TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2019
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Bupati dan wakil Bupati, Serta Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rkyat Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2019
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang
Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai
Negen Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia,
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat
Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis
Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri
Sipil, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Pringsewu Tahun 2019
UU No.28 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.33 Tahun 2004, UU No.48 Tahun 2008, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.24 Tahun 2004, PP No.12 Tahun 2019, PP No.12 Tahun 2019, PP No.36 Tahun 2019, Permendagri No.80 Tahun
2015, Permendagri No.13 Tahun 2006, PERDA No.07 Tahun 2010, PERDA No.06 Tahun 2018, PERBUP No.61 Tahun 2018, PERBUP No.62 Tahun 2018
Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada
Pegawai Negeri Sipil, Bupati Dan Wakil Bupati,
Serta Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun
2019
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2019.
Halaman 7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 31 Tahun 2020
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS PEKON BANDUNG BARU KECAMATAN ADILUWIH KABUPATEN PRINGSEWU PROVINSI LAMPUNG
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan dan Penegasan Batas Pekon Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung
ABSTRAK:
bahwa untuk menjamin tertib administrasi
pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian
hukum terhadap batas Pekon Bandung Baru
Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu, perlu
ditetapkan batas Pekon Bandung Baru secara pasti di
Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu Provinsi
Lampung
UU No.26 Tahun 2007, UU No.48 Tahun 2008, UU No.43 Tahun 2008, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.78 Tahun 2007, Permendagri No.45 Tahun 2016, Permendagri No.141 Tahun 2017, PERDA No.2 Tahun 2012
Peraturan Bupati Pringsewu Tentang
Penetapan Dan Penegasan Batas Pekon
Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten
Pringsewu Provinsi Lampung
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2020.
Halaman 7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 31 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016
ABSTRAK:
melaksanakan ketentuan pasal 9nperaturan daerah kabupaten pringsewu nomor 6 tahun 2017 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2016, perlu ditetapkan peraturan bupati pringsewu tentang panjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2016 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2016
1. undang-undang nomor 12 tahun 1985
2. undang-undang nomor 28 tahun 1999
3. undang-undang nomor 17 tahun 2003
4. undang-undang nomor 1 tahun 2004
5. undang-undang nomor 15 tahun 2004
6. undang-undang nomor 25 tahun 2004
7. undang-undang nomor 33 tahun 2004
8. undang-undang nomor 48 tahun 2008
9. undang-undang nomor 28 tahun 2009
10. undang-undang nomor 12 tahun 2011
11. undang-undang nomor 23 tahun 2014
12. undang-undang nomor 30 tahun 2014
13. peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2004
14. peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2005
15. peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2005
16. peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005
17. peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2005
18. peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2005
19. peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006
20. peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2007
21. peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010
22. peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2012
23. peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2012
24. peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006
25. peraturan menteri dalam negeri nomor 32 tahun 2011
26. peraturan menteri dalam negeri nomor 64 tahun 2013
27. peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015
28. peraturan menteri dalam negeri nomor 11 tahun 2017
29. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 07 tahun 2010
30. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 14 tahun 2015
31. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 15 tahun 2016
32. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 16 tahun 2016
33. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 6 tahun 2017
peraturan bupati ini memutuskan tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2016
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 31 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KAWASAN TANPA ROKOK DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRINGSEWU
ABSTRAK:
melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat 1 peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 04 tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok perlu menetapkan peraturan bupati tentang kawasan tanpa rokok di rumah sakit umum daerah pringsewu
1. undang-undang nomor 48 tahun 2008 tentang pembentukan kabupaten rpingsewu di provinsi lampung
2. undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan
3. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
4. peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2003 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan
5. peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan
6. peraturan bersama menteri kesehatan dan menteri dalam negeri republik indonesia No.188/Menkes/PB/2011 no.7 tahun 2011 tentang pedoman kawasan tanpa rokok
7. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 4 tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok
peraturan bupati ini memutuskan tentang kawasan tanpa rokok di rumah sakit
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 31 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGENDALIAN INTERN ATAS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menjamin
kelancaran
penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah maka
diperlukan adanya pedoman pengendalian barang milik
daerah sehingga dapat mendukung
kegiatan
penatausahaan barang milik daerah di Kabupaten
Pringsewu;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pengendalian Intern Atas Pengelolaan
Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pringsewu;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4932);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang
Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/ Kekayaan
Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah
Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4073);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4890);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 04 Tahun 2015;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik
Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001
tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah;
19. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 55/MK.03/2001
tentang Tata Cara Pengamanan, Penghapusan dan
Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari
Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam
Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 01
Tahun 2010 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten
Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu
Tahun 2010 Nomor 01);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07
Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun
2010 Nomor 07);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 20
Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2013
Nomor 20);
23. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 43 Tahun 2013
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu
(Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2013 Nomor
43);
24. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun
Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu
Tahun 2014 Nomor 27);
25. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 37 Tahun 2014
tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Milik
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu
(Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2014 Nomor
37);
Didalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang :
1. Ketentuan Umum
2. Maksud dan Tujuan
3. Lingkup Pembinaan dan Pengendalian Intern
4. Ketentuan Umum
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2015.
