Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4),
Pasal 13, dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Daerah
Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Penyelenggaraan Cadangan Pangan, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Cadangan Pangan
Pemerintah Daerah
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012;;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015
tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 ;
9. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Nomor 57 Tahun 2017;
10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 4 Tahun 2018 ;
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 115 Tahun 2018 ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1
Tahun 2020;
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Kalurahan Setiap Kalurahan Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian
Dana Kalurahan setiap Kalurahan;
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 ;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2019;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
8. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44
Tahun 2016;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20
Tahun 2018 ;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
61/PMK.07/2019;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
222/PMK.07/2020 ;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun
2020 ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 4 Tahun 2019;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 8 Tahun 2019;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 11 Tahun 2020 ;
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 94 Tahun 2016
tentang Kualifikasi Jabatan Fungsional Tertentu pada
Pemerintah Daerah
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 56 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kulon Progo
Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kualifikasi Jabatan
Fungsional Tertentu pada Pemerintah Daerah
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 44 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kulon
Progo Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kualifikasi Jabatan
Fungsional Tertentu pada Pemerintah Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jabatan Fungsional Pada Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan profesionalisme
dan pembinaan karier Aparatur Sipil Negara serta
peningkatan mutu pelaksanaan tugas umum
pemerintahan dan pembangunan dibutuhkan
pengembangan jabatan fungsional;
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2020;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2020;
7. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14
Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3
Tahun 2019;
Materi Pokok: Ketentuan umum, Kedudukan , tugas, fungsi, dan jenjang jabatan fungsional ASN, Jenis Jabatan Fungsional, Kebutuhan Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional, Pengangkatan dalam Jabatan dan Pembinaan karir, Penilaian dan perhitungan Angka kredit, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Peraturan yang dicabut: a. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 94 Tahun 2016
tentang Kualifikasi Jabatan Fungsional Tertentu pada
Pemerintah Daerah;
b. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 56 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kulon Progo
Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kualifikasi Jabatan
Fungsional Tertentu pada Pemerintah Daerah;
dan
c. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 44 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kulon
Progo Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kualifikasi Jabatan
Fungsional Tertentu pada Pemerintah Daerah ,
Jumlah Halaman: 11 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 82 Tahun 2020
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 96 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo
Nomor 22 Tahun 2019 tentang Kualifikasi Jabatan Pimpinan
Tinggi dan Jabatan Administrasi
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Jabatan Dan Analisa Beban Kerja Pada Perangkat Daerah
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam upaya penataan kelembagaan,
ketatalaksanaan, kepegawaian, serta perencanaan
pendidikan dan pelatihan yang berbasis pada
kinerja perlu melaksanakan Analisis Jabatan dan
Analisis Beban Kerja pada Perangkat Daerah;
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun
2008 ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun
2012 ;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020;
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, Pemantauan dan Evaluasi, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Persaturan yang dicabut: Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2019
tentang Kualifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan
Administrasi dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 96 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo
Nomor 22 Tahun 2019 tentang Kualifikasi Jabatan Pimpinan
Tinggi dan Jabatan Administrasi
Jumlah Halaman: 13 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 81 Tahun 2020
PERBUP Kab. Kulon Progo No. 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perbup No 72 Tahun 2016 ttg Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, Dan Tugas, Serta Tata Kerja Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah,
maka dipandang perlu mengatur kembali
kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi dan
tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan
Bupati Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Fungsi, dan, Tugas serta Tata
Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3
ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2019
tentang Pedoman Kelembagaan Urusan
Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota
dan Kalurahan, perlu dilakukan penyelarasan tugas
dan fungsi perencanaan dan pengendalian urusan
Keistimewaan;
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019;
5. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1
Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun
2017;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 ;
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 25 Tahun 2019 ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor
13 Tahun 2015 ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor
14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 3 Tahun 2019;
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Kedudukan Dan Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Tata Kerja, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Peraturan yang dicabut: a. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 72 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, dan
Tugas, serta Tata Kerja pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerahb. b. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo
Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Fungsi, dan Tugas, serta Tata Kerja pada
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Jumlah Halaman: 35 HLM, Lampiran: 1 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 80 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Perkotaan Kokap Tahun 2021-2015
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata
bangunan dan lingkungan yang layak huni,
berjati diri, produktif, aman, nyaman,
berkarakter, berkualitas dan berkelanjutan
perlu mengembangkan dan
menyelenggarakan penataan bangunan
dan lingkungan;
b. bahwa perkembangan penyelenggaraan
penataan bangunan dan lingkungan
dewasa ini semakin kompleks baik dari segi
intensitas, teknologi, kebutuhan prasarana
