Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Status Peraturan
Mencabut :
PERBUP Kab. Gorontalo No. 69 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Tata Hubungan Kerja dan Standar Kompetensi Staf Khusus Kepala Daerah
pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi, tata hubungan kerja dan standar kompetensi staf khusus kepala daerah
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BD.2020/NO.55
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi, tata hubungan kerja dan standar kompetensi staf khusus kepala daerah
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan pasal 386 undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah sebagaimana diubah terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015, dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah dapat melakukan inovasi dalam bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah UU No. 29 thn 1959; UU No. 12 thn 2011; UU No. 23 thn 2014 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU No. 9 thn 2015; UU No. 30 thn 2014; PP No. 18 thn 2016; PERPRES No. 33 thn 2020; PERMENDAGRI No. 80 thn 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 thn 2018.
Dalam peraturan ini diatur tentang pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi, tata hubungan kerja dan standar kompetensi staf khusus kepala daerah termasuk di dalamnya mengatur tentang ketentuan umum, pembentukan, kedudukan, pembidangan dan kursus, tugas dan fungsi, tata hubungan kerja, standar kompetensi, pengangkatan, pemberhentian, pembiayaan, pelaporan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 27 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 56 Tahun 2020
PERJALANAN DINAS KEPALA DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN APARAT DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BD 2020 (56)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perjalanan Dinas Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Aparat Desa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo
ABSTRAK:
Bahwa untuk memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah dan agar pelaksanaan perjalanan dinas dilingkungan desa dapat dilaksanakan secara efektif dan akuntabel, maka perlu mengatur hal-hal yang berkenaan dengan perjalanan dinas.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 29 Tahun 1959, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015, UU No. 6 Tahun 2014, PP No. 30 Tahun 1979, Perpres No. 33 Tahun 2020, Permenkeu No. 222/PMK.07/2020, Perda No. 11 Tahun 2006.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perjalanan Dinas Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Aparat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, persetujuan dan/atau perintah perjalanan dinas, kedudukan dan jenis perjalanan dinas jabatan, biaya perjalanan dinas, prosedur pembayaran perjalanan dinas, pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas, ketentuan lain-lain, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Terdiri dari 25 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 57 Tahun 2020
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO NOMOR 62 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, BD.2021/NO.57
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 62 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk berdasarkan perkembangan kondisi pengelolaan keuangan desa yang ada.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 30 Tahun 1979; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 22 Tahun 2015; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 111 Tahun 2014; Permendagri No. 114 Tahun 2014; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Permendes-PDTT No. 11 Tahun 2019; Perda No. 11 Tahun 2006.
Dalam peraturan ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Perubahan Atas Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Terdiri dari 7 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 58 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Proritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, Pemerintah Daerah Kabupaten menyusun Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa dengan mempertimbangkan kebutuhan Desa, karakteristik Wilayah dan kearifan lokal, serta keterbatasan waktu penyelenggaraan perencanaan pembangunan Desa.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 29 Tahun 1959, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 6 Tahun 2014, UU No, 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 30 Tahun 1979, PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015, PP No. 60 Tahu 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2016, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 114 Tahun 2014, Permendkeu No. 50/PMK.07/2017, Permenkeu No. 199/PMK.07/2017, Permendagri No. 20 Tahun 2018, Permendes No. 11 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan penutup, tujuan dan prinsip, penggunaan dana desa, publikasi dan pelaporan, pembinaan, ketentuan lain-lain, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Terdiri dari 31 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 59 Tahun 2020
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO NOMOR 60 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, BD 2020 (59)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 60 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/jasa di Desa
ABSTRAK:
BVahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari dana APBDes oleh Pemerintah Desa lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo, maka perlu adanya Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa, serta kan pemahaman dalam pelaksanaannya, maka perlu adanya format dokumen pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari Dana APBDes oleh Pemerintah Desa lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo.
Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No. 29 Tahun 1959, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 30 Tahun 1979, PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan PP No. 11 Tahun 2019, PP No. 60 Tahun 2014, Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021, Permendagri No. 111 Tahun 2014, Permendagri No. 44 Tahun 2016, Permendagri No. 20 Tahun 2018, Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah Permendagri No. 120 Tahun 2018, Peraturan LKPBJ No. 12 Tahun 2019, Perda Kab. Gorontalo No. 5 Tahun 2018.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 60 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Terdiri dari 48 halaman dengan lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
