PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN DAN PEMUSNAHAN BENDA BERHARGA
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2019/NO.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penghapusan dan Pemusnahan Benda Berharga
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan sarana dan pemungutan pajak dan retribusi daerah yang kondisinya rusak, hilang, salah cetak, tidak diperforasi, tidak memiliki nomorator, telah mengalami perubahan nilai nominal dan/atau habis masa berlaku penggunaanya serta adanya perubahan dasar hukum pemungutan pajak dan retribusi daerah sehingga tidak dapat digunakan lagi dan perlu dilakukan penghapusan dan pemusnahan.
Dasar hukum Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo ini adalah UU No.29 Tahun 1959; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; Permendagri No.55 Tahun 2008; Perda Kabupaten Gorontalo No.11 Tahun 2006.
Dalam peraturan ini diatur tentang Tata Cara Penghapusan dn Pemusnahan Benda Berharga termasuk didalamnya mengatur tentang Dasar Penghapusan dan Pemusnahan, Penghapusan dan Pemusnahan Benda Berharga, serta Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2019.
Terdiri dari 20 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo No. 21 Tahun 2017
PERBUP Kab. Gorontalo No. 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perubahan Bupati Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pemberian Biaya Pendidikan Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo.
pemberian biaya pendidikan dan bantuan penyelesaian pendidikan bagi aparatur sipil negara (asn) di lingkungan pemerintah kabupaten gorontalo
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2017/NO.21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Biaya Pendidikan Dan Bantuan Penyelesaian Pendidikan Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dalam rangka memenuhi kebutuhan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan kompetensi bagi aparatur pemerintah, maka pemerintah memberikan apresiasi bagi ASN Pemerintah Kabupaten Gorontalo berupa pemberian biaya pendidikan dan bantuan penyelesaian pendidikan.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 30 Tahun 1979; Perbup Gorontalo No. 57 Tahun 2016; Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 4 Tahun 2013; Perbup Gorontalo No. 3 Tahun 2005.
Dalam peraturan ini diatur tentang pemberian biaya pendidikan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo termasuk di dalamnya mengatur tentang maksud dan tujuan, sasaran, biaya pendidikan, kriteria dan persyaratan, jangka waktu tugas belajar, pencairan dana bantuan pendidikan, pelaporan, monitoring dan evaluasi, serta sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 15 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 21 Tahun 2021
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2021/NO.21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggran 2020
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk memenuhi ketentuan pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.29 tahun 1959; UU No.28 Tahun 1999; UU No.17 tahun 2003; UU No.1 tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.33 tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015 perubahan kedua atas UU No.23 Tahun 2014; PP No.30 Tahun 1979; PP No.24 tahun 2004 sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan PP No.21 Tahun 2007; PP No.55 Tahun 2005; PP No.56 Tahun 2005; PP No.56 Tahun 2005; PP No.56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No.65 Tahun 2010; PP No.8 Tahun 2006; PP No.71 Tahun 2010; PP No.56 Tahun 2018; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.64 Tahun 2013; Permendagri No.11 Tahun 2017; Perda No. 11 Tahun 2006; Perda No.7 Tahun 2019; Perda No.6 Tahun 2020
Dalam peraturan ini diatur tentang Penjabaran Pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2021.
Terdiri dari 6 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 21 Tahun 2020
PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI GORONTALO NOMOR 54 TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA TAHUN 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2020/NO.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 54 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun 2020
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Bupati Gorontalo Nomor 54 Tahun 2019 tentang Besaran Pengahsilan Tetap dan Tunjungan Kepala Desa Dan Perangkat Desa Tahun 2020 mengalami penyesuaian Kepala Desa yang berasal dari Aparatur Sipil Negara.
Dasar hukum Peraturan Bupati Gorontalo No.29 Tahun 1959; UU no.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.30 Tahun 1979; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.47 Tahun 2015; PP No.11 Tahun 2019; Permendagri No.114 Tahun 2014; Permendagri No.44 tahun 2016; Permendagri No.20 Tahun 2018; SE BKN No.4/SE/XI/2019; Perda Kab Gorontalo No.7 Tahun 2019; Perda Kab Gorontalo No.7 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 54 Tahun 2019 Tenang Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2020.