dan sarana, maupun lingkungannya
sehingga memerlukan perencanaan yang
terarah, pengendalian pembangunan yang
terkonsep dan strategi pengelolaan
lingkungan yang tertata, berkelanjutan dan
berkualitas;
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950
sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 18
Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002;
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun
1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun
2004 ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun
2010 ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7
Tahun 1993 ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9
Tahun 1998 ;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
29/PRT/M/2006 ;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
6/PRT/M/2007 ;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
05/PRT/M/2008 ;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
20/PRT/M/2010 ;
15. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 5 Tahun 2019;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 1 Tahun 2012;
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Program Bangunan Dan Lingkungan,Rencana Umum Dan Panduan rancangan, Rencana Investasi, Ketentuan Pengendalian Rencana, Pedoman Pengendalian Pelaksanaan, Pembinaan Pelaksanaan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Jumlah Halaman: 41 HLM, Lampiran: 24 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 79 Tahun 2020
Peraturan
Bupati Kulon Progo Nomor 73 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, dan Tugas,
serta Tata Kerja pada Badan Keuangan dan Aset Daerah
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah,
maka dipandang perlu mengatur kembali
kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi dan
tata kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah yang
telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kulon
Progo Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas serta Tata
Kerja pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun
2017 ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13
Tahun 2015;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14
Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3
Tahun 2019;
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Kedudukan Dan Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Tata Kerja, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Peraturan Yang Dicabut: Peraturan
Bupati Kulon Progo Nomor 73 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, dan Tugas,
serta Tata Kerja pada Badan Keuangan dan Aset Daerah
Jumlah Halaman: 35 HLM, Lampiran:1 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 78 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo
Nomor 48 Tahun 2020 telah diatur mengenai
Pedoman Penanganan Corona Virus Disease 2019
(Covid-19);
b. bahwa kondisi masyarakat dan lingkungan saat ini
sudah lebih siap menerima adanya pasien positif
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan
meningkatnya pemahaman masyarakat dalam
pelaksanaan isolasi mandiri dengan benar serta
sehubungan keterbatasan ruang isolasi yang
disediakan Pemerintah Daerah karena
meningkatnya kasus Corona Virus Disease 2019
(Covid-19), maka Peraturan Bupati sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu disesuaikan;
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Kekarantinaan Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019;
11. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 ;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27
Tahun 2017;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52
Tahun 2018 ;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK.01.07/MENKES/328/2020 ;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
Hk.01.07/Menkes/382/2020 ;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
Hk.01.07/Menkes/414/2020 ;
Materi Pokok: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 48
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo
Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19 (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2020 Nomor 48), diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2020.
Peraturan Yang diubah: Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 48
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo
Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19)
Jumlah Halaman: 6 HLM
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kulon Progo Nomor 77 Tahun 2020
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan
Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2021;
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ;
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun
2015 ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74
Tahun 2012;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007
sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 36 Tahun 2011;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019
tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun
2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009
Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun
2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun
2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
Kulon Progo Tahun 2020 Nomor 11);
Materi Pokok: APBD Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp1.561.077.793.439,00
(satu triliun lima ratus enam puluh satu miliar tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus
sembilan puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh rupiah), yang bersumber dari:
a. Pendapatan asli daerah;
b. Pendapatan transfer; dan
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2020.
Jumlah Halaman: 30 HLM,
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 76 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Higiene Sanitasi Pangan Olahan
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan
kemanusiaan yang adil dan beradab maka
setiap masyarakat mempunyai hak dan akses
yang sama terhadap pangan dan kesehatan
sebagai komponen dasar untuk mewujudkan
Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, dan
berkualitas;
b. bahwa dalam upaya perlindungan masyarakat
dari makanan dan minuman yang tidak
memenuhi ketentuan dan persyaratan mengenai
keamanan, mutu, dan higiene perlu pedoman
higiene sanitasi pangan olahan;
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang Undang Nomor 9
Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah 28 Tahun 2004;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019;
10. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1991 ;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun
2003 ;
12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 75/M-
IND/Per/7/2010 ;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1096
Tahun 2011 ;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun
2014 ;
15. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan
Makanan No Hk.03.1.23.04.12.2206. Tahun
2012 ;
16. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor 22 Tahun 2018 ;
17. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan
Makanan Nomor HK.00.06.1.52.4011;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 12 Tahun 2008;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 11 Tahun 2018;
20. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 49 Tahun
2020;
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Penyelenggaraan Pemberian SPP-IRT, Sertifikat Laik higiene Sanitasi, Plakat higiene Sanitasi, Dan Atiker Makanan Jajanan, Pembinaan Dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2020.
Jumlah Halaman: 20 HLM, Lampiran: 83 HLM
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
