Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 187 peraturan dalam 0,003 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pinrang Nomor 03 Tahun 2018

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2009-2029

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Mengubah

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2009-2029. Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2018.

Download file:

Peraturan Daerah Kab Pinrang No 3-2018.pdf

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PlNRANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009-2029

2018

Peraturan Daerah (Perda) NO. 03, LD.2018/No.03

Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2009-2029

ABSTRAK:

a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta pcnyesuaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sulawesi Selatan, Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2009-2029, perlu diubah dan ditinjau kembali; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2009-2025.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor 68, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4846); 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonsia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang• Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengeloiaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2 J, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4817); 17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; 18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008- 2028 (Lembaran Daerab Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243); 19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249); 20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 250); 2 l. Peraturan Daerab Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 319); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pinrang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 383); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 418);
1. KETENTUAN UMUM 2. RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH 3. PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA PEMBANOUNAN JANOKA PANJANO DAERAH KABUPATEN

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2018.
11

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pinrang Nomor 02 Tahun 2018

Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Abstrak

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download file:

Peraturan Daerah Kab Pinrang No 2-2018.pdf

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 02, LD.2018

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Neg� Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat n di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 l Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang• Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubah.an Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengeiolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 418);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENGANGKATAN PERANGKAT DESA BAB III PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA BAB IV KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA BAB V UNSUR STAF PERANGKAT DESA BAB VI PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PERANGKAT DESA BAB VII KETENTUAN DAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
TAHUN 2018 NO 2
8 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pinrang Nomor 01 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2018

Abstrak

APBD

Download file:

Peraturan Daerah Kab Pinrang No 1 2018.pdf

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 2018

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 01, LD.2018/No.01

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2018

ABSTRAK:

a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 186 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tcntang Pemerintahan Daerah; b. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggarari Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2018.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. s. 6. 7. 8. 9. I 0. 11. 12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 centang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kcdua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4575); 13. 14. 15. 16. 17. 18. J 9. 20. 21. 22. Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Infonnasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemamfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); Peraturar Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Ketetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor I 06, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara- Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 24. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan · Kcuangan Daerah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten"Pinrang Tahun 2008 Nomor 4); 25. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nornor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan _Adm.inistratif Pimpinan dan Anggota Dewan Pcrwakilan Rakyat Daerah.
pasal 1 pasal 2 pasal 3 pasal 4 pasal 5 pasal 6 pasal 7

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2018.
TAHUN 2018 NO 1
7 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pinrang Nomor 09 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2017

Abstrak

APBD

Status Peraturan

Mengubah

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2017. Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2017.

Download file:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NO 9-2017.pdf

PERUBAHAN AT�.S PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 7 TAHUN 20!6TENTANG ANCCARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PINRANO TAHUN ANGGARAN 2017

2017

Peraturan Daerah (Perda) NO. 09, LD.2017/No.09

Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2017

ABSTRAK:

