Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Pinjaman Daerah Kepada Perseroan Terbatas Selo Adikarto
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa Perseroan Terbatas Selo Adikarto merupakan
Badan Usaha Milik Daerah yang menyelenggarakan
usaha Daerah dalam menyediakan kemanfaatan umum
berupa penyedia jasa konstruksi yang bermutu tinggi
berdasarkan prinsip tata kelola yang sehat, transparan
dan akuntabel;
b. bahwa dalam upaya penguatan modal kerja usaha dan
untuk menunjang kelancaran cash flow perusahaan
dalam melaksanaan pekerjaan, terutama pekerjaan
dengan pemerintah dan telah diikat dengan kontrak serta
untuk meningkatkan daya saing, perlu ketersediaan
pendanaan agar mempercepat penyelesaian pekerjaan
dan meningkatkan efisiensi serta efektifitas pekerjaan
dalam bentuk pemberian pinjaman daerah;
c. bahwa pemberian pinjaman daerah sebagaimana
dimaksud dalam huruf b telah teranggarkan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Dasar Hukum:1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 66 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo
Nomor 66 Tahun 2022 telah diatur Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Daerah;
b. bahwa dengan adanya dinamika regulasi keuangan
daerah dan untuk menyelaraskan dengan aturan
perundang-undangan, Peraturan Bupati Kulon Progo
Nomor 66 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Daerah perlu diubah;
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 ; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013;9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun
2021; 12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 66 Tahun 2022.
Materi Pokok: Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 66
Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
(Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022 Nomor 66),
diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2023.
Jumlah Halaman: 4 Jumlah Lampiran: 113 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 98 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelayanan kepada
masyarakat dan prioritas pelaksanaan Urusan
Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan
Pelayanan Dasar pada Pemerintahan Daerah
yang menjadi dasar penentuan kebutuhan
pembiayaan daerah dan menjadi landasan
dalam menentukan perimbangan keuangan
serta bantuan lain yang adil dan transparan,
perlu menyusun standar pelayanan minimal;
b. bahwa dalam rangka memudahkan
pelaksanaan program/kegiatan dalam
mewujudkan tujuan dan sasaran kinerja
Perangkat Daerah sehingga upaya pencapaian
kinerja lebih terarah dan terukur yang
selanjutnya dapat memudahkan proses
pemantauan dan evaluasi serta
mengakomodasi dinamika perubahan, perlu
menyusun Rencana Aksi Daerah;
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 18
Tahun 1951;2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; 4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor
29/Prt/M/2018 ; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101
Tahun 2018; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114
Tahun 2018 ; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121
Tahun 2018; 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun
2019; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 ; 12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022.
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2023.
Jumlah Halaman: 8 HLM, Lampiran: 177 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 97 Tahun 2023
Perbup Kab. Kulon Progo No. 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 97 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
Perbup Kab. Kulon Progo No. 23 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 97 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
PERBUP Kab. Kulon Progo No. 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 97 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
PERBUP Kab. Kulon Progo No. 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 97 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa untuk melaksanaan ketentuan Pasal 18
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2023
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024;
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 ; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 77 Tahun 2020; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun
2023 .
Materi Pokok: APBD Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp1.805.708.185.937,00 (
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2023.
Jumlah Halaman: 24 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 96 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Konstruksi
ABSTRAK:
Menimbang
: bahwa dalam rangka meningkatkan dan
menjamin kualitas hasil penyedia jasa
konstruksi dalam pelaksanaan pekerjaan
pengadaan jasa konstruksi perlu melakukan
penilaian kinerja terhadap penyedia jasa
konstruksi; bahwa agar proses penilaian terhadap
penyedia jasa konstruksi dapat terlaksana
dengan optimal dan mendukung persaingan
yang sehat, perlu pedoman penilaian kinerja
penyedia jasa konstruksi;
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950
sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1951;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 ;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14
Tahun 2021 ;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2023;
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Peserta Bukan Penerima Upah
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan
rakyat secara berkelanjutan, adil dan merata
pada seluruh lapisan masyarakat dan dapat
memajukan pembangunan sosial ekonomi
Daerah, perlu menyelenggarakan jaminan
sosial ketenagakerjaan;
b. bahwa pelaksanaan program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi, mengurangi
kemiskinan dan kerentanan sosial melalui
peningkatan jaring pengaman pekerja, perlu
mengatur program jaminan sosial
ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima
upah;
c. bahwa untuk melaksanakan Instruksi
Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan, Bupati menyusun dan
menetapkan regulasi serta mengalokasikan
anggaran untuk mendukung pelaksanaan
Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di
wilayahnya;
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang DasarNegara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950
sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1951;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Program, Persyaratan Penerima Program, Data, Pendanaan, Besaran Iuran Dan Tata Cara Pembayaran, Berakhirnya Kepesertaan, Monitoring Dan Evaluasi, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2023.
