Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pengendalian Kesehatan Jiwa Kab Kulon Progo Tahun 2021 - 2025
ABSTRAK:
Bahwa penanganan masalah kesehatan jiwa memerlukan peningkatan kesadaran akan pentingnya kesehatan jiwa yang dapat mewujudkan perilaku sehat jiwa dalam masyarakat sehingga diperlukan upaya promotif, preventif, dan rehabilitatif pada setiap strata masyarakat maupun kelompok masyarakat dengan risiko tinggi dan rentan terhadap masalah kejiwaan, bahwa permasalahan tingginya kesenjangan pengobatan dalam kesehatan jiwa pada orang dengan disabilitas psikososial, orang dengan masalah kejiwaan maka diperlukan upaya kesehatan yang lebih intensif dan komprehensif; bahwa untuk menjamin setiap orang dapat mencapai kualitas hidup yang baik, menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas ketakutan, tekanan dan gangguan lain, maka perlu ada payung hukum dalam melaksanakan upaya pelayanan kesehatan.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014, Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 220/Menkes/SK/III/2002, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 406/Menkes/SK/VI/2009, Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012, Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2014, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2016.
Materi pokok : Strategi, Target Dan Sasaran Rencana Aksi Daerah, Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat, Rencana Aksi Daerah, Program Penyelenggaraan Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Kesehatan Jiwa, Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan, Pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2021.
Jumlah Halaman : 11 HLM; Lampiran : 58 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa pengendalian Gratifikasi diperlukan dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
baik, bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan
nepotisme;
b. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam
pelaksanaan pengendalian dan pelaporan Gratifikasi,
diperlukan pengaturan tentang pengendalian
Gratifikasi;
c. bahwa Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 77 Tahun
2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di
Lingkungan Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai
dengan kebutuhan dan perkembangan peraturan
perundang-undangan sehingga perlu diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pengendalian Gratifikasi;
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 ; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pengendalian Dan Pelaporan Gratifikasi; Penetapan Status Gratifikasi; Pengelolaan Barang Yang Diperoleh Dari Penerimaan Gratifikasi ; Unit Pengendalian Gratifikasi; Sosialisasi; Hak Dan Perlindungan Pelapor; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2023.
Peraturan Yang Dicabut: Peraturan
Bupati Kulon Progo Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah
Jumlah Halaman: 22 HLM, Lampiran: 2 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 86 Tahun 2011
Perbup Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2019 tentang Standar Kompetensi Teknis Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Kompetensi Jabatan Jabatan Administrator Dan Jabatan Pengawas
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
melalui pembangunan daerah diperlukan aparatur sipil
negara yang profesional dan kompeten;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalisme
pejabat administrator dan pejabat pengawas melalui
sistem merit di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kulon Progo perlu standar kompetensi jabatan;
c. bahwa Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun
2018 tentang Standar Kompetensi Teknis Jabatan
Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sudah tidak sesuai
dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 ; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950.
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Standar Kompetensi Jabatan; Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2023.
Peraturan yang Dicabut: Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2019 tentang Standar
Kompetensi Teknis Jabatan Administrator dan Jabatan
Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
Jumlah Halaman: 5 HLM, Lampiran: 15 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 87 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan
Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan
Masyarakat;
Dasar Hukum:
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18
Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950
Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah
Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan
Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019
tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13
Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12
Tahun 2021;
12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2020
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi
dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo;
13. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 64 Tahun 2020
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah Bidang Kesehatan;
14. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 73 Tahun 2020
tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat
Kesehatan Masyarakat;
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Kelembagaan, Pengelompokan Fungsi, Prosedur Kerja, Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Pembinaan Dan Pengawasan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2021.
Halaman : 28 hlm, Lampiran: 2 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 87 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Susunan Organisasi Fungsi dan Tugas Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya UndangUndang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Pengujian Kendaraan bermotor.
Organisasi UPTD terdiri dari :
1. Unsur Pimpinan : Kepala
2. Unsur Pelaksana : Jabatan fungsional umum dan kelompok jabatan fungsional tertentu.
Susunan organisasi dinas terdiri dari :
1. Kepala,
2. Jabatan fungsional umum
3. Kelompok Jabatan fungsional tertentu.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2016.
11 HLM; -
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