Perubahan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 54 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun 2020
Terdiri dari 5 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 21 Tahun 2022
PERBUP Kab. Gorontalo No. 22 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023
Rencana kerja pemerintah daerah kabupaten gorontalo tahun 2023
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD/21/2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang rencana kerja pemerintah daerah kabupaten gorontalo tahun 2023
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk menjamin keterkaitan dan konsisten antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan diperlukan rencana kerja pemerintah daerah tahunan yang merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah daerah.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 1 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 30 Tahun 1979; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 18 Tahun 2020; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Perda No. 3 Tahun 2021; Keputusan Mendagri No. 050-3708 Tahun 2020.
Dalam peraturan ini diatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2023 termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, rencana kerja pemerintah daerah, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2022.
Terdiri dari 7 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo No. 21 Tahun 2016
DISIPLIN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2016/NO.21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk mendorong profesionalitas dan meningkatkan kinerja, guna mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas dan prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo.
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 30 Tahun 1979; PP No. 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 63 Tahun 2009; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 46 Tahun 2011; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 21 Tahun 2010.
Dalam peraturan ini diatur tentang Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo termasuk di dalamnya mengatur tentang kewajiban dan larangan, disiplin kerja dan jam kerja, sistem pengisian dan pelaporan daftar hadir, pelanggaran, sanksi disiplin, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 19 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo No. 21 Tahun 2013
perubahan atas peraturan bupati gorontalo nomor 10 tahun 2012 tentang izin penyelenggaraan reklame.
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2013/NO.21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Izin Penyelenggaraan Reklame
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk Mengoptimalisasi Pelayanan Kepada Masyarakat dalam Penyelenggaraan Reklame Khususnya untuk Tujuan Politik.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 32 Tahun 2004; sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 15 Tahun 2011; PP No. 30 Tahun 1979; PP No. 38 Tahun 2007; Perda No. 4 Tahun 2011.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 10 Tahun 2012 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame termasuk di dalamnya mengatur tentang jenis reklame dan tujuan reklame.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 8 halaman tanpa lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 21 Tahun 2012
pendampingan penyaluran bantuan langsung pupuk tahun 2012.
2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendampingan Penyaluran Bantuan Langsung Pupuk Tahun 2012
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk Mempererat Ketahanan Pangan Nasional dan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan melalui Penerapan Penggunaan Pupuk Secara Berimbang.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 29; UU No. 12 Tahun 1992; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 19 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; PP No. 30 Tahun 1979; PP No. 8 Tahun 2001; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 18 Tahun 2010; Perpres No. 14 Tahun 2011; Keputusan Menteri Pertanian No. 456/Kpts/OT.160/7/2006; Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/5/2009; Peraturan menteri Pertanian No. 45/Permentan/SR.140/2/2009; Peraturan Menteri Pertanian No. 16/Permentan/SR.130/3/2011; Perda No. 13 Tahun 2011.
Dasar hukum peraturan ini diatur tentang Pendampingan Penyaluran Bantuan Langsung Pupuk Tahun 2012.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2012.
Terdiri dari 23 halaman dengan lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 21 Tahun 2023
PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD 2023 (21)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memiliki Sertifikat Elektronik, serta tuk kelancaran dan kesamaan tata cara penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik .
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Padal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU No 29 Tahun 1959, UU No 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No 19 Tahun 2016, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023, PP No 71 Tahun 2019, Peraturan BSSN No 2 Tahun 2019, Peraturan BSSN No 2 Tahun 2019, Peraturan BSSN No 10 Tahun 2019, Permenkominfo No 11 Tahun 2022, Perpres No 95 Tahun 2018.
Dalam peraturan ini diatur tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo termasuk didalamnya mengatur mengenai ketentuan umum, maksud, ruang lingkup, penggunaan sertifikat elektronik, penerbitan dan pencabutan sertifikat elektronik, pembaruan sertifikat elektronik, tim verifikator, kewajiban pemilik sertifikat elektronik, pembinaan dan pengawasan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2023.
Terdiri dari 10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo No. 22 Tahun 2014
penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2013
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2014/NO.22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
ABSTRAK:
Dalam Peraturan ini dibentuk untuk memenuhi ketentuan pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo ini adalah UU No.29 Tahun 1959; UU No.28 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; PP No.30 Tahun 1979; PP No.24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan PP No.21 Tahun 2007; PP No.54 Tahun 2005; PP No.55 Tahun 2005; PP No.56 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; PP No.38 Tahun 2007; UU No.71 Tahun 2010; Permendagri No.13 Tahun 2006; Perda Kab Gorontalo No.11 Tahun 2006; Perda Kab Gorontalo No.3 Tahun 2013; Perda Kab Gorontalo No.5 Tahun 2014; Perbup Gorontalo No.32 Tahun 2013.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 9 halaman dengan lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