Jumlah Halaman: 15 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 91 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyesuaian Ketetapan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2024
ABSTRAK:
Menimbang
: a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian
hukum, kemanfaatan, dan keadilan bagi Wajib
Pajak serta stabilitas dalam penentuan
besaran ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan perlu melakukan
penyesuaian terhadap ketetapan pajak sebagai
dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2024;
b. bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penyesuaian Ketetapan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Tahun 2024;
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950
sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1951;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 6 Tahun 2023; 8. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 1 Tahun
2023;
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tunjangan Perumahan Dan Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17
ayat (7) dan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Daerah
Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2017
tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tunjangan Perumahan
dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 ; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 8 Tahun 2017; 6. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2018 .
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.
Peraturan yang dicabut: Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 295/C/2022
tentang Besaran Tunjangan Transportasi Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon
Progo,
Jumlah Halaman:7 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 88 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Air Minum Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun Tahun 2024
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum merupakan Badan
Usaha Milik Daerah yang kekayaannya harus dikelola
berdasarkan prinsip ekonomi yang sehat;
b. bahwa dengan meningkatnya biaya operasional, perlu
menyesuaikan tarif air minum agar dapat memberikan
pelayanan yang baik kepada masyarakat Pelanggan;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016
tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 perlu menetapkan
Tarif Air Minum pada Perusahaan Umum Daerah Air
Minum Tirta Binangun paling lambat bulan November
setiap tahun;
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Blok Konsumsi Dan Kelompok Pelanggan ;Klasifikasi Golongan Pelanggan Rumah Tangga; Pendapatan Dan Tarif Air Minum; Besaran Tarif Air Minum; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2023.
Jumlah Halaman: 14 HLM, Lampiran: 4 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 87 Tahun 2023
PERBUP Kab. Kulon Progo No. 76 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati kulon Progo Nomor 71 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo
Nomor 71 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 76 Tahun
2023, telah diatur Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa
Pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit
organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar
jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163
dilakukan melalui perubahan Perda tentang APBD, ayat
(2) Pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau
antar rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 163 dilakukan melalui perubahan Perkada
tentang Penjabaran APBD, ayat (3) Pergeseran anggaran
antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar
rincian obyek belanja dalam obyek belanja sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah,
ayat (4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) diformulasikan dalam Perubahan DPA SKPD, ayat (5)
Perubahan Perkada tentang penjabaran APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya
dituangkan dalam rancangan Perda tentang perubahan
APBD atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran,
ayat (6) Perubahan Perkada tentang penjabaran APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditampung dalam
laporan realisasi anggaran apabila tidak melakukan
perubahan APBD atau pergeseran dilakukan setelah
ditetapkannya Perda tentang perubahan APBD dan ayat
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pergeseran
anggaran diatur dalam Perkada sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. bahwa dengan adanya pergeseran antar rekening pada
komponen gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara
untuk memenuhi kekurangan pada Perangkat Daerah
sehingga penjabaran perubahan anggaran pendapatan
dan belanja daerah perlu diubah;
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 ; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2023 ; 7. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 76 Tahun 2023 ;
Materi Pokok: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2023 semula sebesar
Rp1.831.914.892.962,00 bertambah sebesar Rp32.955.270.344,00 sehingga
menjadi Rp1.864.870.163.306,00
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2023.
Jumlah Halaman: 6 HLM
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