50 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 31 Tahun 2016
TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2019
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil,, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2019
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun
2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga
Belas kepada Pegawai Negen Sipil, Prajurit Tentara
Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Penerima
Pensiun atau Tunjangan, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian
Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil,
Bupati dan Wakil Bupati, Serta Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pringsewu Tahun 2019
UU No.28 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.33 Tahun 2004, UU No.48 Tahun 2008, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No.24 Tahun 2004, PP No.18 Tahun 2016, PP No.19 Tahun 2016, PP No.12 Tahun 2019, Permendagri No.80 Tahun 2015, Permendagri No. 13 Tahun 2006, PERDA No.07 Tahun 2010, PERDA No. 06 Tahun 2018, PERBUP No.61 Tahun 2018, PERBUP No.62 Tahun 2018,
Teknis Pemberian Tunjangan Ket1ga Belas
Kepada Pegawai Negeri Sipil, Bupati Dan Wakil
Bupati, Serta Pimpjnan Dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Pringsewu Tahun 2019
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2019.
Halaman 6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 32 Tahun 2020
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS PEKON KRESNOMULYO KECAMATAN AMBARAWA KABUPATEN PRINGSEWU PROVINSI LAMPUNG
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan dan Penegasan Batas Pekon Kresnomulyo Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung
ABSTRAK:
bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 9
Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 45
Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan
Penegasan Batas Desa, Bupati menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Pekon
UU No.48 Tahun 2008, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, Permendagri No.141 Tahun 2017 , Permendagri No. 80 Tahun 2015, PERDA No.2 Tahun 2012,
Peraturan Bupati Pringsewu Tentang
Penetapan Dan Penegasan Batas Pekon
Kresnomulyo Kecamatan Ambarawa
Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2020.
Halaman 6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 32 Tahun 2021
PERBUP Kab. Pringsewu No. 45 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Kedudukan Protokoler, Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER, KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Kedudukan Protokoler, Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31
Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 5 Tahun
2017 tentang Kedudukan Protokoler, Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah ditetapkan bahwa besaran tunjangan
perumahan dan tunjangan transportasi ditetapkan
dengan Peraturan Bupati;
b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2020 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5
Tahun 2017 tentang Kedudukan Protokoler, Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dalam pelaksanaannya
masih terdapat ketentuan yang belum diatur secara
konkrit sehingga perlu dilakukan perubahan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2020 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5
Tahun 2017 Tentang Kedudukan Protokoler, Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu;
UU No 48 Tahun 2008, UU No 23 Tahun 2014, PP No 18 tahun 2017, PP No 12 Tahun 2019, Permendagri No 7 Tahun 2006, Permendagri No 77 Tahun 2020, Perda No 5 tahun 2017, Perbup No 45 Tahun 2020, Keppres No 68 Tahun 1995
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Kedudukan Protokoler, Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2021.
Halaman : 5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 32 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS ELEKTRONIK
ABSTRAK:
penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, perlu didukung dengan sistem perencanaan pembangunan yang terpadu dan terintegrasi
1. undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional
2. undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik
3. undang-undang nomor 48 tahun 2008 tentang pembentukan kabupaten pringsewu di provinsi lampung
4. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
5. peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan
6. peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah
7. peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah
8. peraturan meteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah
9. peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah
10. peraturan menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah
11. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 07 tahun 2010 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah
12. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 02 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten pringsewu 2009-2029
13. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 03 tahun 2012 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten pringsewu tahun 2005-2012
14. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 16 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten pringsewu
peraturan bupati ini memutuskan tentang perencanaan pembangunan daerah berbasis elektronik
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat