PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 491 peraturan dalam 0,005 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka No. 8 Tahun 2006
BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka No. 7 Tahun 2006
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka No. 6 Tahun 2006
Perizinan, Pelayanan Publik
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka No. 5 Tahun 2006
Kehutanan dan Perkebunan
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka No. 4 Tahun 2006
Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka No. 3 Tahun 2006
Hak Asasi Manusia
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka No. 2 Tahun 2006
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERDA Kab. Bangka No. 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka
Diubah dengan
  1. PERDA Kab. Bangka No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka No. 1 Tahun 2006
APBD
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka No. 15 Tahun 2005
Pajak dan Retribusi Daerah
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka No. 14 Tahun 2005
Pajak dan Retribusi Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERDA Kab. Bangka No. 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan