No. 70 Tahun 2019; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 27 Tahun 2021; Perda Pringsewu No. 11 Tahun 2017
Peraturan Daerah ini menetapkan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2021.
420 hlmn

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pringsewu Nomor 13 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Perubahgan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20212

Abstrak

APBD

Download file:

PERDA NOMOR 13 TAHUN 2021.pdf

PÊRUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 202 1

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, Berita Daerah

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahgan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20212

ABSTRAK:

Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Ra n can ga n Peraturan Daerah ten tang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada De wan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh Perse tujuan Bersama; Rancangan Peraturan Daerah ten tang Pcrubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Peru bah an Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dal am Perubahan Ke bija kan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 3 bulan September Tahun 2021
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 48 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 2 Tahun 2020; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 5 Tahun 2009; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 56 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 52 Tahun 2012; Permendagri No. 62 Tahun 2017; Permensos No. 9 Tahun 2018; PMK No. 29/PRT/M2018; Permendikbud No. 32 Tahun 2018; Permendagri No. 100 Tahun 2018; Permendagri No. 121 Tahun 2018; Permenkes No. 4 Tahun 2019; Permendagri No. 70 Tahun 2019; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 64 Tahun 2020; Permendagri No. 77 Tahun 2020; PMK No. 17PMK.07/2021; Permendagri No/ 050-3708 Tahun 2020; Perda Pringsewu No. 11 Tahun 2017
Peraturan Daerah ini menetapkan mengenai Perubahgan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20212

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2021.
401 hlmn

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pringsewu Nomor 12 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021 - 2039

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Perumahan, Permukiman

Download file:

Peraturan Daerah (PERDA) ...No 12 Tahun 2021.pdf

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021 - 2039

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemerintah Kabupaten mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten serta menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pringsewu Tahun 2021-2039.
Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman; Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun; Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang
Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman bertujuan agar seluruh masyarakat dapat bertempat tinggal secara layak di lingkungan yang aman, sehat, harmonis dan berkelanjutan dibentuklah dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan lain.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2021.
25

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pringsewu Nomor 11 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Rumah Susun

Abstrak

Perumahan, Permukiman

Download file:

PERDA NOMOR 11 TAHUN 2021.pdf

PENYELENGGARAAN RUMAH SUSUN

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, Berita Daerah

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Rumah Susun

ABSTRAK:

Dalam rangka setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dan salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya; dalam rangka pemanfaatan ruang dalam penyediaan perumahan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Pringsewu, maka kebijakan penyediaan perumahan diarahkan melalui pembangunan rumah vertikal berupa Rumah Susun dengan tetap memperhatikan faktor sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan; berdasarkan ketentuan Pasal 117 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun, Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan pengendalian penyelenggaraan Rumah Susun;
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 48 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 20 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 14 Tahun 2016; PP Noo. 13 Tahun 2021; PP No. 21 Tahun 2021; PMK No. 14 Tahun 2021; PMK No. 17 Tahun 2021; Perda Pringsewu No. 16 Tahun 2016
Peraturan Daearh ini menetapkan mengenai Penyelenggaraan Rumah Susun

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2021.
33 hlmn

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pringsewu Nomor 10 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Penyerahan Prasarana, Sarana , Dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman

Abstrak

Perumahan, Permukiman

Download file:

PERDA NOMOR 10 TAHUN 2021.pdf

PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, Berita Daerah

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyerahan Prasarana, Sarana , Dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman

ABSTRAK:

Dalam rangka menjamin keberlanjutan pengelolaan, maka Pemerintah Daerah berwenang untuk meminta pengembang untuk menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman yang telah dibangun; berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman mengatur bahwa setiap prasarana, sarana, dan utilitas umum yang telah selesai dibangun oleh setiap orang harus diserahkan kepada pemerintah daerah; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat(6) UUD 1945; UU No. 48 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 20 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 14 Tahun 2016; PP No. 28 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 13 Tahun 2021; PP No. 21 Tahun 2021; Perda Pringsewu No. 2 Tahun 2012; Perda Pringsewu No. 16 Tahun 2016
Peraturan Daerah ini menetapkan mengenai Penyerahan Prasarana, Sarana , Dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2021.
30 hlmn

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pringsewu Nomor 9 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Peningkatan Kualitas Perumahan dan Pemukiman Kumuh

Abstrak

Perumahan, Permukiman

Download file:

PERDA NOMOR 9 TAHUN 2021.pdf

PENINGKATAN KU ALITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, Berita Daerah

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Peningkatan Kualitas Perumahan dan Pemukiman Kumuh

ABSTRAK:

Dalam rangka setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak dan men dapat kan lingkungan hidup yang bersih dan sehat yang merupakan kebutuhan dasar manusia dan yang mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa; pertumbuhan dan pembangunan perumahan yang tidak memperhatikan keseimbangan lingkungan, tingkat perekonomian masyarakat, dan tata ruang wilayah dapat mengakibatkan kondisi perumaban dan permukiman yang tidak memenuhi standar kelayakan, sehingga dapat dikategonkan sebagai perumahan dan permukiman kumuh; berdasarkan ketent u an Pasal 94 dan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai man a telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Daerah wajib melakukan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan menetapkan kebijakan, strategi, serta pola-pola penanganan yang manusiawi, berbudaya, berkeadilan , dan ekonomis;
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 48 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 20 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No,. 27 Tahun 1983; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 88 Tahun 2014; PP No. 14 Tahun 2016; PP No. 28 Tahun 2018; PP No. 13 Tahun 2021; PP No. 16 Tahun 2021; PP No. 19 Tahun 2021; PP No. 21 Tahun 2021; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Permendagri No. 22 Tahun 2020; Permendagri No. 25 Tahun 2020; Perda Pringsewu No. 2 Tahun 2012; Perda Pringsewu No. 03 Tahun 2016; Perda Pringsewu No. 16 Tahun 2016; Perda Pringsewu No. 12 Tahun 2017; Perda Pringsewu No. 1 Tahun 2019;
Peraturan Daerah ini menetapkan mengenai Peningkatan Kualitas Perumahan dan Pemukiman Kumuh

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2021.
52 hlmn

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pringsewu Nomor 8 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pringsewu Pada Perusahaan Daerah Air Minum Way Sekampung

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah

Download file:

PERDA NOMOR 8 TAHUN 2021.pdf

ENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM WAY SEKAMPUNG

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, Berita Daerah

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pringsewu Pada Perusahaan Daerah Air Minum Way Sekampung

ABSTRAK:

Dalam rangka berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ditetapkan bahwa setiap penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan, baik perusahaan negara, daerah atau swasta harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah; sebagai pelaksanaan maksud huruf a di atas, Pemerintah Daerah perlu melakukan investasi dalam bentuk penambahan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Way Sekampung yang bertujuan selain untuk memperoleh manfaat juga sebagai upaya Peningkatan pelayanan penyediaan Air Bersih kepada masyarakat; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pringsewu pada Perusahaan Daerah Air Minum Way Sekampung;
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 48 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019 Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Pringsewu No. 5 Tahun 2012; Perda Pringsewu No. 8 Tahun 2016
Peraturan Daerah ini menetapkan mengenai Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pringsewu Pada Perusahaan Daerah Air Minum Way Sekampung

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2021.
6 hlmn

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pringsewu Nomor 7 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerahb Tahun Anggaran 2020

Abstrak

APBD

Download file:

PERDA NOMOR 7 TAHUN 2021.pdf

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, Berita Daerah

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerahb Tahun Anggaran 2020

ABSTRAK:

Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keija, Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enarn) bulan setelah tahun anggaran berakhir; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 48 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 48 Tahun 2008; PP No. 5 Tahun 2009; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 27 Tahun 2014; UU No. 18 Tahun 2017; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 56 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 16 Tahun 2018; Permendagri No. 64 Tahun 2013; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Permendagri No. 108 Tahun 2016; Permedagri No. 62 Tahun 2017; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Permednagri No. 33 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Pringsewu No. 7 Tahun 2020; Perda Pringsewu No. 16 Tahun 2016; Perda Pringsewu No. 10 Tahun 2019; Perda Pringsewu No. 6 Tahun 2020;
Peraturan Daerah ini menetapkan mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerahb Tahun Anggaran 2020

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2021.
10 hlmn

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pringsewu Nomor 6 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Pringsewu Jaya Sejahtera

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah

Download file:

PERDA NOMOR 6 TAHUN 2021.pdf

PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PRINGSEWU JAYA SEJAHTERA

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, Berita Daerah

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Pringsewu Jaya Sejahtera

ABSTRAK:

Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah bahwa Pendirian Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan. Daerah tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Pringsewu Jaya Sejahtera
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 48 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 54 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 52 Tahun 2012; Permendagri No. 37 Tahun 2018; Permendagri No. 118 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020
Peraturan Daerah ini menetapkan mengenai Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Pringsewu Jaya Sejahtera

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2021.
29 hlmn

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pringsewu Nomor 5 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Peraturan Daerah (PERDA) ... No 5 Tahun 2021.pdf

RETRIBUSI PENJUALAN

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

ABSTRAK:

bahwa Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Budidaya Ikan (UPT-PBI) merupakan unit usaha dan pelayanan kepada masyarakat dalam menyediakan induk ikan dan benih ikan berkualitas unggul bagi masyarakat, yang distribusinya sebagian untuk dijual atau dipasarkan kepada pembudidaya yang merupakan pendapatan bagi daerah sehingga ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Bidang Perikanan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha . Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam hal penyediaan induk ikan dan benih ikan berkualitas unggul bagi masyarakat maka Unit Pelaksana Teknis Daerah - Pengembangan Budidaya Ikan (UPTD-PBI) sebagai unit pelaksana teknis di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Pringsewu yang menangani pengembangan budidaya ikan air tawar, yang salah satu fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam menyediakan induk ikan dan benih ikan berkualitas unggul bagi masyarakat, wajib meyediakan dan memproduksi induk ikan dan benih ikan unggul dimaksud yang dibutuhkan masyarakat. Sera proses produksi dan jual beli induk ikan dan benih ikan perlu diatur di dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Bidang Perikanan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2021.
16

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT