Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelestarian Lahan Sawah Surjan Kabupaten Kulon Progo
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa lahan pertanian merupakan bagian dari bumi
sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai
oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar
kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat;
b. bahwa pelestarian lahan sawah surjan sebagai bagian
dari lahan pertanian di Kabupaten Kulon Progo
diperlukan dalam upaya mitigasi banjir dan
memberikan kontribusi dalam mewujudkan ketahanan,
kemandirian, dan kedaulatan pangan di Daerah;
c. bahwa agar pelestarian sebagaimana dimaksud dalam
huruf b berjalan tertib dan lancar serta mencapai hasil
optimal, perlu pengaturan sebagai landasan hukum
pelestarian lahan sawah surjan;
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1951 ; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang Nomor 1 Tahun
2022 ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan, Pembinaan, Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani, Pembiayaan, Peran Serta Masyarakat, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2023.
Halaman: 13 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2023
PERDA Kab. Kulon Progo No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
PERDA Kab. Kulon Progo No. 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Kulonprogo No. 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
PERDA Kab. Kulon Progo No. 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pendidikan Pada Unit PelaksanaTeknis Dinas Balai Latihan Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Hewan Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2018 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 286 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2
tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang, Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang
pelaksanaannya di Daerah diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Daerah;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah, pengaturan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam
satu Peraturan Daerah yang menjadi dasar
pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023; 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pajak; Retribusi; Tata Cara Pemungutan Pajak Dan Retribusi; Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan Atau Penundaan Atas Pokok Pajak/Retribusi; Kerahasiaan Data Wajib Pajak; Insentif Pemungutan Pajak Dan Retribusi; Penegakan Pajak Dan Retribusi; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2023.
Peraturan Yang dicabut: a. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten
Kulon Progo Tahun 2010 Nomor 1 Seri B);
b. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 Nomor 1 Seri C).
c. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2011 tentang
Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2011 Nomor 2 Seri C); d. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 Nomor
1 Seri B) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon
Progo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kulon Progo Nomor 68);
e. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2011 tentang
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 Nomor 3 Seri C) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun
2017 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran
Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 56);
f. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2011 tentang
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon
Progo Tahun 2011 Nomor 4 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2014 tentang
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon
Progo Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon
Progo Nomor 18);
g. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun
2011 Nomor 5 Seri C).
h. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan
Kabupaten Kulon Progo (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun
2012 Nomor 4);
i. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2012 tentang
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 Nomor 5);
j. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2012 tentang
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten
Kulon Progo Tahun 2012 Nomor 6) sebagaimana diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Retribusi
Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2021 Nomor 11);
k. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2012 tentang
Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012
Nomor 9); l. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2012 tentang
Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012
Nomor 10);
m. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Kulon Progo Tahun 2012 Nomor 13);
n. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2012 tentang
Retribusi Pelayanan Pendidikan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai
Latihan Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Lembaran Daerah
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 Nomor 14);
o. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 19 Tahun 2012 tentang
Retribusi Tempat Pelelangan pada Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 Nomor 19) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2017
tentang Retribusi Tempat Pelelangan pada Tempat Pelelangan Ikan
(Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 56);
p. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2012 tentang
Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat
Kesehatan Hewan Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan (Lembaran
Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 Nomor 20);
q. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2013 tentang
Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kulon Progo Nomor 2) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun
2021 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
(Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 91);
r. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon
Progo Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon
Progo Nomor 40);
s. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Nyi Ageng
Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 45);
t. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran
Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 Nomor 1 Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 52); u. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Retribusi Pelayanan Tera atau Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten
Kulon Progo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kulon Progo Nomor 65);
v. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon progo
Nomor 71);
w. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2022 tentang
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten
Kulon Progo Tahun 2022 Nomor 5); dan
x. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2022 tentang
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten
Kulon Progo Tahun 2022 Nomor 8).
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang
Pengembangan Perpustakaan Kalurahan/ Kelurahan Menjadi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa perpustakaan kalurahan/kelurahan
merupakan wahana pembelajaran dan tempat
mengembangkan potensi masyarakat yang ada
di Kalurahan/Kelurahan, sehingga dapat
mencerdaskan kehidupan masyarakat dan
mewujudkan masyarakat yang berkeadilan:
b. bahwa sebagai salah satu upaya untuk
menjadikan perpustakaan
kalurahan/kelurahan sebagai wahana
pembelajaran serta mengembangkan potensi
masyarakat, perlu dilakukan pengembangan
Perpustakaan Kalurahan/Kelurahan menjadi
Perpustakaan berbasis inklusi sosial;
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1951 ; 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;5. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 11
Tahun 2020 ;
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Perpustakaan Kalurahan/Kelurahan; Pengembangan Perpustakaan Dan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial; Hak Dan Kewajiban Kalurahan/Kelurahan; Pembinaan Dan Pengawasan; Penghargaan; Pendanaan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2023.
Halaman: 15 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2023
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan
peraturan daerah dan peraturan lain untuk
melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan;
b. bahwa pembentukan produk hukum daerah sebagai
landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
harus selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan
pemerintahan daerah;
c. bahwa untuk mewujudkan pembentukan produk hukum
daerah yang memenuhi asas pembentukan dan materi
muatan, perlu diatur mengenai perencanaan,
penyusunan, pembahasan, pengesahan, pengundangan,
dan penyebarluasan;
d. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum
Pemerintahan Daerah telah tidak sesuai dengan
kebutuhan penyusunan produk hukum daerah dan
ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga
perlu diganti;
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1951 ; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Bentuk Produk Hukum Daerah; Perencanaan; Penyusunan Dan Pembahasan Produk Hukum Daerah Berbentuk Peraturan; Fasilitasi Dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Berbentuk Peraturan ; Nomor Register Raperda; Penetapan, Penomoran, Pengundangan Dan Autentifikasi; Pembentukan Produk Hukum Daerah Berbentuk Penetapan; Penyebarluasan; Partisipasi Masyarakat; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2023.
Peraturan Yang Dicabut: Peraturan Daerah
Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Pemerintahan Daerah
Jumlah Halaman: 45 HLM, Penjelasan: 10 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standarisasi Honorarium Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Di Kapanewon , Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah, Dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Di Kapanewon Tahun 2023
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas tugas
Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, Forum Koordinasi
Pimpinan di Kapanewon, Sekretariat Forum Koordinasi
Pimpinan di Daerah, dan Sekretariat Forum Koordinasi
Pimpinan di Kapanewon perlu memberikan honorarium
kepada anggota Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah,
Forum Koordinasi Pimpinan di Kapanewon, Sekretariat
Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, dan Sekretariat
Forum Koordinasi Pimpinan di Kapanewon;
b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) Peraturan
Bupati Kulon Progo Nomor 31 Tahun 2022 tentang
Standardisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran
2023 disebutkan bahwa Standardisasi Harga Barang dan
Jasa merupakan batas paling tinggi untuk setiap jenis
barang dan jasa, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan;
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1951 ;3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 ; 7. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2020; 8. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 31 Tahun 2022
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Di Kapanewon, Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinana Di Daerah, Dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Di Kapanewon, Standarisasi Honorarium, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2023.
Halaman: 7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Penegakan Penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa peraturan perundang-undangan yang
ditetapkan di daerah merupakan bagian dari sistem
hukum nasional, sehingga perubahan yang terjadi
pada kebijakan dan peraturan perundang-undangan
nasional harus disesuaikan dalam rangka menjaga
keserasian dan keselarasan peraturan perundang-
undangan di Daerah;
b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan
kebijakan dalam pencegahan dan pengendalian
Corona Virus Disease 2019 pada masa transisi
menuju endemi, Peraturan Bupati yang mengatur
mengenai pengenaan sanksi bagi pelanggar
ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat sudah tidak sesuai dan tidak dapat
dilaksanakan;
c. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum di
Daerah, terhadap Peraturan Bupati yang sudah tidak
sesuai dengan kebijakan sebagaimana dimaksud
dalam huruf b perlu dilakukan pencabutan;
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1951; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950
Materi Pokok: Pencabutan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 54
Tahun 2021 tentang Penegakan Hukum Protokol
Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan
Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2022
tentang Pelaksanaan Penegakan Penggunaan
Aplikasi PeduliLindungi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2023.
Peraturan yang Dicabut: 1. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 54
Tahun 2021 tentang Penegakan Hukum Protokol
Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan
Pengendalian Corona Virus Disease 2019 ; 2. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2022
tentang Pelaksanaan Penegakan Penggunaan
Aplikasi PeduliLindungi
Halaman: 4 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2023
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan
Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2024;
Dasar Hukum:1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
77 Tahun 2020 .
Materi Pokok: APBD Tahun Anggaran 2024 berjumlah Rp1.805.708.185.937,00
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2023.
Jumlah Halaman: 12 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2023
PERBUP Kab. Kulon Progo No. 63 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan (Reward) Dan Sanksi (Punishment) Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Penghargaan Dan Sanksi Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara, dinyatakan bahwa Aparatur Sipil
Negara yang telah menunjukkan kesetiaan,
pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan,
dan prestasi kerja dalam melaksanakan
tugasnya dapat diberikan penghargaan;
b. bahwa dalam pemberian Penghargaan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
dilakukan evaluasi atau penilaian kinerja;
c. bahwa apabila berdasarkan hasil evaluasi atau
penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam
huruf b, menunjukkan tidak tercapainya target
kinerja dalam pelaksanaan tugasnya dapat
diberikan sanksi;
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1951 ; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun
2022 ; 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2023.
Peraturan yang dicabut: Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 63 Tahun 2020
tentang Pemberian Penghargaan (Reward) dan Sanksi
(Punishment) Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
Halaman: 13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perlindungan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (1) dan
Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara, ketentuan Pasal 308 ayat
(1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan ketentuan Pasal
75 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 49
Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja, Pemerintah wajib memberikan
perlindungan bagi Aparatur Sipil Negara;
b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban,
kelancaran, dan efektivitas dalam pemberian
perlindungan, perlu diatur ketentuan mengenai
pemberian perlindungan bagi Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo;
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1951; 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 ; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; 14. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 ;sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 64 Tahun 2020; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Penanganan Stunting Di Daerah
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon
Progo Nomor 37 Tahun 2018 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo
Nomor 6 Tahun 2020 telah diatur Penanganan
Stunting di Daerah;
b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan
Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang
Percepatan Penurunan Stunting dan
memperhatikan dinamika perkembangan dalam
pelaksanaan percepatan penanganan
penurunan stunting di Daerah, Peraturan
Bupati Kulon Progo Nomor 37 Tahun 2018
tentang Penanganan Stunting di Daerah, perlu
ditinjau untuk sesuaikan;
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2023 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012;
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021;
7. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor:
2269/Menkes/Per/XI/2011 ;
9. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 100
Tahun 2017;
10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 37 Tahun
2018 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Bupati Kulon Progo
Nomor 6 Tahun 2020;
11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 46 Tahun
2023 ;
Materi Pokok: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo
Nomor 37 Tahun 2018 tentang Penanganan Stanting di
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun
2018 Nomor 37), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2020
(Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 6), diubah sebagai
berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 diubah,
2. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal,
3. Ketentuan Pasal 6 diubah
4. Ketentuan Pasal 9 diubah
5. Ketentuan Pasal 10 diubah
6. Ketentuan Pasal 12 diubah
7. Ketentuan Pasal 14 diubah
8. Ketentuan Lampiran diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2023.
Halaman: 13 hlm, Lampiran: 9 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
