PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS ATAU ANGGOTA KOMISARIS DAN ANGGOTA DIREKSI BADAN USAHA MILIK DAERAH
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2018 NOMOR 41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan seleksi bakal calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi, perlu mengatur Petunjuk Teknis Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2008; UU No. 40 tahun 2007; UU No. 17 Tahun 2008; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 48 Tahun 2007; PP No. 54 Tahun 2017; Permendagri No. 37 Tahun 2018;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2018.
27
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 41 Tahun 2020
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2021
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2020 NOMOR
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karimun Tahun 2021
ABSTRAK:
dalam rangka mengimplementasikan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan terhadap Proses Penyelenggaraan Perencanaan di Daerah, Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana tahunan daerah
Pasal 18 ayat (6) UUDTahun 1945; UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 3 Tahun 2007; PP No. 6 Tahun 2008; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 16 Tahun 2018; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 67 Tahun 2011; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. 5 Tahun 2020; Permendagri No. 40 Tahun 2020; Perda Karimun No. 7 Tahun 2016; Perda Karimun No. 7 Tahun 2017; Perda Karimun No. 8 Tahun 2017
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab. Karimun Tahun 2021 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2020.
Tidak Ada
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 42 Tahun 2019
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2018 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARIMUN
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2019 NOMOR 42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya perubahan peraturan perundang- undangan yang berlaku saat ini, maka perlu diadakan perubahan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabu paten Karimun;
UU No. 28 Tahun 1999; UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 24 Tahun 2018; Perpres No. 97 Tahun 2014; Perpres No. 91 Tahun 2017; Permendagri No. 100 Tahun 2016; Permendagri No. 19 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri 22 Tahun 2016; Permendagri No. 138 Tahun 2017; Peraturan BKPM No. 6 tahun 2018; Peraturan BKPM No. 7 Tahun 2018; Perbup No. 36 Tahun 2016; sebagaimana telah diubah dengan Perbup Karimun No 52 Tahun 2017
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2019.
PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2018
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 42 Tahun 2020
HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2020 NOMOR 4 1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Bupati Karimun Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Hasil Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun
ABSTRAK:
dalam rangka pengembangan kualitas, pembinaan karier, peningkatan profesionalisme aparatur dalam pelaksanaan tugas dan sebagai upaya untuk mendukung penyelenggaraan manajemen Pegawai Negeri Sipil yang akuntabel, perlu mengatur nama jabatan, ikhtisar jabatan dan beban kerja jabatan yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun;
UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 11 tahun 2017; Permendagri No. 35 Taun 2012; Permendagri No. 12 Tahun 2017; Permenpan RB No.1 Tahun 2020; Peraturan Kepala BKN No. 12 Tahun 2011; Perda Karimun No. 7 tahun 2016; Perbup Karimun No. 36 Tahun 2016 sebgaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perbup Karimun No. 59 Tahun 2019; Perbup No. 37 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Karimun No. 53 Tahun 2017; Perbup Karimun No. 38 Tahun 2016; Perbup Karimun No. 25 Tahun 2017; Perbup Karimun No. 51 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Karimun No.67 Tahun 2019; Perbup Karimun No. 14 Tahun 2018 sebagaiman telah diubah dengan Perbup Karimun No. 58 Tahun 2019; Perbup Karimun No. 15 Tahun 2018; Perbup Karimun No. 16 Tahun 2018; Perbup Karimun No. 68 Tahun 2019; Perbup Karimun No. 69 Tahun 2019; Perbup Karimun No. 70 Tahun 2019
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja di Lingkungan pemkab Karimun dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2020.
a. Peraturan Bupati Karimun Nomor 64 Tahun 2017 ten tang Hasil Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 64);
b. Peraturan Bupati Karimun Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2017 tentang Hasil Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2018 Nomor 20)
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 43 Tahun 2018
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN DANA BERGULIR PADA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL TIPE A KABUPATEN KARIMUN
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2018 NOMOR 43
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan,Kedudukan,Tugas Dan Fungsi,Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Dana Bergulir Pada Dinas Perdagangan,Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Energi Sumber Daya Mineral Tipe A Kabupaten Karimun
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pem bentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pem bentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Dana Bergulir pada Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Karimun
UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 11 Tahun 2017
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pembentukan,Kedudukan,Tugas Dan Fungsi,Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Dana Bergulir Pada Dinas Perdagangan,Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Energi Sumber Daya Mineral Tipe A Kabupaten Karimun dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2018.
11
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 43 Tahun 2017
TATA CARA PELAKSANAAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2017 NOMOR 44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 Peraturan Daerah Kabupaten Karimun No. 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2008; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2006; UU No. 28 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 40 Tahun 1994; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 84 Tahun 2014; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Perda Kab. Karimun No. 3 tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2017.
45
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 43 Tahun 2021
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - Proses Bisnis
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Karimun
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penataan bidang ketatalaksanaan untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang tepat fungsi dan tepat proses di Kabupaten Karimun, perlu menetapkan PERBUP
TATA CARA PELAKSANAAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2017 NOMOR 45
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3 Tahun 2016 tetnang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah;
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2008;UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2006; UU No. 28 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 40 Tahun 1994; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 84 Tahun 2014; Permendagri No. 84 Tahun 2014; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Perda Kab. Karimun No. 3 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2017.
40
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 45 Tahun 2019
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARIMUN NOMOR 56 TAHUN 2017 TENTANG PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN SERTA PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA KABUPATEN KARIMUN
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2019 NOMOR 45
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan Serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Karimun
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pelayanan ekonomi masyarakat oleh Pemerintah Desa perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Karimun;
UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2008; UU No. 37 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 1 Tahun 2013; UU No. 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 60 Tahun 2014; Perpres No. 12 Tahun 2015; Permendes PDTT No. 4 Tahun 2015; Perda Kab. Karimun No. 5 Thaun 2015
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan Serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Karimun dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2019.
PERATURAN BUPATI KARIMUN NOMOR 56 TAHUN 2017
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 45 Tahun 2017
tata cara pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2017 NOMOR 46
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 Peraturan Daerah Kab. Karimun No. 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan BMD, perlu menetapkan Perbu tentang Tata Cara Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2008; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2006; UU No. 28 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 40 Tahun 1994; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 84 Tahun 2014; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Perda Kab. Karimun No. 3 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang tata cara pengamanan dan pemeliharaan BMD dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2017.
19
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
