PELAKSANAAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2019 NOMOR 2
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Pemberian Tugas Belajar dan izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka peningkatan kinerja organisasi pemerintah, dipandang perlu meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun yang profesional sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi melalui pendidikan berkelanjutan kejenjang yang lebih tinggi
UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2008; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 60 Tahun 1999; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 11 Tahun 2017; Perpres No. 12 Tahun 1961; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kab. Karimun No. 7 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pelaksanaan Pemberian Tugas Belajar dan izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2019.
Perbup No. 1 Taun 2017
17
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 28 Tahun 2020
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI KARIMUN NOMOR 74 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2020 NOMOR 28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 74 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan dan Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19), maka diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus terpadu, dan sinergi antar Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk melakukan refocussing kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 74 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2020 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2020.
Peraturan Bupati Karimun Nomor 74 Tahun 2019
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 24 Tahun 2017
PERATURAN INTERNAL (HOSPITAL BYLAWS) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUHAMMAD SANI
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2017 NOMOR 25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Internal (Hospital By Law) Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Sani Kabupaten Karimun
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf r Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit perlu menetapkan Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws), yang berfungsi sebagai acuan bagi Bupati dalam melakukan pengawasan terhadap Rumah Sakit dalam mengelola Rumah Sakit dan menyusun kebijakan yang bersifat teknis operasional, serta sebagai sarana perlindungan hukum, menjamin efektifitas, efesiensi dan mutu layanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit
UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2008; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; Permendagri No. 61 Tahun 2007; Permenkes Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/MENKES/SK/VI/2002
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Peraturan Internal (Hospital By Law) Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Sani Kabupaten Karimun dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2017.
18
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 20.A Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20.A, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2015 NOMOR 28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Organisasi dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Puskesmas Niur Permai Kabupaten Karimun
ABSTRAK:
dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Karimun, maka Dinas Kesehatan perlu membentuk organisasi dan menyusun Uraian tugas pada UPT Puskesmas Niur Permai Kabupaten Karimun
UU Nomor 53 Tahun 1999; UU Nomor 25 Tahun 2002; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 97 Tahun 2000; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 11 Tahun 2002; PP Nomor 13 Tahun 2002; PP Nomor 41 Tahun 2007; Permenkes Nomor 75 Tahun 2014; Permenkes Nomor 971/Menkes/PER/XI/2009; Perda Kab Karimun Nomor 6 Tahun 2011.
Peraturan ini sebagai dasar pembentukan Organisasi UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Niur Permai Kab Karimun
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2015.
-
-
7 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karimun Nomor 1 Tahun 2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2020 NOMOR 1
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Mulia Karimun
ABSTRAK:
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas Air Minum , Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pengusahaan atas penyediaan dan pengelolaan Air Minum yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Daerah;
Pasal 18 ayat (6) UUDTahun 1945; UU No 11 Tahun 1974; UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 82 Tahun 2001; PP No.1 Tahun 2008; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 122 Tahun 2015; PP No. 54 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011; Permendagri No. 70 Tahun 2016; Permendagri No. 71 Tahun 2016 ; Permendagri No. 37 Tahun 2018;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Mulia Karimun dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2020.
Perda Kab. Karimun No. 2 tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Karimun (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2013 Nomor 2)
semua peraturan perundangundangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Perda Kab. Karimun No. 2 Tahun 2013 tentang PDAM Tirta Karimun (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2013 Nomor 2) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
35
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karimun Nomor 74 Tahun 2020
PEDOMAN KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARIMUN
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 74, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2020 NOMOR 75
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pedoman Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun
ABSTRAK:
dalam rangka mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien serta pengelolaan penataan kearsipan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun, perlu mengatur pedoman klasifikasi arsip.
UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; UU No. 43 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 28 Tahun 2012; Perka ARSIP Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012; Permendagri No. 78 Tahun 2012; Perbup No. 36 Tahun 2016; Perbup Karimun Nomor 46 Tahun 2020
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pedoman klasifikasi arsip di Lingkungan Pemda Kab. Karimun dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2020.
Tidak Ada
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 30 Tahun 2015
bahwa dalam rangka memberdayakan dan meningkatkan partisipasi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan azam peningkatan iman dan takwa serta optimalisasi fungsi dari Masjid Agung Kabupaten Karimun, perlu dibentuk suatu badan pengelola yang bertanggungjawab penuh terhadap kegiatan segala kegiatan fisik dan non fisik di Masjid Agung Karimun sebagai Pusat Pengembangan Azam Iman dan Takwa Kabupaten Karimun secara berkesinambungan
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2015 NOMOR 32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Badan Pengelola Masjid Agung Karimun Pusat Pengembangan Azam Iman dan Taqwa Kabupaten Karimun
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberdayakan dan meningkatkan partisipasi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan azam peningkatan iman dan takwa serta optimalisasi fungsi dari Masjid Agung Kabupaten Karimun, perlu dibentuk suatu badan pengelola yang bertanggungjawab penuh terhadap kegiatan segala kegiatan fisik dan non fisik di Masjid Agung Karimun sebagai Pusat Pengembangan Azam Iman dan Takwa Kabupaten Karimun secara berkesinambungan
UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2008; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 32 Tahun 2011;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Badan Pengelola Masjid Agung Karimun Pusat Pengembangan Azam Iman dan Taqwa Kabupaten Karimun dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2015.
23
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2017
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2006-2025
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2017 NOMOR 7 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN PROVINSI KEPULAUAN RIAU: (7/62/2017)
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2006-2025
ABSTRAK:
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen untuk 20 (dua puluh) Tahun dan merupakan penjabaran dari visi misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan Rencana Tata Ruang Wilayah. Pemerintah Kabupaten Kerimun Telah Membentuk Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Karimun Tahun 2006-2025 dan dirasa perlu untuk dilakukan perubahan dengan menyesuikan pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Jangka Panjang Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sesuai dengan amanat Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah melui Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tantang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Karimun Tahun 2006-2025.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016.
Dalam peraturan daerah in diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Karimun Tahun 2006-2025 dengan menetapkan batasan istilah, yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang, dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2017.
4 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 1 Tahun 2018
ELAYANAN PERIZINAN SECARA ONLINE PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2018 NOMOR 1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELAYANAN PERIZINAN SECARA ONLINE PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARIMUN
ABSTRAK:
Dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan tuntutan globalisasi informasi serta untuk meningkatkan pelayanan perizinan yang mudah, murah, cepat, efektif, terpadu dan transparan kepada masyarakat dan pelaku usaha dikabupaten karimun, perlu adanya sistem pelayanan perizinan dan non perizinan secara elektronik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun. Untuk meningkatkan pelayanan perizinan kepadamasy arakat dan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya kepastian hukum mengenai Pelayanan Perizinan Secara Online pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Perizinan Secara Online Pada Dinas Penanaman Modal DanPelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun.
Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 Peraturan Presiden Nomor Nomor 97 Tahun 2014 Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016.
Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Pelayanan Perizinan Secara Online pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun dengan menetapkan batasan istilah, yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang, dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2018.
7 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 36 Tahun 2018
TATA CARA PENYALURAN DAN PEMBAYARAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN DASAR UNTUK SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2018
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2018 NOMOR 36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penyaluran Dan Pembayaran Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar Untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Karimun Tahun anggaran 2018
ABSTRAK:
bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan penyaluran dan pembayaran Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar untuk sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kabupaten Karimun TA 2018 perlu mengatur pelaksanaannnya
UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2002; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 48 Tahun 2008; Perpres No. 123 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tata Cara Penyaluran Dan Pembayaran Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar Untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Karimun Tahun anggaran 2018 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 2018.
9
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