a bahwa sehubungan dengan perkembangan yang t1dak sesua1 dengan nsumsi kebiJakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran anta.runit organisasi, antara kegiatan dan an.tar jems betanja, keadaan yang menyebabkan eiea lebih tahun anggaran scbclumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu d1lakukan Perubahan Anuaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; b. tahwa dalam rangka Pdaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negcri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimann tc!ah diubah bcberapa kal, terakhir dengan Peratur,!m Mcnten Dalam Negen Nomor 21 Tahun 201 l tcnt.ang Pcrubahan Kedua AUis Peraluran Menten Dalam Negen Nomor 13 Tahun 2006 ten.tang Pcdoman Pcngclolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Mcnteri Dalam Ncgeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pcdoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun 2017, maka Pcrubahan Anggaran Pendapat.an dan Bclanja Dacrah d1tetapkan dengan Peraturo.n Dacrah; c. bahwa bcrdasarkan pcrtimbangan sebagarmana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menctapkan Pcraturan Daerah tcntang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupatcn Pin.rang Nomor 7 Tahun 2016 ten.tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Plnrang Tahun l\nggaran 2017;
I Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 ten.tang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Rcpubhk Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik ln.doneeia Nomor 1822); 2. Undang-Vndang Nomor 28 Tahun 1999 tenrang Penyeh:nggaraan Negara yang Bersih den Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepctreme (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 3851). 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4286); ) 4. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Pcrbendaharaan Negara JL.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambuhan L.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), 5 Undang-Undang Nomor IS Tahun 2004 tentang Pemenksaan Pcnge\olaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lcmbaran Negara Rcpubhk lndeneaia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Rcpubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan L.embaran Negara Rcpubbk Indonesia Nomor 4421); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tcntang ?enmbangan Keuangan antara Pemermtah Pusat dan Pcmerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Repub!ik lndoneara Nomor 4438), 8. Undang·Undang Nomor 28 Tahun 2009 t.entang Pajak Daerah dan Rerribusr Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50491; 9. Undang-Vndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentuke.n Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 201 l Nomor 82, 1'ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234). 10 Undang·Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tamba han I.embaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah drubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUnda:1g Nomor 23 1'ahun 2014 tcntang Pemcnnlahan Deerah (Lembo.ran Negara Republlk Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan I.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 11. Peraruran Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengclolaan Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lcmbara.n Negara Repubhk lndcneara Nomor 4502) sebegermana tela.h diubah dengan Peraturan Pemenntah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Sadan La.ya.nan Umum (Lembaran Negara Republik Indcneaia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 12. Peraturan Pemermtah Nomor 55 Tahun 2005 tcntang Dana Penmbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Repubhk l11dones1a Negara Nomor 4575); 13 Pemenntah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4576) sebaga!mona telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun '2010 tentang Pernbahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Jnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor S 155); : I 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesla Nomor 4578): 15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pe!ayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 16. Peraturan Pemcrintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kmerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran NeRara Republik Indonesia Nomor 4614); 17 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembenan dan Pemanfaatan Ineennf Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambnhnn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161). 18. Peraturan Pemenntah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Stander Akuntansi Pemcnntahan (Lcmbaran Negara Repub!ik lndones1a Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 51651; 19. Peraturan Pemerlntah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Ketetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendm oleh Wajib PaJak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 20 Peraturan Pemermtah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pmjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 l Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5219), 21 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272), 22. Peraturan Pemenntah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Adminiatratrf Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lebaran Negara Rcpublik Indonesia Tshun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Pmrang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelo!aan Keuangan Oaerah Kabuparen Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 4), 24. Peraturan Daernh Kabupatcn Plnrang 3 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemcrintah Kabupaten Plnrang Kepada Perusahaan Daerah A1r Minum Tirta Sawitto (Lembaran Daerah Kabupaten Pinre na Tahun 2016 Nomor 31: 25. Peraturnn Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2016 Nomor 6); 26. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 {Lembaran Oaerah Kabupaten Pinrang Tahun 2016 Nomor 7); 27. Peraturan Daerah Kabupaten Pl.orang Nomor 7 Tahun 2017 rentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakuan Rakyat Daerah.
Pasal 1 Pasal 2 Pasal 3 Pasal 4 Pasal 5 Pasal 6 Pasal 7

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2017.
NOMOR 9 TAHUN 2017
9

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pinrang Nomor 08 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2016

Abstrak

APBD

Download file:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NO 8-2017.pdf

PERTANGGUNGJAWABAN PELI\.KSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 2016

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 08, LD.2017/No.08

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2016

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melakaanakan kctentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda ten tang pcrtanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah dipcriksa oleh Badan Pcmeriksa Keuangan palmg lambat 6 (enam) bulan sctelah tahun anggaran beeekhrr: b. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Pcraturan Daerah tentang Pcrtanggungjawaban Petekeeneen Anggaran Pcndapatan dan Be\anja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2016;
I. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Da Tinglcat JI di Sulawesi (Lembaran Negara Repubh [ don ia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Le Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Beniih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lemba.ran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara {Lembaran Negara Republik J Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
Pasal 4 Pasal 5 Pasal 6 Pasal 7 Pasal 8 Pasal 9 Pasal 10 Pasal 11 Pasal 12 Pasal 13

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2017.
NOMOR 8 TAHUN 2017
4

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pinrang Nomor 07 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download file:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NO 7-2017.pdf

HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 07, LD.2017/No.07, TLD No.426

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Adminstratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang• Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang• Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 295); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 418);
1. KETENTUAN UMUM 2. PENGHASI LAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 3. BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4. PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 5. KETENTUAN LAIN-LAIN 6. KETENTUAN PE:NUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2017.
Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2005
17

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pinrang Nomor 05 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa

Abstrak

Desa Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah

Status Peraturan

Mengubah

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2017.

Download file:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NO 5-2017.pdf

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

2017

Peraturan Daerah (Perda) NO. 05, LD.2017/No.5

Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa

ABSTRAK:

a. bahwa dengan ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015, yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu diubah dan ditinjau kembali; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); J 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2015 ten tang Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 407); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 418);
BAB VI PENG A WASAN PEMILIHAN KEPALA DESA

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2017.
NOMOR 5 TAHUN 2017
5

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pinrang Nomor 04 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 02 Tahun 2009 Pengelolaan Barang Milik Daerah

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah

Status Peraturan

Mengubah

Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 02 Tahun 2009 Pengelolaan Barang Milik Daerah. Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2017.

Download file:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NO 4-2017.pdf

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PENCELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

2017

Peraturan Daerah (Perda) NO. 04, LD.2017/No.04

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 02 Tahun 2009 Pengelolaan Barang Milik Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa menindaklanjuti Keputusan Menleri Dalarn Negeri Nomor 188.34-5806 Tahun 2016 Len tang Pernbatalan Peraturan Daerah Kabupa te n Pinrang Nomor 2 Tahun 2009 tenlang Pcngclolaan Bararig Milik Dae rah dan scsuai dengan kctentuan Pasal 150 ayat (1) Pcraturan Mcntcri Dalam Ncgeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah, yang mengamanahkan bahwa dalam ha] yang dibatalkan kcsc!uruhan rnatcri muatan perda kabupalen/kola, paling lama 7 (tujuh) hari selelah keputusan pembat.alan dit erima, bupati/walikota harus mcnghcntikan pclak sanaan pcrda ka bu pa tcrr/ kot a yang dibatalkan dengan mengcluarkan surut kcpada pcrarigkat daerah dan sclanjutnya DPRD bcrsarna bupali/walikota mencabut perda dimaksud; b. bahwa bcrdasar kan pert imba ngan scbagairnana dirnaksud pada h ur uf a pcrlu mcnctapkan Perat.ura n Dae rah tentang Pencabutan Pera turan Daer ah Kabu pat e n Pinrang Nomor 2 Tahun 2009 ten tang Pcngc!olaan Barang Milik Dacrah
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Da sar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undar.g Nomor 2g Tahun I 959 ten tang Pembentukan Dacrah Tingkat II di Sulawesi (Lcmbara n Negara Rcpublik Indonesia Ta h u n I Y5Y Nomor 74, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kcuangan Negara (Lernba ra n Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 42, Tarnba ha n Lcrn bara n Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. U ndang-U ndang Nornor Tail un '2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 12 Ta h u n 2011 tentang Pcmberitukan Pcrat ura n Perundang-undangan (Lcrnbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 20 I I Nomor 82, J ten tang Republik Lembaran Tarnbahan Lc mbar a n Negara r-<cpublik Indonesia Nornor 5234); 6. Undang-Undang Nornor 23 Tah u n 2014 ten tang Pcmerinta han Dacrah (Lcrnbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2014 Nornor 244, Tambahnn Lcrn bara n Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5587), scbagaima na tclah diubah bcberapa kali tcrakh ir dcngan Undang-Unciang Nomor g Tahun 2015 icntang Perubahan alas Undang-Undang Nomor 23 Ta h un 2014 t.cntang Perner in ta ha n Dacrah (Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tarnbah.m Lcrnbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5679); 7. Undang-Undang Nomor 30 Tah u n '.2014 lcntang Administrasi Pcmcrintahan [Lcrnbarun Negara Rcpublik I ndoriesia Tah un 2014 Nomor 268, Ta mbaha n Lem baran Negara Republik Indonesia Norno r 5601); 8. Perat uran Perncr int.ah Nomor 58 Tahun 2005 lenlang Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lcrnbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tarnbahan Lcrnbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4578); 9. Pera tu ran Pcmerintah Nomor 27 Tah un 2014 ten tang Pengelolaan Ba rang Milik Negara/ Dacrah (Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Tah un '.2014 Nomor 92, Tarnbahan Lernbaran Negara !�epublik Indonesia Nomor 5533); 10. Pera tu ran Perncrintah Nomor 18 Ta h un 2016 ten Lang Porungka t Daerah (Lcrnbura n Ncgarn f-<cpublik Indonesia Tah un 2016 Nomor I 14, Tam bah an Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 11. Peraturan Dacrah Kabupatcn Pinrang Nomor 1 Tahun 2008 tcntang Ur usan Pcrncr intahan yang Mcnjadi Kcwcn.mgan Pcrner intah Kabupa tc n Pin rang (Lcrnbaran Dae rah Kabu patcn Pinrang Tah un 2008 Nomor 3, Tambahan Lernbaran Dacrah Kabupate n Pinrnng Nomor 2g4); 12. Pcraturan Daer ah Kabupatcn Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pcngclolaan Keuangan Dacrah Kabupaten Pinrang (Lernbaran Dacrah Kabupatcn Pinrang Tah un 2008 Nomor 4, Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 295); 13. Pcraturan Dacrah Kabupatcn Pinrang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pcrnbcnt ukan da n Susunar1 Pcrangkat Dacrah (Lernbaran Dacrah Ka bu paten Pin rang Tah un 2016 Nornor 6, Tarnbahan Lcrnbaran Dacrah Kabupatcn Pinrang Nomor 418);
Pasal 1 Pasal 2

