Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Rumah Susun Sewa
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa pembangunan rumah susun sewa di
Kabupaten Kulon Progo dilakukan untuk
menjamin pemenuhan rumah tinggal yang
bermartabat, nyaman dan sehat bagi masyarakat
berpenghasilan rendah sehingga terwujud
kesejahteraan masyarakat;
b. bahwa agar program kegiatan pembangunan
rumah susun sewa dapat berhasil guna dan
berdaya guna serta mencapai sasaran dan tujuan
yang ditetapkan perlu melakukan pengelolaan;
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1951; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo 1 Tahun 2022.
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Pemanfaatan Fisik Bangunan Rumah Susun Sewa,Kepenghunian, Administrasi Keuangan Dan Pemasaran, Kelembagaan, Pengembangan Bangunan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2023.
Peraturan yang dicabut adalah Peraturan
Bupati Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa
Jumlah Halaman: 30 HLM, Lampiran: 7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 68 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan Susunan Organisasi Fungsi dan Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, Tugas Serta Tata Kerja pada Dinas Kebudayaan.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya UndangUndang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;2 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Dinas terdiri dari :
1. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas
2. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretariat yang terdiri Sub Bagian- Sub bagian
3. Unsur Pelaksana : Bidang –bidang yang masing-masing terdiri dari seksi-seksi, Kelompok Jabatan fungsional tertentu, Unit pelaksana teknis dinas.
Susunan organisasi dinas terdiri dari :
1. Kepala,
2. Sekretariat terdiri dari : Sub bag Umum dan kepegawaian dan Sub bag Perencanaan dan keuangan.
3. Bidang Perpustakaan terdiri dari : Seksi Pembinaan dan Pelayana Perpustakaan; dan Seksi Pengadaan Pengolahan Dokumentasi Perpustakaan.
4. Bidang Kearsipan terdiri dari : Seksi Pembinaan dan Pelayanan Kearsipan; dan Seksi Akuisisi Pelestarian Pengolahan dan Dokumentasi Kearsipan.
5. Kelompok jabatan fungsional tertentu
6. Unit pelaksana teknis dinas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2016.
19 HLM; -
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Akuntansi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan akuntansi keuangan pada
Badan Layanan Umum Daerah berjalan dengan
tertib, lancar, efisien dan efektif serta akuntabel,
perlu adanya pedoman pelaksanaan akuntansi
keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah;
b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Usaha Daerah, sehingga
pelaksanaan akuntansi keuangan pada Badan
Layanan Umum Daerah harus disesuaikan13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor
9 Tahun 2021
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 , 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, 9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79, 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 , 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217
/PMK.05/2015, 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor
9 Tahun 2021, 4. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 66
Tahun 2022, 15. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 67
Tahun 2022
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Sistem Akuntansi BLUD, Penyusunan Laporan Keuangan, Pelaporan Keuangan BLUD Untuk Tujuan Konsolidasi, Reviu Atas Laporan Keuangan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2023.
Peraturan yang dicabut: Peraturan
Bupati Kulon progo Nomor: 80 Tahun 2015 Tentang
Petunjuk Pelaksanaan Akuntansi Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah
Halaman: 13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa
ABSTRAK:
Menimbang bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Kalurahan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat perdesaan, Pemerintah Desa dapat mendirikan BUMDes; agar pengelolaan BUMDes lebih profesional, terbuka, berdaya guna dan berhasil guna, perlu pedoman tata kelola BUMDes.
Dasar Hukum: UU Nomor 15 Tahun 1950; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 32 Tahun 1950; PP Nomor 11 Tahun 2021; Permendes, PDTT Nomor 3 Tahun 2021
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pendirian BUM Desa; Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; Organisasi BUM Desa; Rencana Program Kerja; Modal; Pertanggungjawaban; Penghasilan; Pembagian Hasil Usaha; Pembinaan dan Pengembangan; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2021.
Mencabut Perbup KP Nomor 54 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDes
Halaman: 50 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 68 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4
Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 ;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84
Tahun 2015 ;
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 4 Tahun 2019 ;
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Organisasi Pemerintah Kalurahan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Perubahan Nomenklatur/penyebutan Jabatan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2019.
Jumlah Halaman: 26 HLM, Lampiran: 14 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 68 Tahun 2010
PERBUP Kab. Kulon Progo No. 62 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 88 Tahun 2021
tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Daerah
PERBUP Kab. Kulon Progo No. 138 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor
88 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 62 Tahun
2022 telah diatur Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
b. bahwa untuk peningkatan kedisiplinan, kualifikasi,
kompetensi dan kinerja, setiap Pegawai Negeri Sipil
dituntut untuk melakukan pengembangan kompetensi,
sehingga Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 88 Tahun
2021 perlu diubah;
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 ; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 ; 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2021; 13. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2018; 14. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 88 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati
Kulon Progo Nomor 62 Tahun 2022;
Materi Pokok: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo
Nomor 88 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kulon Progo
Nomor 62 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 88 Tahun 2021 tentang
Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Daerah , diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2023.
Peraturan yang Diubah Peraturan Bupati Kulon Progo
Nomor 88 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah
Jumlah Halaman: 8 HLM, Lampiran: 11 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemanfaatan Lahan Parkir Pasar Daerah
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa fungsi utama lahan parkir Pasar Daerah
sebagai satu kesatuan fasilitas yang disediakan
untuk parkir kendaraan pada saat Pasar Daerah
beroperasi;
b. bahwa untuk optimalisasi pemanfaatan lahan
parkir Pasar Daerah setelah penggunaan
sebagaimana dimaksud pada huruf a, lahan
parkir Pasar Daerah dapat dimanfaatkan untuk
menjajakan kuliner, tempat rekreasi, istirahat,
dan/atau sebagai pendukung kegiatan lainnya;
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-
DAG/PER/5/2017;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor
11 Tahun 2011;
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Lahan Parkir Pasar Daerah, Pemanfaatan, Pembinaan, Pengawasan Dan Pelaporan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2020.
Jumlah Halaman: 6 HLM
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
