Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan Pemerintah Kalurahan
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, perlu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan;
b. bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi di Daerah yaitu adanya benturan kepentingan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Kalurahan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan diLingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan Pemerintah Kalurahan;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah:
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; 5. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; 11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012; 13.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014; 14. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 77 Tahun 2017
Ketentuan Umum, Benturan Kepentingan, Penanganan Benturan Kepentingan, Pemantauan dan Evaluasi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2020.
Jumlah halaman: 15 HLM; Lampiran: 2 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 54 Tahun 2009
PERBUP Kab. Kulon Progo No. 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Perbup Kulon Progo No.54 Tahun 2009 ttg Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bansos, Bansos Insidentil, dan Belanja Tidak Terduga
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Tanam Tahunan Periode 2023-2024
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan ketahanan
pangan dengan cara meningkatkan produksi
pertanian dan optimalisasi pemanfaatan sumber
daya air serta pengembangan agrobisnis, perlu
diatur Tata Tanam Tahunan;
b. bahwa pembagian dan pemberian air irigasi
dilakukan dengan mempertimbangkan luas
wilayah Daerah Irigasi dan telah mendapat
masukan Perkumpulan Petani Pemakai Air dan
Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air;
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1951 ;3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Kulon Progo Nomor 155 Tahun 1984; 7. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Kulon Progo Nomor 130 Tahun 1989
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pembagian Dan Pemberian Air irigasi; Persyaratan Pemberian Air; Sanksi Administratif; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Mei 2023.
Jumlah halaman: 11 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 54 Tahun 2015
PERBUP Kab. Kulon Progo No. 9 Tahun 2023 tentang Pencabutan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Penegakan Penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi
Mencabut :
PERBUP Kab. Kulon Progo No. 62 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perbup No. 44 Tahun 2020 ttg Pedoman Tatanan Kehidupan Baru (New Normal) Pada Masa Pandemi Covid-19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Desease 2019
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka memutus mata rantai
penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19),
perlu dilakukan upaya penanggulangan di berbagai
aspek antara lain peningkatan disiplin dan
kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol
kesehatan, bahwa peningkatan disiplin dan kesadaran
masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat
dilakukan melalui sosialisasi dan penegakan
hukum dengan pemberian sanksi secara konsisten, bahwa dalam rangka pelaksanaan Instruksi
Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan
Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan
Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus
Disease 2019, perlu diatur penegakan hukum
protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan
pengendalian Corona Virus Disease 2019.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 , Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019, Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020, Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun
2020.
Materi pokok : Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: penerapan disiplin protokol kesehatan dan
penegakan hukum protokol kesehatan serta Pemberian sanksi bagi yang melanggar.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2021.
Mencabut Ketentuan Pasal 9 Peraturan Bupati Kulon Progo
Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan
Kehidupan Baru (New Normal) pada Masa Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 62 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo
Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan
Kehidupan Baru (New Normal) pada Masa Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Jumlah Halaman : 14 HLM; Lampiran : 2 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 54 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola
pemerintahan desa yang tertib, terbuka dan
akuntabel, diperlukan panduan yang
menyeluruh yang meliputi aspek perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan dan pertanggungjawaban sebagai
pedoman pembinaan dan penilaian
penyelenggaraan pemerintahan desa;
b. bahwa dalam rangka memberikan kerangka
acuan pembinaan dan tools penilaian
pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan
desa, perlu disusun standar akuntabilitas
penyelenggaraan pemerintahan desa;
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950
sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1951;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 1 Tahun 2015;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 4 Tahun 2015 ;
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Upaya Mencapai Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Penilaian Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Penilaian, Indikator Penilaian, Tata Cara Penilaian, Klasifikasi Desa, Tindak Lanjut Hasil Penilaian, Penghargaan, Pembinaan Dan Pengawasan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2018.
Jumlah Halaman: 17 HLM, Jumlah Lampiran: 40 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 54 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Alokasi Dana Kalurahan
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa, maka Peraturan Bupati
Nomor 90 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pengelolaan Alokasi Dana Desa perlu diganti;
Dasar Hukum: . Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20
Tahun 2018 ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 4 Tahun 2019;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 8 Tahun 2019.
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Maksud Dan Tujuan;Pengelolaan; Alokasi ADK Kabupaten; Alokasi ADK Setiap Kalurahan; Penyaluran; Laporan Dan Pertanggungjawaban; Pembinaan Dan Pengawasan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2019.
Peraturan Yang Dicabut:Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 90 Tahun
2018 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana
Desa
Jumlah Halaman: 16 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 55 Tahun 2016
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG – ORGANISASI – SUSUNAN
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BD.2016/NO.57
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan Susunan Organisasi Fungsi dan Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk melaksanakan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas, serta Tata Kerja pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016.
Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :
a. Kepala;
b. Sekretariat, terdiri dari : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;dan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
c. Bidang Pertanahan, terdiri dari: Seksi Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan; Seksi Pemanfaatan Pertanahan; dan Seksi Sengketa Tanah.
d. Bidang Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang, terdiri dari : Seksi Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci; Seksi Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan; dan Seksi Pembinaan Tata Ruang.
e. Bidang Pelaksanaan dan Pengawasan, terdiri dari : Seksi Administrasi dan Pengendalian Pertanahan; Seksi Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang; dan Seksi Data dan Informasi.
f. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2016.
25 HLM; -
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 55 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BD.2010/NO.42 SERI E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengawasan Pertisida
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2010.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