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2017.
NOMOR 4 TAHUN 2017
3

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pinrang Nomor 03 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Irigasi

Abstrak

Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Status Peraturan

Mencabut

Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Irigasi. Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2017.

Download file:

PERATURAN DAERAH KABUPATE...NG NO 3-2017 (1).pdf

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 16 TAHUN 2008 TENT ANG !RIGAS!

2017

Peraturan Daerah (Perda) NO. 03, LD.2017/No.03

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Irigasi

ABSTRAK:

a. bahwa dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitus1 Nomor 85/PUU-Xl/2013 tanggal 18 Februari 2015, mcnyat.akan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tcntang $umber Daya Air bertent.angan dengan Undang-Undang oaser Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mcngikat sehingga seluruh peraturan pemndang-undangan tcnnasuk Peraturan Dacrah eebegai tmdak lanjut dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 mcnjadi tidak mcmpunyai kckuat.an hukum; b. bahwa menindaklanjuti Kcputusan Mcnteri Dalam Negen Nomor 188.34-6105 Tahun 2016 tentang Pembalalan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 16 Tahun 2008 tentang lrigasi dan sesuai dcngan kctcntuan Pasal 150 eyat (1) Peraturan Mcntcri Oalam Ncgcri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembcntukan Prociuk Hukum Dacrah, yang mengamanahkan bahwa dalam ha! yang d1batalkan kescluruhan matcn muatan pcrda kabupatcn/kota, paling lama 7 (tujuh) han setclah keputusan pcmbatalan d!lcrima, bupati/walikota harus menghcnukan pclaksanaan pcrda kabupatcn/kota yang dibatalkan dengan mengcluarkan surat kepada perangkat daerah dan sclanjutnya DPRD bcrsama bupati/walikota mencabut pcrda dimaksud; c. bahwa bcrdasarkan pcrtimbangan sebagaimana dimaksud pada hunt! a dan huruf b pcrlu menetapkan Peraturan Daerah tcntang Pencabutan Peraturan Daerah K.abupatcn Pinrang Nomor 16 Tahun 2008 tentang lrigasi;
I. Pasal 18 ayat (6) Undang·Undang Dasar Negara Repubhk Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 lcntang Pcmbcntukan Oaerah Tmgkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 1822); • ' BUPATl PINRANG PROVINS[ SUI..AWESI SEI..ATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 16 TAHUN 2008 TENT ANG !RIGAS! DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PINRANG, Menimbang Mengingat a. bahwa dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitus1 Nomor 85/PUU-Xl/2013 tanggal 18 Februari 2015, mcnyat.akan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tcntang $umber Daya Air bertent.angan dengan Undang-Undang oaser Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mcngikat sehingga seluruh peraturan pemndang-undangan tcnnasuk Peraturan Dacrah eebegai tmdak lanjut dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 mcnjadi tidak mcmpunyai kckuat.an hukum; b. bahwa menindaklanjuti Kcputusan Mcnteri Dalam Negen Nomor 188.34-6105 Tahun 2016 tentang Pembalalan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 16 Tahun 2008 tentang lrigasi dan sesuai dcngan kctcntuan Pasal 150 eyat (1) Peraturan Mcntcri Oalam Ncgcri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembcntukan Prociuk Hukum Dacrah, yang mengamanahkan bahwa dalam ha! yang d1batalkan kescluruhan matcn muatan pcrda kabupatcn/kota, paling lama 7 (tujuh) han setclah keputusan pcmbatalan d!lcrima, bupati/walikota harus menghcnukan pclaksanaan pcrda kabupatcn/kota