PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARIMUN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2020 NOMOR 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi, meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat, serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu perlu pedoman yang mengatur mengenai penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu daerah;
Pasal 18 ayat (6) UUDTahun 1945; UU No. 28 Tahun 1999; UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 18 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan uu No. 41 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 24 Tahun 2018; PP No. 97 Tahun 2014; PP No. 91 Tahun 2017; Inpres No. 7 Tahun 2019; Permentan No. 18/Permentan/OT.140/4/2019; Permendagri No. 100 Tahun 2016; Permendagri No. 19 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 22 Tahun 2016; Permendagri No. 138 Tahun 2017; Permentan No. 03 Tahun 2019; Peraturan BKPM No. 6 Tahun 2018; Peraturan BKPM No. 7 Tahun 2018; Perda Karimun No. 7 Tahun 2016; Perbup Karimun No. 59 Tahun 2019
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2020.
Perbup No. 42 Tahun 2018; Perbup No. 42 Tahun 2019; Perbup Nomor 55 Tahun 2019
12
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 21 Tahun 2018
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DI KABUPATEN KARIMUN
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2018 NOMOR 21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor. 33 Tahun 2015 Tentang Pedoman Teknis Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Karimun
ABSTRAK:
bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa dan Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 tahun 2015 Perlu dilakukan penyesuaian sebagaim ana mestinya;
UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Thaun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No.6 tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor. 33 Tahun 2015 Tentang Pedoman Teknis Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Karimun dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2018.
PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2015
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 21 Tahun 2020
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN, PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DALAM PENGOLALAAN SUMBER DAYA ALAM DESA
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2020 NOMOR 21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Bupati Karimun Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan, Pengembangan Dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Desa Pem bangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan Dan Penerapan Teknologi tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa, maka perlu menyusun petunjuk teknis Pengembangan dan Penerapan Teknologi tepat Guna dalam pengolahan sumber daya alam Desa/Kelurahan;
UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; UU No. 39 Tahun 2014; UU No. 20 tahun 2005; PP No. 73 Tahun 2005; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2016; Perpres No. 15 Tahun 2010; Perpres No. 12 Tahun 2015; Inpres NO. 3 Tahun 2001; Permendagri No. 111 Tahun 2014; Permendes PDTT No.1 Tahun 2015; Permendes PDTT No. 23 Tahun 2017; Pergub Kepri No. 74 Tahun 2018; Perda Karimun No, 7 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan, Pengembangan Dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2020.
Tidak Ada
Posyantek atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Bupati ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini berlaku.
15
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 21 Tahun 2019
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2019 NOMOR 21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk m elaksanakan ketentuan Pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pem bangunan Desa, perlu m engatur Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pem bangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa
UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 17 tahun 2007; UU No. 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 40 Tahun 2006; PP No. 8 Tahun 2008;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2019.
24
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 21 Tahun 2022
Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet - Informasi Publik
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kelola Keamanan Informasi Dan Jaring Komunikasi Sandi Di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 24 Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah, perlu menetapkan PERBUP
PERBUP ini mengatur mengenai penyelenggaraan persandian yang terdiri dari tanggung jawab pemerintah daerah; pengelolaan sumber daya persandian; pengamanan sistem elektronik dan pengamanan sistem nonelektronik; penetapan pola hubungan komunikasi sandi; penyelenggaraan operasional dukungan persandian untuk pengamanan informasi; penggunaan sertifikat elektronik; pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan pembiayaan penyelenggaraan persandian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2022.
13 hal.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 22 Tahun 2020
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KARIMUN NOMOR 74 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2020 NOMOR 2 2
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 74 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa terdapat kesalahan kode rekening pada pendapatan asli daerah yang berakibat tidak tercapai target realisasi pendapatan dimaksud
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003;UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004;UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 2 Taun 2012; PP No. 60 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 56 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 13 Tahun 2019; PP NO 16 Tahun 2018;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 74 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2020 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Februari 2020.
Peraturan Bupati Karimun Nomor 74 Tahun 2019
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 22 Tahun 2019
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2019 NOMOR 22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, perlu menetapkan Perbup Karimun ttg Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa
UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 40 Tahun 2006; PP No. 8 Tahun 2008;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pembangunan desa dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2019.
16
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 22 Tahun 2017
PELIMPAHAN WEWENANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SEBAGAI PENYELENGGARA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2017 NOMOR 23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELIMPAHAN WEWENANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SEBAGAI PENYELENGGARA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif melalui pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal, maka perlu adanya sistem pemberian izin yang mudah, murah, cepat, efektif, terpadu dan transparan. Bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud, perlu melimpahkan kewenangan penandatanganan perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Adanya perubahan peraturan perundangundangan yang berlaku saat ini, maka perlu diadakan perubahan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 201 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016; Peraturan Kapala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 15 Tahun 2015; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 Tahun 2016.
Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sebagai Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintudengan menetapkan batasan istilah, yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang, dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2017.
9 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 22 Tahun 2018
RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2019
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2018 NOMOR 22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2019
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengimplementasikan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah perlu menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2019
UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2008; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 3 Tahun 2007; PP No. 6 Tahun 2008; Perpres No. 16 Tahun 2018
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2019 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2018.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 22 Tahun 2015
TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2015 NOMOR 23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 144 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu diatur dengan Peraturan Bupati
Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945; UU No. 28 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 30 Tahun 2002; UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2008; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2006; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 14 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 33 Tahun 2006;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2015.
42
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