yang dibatalkan dengan mengcluarkan surat kepada perangkat daerah dan sclanjutnya DPRD bcrsama bupati/walikota mencabut pcrda dimaksud; c. bahwa bcrdasarkan pcrtimbangan sebagaimana dimaksud pada hunt! a dan huruf b pcrlu menetapkan Peraturan Daerah tcntang Pencabutan Peraturan Daerah K.abupatcn Pinrang Nomor 16 Tahun 2008 tentang lrigasi; I. Pasal 18 ayat (6) Undang·Undang Dasar Negara Repubhk Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 lcntang Pcmbcntukan Oaerah Tmgkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pc:ngairan (Lembaran Negara Repub\ik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lcmbaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 3046); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tcntang Pcmbentuk.an Pc:raturan Pcrundang-undangan (Lcmbaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lcmbaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5234); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lcmbaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa k.ali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pcrubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repub\ik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5679); 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tcntang Admirustras! Pemerintahan (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 7. Peraturan Pcmerinlah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pcngelolaan Keuangan Daerah (Lcmbaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Pcraturan Pc:merintah Nomor 18 Tahun 2016 tcntang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 9. Pcraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor l Tahun 2008 tentang Urusan Pcmerintahan yang Menjadi Kewenangan Pcmerintah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Plnrang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 294); 10. Pcraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Plnrang Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 295); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentuk.an dan Susunan Pcrangkat Dacrah Kabupaten Pinrang (Lcmbaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lcmbaran Oaerah Kabupaten Plnrang Nomor 418);
Pasal 1 Pasal 2

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2017.
NOMOR 3 TAHUN 2017
3

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2017

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Mengubah

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

Download file:

Perda No. 2 Tahun 2017 tt... Pelayanan Pasar.pdf

retribusi

2017

Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, LD.2017/NO.2

Peraturan Daerah (Perda) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

ABSTRAK:

Pasar merupakan salah satu sarana perekonomian yang sangat strategis dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang sarana dan prasarana perdagangan serta peningkatan pendapatan asli daerah; sehubungan dengan adanya perubahan beberapa klasifikasi pasar dan perubahan tarif retribusi yang tidak efektif pelaksanaannya serta dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang perdagangan serta pembinaan kepada pedagang dan untuk mengoptimalkan fungsi Pasar di Kabupaten Pinrang, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar perlu dilakukan perubahan; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 9. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
MENGATUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
MERUBAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
5 halaman

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT